Badung, Baliglobalnews

Hutan mangrove di Provinsi Bali yang dibangun sejak tahun 2003 merupakan tempat percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove yang dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, pariwisata, dan penguatan perekonomian. Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan replikasi model rehabilitasi mangrove tersebut di provinsi lainnya.

“Ini akan terus kita lakukan di kawasan-kawasan pesisir untuk memulihkan, untuk melestarikan kawasan hutan mangrove kita dan juga untuk mengantisipasi dan memitigasi dari perubahan iklim dunia yang terus dan akan terjadi,” ujar Presiden dalam keterangannya saat meninjau hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, pada Jumat (8/10).

Presiden berharap penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai  dapat memperbaiki kualitas lingkungan, baik di pesisir maupun di daerah pantai. “Melalui penanaman mangrove ini kita harapkan bisa mengurangi energi gelombang, bisa melindungi pantai dari abrasi, juga bisa menghambat intrusi air,” katanya.

Selain itu, Kepala Negara juga berharap rehabilitasi mangrove dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui produksi hasil laut. “Kita harapkan ada peningkatan dari baik produksi ikan maupun hasil laut lainnya, utamanya kepiting yang cocok untuk mangrove ini dan yang paling akhir adalah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat,” lanjut Presiden.

Presiden menuturkan, hutan mangrove tersebut akan menjadi salah satu tempat yang akan ditampilkan kepada para pemimpin negara saat pelaksanaan G20 tahun depan.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Demikian siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. (bgn003)21100806

Denpasar, Baliglobalnews

Perkembangan kasus baru positif Covid-19 di Bali fluktuatif, terkadang turun, terkadang melonjak tajam, bukan karena ada atau tidak ada kunjungan Presiden. Hal itu disampaikan Sekretaris Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali, I Made Rentin, ketika menjadi narasumber Uji Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan oleh LSPR bekerja sama dengan PWI Bali, di Hotel Four Star By Trans Hotel, Denpasar, pada Jumat (19/3).

Made Rentin menyebutkan angka kasus baru Covid-19 pada Selasa (19/3) tepat pada kunjungan Presiden Jokowi ke Bali mencapai 77 orang, kemudian melonjak setelah Presiden meninggalkan Bali pada Rabu (17/3), 227 kasus, Kamis (18/3) 189 kasus, dan Jumat (19/3) mencapai 207 kasus baru.

Rentin yang juga Kalakhar BPBD Provinsi Bali itu dengan tegas membantah pihaknya menutup-nutupi angka perkembangan kasus Covid-19 di Bali. ”Tidak ada (menutup-nutupi), fluktuatif karena tracing dan testing yang kami lakukan makin maksimal,” katanya.

Rentin menegaskan bencana alam adalah urusan semua orang. Dalam penanganan bencana, pihaknya mengedepankan konsep pentacle yang melibatkan lima unsur yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan media.

Dia mengharapkan media menjalankan dua fungsi, yakni sosialisasi dan edukasi. Pasalnya, Covid yang pada Maret ini genap satu tahun sempat mereda, mencapai 2 digit di angka 76 pada Rabu (17/3), namun meningkat lagi pada Kamis (18/3) di tiga digit, mencapai 306

”Ini pertanyaan mendasar. Untuk itu, Satgas lakukan testing, tracing dan treatment. Tapi dilihat hal positifnya, tingkat kesembuhan tinggi, mencapai 93 persen. Itu sebagai indikator satgas sudah optimal dalam penanganan Covid-19,” katanya.

Rentin juga menyebutkan Bali menyiapkan 15 hotel untuk menangani OTG yang dikarantina dengan dana dari APBN. ”Dana sempat terpakai habis hingga 28 Februari lalu, sehingga ada miskomunikasi karantina OTG di hotel dihentikan,” katanya.

Setelah berkoordinasi dengan satgas kabupaten/kota, kata dia, karantina OTG dilakukan pemerintah kabupaten/kota. Provinsi tidak memberikan bantuan. Satgas Bali memberikan kriteria dalam pelayanan OTG maksimal dana Rp 375.000 per orang per hari.

”Harga boleh lebih rendah, bahkan ada yang hanya Rp 200.000 per hari per orang, tetapi persyaratan standar sarana-prasarana nomor satu, kamar, tempat treatment, beristirahat dan sebagainya,” katanya.

Ketika ditanya cara warga menghadapi OTG, pernyataannya cukup mengagetkan. ”OTG, Gubernur menyebutkan silent killer. OTG tidak bisa diketahui, apalagi dengan kasat mata. Orang yang dekat dengan kita bisa saja OTG. Untuk itu, warga masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan pola 6 M,” katanya.

Dia mengingatkan OTG disebabkan banyak faktor, di antaranya warga tidak disiplin, sarana/rumah berdekatan sehingga kemungkinan bisa berkerumun, edukasi yang diharapkan dari fasyankes pertama tidak ada. (bgn003)21031910