Mangupura, Baliglobalnews 

Anggota DPRD Badung Dapil Kuta Selatan Wayan Sugita Putra, Made Sumerta, Made Retha menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Camat Kuta Selatan pada Senin (9/2/2024).

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang secara resmi membuka musrenbang tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan sebagai pilar utama pariwisata berkualitas. Mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Bupati Wayan Adi Arnawa menekankan bahwa musrenbang tahun ini harus menghasilkan program konkret yang mampu menjawab tantangan riil di lapangan, bukan sekadar agenda seremonial. “Tanpa infrastruktur jalan yang memadai, pariwisata Badung akan menghadapi tantangan serius. Pembangunan ini tidak hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD,” katanya.

Menjawab keluhan kemacetan di wilayah Kuta Selatan, Pemkab Badung telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun khusus untuk infrastruktur. Salah satu proyek mercusuar yang disiapkan adalah pembangunan Underpass Simpang Udayana dengan estimasi anggaran Rp350 miliar, yang kini dalam tahap pembebasan lahan melalui kolaborasi lintas pemerintah.

Selain itu, pada APBD Perubahan 2026, telah disiapkan tambahan Rp 127 miliar untuk pembebasan lahan jalan lingkar barat menuju Udayana. Skema rekayasa lalu lintas satu arah juga akan diterapkan untuk mengurai titik konflik kendaraan.

Selain konektivitas, Bupati juga memberikan perhatian serius pada krisis air bersih. Dia menargetkan distribusi air di Kuta Selatan mulai stabil pada Februari 2026 melalui penambahan pompa dan optimalisasi jaringan PDAM. “Kami juga akan mendorong penggunaan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk kebutuhan industri dan pariwisata, sehingga air permukaan bisa diprioritaskan bagi kebutuhan masyarakat dengan tarif yang lebih terjangkau,” katanya.

Di bidang lingkungan, Pemkab Badung mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber melalui TPS3R dan fasilitas teba modern. Langkah ini diproyeksikan mampu mengurangi volume sampah hingga 60% dari hulu, sekaligus menjadi transisi menuju sistem Waste to Energy.

Sementara Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta melaporkan bahwa musrenbang kali ini menampung total 609 usulan pembangunan dari tingkat desa dan kelurahan. Infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, dan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama usulan warga. “Sebagai wilayah dengan pertumbuhan tinggi, Kuta Selatan membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat untuk menjawab tantangan urbanisasi dan pariwisata,” katanya.

Turut hadir Kapolsek Kuta Selatan, pimpinan OPD terkait, lurah, perbekel, bendesa adat dan kaling se-Kecamatan Kuta Selatan serta tokoh masyarakat. (bgn003)26020912

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Badung sekaligus Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Ny. Adi Arnawa kunjungan kerja ke kegiatan Plastic Exchange di Banjar Permata, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, pada Sabtu (24/1/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung efektivitas pemilahan sampah anorganik serta memberikan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan yang dipusatkan di Balai Banjar Permata tersebut, Ny. Adi Arnawa menyaksikan proses penimbangan sampah plastik yang ditukarkan dengan kebutuhan pokok. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Camat Kuta Selatan I Ketut Gede Arta, Lurah Benoa, serta jajaran pengurus TP PKK setempat.

Ny. Adi Arnawa memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi kader Bank Sampah Banjar Permata dalam menjalankan pengelolaan sampah berbasis sumber. Ia menekankan bahwa inisiatif ini bukan sekadar menjaga kebersihan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi sirkular. “Kegiatan ini luar biasa karena menjawab tantangan lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga. Sampah tidak lagi menjadi masalah, melainkan sumber daya. Sinergi yang dibangun dengan TPS3R Banjar Sawangan adalah model yang ideal untuk direplikasi di wilayah lain,” ujarnya.

Selain sampah anorganik, Banjar Permata juga menunjukkan kemandirian dalam pengelolaan sampah organik melalui sistem komposter di area Balai Banjar. Hasil pupuk organik tersebut digunakan kembali oleh warga untuk mendukung penghijauan lingkungan.

Di sela kunjungan, Ny. Adi Arnawa juga meninjau penataan telajakan (taman depan rumah) milik warga. Ia mendorong Kepala Lingkungan Banjar Permata agar terus menggerakkan masyarakat dalam program penghijauan. “Saya menghimbau agar setiap jengkal lahan dimanfaatkan untuk tanaman produktif maupun hias. Lingkungan yang hijau dan asri adalah cermin dari keberhasilan kita mengelola sampah dan mencintai alam,” katanya.

Melalui momentum ini, TP PKK Kabupaten Badung berharap kesadaran kolektif dalam memilah sampah dari rumah tangga dapat terus meningkat demi mewujudkan Badung yang bersih dan berkelanjutan di tahun 2026. (*/bgn003)26012506

Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri pengukuhan Kelian Desa Adat Jimbaran terpilih I Putu Subamia bersama Prajuru Desa Adat, Sabha Desa dan Kerta Desa, Desa Adat Jimbaran, Masa ayahan Isaka 1947-1952, Tahun 2026-2031, pada Sabtu (3/1/2026), di Pura Kahyangan Jagat Ulun Swi, Desa Adat Jimbaran.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan rasa syukur dan bahagia bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Jimbaran di Pura Ulun Swi untuk menyaksikan pengukuhan Bendesa Adat Jimbaran, Pengurus, Sabha Desa dan Kerta Desa. “Ada peralihan kepemimpinan seperti didalam uger-uger atau undang- undang alih kepemimpinan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Dalam kesempatan ini saya juga bisa bertatap muka bersama manggala adat. Ada tugas berat dan tantangan ke depan juga berat, tidak hanya duduk di prajuru, kerta desa, sabha desa, tantangan kita luar biasa, apalagi posisi kita di Badung ini adalah kabupaten yang menjadi pusat pariwisata,” ujarnya.

Bupati berharap kepada manggala adat, sabha desa, kerta desa bagaimana cara mengajegkan budaya apalagi fungsi desa adat adalah mengatur, mengelola kehidupan sosial masyarakat baik dalam kehidupan beragama, adat istiadat dan kehidupan sosial tetapi tetap berlandaskan Tri Hita Karana. “Tri Hita Karana ini wawasannya sangat universal, sangat menjangkau dan eksis dalam setiap jabatan. Pengurus yang baru ini sudah ke sungkeman oleh masyarakat bagaimana caranya agar tetap harmonis saling asah asih, asuh, dan gotong-royong. Kehadiran kami di sini menyaksikan pengukuhan/pengangkatan kepengurusan adat baru, selain itu juga untuk memberikan dukungan, mengucapkan selamat, serta berpesan agar para pengurus baru memperkuat peran desa adat dalam menjaga adat, budaya, dan bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan,” katanya.

Turut hadir anggota DPRD Badung Dapil Kuta Selatan I Made Sudira, Perwakilan Kadis Kebudayaan Badung, Camat Kuta Selatan I Ketut Gede Artha serta unsur Tripika Kecamatan Kuta Selatan, Bendesa Madya MDA Badung IB Gede Widnyana, Lurah Jimbaran, bendesa adat se-Kecamatan Kuta Selatan, tokoh serta masyarakat setempat. (*/bgn003)26010408

Badung, Baliglobalnews

Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Badung inspeksi ke tiga tempat usaha wilayah Kuta dan Kuta Selatan pada Senin (8/12/2025) pagi. Tiga lokasi tersebut meliputi wahana paralayang Panda Paragliding di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, proyek akomodasi wisata PT Tatamulia (Waldorf Astoria) di kawasan Sawangan, serta Grahadi Entertainment KTV di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta.

Dalam inspeksi tersebut Dewan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Setda Kabupaten Badung.

Sasaran inspeksi pertama Panda Paragliding, Desa Kutuh, menyikapi laporan masyarakat dan aktivitas tersebut viral di media sosial. Dari inspeksi tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara menyampaikan kegiatan paralayang tersebut belum melengkapi seluruh perizinan yang diwajibkan pemerintah daerah.

Lanag Umbara menyebutkan perusahaan belum memenuhi persyaratan terkait asuransi, titik emergency landing, dan dokumen perizinan teknis lainnya. Bahkan, selama hampir dua hingga tiga tahun beroperasi, perusahaan tersebut belum pernah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Badung. “Sesuai dengan kesepakatan kita tadi dari Komisi I, II, dan III didampingi seluruh OPD masing-masing sudah sepakat bahwa semua paragliding yang ada di kawasan ini kita hentikan sementara sampai mereka bisa memenuhi semua perizinan dan semua perlengkapannya. Begitu juga terkait dengan konteks keselamatannya. Jangan sampai ketika terjadi sebuah kecelakaan yang tentunya akan berpengaruh kepada seluruh kepariwisataan kita yang ada di Kabupaten Bandung lebih-lebih nanti bisa terjadi triple warning kan bahaya untuk kita semua,” katanya.

Dia juga menyebutkan terdapat tiga perusahaan paralayang yang saat ini beroperasi dan semuanya dikenakan kebijakan yang sama tanpa terkecuali. Bahkan, usaha Gunung Payung Paragliding yang berada di bawah naungan Desa Adat Kutuh tetap dipanggil meskipun perizinan mereka telah lengkap. Lanang Umbara juga menyatakan jika pihaknya telah meminta kepada Satpol PP, DPMPTSP, dan instansi teknis lainnya untuk segera melakukan pemanggilan dan verifikasi terhadap seluruh pelaku usaha paralayang, termasuk yang dikelola oleh desa adat.

“Nanti kalau yang bisa melengkapi perizinannya, tentu kita akan berikan izin untuk dibuka kembali. Kalau yang tidak bisa tentu kita akan tutup permanen karena sudah tidak sesuai dengan regulasi dan perundangan-undangan yang ada di wilayah kita di Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Guna memastikan aktivitas paralayang benar-benar berhenti, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah desa dan merekomendasikan kepada Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penjagaan di lokasi serta memasang Pol PP line.

Inspeksi kedua menyasar proyek hotel PT Tatamulia (Waldorf Astoria) di Kawasan Sawangan, Kuta Selatan. Dalam sidak ini, DPRD Badung menyatakan bahwa secara prinsip perizinan proyek tersebut telah dilengkapi sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. “Pada prinsipnya mereka sudah melengkapi seluruh perizinan, baik yang di Kabupaten Badung maupun di Provinsi Bali, karena Amdal juga merupakan kewenangan provinsi,” kata Lanang Umbara.

DPRD Badung menekankan pentingnya pengawasan ke depan agar pembangunan sesuai dengan permohonan persetujuan bangunan gedung (PBG) serta ketentuan lainnya yang telah diajukan. Lanang Umbara mengaku bersyukur pihaknya turun ke lokasi karena ternyata melihat keberadaan fasilitas publik yakni dua pura dan kawasan pantai yang berada dalam satu area proyek. Dia menegaskan bahwa kedua fasilitas publik tersebut tidak boleh kehilangan akses bagi masyarakat.

“Keinginan kita ke depan, dua pura yang ada disini, wajib diberikan akses seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat kita melaksanakan kegiatan, apalagi kegiatan ibadah. Kami pertegas pura dan pantai tidak boleh ditutup,” katanya.

Pihaknya juga menekankan soal alur sungai di kawasan tersebut. Dia menegaskan bahwa sungai tidak boleh ditimbun, diubah, atau direkayasa. Pihaknya memastikan akan memanggil pihak manajemen ke kantor DPRD untuk membahas dan membuat kesepakatan terkait perlindungan akses publik. Untuk diketahui, dalam satu kawasan tersebut terdapat empat unit hotel yang dimiliki satu perusahaan dengan status kepemilikan WNI. “Alur sungai harus tetap alami, menjadi jalur air menuju laut agar tidak menimbulkan risiko banjir ke depan. Sepadan sungai juga wajib dilindungi dan idealnya bisa menjadi ruang publik,” katanya.

Terakhir inspeksi di Grahadi Entertainment KTV di Jalan Bypass Ngurah Rai. Dalam sidak tersebut, DPRD Badung menemukan sejumlah pelanggaran perizinan dan teknis. Lanang Umbara menyebutkan bahwa bangunan tersebut belum melakukan migrasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lama ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai aturan terbaru.

Selain itu, usaha hotel dan restoran di lokasi tersebut juga belum mengantongi sertifikat laik sehat dan higienis. Temuan lain datang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terkait sistem pengelolaan limbah yang tidak memadai. “Kapasitas penampungan limbah hanya 3 kubik, jauh dari ideal untuk usaha sebesar ini. Seharusnya minimal lima kali lipat baru memadai,” katanya

Terkait penindakan, DPRD Badung juga memberikan waktu kepada manajemen Grahadi. “Sesuai SOP Satpol PP, ada surat peringatan 1, 2, dan 3, masing-masing satu minggu. Jika tetap tidak ada itikad baik, kami akan rekomendasikan kepada Bupati Badung untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha di sini,” tandasnya. (bgn003)25120808

Badung, Baliglobalnews

Kuta Selatan, Kabupaten Badung, menjadi satu-satunya kecamatan di Indonesia yang meraih predikat Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023 pada pencanangan wilayah ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia. Piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas dalam acara RBXperience dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan ZI tahun 2023, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu (6/12/2023).

Sekretaris Daerah (Sekda) I Wayan Adi Arnawa mewakili Bupati Badung dan Camat Kuta Selatan I Ketut Gede Arta menghadiri acara tersebut.

Kecamatan Kuta Selatan mendapatkan penghargaan atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju WBK.

Acara tersebut dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin. Hadir pula Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak ketinggalan, hadir pula gubernur, walikota/bupati, serta para penerima penghargaan dari seluruh Indonesia.

Meski menunjukkan tren positif dengan kenaikan nilai rata-rata, Wapres mengingatkan agar instansi pemerintah tak cepat berpuas diri. Menurut dia, reformasi birokrasi adalah sebuah proses berkelanjutan.

Sementara Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas yang merupakan mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) menyampaikan, beranjak pada hasil evaluasi ZI tahun 2023, terdapat 109 unit kerja yang menerima penghargaan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari jumlah tersebut, 85 unit kerja menerima penghargaan WBK, dan 24 unit kerja menerima penghargaan WBBM yang berasal dari 27 Kementerian/Lembaga dan 24 Pemerintah Daerah (Pemda).

Sekda Adi Arnawa seusai acara mengatakan bahwa pelaksanaan evaluasi AKIP, RB, dan ZI menjadi motivasi bagi instansi-instansi di daerah untuk dapat melakukan terobosan dalam menggerakkan RB yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung kami mengucapkan selamat kepada Kecamatan Kuta Selatan yang mendapatkan penghargaan WBK, ini dapat menjadi motivasi dan semangat baru untuk perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Badung agar dapat terus melakukan terobosan baru untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan nasional dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. (bgn003)2312002

Badung, Baliglobalnews

Pasar Majelango untuk kedua kalinya tidak dilaksanakan oleh Desa Adat Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Upacara yang biasanya digelar pada Ngembak Gni tidak digelar karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Menurut Jro Bendesa Desa Adat Tuban, Drs. I Wayan Mendra, M.Si., tradisi Pasar Majelango sudah dua kali tidak dilaksanakan, tahun 2020 dan tahun 2021 sejak diaktifkan lagi tahun 2015 lalu. ”Karena masih pandemi Covid-19, kita harus menerapkan protokol kesehatan, ya terpaksa tidak dilaksanakan. Tahun lalu juga tidak kita laksanakan karena Covid-19,” kata Mendra ketika dihubungi pada Senin (15/3).

Mendra menjelaskan tradisi Pasar Majelango merupakan ungkapan kegembiraan masyarakat Desa Adat Tuban sehari setelah melaksanakan catur brata pada hari Nyepi, yakni pada hari Ngembak Geni. Pada hari tersebut digelar acara silaturahmi antarumat Hindu dan juga dengan masyarakat non-Hindu.

”Tradisi ini sempat tidak dilaksanakan sejak tahun 1970, ya karena kesibukan, pengaruh budaya luar. Saya merasa terpanggill untuk membangkitkan lagi tradisi silaturahmi ini sejak 2015 lalu,” kata Tenaga Ahli Bupati Badung itu.

Mantan anggota DPRD Badung dua periode dari Fraksi Demokrat itu, pada Pasar Majelango, digelar pasar dadakan yang menjual kebutuhan sehari-hari, baju dan kebutuhan lain yang sifatnya dadakan. ”Karena itu banyak warga yang menjadi pedagang dadakan, ada juga yang menjual makanan tradisional, seperti tipat cantok dan sebagainya. Di tengah Pasar Majelango kita buatkan panggung hiburan untuk seni dan budaya, bukan hanya seni budaya Hindu, juga dari saudara kita yang lain. Ada pementasan reog, rebana dan cakalele dari Timor,” katanya.

Dia menyebutkan yang menarik perhatian masyarakat adalah mbed-mbedan (tarik tambang-red) menggunakan bangsing (akar gantung pohon beringin). ”Mbed-mbedan ini hiburan semata, tidak ada kaitannya dengan upacara atau keyakinan tertentu. Hanya, karena sekarang susah mencari bangsing yang cukup, terpaksa menggunakan tali tambang tetapi diselipkan sedikit bangsing,” katanya seraya mendoakan agar Covid-19 segera berlalu sehingga kehidupan manusia menjadi normal dan pariwisata mulai menggeliat yang akan membawa dampak kesejahteraan masyarakat Bali. (bgn003)21031514

Badung, Baliglobalnews

Banjir yang melanda jalan bypass Ngurah Rai Jimbaran-Nusa Dua titik simpang kampus Unud hingga SLB B Pembina Tingkat Nasional (PTN) Negeri Jimbaran dan sempat melumpuhkan jalur transportasi utama Denpasar-Nusa dua, Senin (8/3) pagi langsung diatensi oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa. Wabup Suiasa turut berbasah-basah turun langsung memantau banjir yang terjadi di kawasan tersebut.  Selain turun langsung memantau penanganan, orang nomor dua di Kabupaten Badung ini juga memantau dampak banjir ke rumah penduduk sekitar.

Saat melaksanakan pemantauan ke lokasi, Wabup Suiasa yang didampingi Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta  dan Lurah Jimbaran Ketut Rimbawan mengatakan banjir ini dipicu karena luapan air sungai di sebelah SLB yang ada sumbatan berupa sedimentasi. Disamping itu mengingat kawasan lokasi banjir merupakan muara aliran sungai dari Goa Gong, sehingga apabila hujan akan ada kiriman air dari daerah atas atau bukit.

Untuk penanganan ke depan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida dan Dinas PUPR Provinsi  untuk mengambil langkah-langkah solutif dan konkrit, ”Mengingat kawasan jalan ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, tentu kami akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Balai Sungai dan PU Provinsi Bali serta akan segera menentukan titik-titik krusial yang ada di kawasan ini. Sehingga bisa segera diambil langkah untuk mengatasi banjir yang melanda kawasan ini secara permanen untuk jangka panjang,” ujarnya.

Wabup juga menambahkan ke depan akan dipikirkan juga untuk membuat ruas-ruas pemecah dari saluran air yang ada saat ini.  ”Di samping itu kita juga akan melakukan analisa berkenaan dengan lebar sungai dan sedimentasi. Tentu kondisi ini harus kita atensi bersama,” ucapnya seraya menambahkan untuk penanganan jangka pendek pihaknya sudah memerintahkan kepada dinas terkait untuk perbanyak mesin penyedot air serta membuat saluran darurat dan resapan biopori untuk mengurangi genangan air di kawasan tersebut.

Sementara Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta mengatakan hasil pemantauannya di Kuta Selatan tidak hanya ruas jalan by-pass yang tergenang air. Kondisi ini juga terjadi di Jalan Uluwatu I dan II. Namun dikatakan kondisi ini tidak berlangsung lama karena sekitar 3 jam air sudah kembali surut. Pihaknya mengakui kondisi ini disebabkan oleh drainase yang tersumbat dan endapan berupa material lumpur yang mengakibatkan terjadinya pendangkalan.

Pada kesempatan tersebut  banjir mendapat penanganan yang cepat dari pihak terkait. Sekitar 4 pompa penyedot air dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida Balai Sungai dan 6 pompa dari PUPR Badung dikerahkan untuk menyedot genangan air tersebut, sehingga kondisi kembali normal. (bgn003)21030902

Badung, Baliglobalnews

Pemkab Badung terus berkomitmen meningkatkan pembangunan infrastruktur bidang kesehatan, terutama pembangunan puskesmas induk khususnya di wilayah Kecamatan Kuta Selatan. Terlebih sekarang ini di Kuta Selatan hanya ada satu puskesmas induk.

Demikian antara lain disampaikan Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat memimpin rapat permohonan lahan untuk pembangunan Puskesmas Kuta Selatan, di Ruang Rapat Kantor Camat Kuta Selatan, Jumat (22/1).

Menurut Wakil Bupati, dilihat dari demografi wilayah dan penduduk, idealnya ada tiga puskesmas induk dan satu rumah sakit di Kuta Selatan. Untuk itu, Pemkab Badung berkomitmen dalam waktu dekat membangun puskesmas induk guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kuta Selatan.

“Kami akan terus berproses untuk mewujudkan infrastruktur kesehatan di Kuta Selatan. Karena ini sudah menjadi wacana dari dulu dan mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik,” katanya.

Rapat diikuti Kadis Kesehatan, dr. I Nyoman Gunarta; Kadis LHK, Wayan Puja, dari Dinas Perkim, Kabag Tapem, Dewa Gede Sudirawan: Camat Kuta Selatan, Ketut Gede Arta, Kepala Puskesmas Kuta Selatan, Lurah Benoa dan Jimbaran, Bendesa Adat Bualu, Kepala Lingkungan Bualu dan Kaling Permata Nusa Dua, Kelurahan Benoa.

Usai rapat, Wabup Suiasa langsung turun ke lapangan meninjau lahan rencana pembangunan puskesmas yang merupakan fasilitas sosial (fasos) dari Perumahan Permata Nusa Dua di Kelurahan Benoa.

Suiasa menerangkan Pemkab Badung memiliki konsepsi meningkatkan layanan masyarakat di sektor kesehatan. Dia mengakui memang sektor kesehatan di Kuta Selatan masih minim, khususnya infrastruktur puskesmas induk. “Secara demografis di Kuta Selatan, untuk layanan puskesmas induk kita butuh tiga buah. Sementara ini hanya ada satu dan itu pun tidak representatif yang ada di Desa Adat Peminge,” katsnya.

Melihat kondisi itu, Kuta Selatan yang jumlah penduduknya begitu banyak, pihaknya akan mengambil langkah cepat untuk segera membangun puskesmas induk yang baru. Terkait lahan yang ada di Permata Nusa Dua dengan luas kurang lebih 34 are, di mana tanahnya cukup representatif dan selanjutnya akan kembali melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Kami kira lahannya cocok, nanti kita bicarakan lebih lanjut dengan pihak terkait. Karena lahan ini masih merupakan Hak Pengelolaan (HPL) dari ITDC, perlu kita komunikasikan agar tidak ada permasalahan dan tempat ini dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, ” terangnya seraya menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan komunikasi secara lisan pada dasarnya tidak ada permasalahan yang prinsip, tinggal dilaksanakan secara administratif.

Lebih lanjut dijelaskan, karena lahan ini merupakan fasos, maka sesuai aturan wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah. “Ini on the track akan diselesaikan, sehingga fasos ini nanti sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara administratif kita akan selesaikan, dan kita pastikan tempat ini sangat relevan kita bangun puskesmas induk Kuta Selatan, ” katanya.

Ditanya mengenai target, Suiasa menyebutkan, bila secara administrasi selesai, akan dibuatkan DED pada anggaran perubahan tahun 2021. Dan pada tahun 2022, paling lambat tahun 2023 dapat dilakukan pembangunan. Karena ini sangat mendesak untuk kebutuhan fasilitas  infrastruktur kesehatan masyarakat di Kuta Selatan. (bgn003)21012225

Badung, Baliglobalnews

Camat Kuta Selatan, Ketut Gede Arta, bersama instansi terkait semakin menggencarkan penertiban protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat. Terlebih-lebih pada masa pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM),

Tim BKO yang dilibatkan untuk memutus penyebaran Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Apalagi Kecamatan Kuta Selatan menjadi wilayah tertinggi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Badung.

Pada Minggu (17/1), ada 19 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, juga masih tertinggi di Badung.

Karena itu, penertiban dan pengedukasian kepada masyarakat yang berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Bali No. 1/2021 dan Bupati Badung, No. 17/2021 tentang PPKM, dia menghimbau dan menegur pemilik usaha yang masih beroperasi pada jam yang sudah bibatasi, yakni pukul 19.00.

Pada Sabtu (16/1) bersama instansi terkait yakni Satpol PP, Tramtib Kecamatan Kutsel, TNI, Polri, Lurah Benoa, LPM Benoa, BPBD, Diskes, Dishub, bersama BKO Kuta Selatan melaksanakan penertiban di Jl. By-pass Ngurah Rai, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Peminge, Kampial, Kutuh, pukul 21.00-24.00.

Arta menyebutkan pada penertiban tersebut ada 1 angkringan dan 1 rumah makan yang melanggar jam buka, 5 warga tidak memakai masker. Mereka hanya diberi sanksi disiplin, tidak ada yang dikenakan denda.(bgn003)21011801

Badung, Baliglobalnews

Penemuan jenazah warga asal Ukraina bernama Volodymyr Baranenko (30 tahun), membuat geger warga yang tinggal Jalan Perumahan Permata Nusa Dua Blok V No. 2, Kuta Selatan, Badung, pada Jumat (4/12/20).

Penemuan jenazah korban di dalam kamar kontrakannya itu, baru diketahui oleh Sagung Sri Wulandari sekitar pukul 11.20 Wita, yang kemudian melaporkan kejadian itu kepada pemilik rumah Wayan Subagia.

“Saya baru mengetahui kejadian ini, setelah menerima telpon dari ibu Sagung Sri Wulandari, sekitar pukul 11.00 Wita,” ucap Saksi Subagia

Mendapat kabar itu, saksi lantas mengecek kebenarannya dan bergegas ke TKP, setibanya di lokasu saksi melihat korban sudah tidak bergerak dan di beritahu oleh saksi Katskensa Yahor (temen korban) bahwa korban sudah diperiksa oleh dokter Levina dari RS BIMC Nusa Dua dan dinyatakan meninggal Dunia.

Ditambahan, keterangan saksi Katskensa Yahor (28 tahun) selaku teman korban, menuturkan saat datang ke TKP sekira pukul 10.30 wita, dirinya sempat membangunkan korban. Namun saat dilihatnya, korban sudah tidak bergerak dan langsung menelpon RS BIMC Nusa Dua guna penanganan lebih lanjut.

Setelah petugas dari RS BIMC datang dan melakukan pemeriksaan dan dinyatakan telah meninggal dunia. Selanjutnya saksi pergi mencari ibu Sagung, guna memberintahu kalau temennya sdh meninggal dunia.

Ditambahkan saksi Sagung Sri Wulandari, menjelaskan mengetahui kabar itu saat dirinya dicari kerumah oleh saksi Katskensa Yahor (teman korban) dan saksi mengatakan bahwa Volodymyr Baranenko telah meninggal dunia.

“Mendapat kabar itu, saya langsung ke TKP dan memang benar saat saya datang korban sudah tidak bergerak,” ucapnya.

Terkait penemuan jenazah ini, Kapolsek Kuta Selatan, AKP Yusak Agustinus Sooai, SIK saat dikonfirmasi membenarkan kejadian itu, dimana posisi korban saat ditemukan terbaring diatas tempat tidur menggunakan celana jean pendek warna abu-abu dan tidak menggunakan baju.

“Saat itu, korban dalam keadaan terlentang kepala tengadah keatas dan tangan posisi bertolak pinggang,” ucapnya.

Setelah dilakukan olah TKP oleh tim Identifikasi Polresta Denpasar, korban dibawa ke kamar jenaxah rumah sakit sanglah menggunakan ambulance BPBD Badung sekira Pukul 14.00 Wita.

“Dari hasil visum tim forensik, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan,” ucap Kapolsek. (bgn008)20120422