Denpasar, Baliglobalnews

Diduga adanya salah prosedur penanganan kasus pencurian gas dilakukan anak di bawah umur berinisial KAS (16 tahun) dan DWP (14 tahun) yang ditangani Polsek Kuta dalam melakukan penahanan, berbuntut laporan kuasa hukum pelaku ke Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Bali, Senin (21/12/20).

“Kami melaporkan ini karena dalam proses penahanan di kepolisian terhadap anak hanya bisa tujuh hari dan di perpanjang delapan hari, nah hingga masih ditahan terhitung sudah 20 hari,” ucap I Made Bandem Dananjaya, selaku kuasa hukum anak itu.

Berdasarkan pengakuan dari kedua anak itu, dirinya diajak untuk mengangkat tabung gas bukan untuk mencuri. Dimana cara pengambilan gas itu diseret tidak mengendap-endap, karena diseret ketahuan warga dan kemudian dilaporkan.

“Mereka tidak tahu kalau diajak mencuri, kalau tahu pasti tidak mau,” terangnya.

Selain itu, kedua anak itu harusnya dipisah dari tahanan dewasa, tapi ini dicampur dalam satu sel. Hal ini melanggar penanganan hukum terhadap anak dibawah umur harus menggunakan ketentuan khusus, bukan pidana umum, seperti yang termuat pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak.

“Seharusnya aparat kepolisian bekerja profesional,” katanya.

Dalam proses penahanan, tidak ada surat penangkapan yang diberikan oleh polisi dan saat ditahan dua anak itu menerima penganiayaan.

“Kami belum tahu siapa pelakunya disini, tetapi ada bukti foto di kepala. Klien kami sama sekali tidak diberikan surat penangkapan dan penahanan kepada orang tua mereka, orang tua mengetahui penahanan dari orang lain yang sama-sama ditangkap,” kata Bandem.

Ia juga menyayangkan ada pemberitaan yang mengungkapkan identitas kedua anak itu secara jelas, dengan menuliskan nama tanpa inisial. Akibatnya jejak digital sudah diketahui bahkan teman-temannya di sekolah sudah tahu masalah ini.

“Anak-anak kan masih punya masa depan, tentu kami kecewa,” tambahnya.

Sehingga pihaknya melakukan koordinasi dengan KPAD Bali dan pihak lainnya. “Kami masih berembug dengan keluarga, jadi rencananya kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak lainya,” tambahnya

Diungkapkan oleh kejadian pencurian itu terjadi pada 1 Desember lalu, keesokannya dua anak itu diamankan dan ditahan pihak kepolisian.(bgn008)20122111

Denpasar, Baliglobalnews

Dua akun media sosial facebook (FB) atas nama Made Nanda dan Sudiarsa Wayan dilaporkan oleh perwakilan komponen masyarakat ke Polda Bali, Senin, (21/12/2020), karena diduga telah menghina Gubernur Bali Wayan Koster dan membuat postingan yang mengandung muatan berita bohong serta menyesatkan.

I Dewa Nyoman Rai, selaku perwakilan pelapor yang berasal dari Desa Tembok, Buleleng, saat ditemui di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bali, Senin (21/12/2020), mengatakan isi unggahan tersebut jelas maksudnya ditujukan langsung kepada Wayan Koster yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bali.

Postingan tersebut khususnya pada penggalan kata “Naskleng Koster” nyata-nyata merendahkan martabat seseorang dan patut diduga mengandung unsur penghinaan.

“Ini keterlaluan kata ‘naskleng’ tersebut dalam kehidupan masyarakat Bali pada umumnya mengandung arti sebuah umpatan yang tidak baik, dan kasar sehingga sangat tidak patut untuk digunakan, disampaikan atau diucapkan dan ditujukan kepada siapapun Terlebih kepada Bapak Wayan Koster yang merupakan Gubernur Bali,” ungkap Dewa Nyoman Rai yang mantan anggota DPRD Bali 3 periode tersebut.

Sesuai dengan screenshot atau tangkapan layar diketahui bahwa akun media sosial facebook atas nama Made Nanda mengunggah postingan berupa gambar/foto Gubernur Wayan Koster dan juga disertai dengan kalimat yang bunyinya sebagai berikut: “Makan Kelengkeng Sambil Naik Sekuter Naskleng KOSTER!”.

Ditambahkan, akun FB atas nama Made Nanda telah melakukan tindak pidana melanggar UU ITE dan KUHP yakni Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik melalui media sosial.

Unggahan di akun media sosial facebook atas nama Sudiarsa Wayan membuat postingan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.53 Wita yang diduga mengandung berita bohong dan menyesatkan, dalam postingannya memuat gambar/foto Gubernur Bali Wayan Koster dengan kalimat sebagai berikut: “Gubernur bali menghimbau agar seluruh anak muda Khususnya di bali agar mabuk pada malam tahun Baru dan di husahakan sampai benar-benar mabuk”.

Postingan yang diduga mengandung berita bohong tersebut jelas merupakan informasi yang menyesatkan, seolah-olah bahwa Wayan Koster selaku Gubernur Bali menghimbau masyarakat Bali untuk “mabuk-mabukan” pada saat perayaan malam tahun baru, sehingga patut diduga akun media sosial facebook atas nama Sudiarsa Wayan telah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong/hoax dan menyesatkan.

Langkah hukum ini, tandasnya, sangat penting dikarenakan perbuatan tersebut menimbulkan keresahan bagi para pelapor sebagai bagian dari warga masyarakat Bali yang sangat mengharapkan terwujudnya kehidupan yang harmonis dan kondusif dalam masyarakat khususnya dalam penggunaan media sosial, dalam hal terjadi perbedaan pandangan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah termasuk oleh Wayan Koster selaku Gubernur Bali khususnya dalam menghadapi masa pandemi Covid-19.

“Segala perbedaan pandangan atau pendapat seharusnya disampaikan dengan cara-cara yang beretika dan sopan santun serta mengarah pada solusi-solusi bersama yang bermanfaat. Bukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Kami harap polisi memanggil beliau-beliau ini agar mereka sadar dan menyampaikan permohonan maaf,” pungkas Dewa Rai kepada awak media.(bgn008)20122110