Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali meminta 55 anggota DPRD Bali terpilih segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Bali dalam Pemilu Tahun 2024, di Prama Sanur Beach, Denpasar, pada Kamis (2/5/2024).

“Kami meminta kepada anggota terpilih yang akan dilantik agar melakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK, serta bukti penerimaan laporan harta kekayaan tersebut disetorkan ke KPU Provinsi Bali dan pemerintah daerah,” katanya. 

Hal ini penting, kata dia, karena dari pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur yang akan menindaklanjuti untuk proses pelantikan. Lebih lanjut disampaikan, penyampaian LHKPN itu paling lambat selama 21 hari setelah penetapan. Sehingga, terhitung 2 Mei 2024, seluruh DPRD Bali terpilih diminta menyetor LHKPN lebih cepat. Apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada laporan atau tembusan ke KPU Bali, maka Kementerian Dalam Negeri tidak akan melantik yang bersangkutan.

“Jadi walaupun euforia Pemilu sudah usai tapi administratifnya harus tetap dijalankan,” katanya.

Selain itu, Lidartawan menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 di Bali berjalan aman dan lancar tanpa ada sengketa yang masuk ke MK, sehingga dapat dilakukan penetapan. “Kami bersyukur karena di buku register perkara konstitusi di MK, tidak ada satupun perkara dari Bali. Kita zero sengketa sesuai target. Maka, tiga hari setelah diterimanya surat dari MK itu kita wajib melakukan pleno untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Hari ini kita tuntaskan,” katanya. (bgn008)24050302

Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar menerima Penghargaan Nasional Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK RI. Piala dan penghargaan diserahkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara disaksikan Ketua KPK RI, Firli Bahuri serangkaian Puncak Peringatan Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Selain meraih penghargaan Kepatuhan LHKPN, KPK RI juga memberikan apresiasi atas Komitmen Pemkot Denpasar dalam meningkatkan MCP dan kesuksesan menjadi tuan rumah Road to Hakordia Tahun 2022.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut banyak negara gagal mewujudkan tujuannya karena banyaknya korupsi. Karenan itu, Firli Bahuri mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersatu-padu mewujudkan tujuan negara dengan mencegah dan memberantas korupsi. “Persoalan kebangsaan kita yang mendasar adalah korupsi, karena itu banyak negara gagal mewujudkan tujuannya karena korupsi,” katanya.

Menurut purnawirawan jenderal bintang tiga polisi itu, KPK tidak bisa bekerja sendirian dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga perlu dukungan dan kesadaran dari semua pihak untuk Indonesia benar-benar bersih dari korupsi. “Karena korupsi bukan hanya sekadar kejahatan merugikan negara, bukan juga hanya merugikan perekonomian negara, jauh dari itu, korupsi juga merampas hak rakyat, merampas hak kita semua, karenanya korupsi bisa menggagalkan suatu negara dalam rangka mewujudkan tujuannya,” ujarnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, Dewa Nyoman Semadi mengaku bersyukur atas penghargaan yang diraih Pemkot Denpasar. Hal ini merupakan kesuksesan bersama seluruh jajaran Pemkot Denpasar dalam mengelola pelaporan dan kelengkapan 100 persen secara elektronik sejak tahun 2018 hingga 2021.

Dia menyebutkan penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras dan inovasi Pemkot Denpasar diakui Pemerintah Pusat yang dalam hal ini KPK RI. Tentunya dengan prestasi ini kedepan Pemkot Denpasar terus berupaya maksimal mewujudkan transparansi dan kepatuhan dalam rangka mewujudkan Good Governance.

“Penghargaan ini akan kami jadikan motivasi untuk terus berusaha memberikan inovasi dan program kerja dalam mendukung terciptanya  Good Governance,” ujarnya. (bgn003)22120913