Denpasar, Baliglobalnews

Lima orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit umum pedesaan (Kupra) di BRI Unit Sidakarya tahun anggaran 2024 dan 2025 ditahan Kejaksaan Tinggi Bali pada Selasa (24/2/2026).

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus Satria Abdi mengatakan kelima tersangka yang ditetapkan berinisial APMU, IMS, IKW, NWLN, dan AS. “Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor: PRINT-73/N.1/Fd.2/01/2026 yang diterbitkan pada 12 Januari 2026,” katanya.

Dia menyampaikan modus operandi yang dilakukan para tersangka terstruktur dalam pelarian dana negara. Tersangka APMU memerintahkan tersangka IMS, IKW, NWLN untuk mencari KTP masyarakat yang akan dijadikan calon nasabah formalitas. Selanjutnya ada rekayasa usaha dengan modus setelah lolos pengecekan BI Checking atau SLIK OJK, para tersangka mengondisikan atau merekayasa profil usaha calon peminjam agar memenuhi syarat administrasi kredit. “Padahal, para pemilik KTP tersebut hanya diminta menyerahkan foto KTP dan KK tanpa memiliki usaha yang layak,” katanya.

Kemudian, tersangka APMU melakukan survei fiktif, termasuk melakukan videocall dengan pemutus kredit untuk meyakinkan bahwa prosedur telah dijalankan. “Ada juga modusnya penguasaan dana, yang diamankan setelah kredit cair, buku tabungan dan kartu ATM nasabah diminta oleh para tersangka. Nasabah hanya diberikan uang tunai dalam jumlah kecil yang telah disepakati, sementara sebagian besar dana kredit digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka dan pihak lain yang membantu mencarikan KTP,” ucapnya.

Penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan SOP internal BRI ini melibatkan 122 nasabah selama periode Januari 2024 hingga Maret 2025, dengan rincian Kupra Rp1,79 miliar dengan 25 nasabah dan KUR Rp6,78 miliar dengan 97 nasabah.

Akibat perbuatan tersebut, negara dinyatakan mengalami kerugian keuangan sebesar Rp8,5 miliar. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Jo. Pasal 603 atau Pasal 604 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara Asisten Tindak Pidana Khusus Satria Abdi menyebutkan hingga saat ini penyidik telah memeriksa 49 orang saksi dan 1 orang ahli. “Tidak tertutup kemungkinan adanya penambahan tersangka lain dalam pengembangan perkara korupsi ini,” tandasnya. (bgn008)26022508

Denpasar, Baliglobalnews

Hingga 30 September 2025, realisasi KUR Bank BPD Bali telah mencapai Rp1,38 triliun dari total target Rp1,9 triliun di tahun 2025.

Direktur Kredit Bank BPD Bali Made Lestara Widiatmika menyebutkan total realisasi KUR Bank BPD Bali sejak diluncurkan pertama di tahun 2020 mencapai Rp9,9 triliun. Capaian ini menempatkan Bank BPD Bali sebagai salah satu bank daerah dengan kinerja terbaik dalam mendukung program nasional KUR. “Pencapaian ini bukan sekadar angka, melainkan bukti konkret bahwa Bank BPD Bali terus hadir untuk rakyat. Kami berkomitmen menyalurkan pembiayaan produktif yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus menjaga kualitas kredit agar tetap sehat dan berkelanjutan,” ujarnya kepada wartawan pada Rabu (22/10/2025).

Lebih rinci, kata dia, sampai dengan September 2025 penyaluran KUR Super Mikro senilai Rp490 juta, KUR Mikro Rp299,58 miliar dan KUR Kecil sebesar Rp1,08 triliun. Non Performing Loan (NPL) untuk KUR Bank BPD Bali tetap terjaga di angka 0,54 persen, mencerminkan pengelolaan risiko yang cermat sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bank BPD Bali. Kegiatan Akad Massal KUR Nasional 2025 ini melibatkan lebih dari 800.000 debitur di seluruh Indonesia dan menjadi tonggak penting dalam transformasi sistem pembiayaan nasional menuju ekonomi rakyat yang kuat dan mandiri.

Melalui sinergi dan inklusivitas, lanjutnya, Bank BPD Bali terus meneguhkan peran strategisnya sebagai bank daerah milik masyarakat Bali yang adaptif, sehat dan berkomitmen penuh dalam mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

Sinergi Bank BPD Bali ini membentuk ekosistem KUR yang kuat dan saling melengkapi, menjembatani potensi lokal dengan akses keuangan, serta mengarahkan pembangunan ekonomi Bali agar semakin produktif dan mandiri. Program KUR ini juga mengusung alur penerima manfaat yang terstruktur, dimulai dari penerimaan bantuan KUR, dilanjutkan dengan pengolahan usaha, peningkatan manfaat ekonomi, penggerakan sektor produktif, hingga perkembangan usaha penerima bantuan.

Dengan sistem ini, Bank BPD Bali tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga memastikan bahwa debitur mendapatkan pembinaan berkelanjutan untuk tumbuh menjadi pelaku usaha tangguh.

Sebelumnya dukungan nyata terhadap penguatan ekonomi kerakyatan kembali ditunjukkan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali. Dalam momentum Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nasional Tahun 2025 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma.

Dalam kegiatan nasional yang dipusatkan berlangsung di Dyandra Convention Hall Surabaya Bank BPD Bali tampil sebagai salah satu motor utama penyaluran KUR di wilayah Bali dan mengikutsertakan UMKM binaan pada Senin (21/10/2025), menjadi wujud sinergi antara Bank BPD Bali dan Pemerintah dalam mendukung program penguatan akses pembiayaan inklusif dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kegiatan digelar serentak di 38 provinsi yang disaksikan secara daring oleh ribuan pelaku usaha penerima KUR di seluruh Indonesia, termasuk ratusan debitur baru di Kantor Gubernur Bali, momen akad massal KUR ini menjadi simbol kebangkitan ekonomi rakyat Bali di tengah tantangan global.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pelaksanaan akad
massal ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dalam memperluas akses keuangan rakyat.

Pihaknya mengapresiasi langkah-langkah strategis Bank BPD Bali yang dinilai sejalan dengan kebijakan nasional pemberdayaan UMKM. “Pemerintah menargetkan agar seluruh lembaga keuangan, termasuk bank daerah seperti Bank BPD Bali, menjadi motor utama dalam menyalurkan KUR produktif yang mendorong sektor-sektor unggulan lokal. Bali dengan kekuatan pariwisata, pertanian, dan industri kreatif memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan pembiayaan ini,” ujar Airlangga.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster yang juga hadir secara virtual, memberikan apresiasi tinggi terhadap konsistensi perbankan terutama Bank BPD Bali dalam mendukung ekonomi daerah. “Bank BPD Bali telah membuktikan komitmennya untuk memperkuat perekonomian berbasis kemandirian dan keseimbangan,” katanya.

Koster berharap ke depan Bank BPD Bali semakin memperluas akses pembiayaan untuk petani, nelayan, pelaku industri kecil, serta sektor ekonomi kreatif lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi Pulau Dewata. (bgn008)25102210

Denpasar, Baliglobalnews

OJK Provinsi Bali bersama Bank BPD Bali mendorong perluasan akses pembiayaan bagi petani dan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BPD Bali.

“Upaya ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” kata Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Ananda R. Mooy, di Denpasar, pada Senin (18/3/2024).

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras dan upaya PT BPD Bali dalam komitmennya menyalurkan KUR kepada UMKM di Provinsi Bali hingga meraih sejumlah penghargaan dan mencapai target penyaluran KUR sebesar 100 persen di tahun 2023.

Dia mengatakan sebelumnya dalam Rapat Koordinasi KUR PT BPD Bali dengan tema Optimalisasi Penyaluran KUR Melalui Sinergi dan Kolaborasi – Satu Hati, Satu Kata dan Satu Tindakan, sempat berlangsung di Prama Sanur Beach, Denpasar, pada 16 Maret 2023 lalu.

Berdasarkan paparan PT BPD Bali, dana KUR akan disalurkan melalui program Kredit Prioritas Sektor Pertanian (KPSP) yaitu kredit modal kerja/kredit investasi yang diberikan kepada calon debitur atau debitur yang memiliki usaha pada sektor pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung dari proses bisnis pra produksi hingga pasca produksi.

“Kita semua sepakat optimalisasi penyaluran KUR bukan hanya sekadar sebuah tujuan, tetapi sebuah komitmen untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi Petani dan UMKM, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan,” katanya.

Provinsi Bali memiliki ketergantungan pada industri pariwisata yang tercermin dari porsi PDRB yang didominasi oleh sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar 20,43 persen dan ditunjang juga oleh sektor pendukungnya seperti Transportasi sebesar 9,58 persen. Di sisi lain, terdapat kondisi disparitas kesejahteraan antara Bali Selatan yang merupakan pusat pariwisata dengan wilayah Bali lainnya. Proyek-proyek pariwisata banyak di wilayah Bali Selatan yang semakin membuat jarak kesejahteraan daerah.

Sementara itu, sektor pertanian merupakan sektor dengan sumbangan sebesar 14,06 persen kepada PDRB Bali, namun masih minim pendanaan baik PMA, PMDN, maupun pembiayaan perbankan. Untuk itu, perlu adanya upaya mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata dengan menguatkan sektor unggulan lainnya seperti pertanian. Hal ini sejalan dengan Ekonomi Kerthi Bali yang dicanangkan pemerintah yaitu memanfaatkan potensi yang berasal dari alam, manusia, dan kebudayaan Bali sebagai pilar perekonomian Bali.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Bali telah terbentuk lengkap baik di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Pada tahun ini, terdapat  program tematik untuk mendukung sektor pertanian yakni Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) yang dimaksudkan untuk menciptakan value chain financing dari hulu, on farm, dan hilir dengan asistensi dan pendampingan dari pemerintah daerah serta PUJK.

Pada tahap pra produksi, PUJK terlibat dalam penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan) dan penyediaan dan penyewaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Selanjutnya pada tahap produksi, petani dapat menikmati kredit dengan skim bayar saat panen yang dapat digunakan untuk belanja pupuk bersubsidi, serta ikut serta dalam AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan AUTS/K (Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau).

Setelah itu pada tahap pascaproduksi, petani dan pengepul dapat memanfaatkan program KUR dari bank penyalur KUR hingga Pegadaian, K/PMR, serta dapat menjadi agen laku pandai. Adapun untuk produksi akan disalurkan ke off-taker baik UMKM maupun industri.

Ditambahkan sisten Deputi Pasar Modal Kemenko RI, I Gede Edy Prasetya menyampaikan target penyaluran KUR tahun 2024 sebesar Rp300 triliun kepada 1,8 juta target debitur baru KUR, 1,4 juta target debitur graduasi KUR, dan Rp47 triliun subsidi bunga. Selanjutnya pada tahun 2024, kebijakan KUR difokuskan untuk mempertajam ketepatan sasaran penerima KUR yang berfokus pada perluasan penerima baru KUR dan mendorong graduasi debitur KUR dengan suku bunga KUR berjenjang dan pendefinisian jenis kredit yang dapat mengakses KUR kembali.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, regulator, PUJK, dan pelaku usaha, diharapkan optimalisasi KUR tidak hanya sebatas peningkatan akses terhadap permodalan, melainkan juga upaya untuk memberdayakan UMKM secara menyeluruh mencakup pendampingan, pelatihan, akses pasar, dan dukungan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memastikan UMKM dapat bersaing di pasar global yang semakin kompetitif.

Hadir Perwakilan BI, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Koordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Provinsi Bali, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali, serta jajaran pimpinan PT BPD Bali. (bgn008)24031803

Mangupura, Baliglobalnews

Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali menyelenggarakan Rakor Pemda se-Provinsi Bali Tahun 2021, di Gedung Keuangan Negara Denpasar, Kamis (28/1). Dalam kegiatan yang bertemakan ”Meningkatkan Kinerja DAK Fisik, Dana Desa dan KUR serta UMi Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi Bali” juga disertai dengan dengan pemberian penghargaan kepada Pemda yang berprestasi dalam kinerja pengelolaan DAK Fisik, Dana Desa, dan KUR-UMi Tahun 2020, serta bank penyalur KUR terbaik tahun 2020.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung berhasil meraih Penghargaan Terbaik II Pendukung Penyaluran KUR Tahun 2020 Kategori Pemda yang diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Tri Budhianto, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa.

Adi Arnawa menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja sama sehingga proses penyaluran KUR di Kabupaten Badung dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Adi Arnawa, sinergi antara pusat dan daerah, serta sektor publik dan swasta membentuk harmoni indah dalam pelaksanaan program KUR. Hal itu yang kemudian diwadahi oleh dukungan teknologi dan informasi melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi basis data dan membantu memastikan ketepatan sasaran program KUR di Kabupaten Badung.

KUR, kata Adi Arnawa, merupakan salah satu program kebijakan Pemerintah Pusat untuk akses pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat diharapkan pelaku UMKM saat ini agar mampu bertahan dalam menjalankan usahanya. Dikatakan peran pemerintah daerah adalah mensupport dalam pengunggahan data calon debitur potensial ke dalam Sistem Informasi Kredit Program  (SIKP) yang dikelola Kemenko Perekonomian dan manfaat KUR sangat dirasakan oleh pelaku UMKM karena bunga sangat rendah yaitu 6 % per tahun. ”Di Badung sendiri sebanyak 22 ribu UMKM potensial yang mesti diinput ke SIKP. Jadi semua Pemda menginput data UMKM ke SIKP,” katanya.

Dia menyebutkan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sesuai fungsinya terus memfasilitasi pelaku UMKM dalam akses pembiayaan,perizinan usaha dan akses pemasaran, karena berkembangnya usaha sangat tergantung dari akses pasar (distribusi). ”Kita terus memberikan motivasi, edukasi untuk meningkatkan inovasi agar kedepan UMKM bisa cepat go digital dan bisa on boarding menuju pasar yang lebih luas,” ujarnya seraya menambahkan, sinergi antara pemerintah dan swasta sangat menentukan keberhasilan UMKM.

Acara juga dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Tri Budhianto; Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, para Sekda dari kabupaten/ kota se-Provinsi Bali. (bgn003)21012826

Denpasar,Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pulau Dewata melalui sejumlah lembaga perbankan.

“Penyaluran KUR sangat membantu pelaku UMKM bisa tetap bertahan di tengah guncangan ekonomi akibat dampak COVID-19,” kata Dewa Indra dalam acara “Sosialisasi Penyaluran KUR” di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Sabtu.

Menurut dia, UMKM adalah salah satu sektor yang mempunyai daya tahan dan terbukti mampu bertahan dalam situasi krisis. Hal tersebut terbukti dari beberapa gelombang krisis yang sempat dihadapi perekonomian Bali.

“Sebelumnya kita telah melewati beberapa gelombang krisis, mulai dari dampak teror, bencana alam erupsi Gunung Agung. Sekarang yang paling dahsyat yaitu pandemi COVID-19,” ucapnya pada acara yang digelar Kementerian Koodinator Perekonomian itu.

Dari sekian banyak gelombang krisis yang telah terlewati, birokrat kelahiran Singaraja ini menyebut UMKM membuktikan diri sebagai salah satu sektor yang paling mampu bertahan. “Ketika sektor lain kolaps, UMKM masih mampu ‘survive’, segmen usaha ini masih berdenyut,” ujarnya

Oleh sebab itu, Dewa Indra menilai langkah pemerintah menyalurkan KUR bagi UMKM di tengah pandemi COVID-19 merupakan sebuah kebijakan yang sangat tepat.

“Sosialisasi ini penting, khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota agar lebih memahami regulasi penyaluran KUR, sehingga ketika ada UMKM yang mengalami kendala, bisa dibantu untuk difasilitasi,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Dewa Indra berharap kepada lembaga perbankan yang ditugaskan untuk menyalurkan KUR agar memperluas penyaluran kredit ini, sehingga makin banyak UMKM yang bisa memanfaatkannya.

Dari perbincangan dengan perwakilan perbankan yang hadir, ia memperoleh informasi bahwa penyaluran KUR telah mencapai 80 persen.

“Itu menandakan penyerapan dana ini cukup baik dan itu artinya sektor UMKM masih menggeliat di tengah pandemi,” ucapnya sembari mengajak seluruh komponen agar ke depannya memberi perhatian lebih serius terhadap UMKM.

Dewa Indra yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kemenko Perekonomian yang menggelar kegiatan di Bali.

“Berbagai kegiatan yang mulai digelar pemerintah pusat di Bali memberi secercah harapan bagi pelaku pariwisata yang telah cukup lama mati suri,” katanya pada acara yang diisi penyerahan KUR kepada sejumlah pelaku UMKM tersebut.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran KUR bagi UMKM khususnya di wilayah Provinsi Bali.

Iskandar pun menyebut UMKM sebagai sektor yang punya daya tahan paling kuat. Oleh sebab itu, ia sepakat kalau ke depannya pemerintah memberi perhatian lebih serius terhadap sektor ini. (bgn 123)20112919.