Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana menerima kunjungan kerja (kunker) jajaran Pemerintah Kota Surakarta di Gedung Sewaka Dharma Kota Denpasar pada Senin (24/11/2025).

Rombongan kunker dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekda Kota Surakarta Purwanti didampingi Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo beserta jajaran lainnya. Dia menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke Kota Denpasar adalah untuk melaksanakan studi komparasi serta saling bertukar informasi berkaitan dengan bagaimana cara Kota Denpasar untuk menangani  beberapa hal, antara lain penataan kota, serta inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan. “Kami bermaksud untuk melakukan studi komparasi dan juga mempelajari bagaimana langkah yang ditempuh Pemkot Denpasar dalam upaya penataan kota serta pengembangan inovasi pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan,” ujarnya.

Sementara Sekda Alit Wiradana mengatakan Pemkot Denpasar saat ini memiliki beberapa langkah dan upaya dalam hal penanganan tata kota serta pengembangan inovasi pelayanan publik yang ada di kecamatan dan kelurahan di Kota Denpasar. “Untuk inovasi pelayanan publik kecamatan atau kelurahan di Kota Denpasar dengan cara  digitalisasi yakni dengan membangun atau menerbitkan aplikasi pelayanan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan melalui online. Dan untuk penataan kota kami telah melakukan kabel ducting atau penanaman kabel provider secara bertahap di kawasan Kota Denpasar,” jelas Alit Wiradana. (*/bgn003)25112409

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua TP PKK Provinsi Bali sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Koster, menerima kunjungan kerja Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia, beserta jajaran di Ruang Wiswa Sabha Madya, Kantor Gubernur Bali, pada Kamis (7/4).

Ny. Koster menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat, khususnya kepada para penyandang disabilitas di Provinsi Bali. Untuk itu, perhatian dari Pemerintah Pusat direspons positif oleh pemerintah daerah dengan bersinergi dengan berbagai komponen masyarakat yang salah satunya dengan penyediaan data penyandang disabilitas yang terintegrasi, sehingga ketika ada penyaluran bantuan ataupun program dari Pemerintah Pusat, Bali siap dengan data yang akurat, terintegrasi dan terupdate terkait kondisi saudara kita para penyandang disabilitas.

Wanita yang akrab dipanggil Bunda Putri itu menyampaikan berkaca dari pelaksanaan vaksinasi khusus disabilitas yang dilaksanakan tahun lalu dimana saat itu kita mengalami kendala terkait data, dimana data antar dinas tidak sinkron dan banyak data lama yang belum diperbarui. Tentu saja hal ini memperlambat kerja kita dalam melayani saudara kita kaum disabilitas. Untuk itu kedepannya, data harus benar benar akurat sehingga bantuan ataupun program yang diberikan dapat segera tersalurkan dan tepat sasaran.

Bunda Putri juga menambahkan data yang akurat dan terintegrasi selain digunakan untuk penyaluran program agar tepat sasaran, juga digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan serta mendata kaum disabilitas yang masih  produktif sehingga kita bisa membantu mereka  dengan permodalan ataupun pelatihan keterampilan sehingga mereka menjadi mandiri  dan berdaya.

Ny. Koster juga mengajak seluruh kader PKK sampai ke tingkat dasa wisma untuk membantu melakukan pendataan kaum disabilitas di desanya dan disampaikan secara berjenjang, sehingga nantinya kita memilki data yang benar benar akurat. Data yang baik akan mempermudah kerja kita bersama dalam mewujudkan kemandirian kaum disabilitas.

Pendamping orang nomor satu di Bali itu juga mengajak seluruh komponen masyarakat baik negeri maupun swasta untuk bersinergi dalam membangun kemandirian kaum disabilitas baik dengan pelatihan keterampilan maupun bantuan permodalan. Mari kita lihat mereka bukan sebagai seseorang  yang punya kekurangan, tetapi lihat kelebihan yang mereka miliki , sehingga kita lebih semangat memberdayakan mereka.

Sementara itu, Angkie Yudistia menyampaikan kunjungan kerja ke Bali kali ini salah satunya bertujuan untuk bersinergi dalam rangka penyajian data disabilitas di Provinsi Bali yang lebih akurat. Pihaknya meminta agar pendataan dapat diselesaikan segera. Keluarga penyandang disabilitas diharapkan dukungannya untuk menyampaikan data yang sebenarnya terkait kondisi keluarganya sehingga data yang masuk sesuai kondisi di lapangan. Data ini sangat penting sebagai administrasi kependudukan, akses pendidikan serta kesehatan.

Kegiatan pada siang hari ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Putu Anom Agustina dan Kepala Disperindag I Wayan Jarta serta perwakilan Dinas Sosial kabupaten / kota. (bgn003)22040722

Badung, Baliglobalnews

Kapolres Badung, AKBP Leo Dedy Defretes, menyambut kunjungan kerja Tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali yang dipimpin Ketua Umar Ibnu Alkhatab di Loby Polres Badung kemudian dilanjutkan di ruang rapat pimpinan Mapolres Badung, pada Rabu (26/1) siang pukul 15.00 Wita.

Kunjungan kerja dari Tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali dan rombongan dalam rangka penyampaian hasil penilaian terhadap kepatuhan Standar Pelayanan Publik di tahun 2021.

Kapolres Badung didampingi Wakapolres Kompol I Ketut Dana,  dan para PJU terkait pelayanan publik mengucapkan terima kasih dan selamat datang atas kunjungannya selanjutnya mohon petunjuk.

“Pelayanan Polres Badung sering muncul di publik dan sangat bagus, namun masih ada yang perlu diperbaiki, agar sistem pelayanan tetap baik,” kata Ketua Tim di ruang rapat pimpinan.

Dia juga mengatakan sering melakukan koordinasi/hubungan di Polres Badung baik secara formal maupun nonformal, guna pelayanan Polri yang semakin baik.

“Beberapa bulan yang lalu saya membuat SIM, dilayani dengan baik, hanya dibutuhkan waktu 1 jam sudah jadi. Jika kita tidak melakukannya dengan pihak lain (seperti calo umpamanya) SIM sudah jadi dalam waktu 1 jam, sangat cepat,” katanya.

Dia juga berterima kasih kalau di Satlantas Polres Badung tidak ada ditemukan petugas lain (calo-red). “Inilah yang dipertahankan, karena pelayanan semakin bagus, kolusi akan semakin kecil,” tandasnya.

Menyadari akan pengawasan dari banyak orang, dia mengharapkan alur-alur pelayanan harus cukup jelas. Terutama alur pengaduan. Menurut dia tidak semua yang datang mengetahui elektronik. Dan ini harus direspon dengan capat dan baik, sehingga pengaduannya mendapat jawaban yang menyenangkan dan pasti.

“Mari tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat, hanya dengan itu Polri di cintai masyarakat,” tandasnya.

(bgn003)22012609

Surabaya, Baliglobalnews

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan media, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Kabupaten Badung melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Senin (13/12).

Kunker tersebut dipimpin langsung Kepala Bagian Prokompim Setda Badung, Made Suardita, bersama para kasubag, staf dan jajaran wartawan dari media cetak. Mereka diterima Kepala Bagian Humas Kota Surabaya, Febriadhitya Prajatara, beserta para kasubag pada Bagian Humas Setda Kota Surabaya di Ruang Press Conference Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kota Surabaya.

Menurut Kabag Prokompim Badung, Made Suardita, tujuan kunker kali ini untuk meningkatkan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan media. Pihaknya mengaku banyak sharing positif dari kunjungan kerja tersebut dan nantinya dapat diterapkan di instansinya terutama terkait komunikasi publik dan media. “Terima kasih atas penerimaannya ini dan ilmunya, kami salut atas segala pencapaian prestasi Humas Setda Kota Surabaya,” ujarnya.

Dia mengaku tertarik melakukan kunker di Humas Setda Kota Surabaya, karena komunikasi publik dan medianya, terutama terkait penyebarluasan informasi. “Warga harus tahu informasi tentang pemerintahnya. Untuk itu, kita semua sebagai agen informasi perlu untuk melakukan penyebarluasan informasi sebanyak-banyaknya dan merata,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Surabaya, Febriadhitya Prajatara, mengaku, kunjungan kerja Bagian Promompim Setda Kabupaten Badung sifatnya saling sharing ilmu. Pihaknya berharap sharing ilmu ini bisa ada manfaat bagi rekan-rekan Bagian Prokompim Badung.

Menurut dia, Humas Kota Surabaya telah bekerjasama dengan berbagai media baik untuk skala lokal maupun nasional dalam melakukan kerjasama advetorial penyebarluasan informasi.

“Kami bekerjasama dengan berbagai media baik media cetak dan media online. Adapun bahan-bahan untuk media-media tersebut adalah dengan menaikkan press release hasil liputan Humas Kota Surabaya terkait program-program Pemkot Surabaya baik aktivitas kepala dan wakil kepala daerah dan lainnya yang isinya informasi positif, lugas dan terpercaya,” tandasnya. (bgn003)21121407

Internasional, Baliglobalnews

Menteri BUMN Erick Thohir saat ini tengah melakukan kunjungan kerja di Amerika Serikat (AS) hingga Selasa (11/5) waktu setempat untuk menjajaki kerja sama di bidang energi, kesehatan, dan investasi.

“Tentunya kami dari Kementerian BUMN sebagai bagian dari Program BUMN Go Global, terus menjalin dan mempererat hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, melalui kerja sama strategis dengan BUMN-BUMN Indonesia. Perjalanan kerja kali ini difokuskan pada tiga bidang yaitu energi, investasi, dan kesehatan,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Di bidang energi, hari ini Selasa (11/5)  Erick Thohir menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk, Air Products & Chemical Inc (Air Products) pada proyek strategis nasional gasifikasi batu bara.

Selain itu juga menjajaki kerja sama antara Pertamina dengan ExxonMobil di bidang Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) untuk menekan emisi karbon dan bagian dari upaya enhance oil and gas recovery di sumur-sumur Pertamina guna meningkatkan produksi migas negara.

“Kerja sama dengan Air Products dan ExxonMobil ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor, juga transformasi ke green economy serta energi baru dan terbarukan. Kerja sama gasifikasi bisa menghemat cadangan devisa hingga Rp9,7 triliun per tahun dan menyerap 10 ribu tenaga kerja. Sementara dengan ExxonMobil ada potensi kerja sama untuk pengembangan riset dan teknologi migas untuk sektor hulu, hilir, energi terbarukan maupun potensi lainnya,” kata Erick Thohir.

Di bidang kesehatan Erick Thohir fokus jajaki kerja sama antara Holding Rumah Sakit BUMN Indonesia Healthcare Corporation (IHC), dengan sejumlah institusi kesehatan terkemuka di Amerika Serikat guna memperkuat sistem kesehatan di Indonesia, antara lain dengan pusat perawatan kanker City of Hope National Medical Center, pusat penanganan kesehatan dan kebugaran komunitas lansia University of South Carolina (USC) School of Gerontology, juga pusat praktik klinik, riset, dan pendidikan Mayo Clinic.

“Kami ingin membangun dan memperkuat sistem kesehatan di Indonesia, juga berinvestasi di Sanur, Bali, yang akan dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Wisata Kesehatan,” ujar Erick Thohir.

Sementara di bidang investasi, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan beberapa private equities yang berbasis di California untuk investasi ke Indonesia melalui Indonesia Investment Authority (INA).

“Kami memfokuskan pada investasi strategis di program infrastruktur, hal ini disambut baik oleh para calon investor yang kami temui. Pandemi ini membangunkan Indonesia dari tidurnya, modal utama kita yaitu pasar yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, namun tidak cukup. Kita perlu membangun iklim investasi yang kondusif untuk mendorong dan membangkitkan perekonomian,” ujar Erick Thohir yang Dewan Pengawas INA. (bgn122)21051114

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menerima kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi IX DPR RI dan  Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait dampak Covid-19 dan Efektivitas Program Jaminan Sosial Pemerintah Pusat terhadap pekerja, khususnya sektor pariwisata, di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Jumat (26/3).

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mengatakan melalui kunjungan ini diharapkan mendapatkan masukan untuk pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan program pemerintah yang dilaksanakan.

“Dalam pengawasan program tersebut dan seberapa efektif jaminan sosial terhadap tenaga kerja yang diberikan pemerintah khususnya dibidang pariwisata sehingga program ini bermanfaat di masa yang akan datang,” ujaranya.

Dia menyatakan program tersebut merupakan fokusnya dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19. Hal ini yang tentunya kami berkewajiban melindungi dan mempertahankan dan menguatkan kemampuan ekonomi dalam masa pandemi ini melalui pemberian stimulus.

“Sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji maupun upah, terdapat subsidi gaji terhadap yang memenuhi persyaratan. Dalam pemulihan ekonomi juga melakukan program kartu  Pra-Kerja guna meningkatkan dan menahan daya beli penerima yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terutama bagi penerima yang terkena PHK atau dirumahkan,” katanya.

Menurut anggota DPR RI dari Dapil Sulut itu, secara langsung penurunan kunjungan wisatawan menyebabkan usaha dan hotel mengalami penurunan dan pertumbuhan negatif akibat mewabahnya Covid-19.

“Atas dasar itu kami melakukan pengawasan terhadap dampak Covid-19 dan efektivitas jaminan sosial pusat terhadap pekerja dengan tujuan untuk melakukan evaluasi yang dilaksanakan pemerintah. Untuk memperoleh informasi  pelaksanaan dan untuk mengetahui capaian program dalam rangka pemulihan ekonomi,  menyusun rekomendasi agar dapat dilakukan baik dan lancar, mengukur seberapa efektif program terhadap pekerja di sektor pariwisata,” katanya seraya berharap mendapat masukan yang mendukung kinerjanya dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu pertemuan ini.

Sementara Wabup Suiasa mengatakan akibat Covid-19 sektor pariwisata di Badung mengalami kelesuan dan berdampak pada penurunan pendapatan daerah. “Pendapatan kami sangat turun sekali, karena 80% PAD kami berasal dari pajak hotel dan restaurant,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengharapkan Pemerintah Pusat mempercepat dalam membantu pemulihan ekonomi di Kabupaten Badung. Dari kebijakan Pemerintah Pusat berkenaan bantuan tenaga kerja pihaknya sudah mengajukan permohonan namun berapa yang disetujui oleh pusat belum diketahui karena realisasinya langsung kepada penerima.

“Kami berharap agar terjadi sinkronisasi terhadap program untuk mewujudkan good government yang semua berbasis data. Tentu kami juga membuat kebijakan-kebijakan yang tidak ada keraguan- keraguan. Kami juga memberi bantuan terhadap tenaga kerja kami yang di PHK atau dirumahkan,” pungkasnya.

Acara ini juga dihadiri Plt. Dirjen PHI JAMSOS Kementerian Ketenagakerjaan RI Nurul Indahyati, Dewas BP Jamsostek H. Yayat, Dir. Investasi BP Jamsostek Edwin Michael, Plt. Kadis Pariwisata Badung Cok Raka Darmawan, Kepala Disperinaker Ida Bagus Oka Dirga, Kabag Pemerintahan Dewa Sudirawan dan seluruh anggota Komisi IX DPR RI. (bgn122)21032703

Badung, Baliglobalnews

Guna mendapatkan perbandingan dalam kebijakan pengembangan pariwisata pada era pandemi Covid-19. Komisi II DPRD Badung kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi pada Senin (21/12).

Kunjungan Kerja dipimpin oleh I Gusti Lanang Umbara dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung didampingi bersama anggota serta didampingi oleh staf sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Mereka diterima oleh Sekertaris Dinas Pariwisata Setda Banyuwangi, Moligul Ridho, beserta pejabat lainnya.

Lanang Umbara mengatakan tujuan kunjungan kerja (kunker) tersebut untuk mencari masukan terkait dengan kebijakan pengembangan pariwisata pada masa pandemi Covid-19.

Atas pernyataan tersebut, Moligul Ridho mengatakan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bertumbuh dengan cepat selama sepuluh tahun terakhir. Dia menyebutkan berdasarkan jumlah penduduk sampai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat peningkatan signifikan. Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 5,8 persen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi meningkat dari Rp 32,46 triliun pada 2010 menjadi Rp 55,9 triliun pada 2019. Namun, adanya pandemi Covid-19 mengancam semuanya, apalagi terkait investasi dan pariwisata. ”Pandemi Covid-19 berdampak kepada semua sektor, terutama sektor pariwisata,” katanya.

Tingkat hunian kamar (TPK) Banyuwangi sangat menurun sejak awal pandemi Covid-19. Pada Juni 2020, hanya 28,66 persen, ”Itu pun sudah naik dari bulan sebelumnya, di mana TPK sebelumnya 12,36 persen. Secara umum, sebelum pandemi tercatat aktivitas kunjungan wisatawan ke Banyuwangi meningkat drastis dari tahun ke tahun,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, katanya, pada 2015 sekitar 1.773.527 orang mengunjungi Banyuwangi, termasuk 450.569 dari luar negeri. Sembilan tahun kemudian pada 2019, jumlah wisatawan sudah naik signifikan. Lebih dari 5,4 juta wisatawan sempat mendatangi Banyuwangi, termasuk 100 ribu wisatawan mancanegara.

”Salah satu pendorong peningkatan tersebut adalah Banyuwangi Festival (B-Fest) yang menurut Disbudpar sangat berkontribusi pada ketertarikan orang untuk mengunjungi Banyuwangi. Seiring meningkatnya aktivitas kunjungan wisatawan, jumlah sektor ekonomi kreatif pun mengalami pertumbuhan. Hingga 2019, BPS mencatat ada 296 ribu UMKM,” katanya.

Selain itu, Beliau mengatakan, jumlah hotel berbintang, restoran hingga homestay juga mengalami pertumbuhan karena dampak dari sektor pariwisata. ”Banyuwangi banyak diminati investor, karena memiliki sumber daya alam melimpah, seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga sektor ekonomi kreatif, Jadi, pemerintah memberikan kemudahan perizinan serta kenyamanan investasi,” ujarnya.

Beliau menyebutkan sebelum sektor pariwisata ditetapkan sebagai sektor unggulan, minat investasi di Banyuwangi sangat rendah. Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi memprioritaskan sektor pertanian, karena penyumbang PDRB terbesar memang dari sektor ini. Lalu beralih ke sektor pariwisata. ”Kita mengurai satu per satu dari permasalahan sebelumnya, setelah diinventarisasi, muncullah prioritas-prioritas unggulan. Kita mencoba di sektor pertanian, ternyata tidak berhasil. Akhirnya munculah sektor pariwisata, dan ternyata berhasil dari sinilah sektor pariwisata menggerakan sektor lainya,” katanya.

Investor Dalam Negeri Pada 2019, Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai prioritas pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal itu berimbas terhadap nilai pertumbuhan investasi di Banyuwangi, sehingga tak heran jika Banyuwangi menempati peringkat ke-9 sebagai daerah tujuan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terbesar di Indonesia. Dari enam investor dengan nilai investasi Rp1.76 miliar pada 2010, telah berkembang menjadi 18 investor dengan nilai investasi Rp 310 miliar pada 2015. ”Di Banyuwangi paling banyak investasinya itu PMDN. Sampai 20 Oktober 2020, jumlah PMA Banyuwangi telah mencapai Rp 79 mliar, sementara PMDN sebesar Rp 477 miliar. Meskipun di tengah pandemi mengalami penurunan investasi, besaran investasi tersebut sudah 60 persen dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Banyuwangi,” katanya.

Beliau menyatakan meskipun pada masa pandemi, pihaknya juga berupaya untuk menarik investasi. Tapi pengusaha masih menunggu, karena memang pandemi ini berdampak pada semua sektor, optimistis ekonomi cepat pulih di Banyuwangi sendiri dampak Covid-19 berimbas terhadap sektor pariwisata, mengingat angka kasus Covid-19 yang terus mengalami kenaikan. Hingga Senin,19 Oktober 2020, Dinas Kesehatan Banyuwangi mencatat jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1.635 orang, dengan pasien dalam perawatan masih 181 orang dan pasien meninggal sebanyak 134 orang.

Banyak kalangan pengusaha tetap optimistis bahwa ekonomi akan cepat kembali pulih. telah ada penerapan new normal sektor pariwisata serta jaminan sehat bagi wisatawan saat berkunjung. Pihak kami mengaku optimistis bahwa upaya itu akan mempercepat  pemulihan ekonomi Banyuwangi, termasuk kunjungan wisatawan.

”Awal pandemi memang terasa imbasnya, sekarang sudah lumayan. Okupansi hotel juga sudah mulai membaik. Kalau dibandingkan dengan daerah lain, Banyuwangi masih aman. Lantaran itu, kami optimis dengan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini,” katanya.

Pihaknya berharap pembangunan benar-benar harus merata, tidak hanya berpusat di satu titik saja, karena Banyuwangi masih punya kekayaan lainnya yang belum tergarap. ”Banyuwangi perkembangnya memang baik, tapi masih berpusat di kota. Beberapa wilayah selatan masih banyak yang belum tercover. Padahal wilayah selatan potensinya juga sangat besar untuk dikembangkan. Tercatat ada 100 pemilik usaha, baik hotel maupun pengusaha restoran yang terhimpun dalam PHRI. Mereka tersebar di 25 kecamatan di Banyuwangi,” katanya.

Beliau menceritakan, saat ada investasi yang masuk di Banyuwangi seperti hotel maupun restoran, pihak pemerintah Banyuwangi memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terlibat. Baik itu pelaku seni, budayawan, pokdarwis, hingga kelompok-kelompok lainya untuk terlibat terhadap investasi tersebut. Sehingga kebijakan investasi tidak hanya dari pemerintah saja, namun semua pihak ikut terlibat memberikan masukan baik muatan kearifan lokal maupun hal-hal lainya yang dirasa penting untuk diperbaiki.

”Ini semua tergantung Bupati, SKPD kita mengapresiasi perkembangan Banyuwangi, dan mereka juga harus menerima saran kritik karena semua ini dalam rangka membangun untuk koreksi yang positif. Besarnya nilai investasi yang masuk di Banyuwangi, berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat, terutama mereka yang berada di pusat perkotaan yang dekat dengan wilayah objek Investasi” katanya.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), kata Beliau, juga menyalurkan stimulus pariwisata dalam bentuk dana hibah Rp 10 miliar bagi pelaku usaha pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Adanya dana hibah tersebut dapat membantu industri pariwisata di daerah itu bertahan di tengah pandemi Covid-19. (bgn003)20122117

Badung, Baliglobalnews

Guna mendapatkan masukan terkait masalah pembelajaran dari rumah pada masa pandemi Covid-19, Komisi IV DPRD Badung kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi pada Senin (21/12).

Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Made Sumerta, diterima oleh Kabid SMP, Alfiari, beserta staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Made Sumerta mengatakan tujuan DPRD Badung kunker tersebut untuk mencari masukan terkait dengan masalah kebijakan Pemerintah Daerah dengan diberlakukannya pembelajaran dari rumah pascapandemi Covid-19.

Menjawab keinginan dewan tersebut, Alfiari mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memaksimalkan perlindungan kesehatan bagi warga, termasuk untuk pembelajaran dari rumah pasca Covid-19. Pengalihan belajar di sekolah ke rumah, meliputi KB, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK. Terkait SMA/SMK sesuai keputusan Gubernur Jatim yang merupakan pihak yang berwenang mengelola SMA/SMK. Adapun RA/MI/MTs/MA sesuai koordinasi dengan Kementerian Agama.

”Ini adalah bagian dari membikin jarak sosial, dengan membatasi interaksi dengan orang lain, apalagi dalam skala yang masif seperti para pelajar yang jumlahnya ratusan ribu. Ini penting bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi menyelamatkan orang lain. Untuk pembelajaran di rumah, pelajar bisa mengakses situs (belajar.kemdikbud.go.id) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau bisa mengakses seluruh fitur bimbingan belajar secara daring (bimbel online) @ruangguru secara gratis,” katanya.

Menurut Alfian, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah komunikasi dengan CEO Ruangguru, Belva Syah Devara. Akan ada live teaching setiap hari berbagai mata pelajaran SD-SMA, semuanya gratis. Ini juga sudah dikoordinasikan ke kabupaten-kabupaten lain yang mengalihkan pembelajaran ke rumah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga akan terus memantau kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait hal itu. Dalam situasi Pandemi ini, agar semua saling bantu, saling mendoakan agar situasi ini segera berlalu.

Dia menyebutkan juga membatasi kegiatan-kegiatan pelajar yang bersifat kerumunan. ”Lomba-lomba sekolah, antarsekolah dan keilmuan juga ditunda. Belajar di luar kelas, studi wisata, semuanya kami tunda dan batalkan. Kami berpesan agar orang tua mengawasi putra-putrinya masing-masing,” katanya.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas elemen, kata dia, Pemerintah kabupaten Banyuwangi juga memutuskan menutup destinasi wisata, dihapusnya jam besuk di RSUD Blambangan, penyiapan rumah sakit swasta untuk menambah ruang isolasi yang telah dimiliki RSUD Blambangan, memastikan kelengkapan fasilitas cuci tangan pakai sabun di berbagai ruang pelayanan publik, penyiapan layanan 112 untuk pusat informasi Covid-19 hingga sosialisasi masif gaya hidup sehat. Setelah hampir enam bulan lamanya melakukan belajar dari rumah atau belajar daring akibat pandemi Covid -19, para pelajar tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Banyuwangi. Pasalnya direncanakan mulai 18 Agustus hingga 29 Agustus 2020, pembelajaran tatap muka terbatas akan diberlakukan. pelaksanaan pembelajaran tatap muka tersebut merujuk Surat Edaran Gubernur Jawa Timur.

Dia menyebutkan dalam surat edaran itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan relaksasi sedikit kepada dunia pendidikan tingkat SMA dan SMK. Relaksasi itu terhitung sejak 18 Agustus 2020 dilakukan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas.

Untuk tahap awal, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya menunjuk perwakilan tiga sekolah sebagai perwakilan SMA, SMK dan SMA LB. Tiga sekolah tersebut, yaitu SMA Negeri 1 Pesanggaran, SMK Negeri 1 Glagah, dan SMA LB Banyuwangi. Tiga sekolah itu kami tunjuk untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Karena sebagai wilayah kategori rendah penularan Covid -19. Sebab kami tidak ingin sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas justru menjadi klaster baru penularan Covid-19 di Banyuwangi.

untuk dapat membuka pembelajaran tatap muka terbatas, juga terdapat syarat lain yang harus dipenuhi. Di antaranya, harus menerapkan protokol kesehatan Covid- 19 dengan ketat, mendapat izin dari orang tua atau wali murid, ada rekomendasi dari komite sekolah, serta mendapat izin dan rekomendasi dari Gugus Tugas Kabupaten Banyuwangi. Jika orang tua murid tidak mengizinkan anaknya sekolah karena masih ragu tertular Covid-19, maka tidak jadi masalah dan pihak sekolah tidak boleh memberi sanksi. Tapi mereka diwajibkan mengikuti belajar sistem online dari rumah.

Jika dalam pelaksanaan belajar tatap muka lancar dan tidak menimbulkan klaster baru, maka pihaknya akan mengajukan pengusulan kembali penambahan siswa yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas hingga 50 persen dari seluruh siswa di sekolah yang sudah ditunjuk. Apabila lancar dan aman kami akan usulkan penambahan. Bahkan ke depan kami juga akan mengusulkan penambahan sekolah lain untuk bisa membuka pembelajaran tatap muka. Dengan catatan mengikuti perkembangan Covid -19 di Banyuwangi. (bgn003)20122124

Gianyar, Baliglobalnews

Komisi II dan III DPRD Kabupaten Badung kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Gianyar Jumat (11/12/2020). Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Badung, Wayan Suyasa, didampingi Ketua Komisi II, Anom Gumanti dan Ketua Komisi III, Alit Yandinata.

Rombongan diterima langsung Bupati Agus Mahayastra didampingi Ketua DPRD Gianyar, Sekda Gianyar dan perangkat daerah terkait. Pada acara yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan tersebut, Agus Mahayastra menyampaikan kebijakan yang dilakukan Pemkab Gianyar dalam menghadapi ambruknya perekonomian sebagai imbas Covid-19.

’’Walaupun telah dilakukan refocusing anggaran sesuai peraturan pusat, tapi kami di Gianyar telah mengantisipasi hal itu,’’ ujarnya.

Bahkan saat ini, kata dia, sedang dilakukan safari pembagian sembako kepada warga Gianyar terdampak Covid-19. Teknisnya dilakukan dengan membuat SK Bupati bagi penerima, di-input di sistem lalu dieksekusi sehingga nantinya tidak terjerat aturan dari BPK.

Selain itu, lanjutnya, di tengah krisis ini, Pemkab Gianyar setidaknya masih bisa melaksanakan pembangunan. Misalnya pembangunan Pasar Gianyar yang ditata dengan konsep modern dan juga pembangunan/penataan lapangan Astina agar layak untuk masyarakat umum, ujarnya.

’’Mencontoh Kabupaten Badung dengan trademark-nya Puspem Badung, kami lakukan itu di tingkat kecamatan sehingga pelayanan benar-benar maksimal,’’ katanya dengan semangat.

Di tengah rasa penasarannya, Nyoman Satria menanyakan kebijakan yang dilakukan agar tetap dapat melakukan pembangunan, padahal di tengah situasi global yang terpuruk karena pandemi Covid-19.

Agus Mahayastra menerangkan bahwa itu semua dapat dilakukan karena kebijakan anggaran yang tepat setelah tentunya berkoordinasi tanpa lelah antara pimpinan dan seluruh instansi di Gianyar.

’’Selain itu kami didukung oleh data yang lengkap dan disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai wujud transparansi melalui aplikasi online, sehingga semua kegiatan dapat dipantau terkait progresnya,’’ ujarnya.

Pada kesempatan itu, Anom Gumanti yang juga Ketua Komisi II menyinggung terkait dana hibah pariwisata dari Pemerintah Pusat.

Agus Mahayastra menerangkan bahwa Gianyar menempuh kebijakan untuk mendaftarkan seluruh pengusaha pariwisata yang terkena dampak terlepas dari telah memenuhi persyaratan lengkap atau tidak. Untuk kekurangan persyaratan akan dilengkapi sambil jalan. Untuk 30 % dana hibah pariwisata yang dikelola perangkat daerah dieksekusi dengan pengadaan dump truck dan alat berat dan berbagai jenis kegiatan yang sifatnya padat karya.

’’Saat ini kami sedang berbenah untuk mengurangi ketertinggalan dari Badung. Perumda air minum dan rumah sakit yang kami kelola telah memberikan kontribusi PAD sampai 10 miliar per tahun. Di Tahun 2021, kami juga mempunyai rencana ambisius untuk membuat kolam aquatic bertaraf internasional untuk kegiatan pertandingan renang skala nasional bahkan dunia. Anggarannya sudah siap dan juga terkait ketersediaan lahannya,’’ katanya.(bgn003)20121604

Badung, Baliglobalnews

Kepala Kepolisian Resor Badung AKBP Roby Septiadi, SIK terima kunjungan kerja Tim Korlantas Polri yang dipimpin oleh AKBP Indra Brachmana, S.I.K. Selasa, (17/11).

Kunjungan kerja Tim Korlantas Polri beserta rombongan  pada hari Senin, (16/11/2020) pukul 14.30 tersebut dalam rangka Petunjuk Teknis (Juknis) Jaringan Ditlantas yang meliputi Satuan Administrasi Penyelenggara SIM (Satpas).

Kapolres Badung didamping Kasat Lantas Iptu Achmad Fahmi Adiatma, STK, SIK dan Kanitregident Iptu Ni Putu Meipin Ekayanti, S.H mengatakan kunjungan kerja dari Korlantas Polri ini, akan dapat memberikan masukan kepada pimpinan dalam membangun standarisasi peralatan dan manajemen yang berbasis online dalam pelayanan Satpas dan Traffic Management Center, (TMC) yakni sebuah sarana penunjang berbasis teknologi komputer yang membantu petugas polisi lalu lintas melayani masyarakat.

“Dengan adanya standarisasi peralatan dan jaringan online diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam membangun dan mengembangkan pelayanan yang lebih baik,” Katanya. (bgn123)20111708