Mangupura, Baliglobalnews 

Anggota DPRD Kabupaten Badung I Gusti Lanang Umbara mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa membuka Parade Ogoh-ogoh Desa Sulangai di lapangan desa adat setempat pada Jumat (13/3/2026). Pembukaan ditandai Bupati memukul gong.

Sebagai bentuk apresiasi nyata terhadap semangat generasi muda, Bupati Adi Arnawa menyerahkan bantuan dana motivasi kepada enam seka teruna (ST) di Desa Sulangai dengan nilai masing-masing Rp10 juta. Dukungan ini diperkuat oleh Pemerintah Desa Sulangai yang juga memberikan subsidi Rp15 juta untuk tiap seka teruna.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada Perbekel Sulangai beserta jajaran dan tokoh masyarakat atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurut dia, parade ogoh-ogoh ini menjadi bukti bahwa seka teruna telah diberikan ruang untuk berkarya dan berkreasi dalam menampilkan karya seni mereka. “Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda kita memiliki ruang untuk berkarya dan menampilkan kreativitasnya melalui ogoh-ogoh. Ini menjadi hal yang luar biasa karena Kabupaten Badung merupakan daerah pariwisata yang berbasis budaya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses dan ruang bagi anak muda untuk menampilkan karya-karyanya,” ujarnya.

Bupati menegaskan komitmen Pemkab Badung dalam mendukung dan meningkatkan kreativitas generasi muda. Salah satunya melalui penambahan hibah bagi para pemenang dalam ajang Badung Çaka Fest 2026. “Ini bukan untuk gagah-gagahan atau sekadar gaya, melainkan bentuk apresiasi pemerintah terhadap karya seni para yowana Badung,” katanya seraya berharap para generasi muda semakin bersemangat menampilkan kreativitas dan inovasi seni di masa mendatang.

Sementara Perbekel Desa Sulangai I Nyoman Sunarta menyampaikan bahwa parade ogoh-ogoh tahun ini mengangkat tema “Adyatma Bala Yuva Sakti”, yang bermakna peran seka teruna dalam menjaga tradisi serta nilai spiritual Hari Raya Nyepi.

Dia juga menegaskan bahwa kegiatan ini bukan merupakan perlombaan, melainkan parade yang dijadikan sebagai tahap uji coba. Rencananya, kegiatan ogoh-ogoh di Desa Sulangai akan mulai dilombakan secara resmi pada tahun 2027.

Hadir pula Ketua TP PKK Ny. Adi Arnawa, Camat Petang AA Ngr. Darma Putra, Kabid Pengembangan Adat Dinas Kebudayaan IB Munika, perwakilan Dinas Pariwisata Badung, serta unsur Tripika Kecamatan Petang, perbekel dan bendesa adat se-Desa Sulangai, serta tokoh masyarakat dan warga setempat. (bgn003)26031203

Mangupura, Baliglobalnews
Anggota DPRD Badung dari Fraksi PDI Perjuangan I Gusti Lanang Umbara turut merespons perhatian Presiden Prsbowo Subianto terhadap sampah di Pulau Bali, termasuk di Kabupaten Badung.
Presiden Prabowo Subianto menyetil penangan sampah di Bali yang mengakibatkan pantai dikotori sampah pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Senin 2 Januari 2026.
Lanang Umbara menilai teguran tersebut adalah bukti kasih sayang dan perhatian Presiden terhadap Pulau Dewata. “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden, atas kepedulian dan kecintaannya pada Pulau Bali. Teguran ini memacu dan mengingatkan kami semua untuk sadar menjaga kebersihan,” ujarmya beberapa wsktu lalu.
Lanang Umbara mengucapkan terima kasih. Akan tetapi, Lanang juga membeberkan realitas lapangan yang dihadapi pemerintah daerah terkait asal-usul sampah yang membanjiri pantai.
Dia juga meluruskan bahwa tumpukan sampah yang kerap viral di media sosial bukanlah semata akibat kelalaian warga Bali. Berdasarkan data lapangan, mayoritas sampah di pesisir adalah sampah kiriman yang terbawa arus laut. “Realita yang sesungguhnya, sampah-sampah yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan ton itu, 80 persen adalah dari pulau luar Bali yang terdekat,” katanya.
Sampah tersebut, kata dia, dibuang ke sungai di wilayah lain, hanyut ke laut, dan terbawa angin musim. Saat angin musim barat, sampah menumpuk di pantai wilayah barat seperti Kuta, Kedonganan, dan Canggu. Sebaliknya, saat musin timur, sampah menyasar Tanjung Benoa.
Oleh karena itu, fia meminta agar fenomena sampah lintas wilayah ini menjadi perhatian serius (concern) Pemerintah Pusat. “Bali adalah pulau pariwisata, wajah Indonesia. Keindahan dan kebersihannya harus dijaga. Karena ini sampah lintas pulau, Pemerintah Pusat harus ikut turun tangan menanganinya,” katanya.
Karena itu, dia mengharapkan adanya penyelesaian sampah di julu yaitu di barat Pulau Bali. “Kalau di Barat Pulau Bali sampahnya tertanganidengan baik, pada saat angin barat tidak terlalu banyak sampah dari barat akan terbawa ke Pulau Bali,” katanya.
Mengingat volume sampah kiriman yang begitu besar, Lanang menyampaikan permohonan mendesak kepada Presiden Prabowo terkait infrastruktur pembuangan.
Dia meminta rencana penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung ditunda hingga fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) benar-benar beroperasi penuh. Hal ini krusial karena pemerintah daerah terbentur aturan dalam pengadaan alat secara mandiri.
“Kami memohon kepada Bapak Presiden untuk menunda penutupan TPA Suwung hingga PSEL beroperasi. Agar sampah-sampah (kiriman) tersebut sementara dapat dibuang ke sana, dikarenakan kami tidak diperbolehkan membeli mesin incinerator sendiri,” katanya.
Lanang memastikan Pemkab Badung telah bekerja keras  menjaga kebersihan melibatkan TNI, Polri, desa adat, hingga ormas. Regulasi ketat pun sudah diterapkan. “Dari tingkat banjar sampai kecamatan, kami sudah melarang dan memberi sanksi tegas warga yang membuang sampah ke sungai,” katanya.
Dia berharap Presiden Prabowo juga menyerukan peringatan keras kepada seluruh warga negara Indonesia untuk tidak menjadikan sungai sebagai tempat sampah. “Ini butuh kesadaran kolektif seluruh rakyat Indonesia. Jangan buang sampah ke sungai, karena akan terbawa ke laut dan menyebar ke mana saja, termasuk mengotori Bali,” pungkasnya. (bgn003)26020805

Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dalam rapat kerja (raker) di Ruang Gosana III, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Senin (18/4). 

Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara mengatakan pada pertemuan kedua dengan eksekutif tersebut lebih menekankan kepada pandangan-pandangan umum dari anggota pansus, dan tenaga ahli untuk memberikan masukan-masukan. 

“Sekiranya masukan kami itu bisa menjadi tambahan di dalam rancangan dan perda yang kita bahas di hari berikutnya,” katanya usai memimpin raker tersebut.

Dia menyatakan Kabupaten Badung mempunyai potensi yang sangat besar, baik yang berada di wilayah Badung Selatan maupun Badung Utara. Badung Selatan, kata dia, merupakan pusat dari kegiatan pariwisata, sedangkan Badung Utara menjadi daerah penunjang sektor pertanian.

Dia mengharapkan ke depan industri pariwisata bisa bersinergi dan saling menguntungkan dengan sektor pertanian, sehingga kesejahteraan para petani bisa ditingkatkan melalui konektivitas antara sektor industri pariwisata dengan pertanian. 

“Biar bisa sinkron ke depannya, apa yang menjadi kebutuhan industri pariwisata bisa dipenuhi oleh para petani kita yang ada di wilayah Badung Tengah dan Badung Utara agar kehidupan para petani kita bisa semakin terangkat,” ujarnya. 

Pada pertemuan ketiga, kata dia, pihaknya akan fokus membahas pasal-pasal dan penyempurnaan  kalimat dan aturan yang akan diterapkan.  “Biar sinkron semuanya, begitu juga dari kosakatanya, penandaan huruf dan lain sebagainya,” katanya. (bgn003)22041818

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Pansus (Panitia Khusus) Fasilitasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, mengatakan masalah narkotika merupakan tanggung jawab kita bersama. Hal itu dikatakannya ketika membuka rapat penyerapan aspirasi terkait fasilitasi P4GN dan prekursor narkotika di Gedung Madya Gosana, DPRD Badung, Selasa (6/10).

”Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tanggung jawab kita bersama, demi bangsa, negara dan generasi muda ke depan,” katanya.

Untuk itu, kata dia, melalui ranperda inisiatif dewan tersebut jika nantinya sudah diketok palu semaksimal bisa diatasi dan ditekan. ”Bahkan dihilangkan di Badung dan Bali pada umumnya,” katanya.

Dia meyakinkan masukan dari peserta bahwa jika nantinya sudah diketok palu menjadi perda, tentu konsekuensinya menjadi tanggung jawab Pemkab Badung untuk melaksanakannya. ”Kita tidak setengah-setengah. Kalau sudah jadi perda, tentu menjadi tanggung jawab Pemkab Badung, kami komit. Karena itulah, paling penting sebelum jadi perda adalah partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan, baik masalah pemetaan kawasan maupun organisasi yang akan dibentuk,” tandasnya.

Rapat selain diikuti utusan anggota Pansus Fasilitasi P4GN, utusan dari kepolisian, kejaksaan, Kesbangpolinmas Badung, juga diikuti secara virtual berbagai instansi dan karang taruna di Badung. (bgn003)20100728