Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung di Banjar Babakan, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung, pada Kamis ( 28/1) bertepatan dengan Purnama Kaulu.

Diiringi lantunan Kidung Nasarin/Mapedagingan, upacara nasarin diikuti Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa; Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, dan Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet berlangsung khusyuk dengan penerapan protokol kesehatan.

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (Dinas PMA) Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, melaporkan pembangunan gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung dilakukan di tanah aset milik Pemprov Bali seluas 25 are menggunakan dana CSR Rp 3 miliar.

“Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat Kabupaten Badung ini ditargetkan tuntas pada Bulan Mei Tahun 2021,” katanya.

Gubernur Koster menyatakan dengan dimulainya pembangunan gedung MDA Kabupaten Badung, maka terwujud pembangunan kantor MDA di 7 kabupaten dan 1 kota di mana pembangunannya dimulai sejak tahun 2020, mulai dari Kantor MDA Kabupaten Gianyar pada, Selasa (18/8) dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Gianyar senilai Rp 3,4 miliar, kemudian berlanjut di Kabupaten Jembrana pada, Kamis (20/8), di Kabupaten Karangasem pada, Minggu (23/8), di Ibu Kota Provinsi Bali (Kota Denpasar, red) pada, Sabtu (29/8), di Kabupaten Tabanan pada, Senin (7/9), di Kabupaten Bangli serta Kabupaten Buleleng secara serentak pembangunannya dilakukan pada, Kamis (10/9), dan yang terbaru di tahun 2021 Pembangunan Kantor MDA Kabupaten Badung mulai dilakukan pada, Kamis (28/1).

Dia menyebutkan Kantor MDA di Kabupaten Gianyar, Jembrana, Karangasem, Tabanan, Bangli, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung pembangunannya menggunakan lahan milik Pemprov Bali, sedangkan mengenai anggaran hanya Kabupaten Gianyar yang mandiri menggunakan dana APBD. Sisanya menggunakan dana CSR yang masing-masing senilai Rp 3 miliar lebih hasil dari perjuangan anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Wayan Koster .

Gubernur mengungkapkan untuk Kantor MDA Provinsi Bali pembangunannya sudah selesai dan telah berdiri dengan desain arsitektur Bali bertingkat tiga. Sedangkan di Kantor MDA kota/kabupaten se-Bali, semua bangunannya didesain bergaya arsitektur Bali dengan memiliki lantai 2.

“Saya harapkan pembangunannya tepat waktu dan berkualitas, karena ini adalah wujud keseriusan kami di Pemerintah Provinsi Bali untuk mengimplementasikan lima bidang prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru dalam visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ yang salah satunya di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Selain bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, hingga bidang pariwisata,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu.

Alasan kuat mantan Anggota DPR-RI tiga periode dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Bali ini menguatkan keberadaan Desa Adat, karena Wayan Koster sangat mempercayai dan telah terbukti bahwa Desa Adat berperan penting dalam membentengi kebudayaan Bali yang tersohor, unik, dan menjadi kekuatan terhadap Bali di dalam menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia dengan manusia. Sehingga menumbuhkan nilai kebhinekaan yang luar biasa di bidang seni tradisi budaya dan kearifan lokal hingga menyatu menjadi daya tarik pariwisata dunia, dan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa terhadap Bali serta Bangsa Indonesia.

“Desa adat di Bali inilah yang menjadi ciri khas Pulau Dewata di mata dunia. Sehingga merujuk dari hal itu, saya berpesan kepada krama Desa Adat di Badung pada khususnya, dan Bali pada umumnya, untuk bersama melestarikan hasil kebudayaan Bali ini, dan saya mengajak jangan setengah-setengah membangun Desa Adat,” katanya seraya menyatakan di dalam membangun tata kehidupan desa adat, juga telah membangun pondasi yang kuat untuk desa adat, dimulai dari regulasi dengan menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, dan melahirkan Pergub 34/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Bali, kemudian dalam sejarah Pemerintahan di Provinsi Bali Gubernur Koster juga berhasil membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

Sehingga atas kerja nyata yang dilakukannya, Wayan Koster berharap besar selain mampu membawa Bali Berdikari secara Ekonomi ke depannya, juga mampu mewujudkan Bali Berdaulat secara Politik hingga Berkepribadian dalam Kebudayaan sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno.

Bahkan kerja keras Gubernur Koster untuk mendukung penguatan Desa Adat di Bali, pada tahun 2021 terus diperjuangkannya. Hal itu tercatat, sehari sebelum acara peletakan batu pertama pembangunan Kantor MDA Kabupaten Badung, Gubernur Bali yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini secara simbolis telah menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 1 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional XI Bali & Nusa Tenggara pada, Selasa, Buda Pon Watugunung (27/1), dan pada hari itu juga CSR tersebut diserahkan langsung ke Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet. (bgn003)21012813

Klungkung, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, meletakkan batu pertama pekerjaan pengendalian/normalisasi Tukad Unda di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Senin (30/11).

Pekerjaan pengendalian banjir Tukad Unda merupakan bagian dari rencana besar Gubernur Koster untuk membangun kawasan pengembangan terpadu daerah (KPTD) yang akan menjadi salah satu kawasan strategis provinsi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali.

”Pekerjaan ini bertujuan untuk melakukan perlindungan wilayah sepanjang daerah aliran Sungai Yeh Sah dan daerah aliran Sungai Tukad Unda yang akan menurunkan risiko bencana pada wilayah Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung,” ujar Wayan Koster didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Maryadi Utama, seraya menyebutkan pekerjaan pengendalian banjir Tukad Unda dapat dilakukan berkat kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Dengan adanya kegiatan itu, Gubernur mengatakan wilayah muara Tukad Unda akan dapat dikembangkan menjadi kawasan inti dan penunjang Pusat Kebudayaan Bali.

Guna penyelesaian kegiatan ini, Pemerintah Pusat menggelontorkan APBN 2020-2022 Rp 241,4 miliar untuk konstruksi, dan Provinsi Bali menyediakan anggaran ganti rugi tanah dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2020 Rp 74,7 miliar.

Kegiatan konstruksi pada daerah aliran Sungai Yeh Sah terdiri atas pembangunan Cekdam Pelintas, Perkuatan Tebing Sungai, dan Pembangunan Sabo Dam dengan

variasi lebar 20 sampai dengan 35 meter dan panjang total 2,560 Km.

Lebih lanjut Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, itu mengatakan rangkaian bangunan hidrolis ini dimaksudkan sebagai fasilitas penahan debris dan aliran lahar dingin pada hulu DAS Tukad Unda. Pada DAS Tukad Unda sendiri dilakukan Pekerjaan Perkuatan Tebing, Tanggul Penampang Tunggal dan Tanggul Penampang Ganda, Groundsill, dan Jetty Pencegah Sedimentasi Muara.

Pekerjaan ini akan membentuk aliran Tukad Unda di

Desa Tangkas dengan memiliki lebar 70 meter, panjang total 2.250 meter, dan kedalaman aliran 6 meter, hasilnya akan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan publik, olahraga air, sekaligus taman rekreasi bagi masyarakat Klungkung dan sekitarnya.

”Pekerjaan ini juga akan diselesaikan tahun 2022, sedangkan manajemen pekerjaan dikendalikan oleh Balai Wilayah Sungai Bali Penida Kementerian PUPR di bawah kendali Satker PSDA dan dibantu oleh Konsultan Supervisi PT Caturbina Guna Persada yang melakukan KSO dengan PT Multimera Harapan dan PT Laras Sembada,” kata mantan Anggota DPR-RI 3 Periode Fraksi PDI Perjuangan ini seraya menyatakan untuk Pelaksana Konstruksi adalah PT Nindya Karya dan PT Bina Nusa Lestari, dan hingga akhir November ini pekerjaan ini telah melibatkan 250 orang tenaga kerja dari anggota masyarakat di sekitar hulu sungai Yeh Sah.

Sementara Kepala Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, Maryadi Utama, dalam laporannya mengatakan dengan melihat permasalahan yang ada di DAS Tukad Unda dan adanya lahan yang terdampak pada saat erupsi Gunung Agung, maka diperlukan sinergi antara BWS Bali-Penida, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Daerah untuk mengendalikan banjir aliran lahar dingin yang sering terjadi di DAS Tukad Unda dengan rencana pekerjaan Pembangunan Tanggul Tukad Yeh Sah hingga Pembangunan Tanggul Penampang Ganda Tukad Unda, dan Pekerjaan Jetty.

Sebagai penutup, Maryadi Utama menyatakan pembangunan ini dimulai pada 28 Agustus 2020, dan direncanakan selesai pada Desember 2022 dengan sistem multiyears kontrak.

Hadir Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali, Plt. Kadis Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Bupati Klungkung, Ketua DPRD Klungkung, Pjs. Bupati Karangasem, Direktur Utama Nindya Karya, dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali. (bgn003)20113022