Badung, Baliglobalnews

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasarraya Kuta, yang berlokasi di Jalan Raya Tuban No. 62, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin BPR tersebut terhitung sejak 17 September 2026.

Direktur Group Kesekretariatan Lembaga LPS Damaiyanti Sakti mengimbau agar nasabah PT BPR Pasaraya Kuta Indonesia tetap tenang dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan LPS dalam proses pembayaran klaim penjaminan simpanan. “LPS berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel dalam proses pembayaran simpanan nasabah. Kami memastikan setiap tahapan dilakukan secara cermat agar hak nasabah dapat segera dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya pada Sabtu (19/9/2026).
Menurut Sakti, untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Pasaraya Kuta Indonesia, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja atau sampai dengan tanggal 26 Januari 2027.

Dia menyatakan pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Pasaraya Kuta secara ketentuan perundang-undangan akan menggunakan dana LPS. “Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor PT BPR Pasaraya Kuta atau melalui website LPS (www.lps.go.id), setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor PT BPR Pasaraya Kuta dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang beroperasi, sehingga nasabah tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS. “Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah dihimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” ucapnya.

Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi PT BPR Pasaraya Kuta, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di nomor 154 atau WhatsApp di nomor 08111-154-154. (bgn008)26091909

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Pasarraya Kuta yang beralamat di Jalan Raya Tuban, No. 62, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

“Hal ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-71/D.03/2026 tanggal 17 September 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasarraya Kuta,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman kepada wartawan di Denpasar pada Jumat (19/9/2026).

Dia menyampaikan pencabutan izin usaha PT BPR Pasarraya Kuta merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat. “Pada 4 September 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Pasarraya Kuta dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP), karena memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari 12 persen,” katanya.

Menindaklanjuti penetapan status BDP, kata dia, PT BPR Pasarraya Kuta telah menyusun rencana tindak penyehatan. Namun, dalam pelaksanaannya PT BPR Pasarraya Kuta tidak sepenuhnya mampu merealisasikannya. “Dengan demikian, selama masa BDP, upaya PT BPR Pasarraya Kuta belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas BPR,” katanya.

Dia menyebutkan pada 2 September 2026 OJK menetapkan PT BPR Pasarraya Kuta dalam status BDR, dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan jangka waktu kepada pengurus dan pemegang saham PT BPR Pasarraya Kuta untuk melakukan upaya penyehatan. “Penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah,” katanya.

Namun demikian, lanjutnya, pengurus dan pemegang saham PT BPR Pasarraya Kuta tidak dapat melakukan penyehatan BPR dimaksud, sehingga berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 125/ADK3/2026 tanggal 10 September 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Pasarraya Kuta, LPS menetapkan cara penanganan bank dalam resolusi PT BPR Pasarraya Kuta dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Pasarraya Kuta.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT BPR Pasarraya Kuta. “Dengan pencabutan izin usaha tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” katanya.

Untuk itu, OJK menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan langkah pengawasan yang ditempuh senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas. “Kami OJK secara konsisten memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan senantiasa menjaga prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, stabil, terpercaya, dan memastikan perlindungan optimal bagi kepentingan nasabah dan masyarakat,” katanya. (bgn008)26091901

Mangupura, Baliglobalnews 

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri sekaligus menutup secara resmi kegiatan Bazar Amal Pembangunan Banjar Teba Sari, Kelurahan Kuta, di Balai Banjar Teba Sari, pada Sabtu (16/5) malam. Kegiatan tersebut mengusung tema “Melarapan Antuk Amal Bazar Desa Adat Kuta, Tincapang Rasa Pasuwitran lan Ngajegang Adat Budaya, Nyujur Jagat Santih”.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan rasa bangga dapat hadir dan bertemu langsung dengan masyarakat Kuta, khususnya warga Banjar Teba Sari. Menurut dia, Kuta sebagai daerah destinasi wisata internasional saat ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya persoalan kemacetan yang dinilai turut mempengaruhi menurunnya kunjungan wisatawan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemkab Badung berencana melakukan pembelian lahan parkir guna mengurangi kendaraan yang parkir di bahu jalan.

Bupati mengajak masyarakat untuk mendukung berbagai program pemerintah untuk membangkitkan kembali pariwisata di wilayah Kuta. Dia juga menyoroti kondisi abrasi yang terjadi di kawasan Pantai Kuta. Pemkab Badung akan segera melakukan penanganan abrasi serta merencanakan pembangunan jogging track yang membentang dari pesisir Kuta hingga pesisir Canggu. “Dengan berbagai upaya tersebut, saya yakin Kuta dapat kembali bangkit seperti dahulu. Saya juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga persatuan, keamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan guna mendukung pemulihan indeks pariwisata di wilayah Kuta dan sekitarnya,” ujarnya.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana Ketut Wiradana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Badung beserta seluruh undangan yang telah berkenan hadir dalam kegiatan tersebut.

Dia melaporkan bahwa bazar amal berlangsung sejak 6 hingga 16 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan program Desa Adat Kuta yang diselenggarakan setiap enam bulan sekali secara bergilir di 13 banjar dengan tujuan untuk melestarikan seni, adat, dan budaya lokal, sekaligus mendukung pelaksanaan parade ogoh-ogoh serta berbagai kegiatan seni tradisional lainnya di wilayah Kuta.

Hadir Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti bersama Anggota I Nyoman Graha Wicaksana, Sekcam Kuta, Lurah Kuta, serta kelian adat dan kelian dinas se-Kelurahan Kuta. (*/bgn003)26071701

Mangupura, Baliglobalnews
Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti menghadiri kegiatan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri 1 Kuta Tahun Pelajaran 2026/2027 di Ruang Pertemuan Lantai 3 SMP Negeri 1 Kuta pada Sabtu (16/5/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026/2027 sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait mekanisme serta ketentuan pelaksanaan SPMB di lingkungan SMP Negeri 1 Kuta.
Kehadiran pimpinan DPRD Kabupaten Badung merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan pendidikan serta memastikan proses penerimaan murid baru berjalan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (*/bgn003)26051610

Mangupura, Baliglobalnews

Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Badung bekerjasama dengan mitra dan sponsor, yakni Coco Social Found dan Yayasan Bunga Bali menggelar aksi sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan penyerahan bantuan sembako kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, pada Sabtu (28/3/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua K3S Kabupaten Badung Ny. Adi Arnawa.

Ny. Adi Arnawa menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. “Terima kasih atas kepedulian para sponsor dan dukungan tenaga medis dari berbagai rumah sakit dan klinik. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap bulan di desa-desa wilayah Badung,” ujarnya.

Dia juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan PPKS. Program ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Badung sebagai daerah maju, sejahtera, dan inklusif, dengan akses yang sama terhadap layanan dasar bagi seluruh warga. “Kami percaya bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk membantu sesama akan memberikan dampak besar bagi kehidupan mereka. K3S Kabupaten Badung akan terus berinovasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program-program yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya. 

Pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan oleh tenaga medis dari RSUD Mangusada, RSUD Suwiti, RS Giri Asih, RS Windu Husada, dan Klinik Gandi. Selain itu, bantuan yang diserahkan meliputi paket sembako untuk lansia serta 13 tong komposter yang diberikan kepada 13 Kepala Lingkungan se-Kelurahan Kuta.

Tidak hanya di lokasi acara, Ketua K3S beserta rombongan juga melakukan kunjungan langsung ke rumah dua orang warga disabilitas di Lingkungan Pengabetan Kelurahan Kuta untuk melihat kondisi mereka secara langsung dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan.

Hadir Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, Ketua Gatriwara Badung, Kepala Dinas Sosial, Camat Kuta, Lurah Kuta serta perwakilan TP PKK tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kuta, Yayasan Bunga Bali, serta Gerakan Badung Peduli. (*/bgn003)26032903

Badung, Baliglobalnews

Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Badung inspeksi ke tiga tempat usaha wilayah Kuta dan Kuta Selatan pada Senin (8/12/2025) pagi. Tiga lokasi tersebut meliputi wahana paralayang Panda Paragliding di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, proyek akomodasi wisata PT Tatamulia (Waldorf Astoria) di kawasan Sawangan, serta Grahadi Entertainment KTV di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta.

Dalam inspeksi tersebut Dewan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Setda Kabupaten Badung.

Sasaran inspeksi pertama Panda Paragliding, Desa Kutuh, menyikapi laporan masyarakat dan aktivitas tersebut viral di media sosial. Dari inspeksi tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara menyampaikan kegiatan paralayang tersebut belum melengkapi seluruh perizinan yang diwajibkan pemerintah daerah.

Lanag Umbara menyebutkan perusahaan belum memenuhi persyaratan terkait asuransi, titik emergency landing, dan dokumen perizinan teknis lainnya. Bahkan, selama hampir dua hingga tiga tahun beroperasi, perusahaan tersebut belum pernah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Badung. “Sesuai dengan kesepakatan kita tadi dari Komisi I, II, dan III didampingi seluruh OPD masing-masing sudah sepakat bahwa semua paragliding yang ada di kawasan ini kita hentikan sementara sampai mereka bisa memenuhi semua perizinan dan semua perlengkapannya. Begitu juga terkait dengan konteks keselamatannya. Jangan sampai ketika terjadi sebuah kecelakaan yang tentunya akan berpengaruh kepada seluruh kepariwisataan kita yang ada di Kabupaten Bandung lebih-lebih nanti bisa terjadi triple warning kan bahaya untuk kita semua,” katanya.

Dia juga menyebutkan terdapat tiga perusahaan paralayang yang saat ini beroperasi dan semuanya dikenakan kebijakan yang sama tanpa terkecuali. Bahkan, usaha Gunung Payung Paragliding yang berada di bawah naungan Desa Adat Kutuh tetap dipanggil meskipun perizinan mereka telah lengkap. Lanang Umbara juga menyatakan jika pihaknya telah meminta kepada Satpol PP, DPMPTSP, dan instansi teknis lainnya untuk segera melakukan pemanggilan dan verifikasi terhadap seluruh pelaku usaha paralayang, termasuk yang dikelola oleh desa adat.

“Nanti kalau yang bisa melengkapi perizinannya, tentu kita akan berikan izin untuk dibuka kembali. Kalau yang tidak bisa tentu kita akan tutup permanen karena sudah tidak sesuai dengan regulasi dan perundangan-undangan yang ada di wilayah kita di Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Guna memastikan aktivitas paralayang benar-benar berhenti, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah desa dan merekomendasikan kepada Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penjagaan di lokasi serta memasang Pol PP line.

Inspeksi kedua menyasar proyek hotel PT Tatamulia (Waldorf Astoria) di Kawasan Sawangan, Kuta Selatan. Dalam sidak ini, DPRD Badung menyatakan bahwa secara prinsip perizinan proyek tersebut telah dilengkapi sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. “Pada prinsipnya mereka sudah melengkapi seluruh perizinan, baik yang di Kabupaten Badung maupun di Provinsi Bali, karena Amdal juga merupakan kewenangan provinsi,” kata Lanang Umbara.

DPRD Badung menekankan pentingnya pengawasan ke depan agar pembangunan sesuai dengan permohonan persetujuan bangunan gedung (PBG) serta ketentuan lainnya yang telah diajukan. Lanang Umbara mengaku bersyukur pihaknya turun ke lokasi karena ternyata melihat keberadaan fasilitas publik yakni dua pura dan kawasan pantai yang berada dalam satu area proyek. Dia menegaskan bahwa kedua fasilitas publik tersebut tidak boleh kehilangan akses bagi masyarakat.

“Keinginan kita ke depan, dua pura yang ada disini, wajib diberikan akses seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat kita melaksanakan kegiatan, apalagi kegiatan ibadah. Kami pertegas pura dan pantai tidak boleh ditutup,” katanya.

Pihaknya juga menekankan soal alur sungai di kawasan tersebut. Dia menegaskan bahwa sungai tidak boleh ditimbun, diubah, atau direkayasa. Pihaknya memastikan akan memanggil pihak manajemen ke kantor DPRD untuk membahas dan membuat kesepakatan terkait perlindungan akses publik. Untuk diketahui, dalam satu kawasan tersebut terdapat empat unit hotel yang dimiliki satu perusahaan dengan status kepemilikan WNI. “Alur sungai harus tetap alami, menjadi jalur air menuju laut agar tidak menimbulkan risiko banjir ke depan. Sepadan sungai juga wajib dilindungi dan idealnya bisa menjadi ruang publik,” katanya.

Terakhir inspeksi di Grahadi Entertainment KTV di Jalan Bypass Ngurah Rai. Dalam sidak tersebut, DPRD Badung menemukan sejumlah pelanggaran perizinan dan teknis. Lanang Umbara menyebutkan bahwa bangunan tersebut belum melakukan migrasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lama ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai aturan terbaru.

Selain itu, usaha hotel dan restoran di lokasi tersebut juga belum mengantongi sertifikat laik sehat dan higienis. Temuan lain datang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terkait sistem pengelolaan limbah yang tidak memadai. “Kapasitas penampungan limbah hanya 3 kubik, jauh dari ideal untuk usaha sebesar ini. Seharusnya minimal lima kali lipat baru memadai,” katanya

Terkait penindakan, DPRD Badung juga memberikan waktu kepada manajemen Grahadi. “Sesuai SOP Satpol PP, ada surat peringatan 1, 2, dan 3, masing-masing satu minggu. Jika tetap tidak ada itikad baik, kami akan rekomendasikan kepada Bupati Badung untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha di sini,” tandasnya. (bgn003)25120808

Badung, Baliglobalnews 

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Plt. Kepala Dinas PUPR dan Lurah Legian meninjau penanganan banjir yang terjadi di kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta, pada Rabu (10/9/2025). Kehadiran Bupati merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Badung dalam merespons cepat keluhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan teknis di lapangan berjalan dengan baik.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Adi Arnawa memastikan agar langkah cepat dilakukan oleh jajaran terkait, baik melalui pembersihan saluran drainase maupun upaya teknis lainnya, sehingga genangan air dapat segera teratasi. “Langkah penanganan darurat kita lakukan segera, tetapi yang lebih penting adalah antisipasi jangka panjang. Pemkab Badung berkomitmen mencari solusi permanen agar banjir tidak lagi terjadi di kawasan ini,” ungkapnya.

Bupati menyampaikan kawasan Dewi Sri merupakan salah satu pusat aktivitas pariwisata, sehingga kenyamanan wisatawan maupun masyarakat harus menjadi prioritas. Untuk itu, Pemkab Badung bersama perangkat desa/lurah dan masyarakat akan memperkuat koordinasi, termasuk melakukan normalisasi saluran, evaluasi sistem drainase, serta menjaga kebersihan lingkungan. “Semua ini perlu kerja sama baik pemerintah, desa, dan masyarakat harus bahu membahu. Jika saluran bersih, aliran lancar, tentu masalah banjir bisa kita tekan,” ujarnya.

Sementara di lokasi berbeda, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta juga meninjau dampak bencana alam akibat banjir di kawasan Jembatan Sading dan Sempidi. Dia menekankan pentingnya langkah cepat penanganan serta koordinasi lintas instansi agar akses masyarakat tetap terjaga dengan aman. “Banjir ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, bahwa mitigasi bencana harus diperkuat. Pemkab Badung akan terus berupaya maksimal dalam mengantisipasi sekaligus menanggulangi dampak yang timbul di lapangan,” ujarnya.

Dengan adanya langkah penanganan dari Bupati dan Wakil Bupati Badung secara bersamaan di dua titik berbeda, Pemkab Badung optimis mampu mempercepat pemulihan kondisi masyarakat sekaligus menyiapkan strategi antisipasi jangka panjang untuk meminimalisir risiko bencana di kemudian hari. (*/bgn003)25091008

KUTA, Baliglobalnews

– Penutupan Rakernas III Peradi SAI, di The Stone Hotel Kuta, Sabtu (11/6) malam, menghasilkan keputusan agar berkomitmen meningkatkan pelayanan hukum untuk publik dan meningkatkan pelayanan anggota dalam pendidikan hukum berkelanjutan.

“Dalam penutupan Rakernas III, juga menghasilkan masukan agar  ada rapat rutin seluruh DPC secara berkala untuk saling meningkatkan kualitas maupun program yang dilaksanakan DPC,” kata Ketua DPC Peradi SAI Wayan Purwita.

Dia menjelaskan, Rakernas III Peradi SAI yang dihadiri sekitar 1.000 peserta, ditutup Ketua Umum Peradi SAI Juniver Girsang. Yang juga melahirkan sejumlah rekomendasi, pentingnya sosialisasi dan edukasi sistem informasi Advokat Peradi SAI, Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi.

“Untuk, evaluasi PKPA harus sesuai perkembangan hukum yang ada. Dan kami (Peradi SAI) merekomendasi agar RUU tentang Perlindungan Data Pribadi segera disahkan,” pungkasnya.

Purwita menambahkan, Peradi SAI satu-satunya organisasi yang sudah punya sistem informasi. Sehingga, seluruh data anggota Peradi SAI, ada dalam satu database.

“Datanya yang sudah ada memiliki KTA, KTA yang ber-barcode itu salah satu implementasi bahwa kita sudah digitalisasi untuk pendataan anggota,” jelasnya.

Terkait apa urgensi perlu disahkannya RUU itu, ia mencontohkan data pribadi ketika melakukan registrasi, apapun itu membutuhkan data pribadi. “Kalau data ini bocor, kalau dicuri datanya itu kan tidak bisa menuntut karena tidak ada undang undangnya. Kalau di Eropa tidak bisa sembarang orang menelpon kita. Tapi di Indonesia kita tiba-tiba ditelpon pihak tertentu yang tidak kita kenal,” ujar Purwita.

Dalam sidang-sidang komisi sebelumya, dibahas Evaluasi Pelaksanan Program DPN Peradi SAI, Upaya Pengembangan DPC dan PBH (Pendidikan Hukum Berkelanjutan) bagi advokat Peradi SAI serta Kesiapan DPC Peradi SAI Menghadapi Era Disrupsi Teknologi.

Sosialisasi dan Edukasi Sistem Informasi Advokat Peradi SAI dan Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi juga Terkait Pelaksanaan PKPA Peradi SAI Menghadapi Era Disrupsi Teknologi.

Rakernas III Peradi SAI berlangsung meriah selain diikuti sedikitnya seribu peserta dari seluruh Tanah Air, juga hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo serta sejumlah pejabat dan pengurus Pusat Peradi SAI.

Rakernas kali ini mengusung tema “Peranan Organisasi Advokat Menghadapi Era Disrupsi Teknologi”. Pada saat pembukaan, Ketua Umum Peradi SAI Juniver Girsang mengatakan sekarang ini pembukaan data pribadi sangat masif terjadi dan ini melanggar hukum dan harus diantisipasi.

Karena itu Peradi SAI mendorong segera bisa disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi agar pelanggaran tak semakin masif. Girsang juga mengajak advokat mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

 “Jadi harus melek teknologi sehingga bisa menjalankan profesi dengan lebih baik lagi. Peradi saat ini telah bertransformasi menjadi organisasi advokat modern yang berbasis digital. Semua data advokat sudah disimpan dan dapat diakses secara real time,” jelasnya.

(bgn008)22061201

Badung, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, meninjau vaksinasi dosis ke-2 dan pembagian masker bersama Jegeg Bagus Bungan Desa Kuta di Lippo Mall Kuta, Kamis (3/6).

Wabup Suiasa mengatakan optimis vaksinasi bisa tercapai dengan target yang diberikan pemerintah, 70% masyarakat di Badung divaksinasi. “Kalau diperhatikan perkembangan dari target yang diberikan oleh pemerintah dari jumlah sasaran target 387.500 orang yang kita vaksin, di Badung ini sudah sampai ke 277.000 lebih divaksin. Itu artinya sudah 72% dan ini akan berkembang terus. Sekarang ini di Kecamatan Mengwi sedang berlangsung vaksinasi, selanjutnya Abiansemal dan Petang. “Kalau semua itu sudah tersasar dosis 1 maka itu akan menjadi 90% masyarakat Badung sudah tervaksin,” katanya.

Di samping itu, Wabup Suiasa mengapresiasi Jegeg Bagus Bungan Desa Kuta yang peduli dan mengatensi kegiatan vaksinasi dan juga selalu berbuat serta bergerak untuk melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang protokol kesehatan.

“Bahkan hari ini Jegeg Bagus Bungan Desa Kuta ini ikut berpartisipasi untuk memberikan masker kepada masyarakat, ini adalah wujud kepedulian mereka para generasi muda yang patut kita apresiasi,” katanya. (bgn003)21060314

Badung, Baliglobalnews

Dalam menyukseskan program vaksinasi dan memperluas zona hijau, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kesehatan terus melanjutkan kolaborasi dengan pihak swasta. Satu di antaranya bekerjasama dengan pihak Halodoc dan Waterbom Kuta dengan melaksanakan vaksinasi drive thru bagi pekerja pariwisata di parkiran Waterbom Kuta, Selasa (20/4).

Pelaksanaan vaksinasi itu dipantau Bupati Badung Nyoman Giri Prasta berserta istri, Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan Sekda I Wayan Adi Arnawa serta dihadiri oleh Anggota DPRD I Gst. Anom Gumanti, Kadiskes Nyoman Gunarta dan Camat Kuta Nyoman Rudiarta. Selama 4 hari pelaksanaannya, ditargetkan 2.000 peserta yang menerima vaksini.

Bupati Giri Prasta menyatakan Pemkab Badung memfokuskan program vaksinasi drive thru ini di kawasan Kuta, mengingat di kawasan Kuta sirkulasi kendaraannya yang padat, sehingga warga masyarakat Badung yang melintas di kawasan tersebut dan mau melakukan vaksinasi dipersilahkan untuk mampir karena Pemkab Badung berserta pihak terkait sudah menyiapkan fasilitas yang sangat baik.

”Adapun keuntungan vaksinasi drive thru ini, dimana satu mobil bisa melakukan vaksin 4 orang dan satu motor bisa 2 orang. Ini bentuk wujud pelayanan kami Pemerintah Kabupaten Badung untuk membentuk dan memperluas green zone di wilayah Kabupaten Badung. Untuk wilayah Kutsel dan Kuta digenjot pelaksanaan vaksinasinya, karena wilayah ini merupakan pintu masuk tamu domestik dan mancanegara melalui transportasi udara. Maka kami menargetkan minggu depan vaksinasi kepada masyarakat Kuta harus sudah clear sehingga bisa menjadi zona hijau,” katanya seraya menyebutkan pada hari Rabu (21/4) Pemkab Badung juga akan melaksanakan program serupa di Mall Bali Galeria dengan menggandeng pihak TNI dan Polri.

Bupati menyatakan terus mendorong pelaksanaan vaksinasi, baik secara reguler maupun drive thru sebagai bentuk kesiapan Pemkab Badung untuk menyambut pembukaan pariwisata di bulan Juli.

”Kami selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Maka dengan adanya informasi yang diberikan maka kami Bupati, Wakil Bupati, Sekda, DPRD maupun jajaran Dinas Kesehatan dan tokoh masyarakat konsen untuk menggerakkan kegiatan vaksinasi ini melalui regu penggerak vaksin. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat Badung atas partisipasinya dalam mensukseskan program ini, ketika diberikan jadwal untuk hadir melaksanakan vaksinasi dilakukan secara tuntas dan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada relawan vaksin yang digerakkan Dinkes, terima kasih kepada warga masyarakat atas kesadarannya,” ucapnya .

Vagi tamu asing yang mau melakukan vaksinasi di Badung, Giri Prasta menyebutkan harus mendapatkan rekomendasi dari kedubesnya masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan yang akan berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Badung, dalam waktu dekat pihaknya akan turun ke lapangan memasang genose di beberapa destinasi wisata terutama yang ada di wilayah Kuta dengan memperhatikan kapasitas ketersediaan genose yang ada di Kabupaten Badung. ”Genose lebih simpel dalam pengoperasiannya dan cepat perolehan hasilnya,” terangnya.

Sementara Vice President Government Relations & Corporate Affairs Halodoc, Adeline Hindarto, mengatakan mengelola layanan drive thru sudah dilakukan sejak tahun lalu. Bermula pada layanan tes Covid-19 drive thru yang telah dihadirkan di 32 lokasi di 20 kota. ”Membawa semangat yang sama dalam memberikan kemudahan akses layanan kesehatan, kami merasa terhormat dapat membantu Pemerintah Kabupaten Badung dalam menghadirkan pos pelayanan vaksinasi Covid-19 drive thru untuk memberikan akses vaksinasi yang aman dan praktis dengan menyasar target prioritas baru yaitu pelaku pariwisata sehingga dapat menjadi awal pemulihan ekonomi melalui program wisata aman di Bali,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Waterbom Bali, Sayan Gulino, mengatakan sangat terbuka dalam mendukung arahan pemerintah terkait pelaksanaan program vaksinasi massal. ”Sebagai salah satu pelaku di sektor pariwisata, tentunya merupakan sebuah kesempatan emas bagi kami untuk dapat berkontribusi dalam kembali membangkitkan sektor ini di tengah pandemi Covid-19. Kami telah mendedikasikan lahan yang dapat membantu warga Bali mendapatkan akses vaksinasi yang diharapkan mampu memberikan harapan baru bagi sektor pariwisata di Pulau Dewata,” katanya.

Pada kesempatan tersebut TP PKK Kabupaten Badung juga membagikan masker bagi para peserta vaksinasi. (bgn003)21042103