Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited Pemkab Tabanan Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali di Kantor BPK setempat pada Jumat (10/3/2023).

Orang nomor satu di Tabanan itu mengharapkan laporan keuangan Pemkab Tabanan mampu menyajikan informasi yang berguna untuk menunjukan atau menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan di Pemkab Tabanan. Ke depan, kegiatan ini juga diharapkan mampu dijadikan momen untuk menyajikan laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel serta auditable, sehingga dapat dengan mudah ditelusuri.

Sesuai yang disampaikan Plt. BPK RI Perwakilan Bali, Gusti Ngurah Satria Prawira, sesuai pasal 31 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, dimana menyebutkan bahwa gubernur, bupati, walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya setelah enam bulan tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, laporan hasil pemeriksaaan atas laporan keuangan daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. Disamping itu, pemeriksaan ini juga menjadi tolak ukur atas pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan dari BPK kepada Pemerintah Daerah.

“Astungkara, puji syukur kita ucapkan karena pada hari ini laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Bali tahun anggaran 2022 dapat kami terima secara serentak dan disaksikan langsung oleh Pak Gubernur (Wayan Koster) yang hadir beserta jajaran dan juga bapak-bapak bupati, kepala daerah atau yang mewakili,” ujarnya.

Dia menyebutkan laporan keuangan terdiri dari 7 laporan, laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, arus kas, operasional, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Saat itu, laporan keuangan dari msing-masing daerah secara serentak diserahkan oleh para kepala daerah se-Bali, yakni Gubernur Bali, Bupati Badung, Bangli, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Plt, Bupati Buleleng, Wakil Bupati Jembrana dan Walikota Denpasar kepada Plt. BPK RI. Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang disusun dan dikonsolidasikan semua laporan keuangan dari masing-masing perangkat daerah. (bgn003)23031002

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyerahkan secara resmi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Unaudited kepada BPK RI Perwakilan Bali. Penyerahan laporan yang dilaksanakan serentak bersama Pemprov Bali dan kabupaten/kota se-Bali ini diterima Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Jumat (10/3/2023).

Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menjelaskan, sejak tiga tahun terkahir, Pemprov Bali bersama kabupaten/kota se-Bali secara serentak menyerahkan Laporan Keuangan kepada BPK RI Perwakilan Bali. Hal ini menunjukkan komitmen besar seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kompak dalam pelaporan keuangan.

Pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk bisa kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Tidak hanya mempertahankan, peningkatkan kualitas WTP juga penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. “BPK mendorong pemerintah daerah untum mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini WTP, untuk ini diperlukan peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan. Dalam kesempatan ini kami sangat mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang telah mencapai 90-95 persen capaian indikator rekomendasi WTP,” ujarnya. 

Sementara Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan, Pemkot Denpasar pada intinya siap mendukung suksesnya pemeriksaan rutin oleh BPK RI. Dimana, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang. Dalam kesempatan tersebut Jaya Negara juga turut mengintruksikan seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkot Denpasar untuk mendukung suksesnya proses pemeriksaan. Hal ini terutama dalam menyediakan data pendukung serta pelaksanaan wawancara.

“”Kita bersyukur bisa menyerahkan laporan keuangan tepat waktu, laporan ini tentunya masih jauh dari sampurna. Sehingga kami berharap tuntunan dan bimbingan dari BPK, sehingga Kota Denpasar kembali layak menyandang predikat WTP yang semakin berkualitas dari tahun sebelumnya,” ujarnya. (bgn003)23031009