Badung, Baliglobalnews

Tim Gabungan bertindak tegas dengan memasang police line Bening Kitchen di Jalan Raya Batu Belig, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, karena melanggar protokol kesehatan (prokes) pada Sabtu (19/2) sekitar pukul 22.30 wita.

Wakapolres Badung, Kompol I Ketut Dana, yang memimpin langsung patroli Gabungan TNI-Polri Satpol PP mengatakan Bening Kitchen diberikan police line, karena kedapatan melanggar prokes tidak menggunakan masker yang benar, tidak mengatur jaga jarak dan tidak memasang aplikasi PeduliLindungi.  Pihaknya lantas melakukan tindakan tegas kepada pemilik Bening Kitchen.

“Dalam melakukan patroli gabungan, kami menemukan Bening Kitchen secara kasat mata melanggar prokes, sehingga kami melakukan tindakan tegas,” kata Wakapolres.

Kegiatan tersebut rutin dilakukan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 varian Omicron. Masyarakat diharapkan tetap disiplin dan tidak lengah terhadap prokes. “Untuk pemilik Bening Kitchen sudah diberikan surat pemanggilan terkait dengan pelanggaran prokes dan tidak tersedianya aplikasi PeduliLindungi,” pungkasnya. (bgn003)22022101

Denpasar, Baliglobalnews
Tiga WNA (warga negara asing) yang dinyatakan bersalah dan melakukan pelanggaran PPKM Darurat dideportasi Dua di antaranya dideportasi pada Senin (12/7).
Ketiga WNA tersebut masing-masing Murray Ross, warga negara Irlandia dengan nomor paspor: PW 7502283 yang berlaku hingga 9 Oktober 2029, Ayala Aileen, warga negara Amerika Serikat dengan nomor paspor: 591599645 berlaku hingga 15 Oktober 2028, dan Zulfia Kadarberdieva, warga negara Rusia dengan nomor laspor: 733687589 yang berlaku hingga 6 Oktober 2024)

Sesuai rekomendasi Satpol PP, pada tanggal 9 Juli 2021, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai memanggil ketiga WNA tersebut untuk dilakukan proses pendeportasian.
Pelaksanaan pendeportasian WNA atas nama Muraay Ross dan Ayala
Aileen dilaksanakan pada Senin (12/7). Sedangkan Zulfia Kadarberdieva masih menunggu ketersediaan tiket penerbangan ke negaranya.
Selain itu, WNA asal Rusia atas nama Anzhelika Naumenok yang tidak mematuhi prokes dengan kondisi positif Covid-19 serta menolak untuk dilakukan karantina, dilakukan penjemputan oleh Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai di sebuah vila wilayah Canggu, Kuta Utara untuk selanjutnya akan dilakukan proses karantina.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Bali yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Deportasi kepada WNA yang melanggar PPKM Darurat Covid-19 harus dijadikan peringatan dan pelajaran bagi WNA yang ada di Bali agar bersama-sama dengan tertib dan disiplin mengikuti dan melaksanakan PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 dalam tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. Koster menegaskan bahwa setiap pelanggar akan ditindak tegas. (bgn003)21071237

Nasional, Baliglobalnews

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat memeriksa wanita berinisial Y (55) yang viral di media sosial saat mengomentari sebuah restoran di Kota Padang yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu, di Padang, Selasa mengatakan pemeriksaan dilakukan selama empat jam pada Minggu (4/7) sejak pukul 22.00 WIB hingga Senin (5/7) dini hari.

“Saat ini yang bersangkutan statusnya masih sedang diperiksa,” katanya.

Ia mengatakan penyidik mengamankan wanita tersebut dan memeriksa terkait pernyataan di video tersebut.

Menurut dia, saat membuat video wanita tersebut baru kembali ke Kota Padang pada Jumat (2/7) dan dibagikan dalam sebuah grup aplikasi whatsapp.

Ia mengatakan petugas memeriksa wanita tersebut terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana lima tahun kurungan.

Proses pemeriksaan berkaitan dengan pernyataan di dalam video dan diperikasa dengan Pasal 45 a juncto Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 160 juncto 270.

Sebelumnya, video ibu berinisial Y ini beredar dan viral di media sosial dengan durasi satu menit lima detik.

Dalam video tersebut, terlihat wanita mengenakan jilbab hitam menyebutkan sedang berada di Restoran Bebek Sawah di Kota Padang sambil memperlihatkan kondisi restoran.

“Di Padang kota bebas. Makan apa aja kita, enggak ada yang di-‘lockdown’, enggak ada pembatasan dan disekat-sekat. Tuh, lihat tuh, rame. Enggak ada, bebas semua, tidak ada jaga jarak,” katanya dalam video.

Wanita yang belum jelas identitasnya itu mengungkapkan bahwa Kota Padang aman dan tidak takut sama corona. Ia pun mempertanyakan kenapa warga di Jakarta panik.

“Padang aman, tidak takut sama corona. Lihatlah, lihat. Saya lagi di Padang, makan di Restoran Bebek Sawah. Rame, enggak ada jaga jarak. Bebas. Kenapa kita di Jakarta pada panik semua?,” ujarnya.

“Udah jangan panik, terus saja lawan, pemerintahan zolim, ayo selamat makan semua-semua,” dalam video itu.(bgn123)21070625

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Yustisi Kota Denpasar kembali menjaring 17 orang pelanggar protokol kesehatan (prokes) di pertigaan Jalan Nangka – Jalan Kemuda, Kelurahan Tonja, Denpasar Utara, Senin (17/5).Kasatpol PP Kota Denpasar, I Dewa Gede Anom Sayoga, mengatakan dalam aksi ini  semua pelanggar dilakukan rapid test. Selain itu pihaknya juga melakukan rapid test antigen bagi yang terjaring dan juga  kepada warga yang ingin melakukan rapid test.

“Dalam aksi tersebut 19 orang yang  dirapid test,” katanya.Dia menyebutkan rapid test antigen dilakukan untuk mengantisipasi penularan Covid -19 dan semua hasilnya nonreaktif atau negatif. Jika dalam rapid test ditemukan hasil reaktif, pihaknya akan merujuk ke puskesmas sesuai KTP tempat tinggalnya untuk dilakukan swab PCR. (bgn003)21051728

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan diskresi pemerintah bukan soal kerumunan usai kepulangan M. Rizieq Shihab (MRS) ke Tanah Air. 

Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd yang terpantau, di Jakarta, Sabtu, mengatakan penjemputan Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November 2020 lalu masih termasuk dalam diskresi pemerintah. 

“Diskresi pemerintah adalah MRS boleh pulang dan boleh dijemput; patuhi protokol kesehatan; dikawal diantar oleh polisi sampai ke kediamannya. Jadi, kerumunan setelah diantar ke Petamburan bukan lagi diskresi pemerintah, tapi pelanggaran hukum,” kata Mahfud menanggapi pernyataan terdakwa Rizieq Shihab bahwa kerumunan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) saat kepulangannya ke Indonesia. 

Mahfud menegaskan, pihaknya memang memberi diskresi hanya pada saat kepulangannya dari bandara hingga ke rumah.

 Dari video tersebut, kata dia, jelas bahwa waktu itu pulangnya MRS memang diizinkan dan dikawal secara resmi sebagai diskresi pemerintah via Polhukam sampai ke Petamburan. 

“Undangan kerumunan setelah diantar ke Petamburan yang terjadi malam harinya, besok-besoknya lagi, dan di tempat-tempat lain tentu sudah bukan diskresi Pemerintah,” papar Mahfud. Dia pun membantah telah menjadi aktor kerumunan di Petamburan. 

“Jadi alibinya salah jika bilang penjemputan dan kerumunan di bandara adalah kesalahan Menko Polhukam karena memberi izin pulang dan menjemput. Penjemputan dan pengantaran itu adalah diskresi dalam hukum administrasi bukan hukum pidana. Maka dakwaan pidana-nya adalah kerumunan yang dimobilisasi setelah itu,” tutur Mahfud menjelaskan. 

Diketahui, usai tiba di Indonesia, Rizieq menyelenggarakan undangan pernikahan anak perempuannya di Petamburan. Rizieq juga menggelar acara Maulid Nabi yang didatangi ribuan orang.(bgn123)21032713

Nasional, Baliglobalnews

Seorang advokat publik David Tobing mengajukan gugatan terhadap selebriti Raffi Ahmad karena telah melanggar protokol kesehatan usai menjalani vaksin COVID-19 perdana bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, pada Rabu (13/1). 

David Tobing dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan nomor registrasi online PN DPK-012021GV1 melalui kuasa hukumnya Richan Simanjuntak SH dan Winner Pasaribu. Menurut dia, dipilihnya seorang Raffi diharapkan menjadi figur yang dapat dicontoh oleh masyarakat dalam mengikuti vaksinasi maupun dalam menerapkan protokol kesehatan. 

Ternyata beberapa jam setelah vaksinasi, Raffi terdokumentasi sedang menghadiri sebuah pesta tanpa menggunakan masker dan tanpa menjaga jarak di kerumunan. David menggugat dalam kapasitasnya sebagai seorang advokat yang wajib menegakkan hukum dan sebagai warga negara yang peduli akan penanggulangan COVID-19 dan mendukung Program Vaksinasi yang dilakukan Pemerintah “Sangat disayangkan seorang tokoh publik dan influencer terkemuka yang sudah diberi kepercayaan oleh negara tapi tidak menghargainya, tidak memberi contoh yang baik untuk masyarakat yang melihat gerak geriknya. Apalagi Gubernur sudah memberlakukan pengetatan protokol kesehatan sejak 11 Januari hingga 25 Januari nanti,” kata David. 

Dia menilai apa yang Raffi lakukan dapat berdampak signifikan karena punya banyak pengikut, punya banyak fans, nanti dianggap habis vaksin boleh bebas tanpa protokol seenaknya. “Seharusnya tindakan Raffi memberikan dampak positif bukan negatif seperti ini,” lanjut dia. 

Gugatan yang dikenakan kepada Raffi adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akibat dianggap melanggar aturan terkait protokol kesehatan seperti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, dan Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Selain melanggar aturan, tindakan Raffi juga sudah melanggar norma Kepatutan dan prinsip kehati-hatian yang membuktikan bahwa Raffi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai tokoh publik dan influencer untuk menyosialisasikan program vaksinasi dan protokol kesehatan. 

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Raffi Ahmad telah menimbulkan kerugian immateril sehingga dalam petitum gugatannya, David Tobing meminta agar Majelis Hakim menghukum Raffi Ahmad untuk tidak keluar rumah selama 30 hari sejak menerima vaksinasi kedua. Raffi diminta untuk menyampaikan permohonan maaf dan komitmen untuk terus menerus menyosialisasikan serta menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi kepada masyarakat di sejumlah media tv swasta, media sosial pribadi dan koran harian nasional. 

Di sisi lain, David Tobing yang juga adalah Ketua Komunitas Konsumen Indonesia meminta pemerintah untuk lebih selektif dalam memilih influencer dan memberikan pengarahan serta tugas-tugas yang jelas kepada pihak pihak yang ditunjuk untuk menyosialisasikan program vaksinasi dan protokol kesehatan. “Untuk saat ini sebenarnya Raffi bisa mengundurkan diri sebagai influencer program vaksinasi atau pemerintah memberhentikannya,” ucapnya.(bgn123)21011507

Bangli, Baliglobalnews

Selama sepuluh hari terakhir, 16 – 25 November 2020, Tim Yustisi gabungan dari Polres Bangli, Kodim 1626/Bangli, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli menindak 1.056 orang warga yang melanggar. Berbagai macam sanksi pun dilayangkan mulai dari teguran tertulis, lisan, fisik hingga sanksi sosial.

Sebagaimana data yang tercatat di kepolisian, jumlah sanksi teguran lisan 501 orang, tertulis 344, fisik 80, dan sanksi sosial 128 orang. Untuk yang fisik, petugas lebih banyak mengenakan gerakan push-up atau jongkok bangun. Sedangkan sanksi sosial berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau menghafal Pancasila. Sedangkan sanksi denda Rp 100 ribu nihil.

Kapolres Bangli, AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan, menegaskan kegiatan sidak prokes ini rutin dilakukan tiap hari dengan menyasar tempat-tempat umum. Seperti pasar tradisional, pasar modern, kompleks pertokoan, kompleks pemukiman, tempat ibadah, jalan raya, objek wisata dan terminal. ”Hari ini pun (Kamis, 26/11-net) tim masih bergerak menyasar Jalan Merdeka depan Terminal Loca Crana termasuk hingga Pasar Kidul, Bangli,” kata Kapolres Kamis (26/11).

Pihaknya cukup menyayangkan, karena kendati sidak prokes sudah tiap hari dilakukan dan dibarengi dengan sosialisasi serta imbauan, namun pelanggaran dari warga tetap saja ada. ”Hari ini ada empat warga yang kedapatan melanggar. Tiga orang tidak memakai masker dan satu orang salah memakai masker,” kata mantan Kapolres Mappi, Papua, itu. (bgn123)20112630