Jakarta, Baliglobalnews

Vietnam, yang menjabat keketuaan ASEAN 2020, menegaskan bahwa Perhimpunan Negara Asia Tenggara hanya akan menyelesaikan perselisihan mengenai Laut China Selatan (LCS) secara damai dan tanpa mengerahkan kekuatan militer.

Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh, dalam pidato pembukaan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-53 secara virtual pada Rabu, mengatakan bahwa selalu ada ancaman terhadap perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kebebasan jalur laut dan udara di LCS.

“ASEAN akan berpegang teguh pada prinsipnya, yakni menekankan pengendalian diri, penyelesaian semua sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional, termasuk UNCLOS (Konvensi Hukum Laut PBB) 1982, meningkatkan dialog, memperkuat kepercayaan, nonmiliter, dan menahan agar tak terjadi situasi lebih rumit,” kata Binh Minh.

LCS merupakan jalur perairan yang penting untuk keperluan regional dan internasional. Sejumlah negara ASEAN dan China, secara tumpang tindih, mengklaim area di perairan ini sebagai bagian dari wilayahnya.

Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, serta China adalah negara-negara yang terlibat langsung dalam perebutan wilayah di LCS. Sementara ada pula Indonesia dan beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat, sebagai negara yang tidak mengklaim (non-claimant states) namun berperan dalam hal ini.

Ketegangan di kawasan LCS meningkat belakangan ini setelah China dan Amerika Serikat, sebagai dua poros kekuatan besar dunia, mengirimkan kapal militer ke wilayah perairan tersebut dengan alasan melakukan latihan.

Dengan situasi semacam itu, berbagai pihak–salah satunya Indonesia–mendorong agar negosiasi mengenai kode tata perilaku (Code of Conduct/CoC) untuk LCS segera dilanjutkan. Dan, itu pula yang ditekankan kembali oleh Menlu Binh Minh.

“ASEAN akan teguh mendorong penerapan DOC (deklarasi tata perilaku) secara penuh dan serius, serta akan berusaha keras merancang suatu COC yang efektif dan substantif, sejalan dengan hukum internasional dan UNCLOS 1982,” demikian Binh Minh. (bgn123)20090914

Jakarta, Baliglobalnews

China kembali meluncurkan dua kapal perusak rudal seri terbaru dari galangan kapal Dalian, Provinsi Liaoning, di wilayah pesisir timur laut, Minggu (30/8), yang memiliki kemampuan sepadan dengan kapal sejenis milik Amerika Serikat.

Peluncuran dua kapal generasi terbaru tipe 055 dan 052D itu berselang dua hari setelah penonaktifan kapal perusak rudal tipe 051 di bawah naungan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) yang sekaligus menandai pensiunnya sejumlah kapal perusak rudal generasi pertama.

Angkatan Laut PLA telah memasuki tahap baru karena kapal perang generasi ketiga akan menjadi piranti utama pertempuran dan satu generasi keempat mulai menjalani masa kedinasan, komentar pengamat dikutip media resmi setempat, Senin.

Kapal perang baru China itu sudah memiliki kemampuan sepadan dengan kapal-kapal perusak rudal utama di dunia, termasuk Arleigh Burke dan Zumwalt, keduanya milik militer AS.

Selama era 1970-an hingga 1990-an, China membangun 17 unit kapal perang tipe 051 yang merupakan kapal perusak rudal modern pertama Angkatan Laut China dengan kemampuan komando tempur. Kapal-kapal tersebut menjadi kapal tempur permukaan, demikian eastday.com.

Dengan penonaktifan kapal-kapal tua, China meluncurkan dan mengaktifkan kapal-kapal baru yang mampu menangkal serangan rudal musuh.

Pada bulan Juli saja, China telah meluncurkan 20 kapal modern dan kapal perusak rudal. Dalam empat hingga lima tahun terakhir, jumlah kapal jenis tersebut sudah mencapai 40 unit, termasuk enam tipe 052C, 25 unit tipe 052D, dan delapan unit 055, seperti ditulis majalah The Diplomat.

Peneliti senior Lembaga Penelitian dan Studi Militer Angkatan Laut PLA, Zhang Junshe, menyebutkan bahwa dengan dimatikannya kapal perang generasi lama, kapal perusak tempur utama China sekarang sebagian besar terdiri dari kapal generasi ketiga, termasuk tipe 052C dan tipe 052D bersama dengan generasi keempat tipe 055.

“China lebih banyak membangun kapal-kapal perang yang lebih bagus. Pada saat negara ini fokus pada pembangunan ekonomi, pertahanan nasional dan kemampuan militernya juga ditingkatkan untuk menjaga keberlangsungan perkembangan ekonomi nasional juga,” ujarnya seperti dikutip Global Times. (bgn/ant)20083103

Taichung, Baliglobalnews

Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen pada Jumat bersumpah akan membela wilayahnya dengan angkatan udara yang kuat ketika ia meluncurkan pusat perawatan jet tempur F-16 termutakhir –yang didukung oleh Amerika Serikat (AS), di tengah ketegangan China-AS.

Latihan militer China dan AS di kawasan Laut China Selatan meningkatkan kekhawatiran akan konflik keduanya terkait Taiwan –yang dianggap Pemerintah China sebagai bagian dari wilayahnya, namun dianggap oleh otoritas Taiwan sebagai negara sendiri bernama resmi Republik China.

“Dibutuhkan kapabilitas pertahanan yang solid, bukan membungkuk dan patuh, untuk membela kedaulatan Republik China dan mempertahankan perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Tsai dalam upacara peluncuran di Taichung.

Tsai menyebut bahwa pusat perawatan itu menandai tonggak upayanya dalam jangka panjang untuk membangun industri pertahanan Taiwan.

“Waktu yang diperlukan untuk perawatan jet akan lebih singkat dan ketersediaannya juga meningkat secara signifikan, menjamin kekuatan tempur Angkatan Udara di garis depan,” kata Tsai.

Sebelumnya, Tsaimemprotes peningkatan aksi latihan militer China dan pada Kamis (27/8) menyebut bahwa tindakan itu meningkatkan risiko konflik yang disengaja.

Pusat perawatan jet tempur F-16, yang dipimpin oleh perusahaan produsen senjata AS, Lockheed Martin, dan Perusahaan Pengembangan Industri Kedirgantaraan Taiwan (AIDC), merupakan contoh terkini kerja sama militer Taiwan-AS.

Kepala AIDC Ma Wan-june mengatakan bahwa pusat perawatan jet tempur itu akan memberikan pelayanan untuk F-16 milik Angkatan Udara Taiwan dan perusahaan berencana untuk mengembangkannya sebagai pusat perawatan F-16 di kawasan.

Tahun lalu, AS menyetujui penjualan jet tempur senilai delapan miliar dolar AS (setara Rp117 triliun) kepada Taiwan–sebuah kesepakatan dagang yang membuat armada F-16 Taiwan menjadi lebih dari 200 unit, yang terbesar di Asia.

AS sendiri tidak mempunyai ikatan diplomatik dengan Taiwan, namun merupakan pendukung internasional serta pemasok utama senjata bagi Taiwan. 

Sementara itu, China pada Juli menyatakan akan menjatuhkan sanksi kepada Lockheed Martin atas keterlibatan perusahaan itu dalam penjualan senjata ke Taiwan. (bgn/ant)20082814

Jakarta, Baliglobalnews

China dan Amerika Serikat mendiskusikan kemitraan kedua negara dalam bidang militer di tengah situasi di Laut China Selatan (LCS) dan Selat Taiwan memanas.

Dewan Pemerintahan China sekaligus Kementerian Pertahanan Nasional Jenderal Wei Fenghe melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Menhan AS Mark Esper.

Kedua belah bertukar pandangan mengenai kerja sama militer pada masa-masa yang akan datang, demikian laman berita resmi militer China yang dipantau ANTARA, Sabtu.

Wei menekankan posisi China pada berbagai isu, seperti di LCS, Selat Taiwan, stigmatisasi China oleh AS.

Oleh sebab itu, jenderal bintang tiga tersebut mendesak AS untuk menghentikan tindakan yang berpotensi merugikan hubungan kedua belah pihak, meningkatkan pengendalian risiko maritim, dan mencegah tindakan berbahaya yang dapat membuat situasi makin memburuk demi terpeliharanya perdamaian di kawasan.

Esper seperti dikutip laman berita itu mengatakan bahwa di tengah memanasnya hubungan China-AS, kedua belah pihak harus tetap menjaga mekanisme dialog dan konsultasi, mengelola dan mengendalikan krisis, menghindari kesalahpahaman, dan mengurangi risiko keamanan.

China dan AS saling bermanuver di kawasan perairan LCS dengan mengerahkan kekuatan militernya masing-masing.

Demikian pula dengan di Selat Taiwan. Kedua negara tersebut saling berebut pengaruh di kepulauan.

Belum lama ini, militer China terlibat dalam latihan tahunan militer Taiwan Huan Kong. China tidak mau kalah, mengerahkan kekuatan pasukan udara dan laut, terutama di wilayah perairan utara Taiwan. (bgn/ant)20080805

Jakarta, Baliglobalnews

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan di Laut Natuna Utara, menyusul memanasnya situasi terkait Laut China Selatan.

“Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap Natuna Utara,” kata Syarief Hasan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Konflik Laut China Selatan diakibatkan oleh perseteruan antara dua negara besar yakni China dan Amerika Serikat. China yang membuat klaim sepihak terhadap Laut China Selatan berdasarkan nine dash line menyebabkan Amerika Serikat turut ikut campur.

Menurut Syarief Hasan, kondisi ini juga mungkin berpotensi menjadi perang terbuka di Perairan China Selatan.

Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan ini menegaskan agar pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap Natuna Utara.

Menurutnya, militer di Natuna Utara secara khusus dan Indonesia secara umum harus ditingkatkan untuk mempertahankan wilayah Indonesia jika ada gangguan atau melewati atau masuk wilayah Indonesia saat sewaktu-waktu terjadi perang terbuka.

“Indonesia tidak menginginkan terjadi adanya perang terbuka di Laut China Selatan karena seluruh negara Asia Tenggara akan merasakan dampaknya, termasuk Indonesia. Sehingga, untuk itu perlu perhatian khusus dalam membangun kekuatan militer untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadi perang terbuka,” ujar Syarief Hasan.

Dia mengatakan potensi perang terbuka memang semakin terlihat ketika Amerika Serikat mengirim dua kapal induknya, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan ke Laut China Selatan untuk menjalani latihan tempur. Tak cuma dua kapal induk, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengerahkan dua kapal penjelajah dan dua kapal perusak dalam latihan yang digelar pada 23 Juli 2020.

Dia mengatakan China juga melakukan latihan militer dua hari setelah latihan gabungan Amerika Serikat, Australia, dan Jepang selesai digelar. China yang sejak awal membangun pangkalan militer di pulau buatan di Laut China Selatan mengirimkan dua pesawat pembomnya untuk menggertak Amerika Serikat dan Australia di Laut China Selatan.

Syarief Hasan melanjutkan, Indonesia harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman, dan menguatkan pertahanan Indonesia terutama di perbatasan. Meski demikian, ia menilai Indonesia harus mengedepankan diplomasi untuk menghindari potensi terjadi, terutama di Laut China Selatan yang berbatasan dengan Perairan Natuna Utara.

“Pemerintah harus mengambil pembelajaran diplomasi ala SBY dengan semangat million friends and zero enemy. Akan tetapi, jika memang terpaksa ada perang terbuka, maka Indonesia juga harus memperkuat militernya untuk melindungi wilayah Indonesia dari dampak perang,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini. (bgn/ant)20080307