Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati (Wabup) Badung, I Ketut Suiasa, menerima kunjungan kerja (kunja) Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dipimpin Bupati Wonosobo H. Afif Nurhidayat bersama Forkopimda dan jajarannya dalam rangka studi banding terkait tata kelola pariwisata Badung di Ruang Rapat  Kriya Gosana Puspem Badung, Selasa (31/10/2023).

Wabup Suiasa mengatakan atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung mengapresiasi, karena sudah memilih Badung sebagai lokus untuk melaksanakan studi banding. Kunjungan untuk membahas upaya-upaya yang bisa dilakukan antara kedua daerah untuk saling bersinergi dalam peningkatan kapasitas, kompetensi dan pengembangan potensi potensi yang ada di Badung dan Wonosobo ke depan semakin progresif dan produktif dalam mewujudkannya.

“Kita bersepakat antara kedua daerah dengan Bapak Bupati Wonosobo atas nama Pemkab Wonosobo dan Pemkab Badung nantinya akan melakukan kerja sama (MoU) sebagai dasar formal kita dalam melaksanakan kerja sama kita. Nanti yang akan diawali kerja sama di sektor pariwisata. Setelah itu akan dikembangkan secara lebih luas dengan melihat sektor-sektor mana yang kira-kira kita bisa kembangkan, tetapi sebagai starting kita awali dengan sektor pariwisata untuk membangun dan pengembangan pariwisata di Wonosobo khususnya daerah wisata Dieng,” ujarnya.

Wabup Suiasa mengatakan apabila ini berhasil dilakukan tentu akan mendatangkan nilai manfaat di kedua daerah, karena kemajuan wisata di daerah lain itu akan memberikan dampak juga, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemajuan pariwisata di Badung.

“Orang datang di daerah lain di seluruh indonesia ini, sekian harinya pasti akan datang ke Bali juga. Semakin banyak wisatawan yang datang di daerah lain akan berpeluang besar juga untuk bisa datang ke Bali, dan itu butuh kerja sama seperti yang kita bahas hari ini,” katanya.

Sementara Bupati Wonosobo H. Afif Nurhidayat menyampaikan kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tiga bulan yang lalu bersama Ketua DPRD bertemu dengan Wakil Bupati Badung dan dilanjutkan komunikasi dengan Bupati Giri Prasta. Sebagai keseriusannya, pada Rabu (31/10) dilaksanakan kunker yang mengajak Forkopimda dan jajaran OPD terkait untuk melakukan langkah-langkah konkrit terkait dengan permohonan kerjasama antara Pemkab Wonosobo dan Pemkab Badung yang lebih spesifiknya di bidang pariwisata.

“Karena kami punya Dieng yang sudah masuk Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN) yang sudah mendapat atensi dan perhatian pemerintah pusat dan kami juga punya tempat melukat seperti yang dijelaskan oleh Kadis Pariwisata. Dieng setiap tahun kedatangan saudara kami dari Pemprov Bali untuk mengambil air suci. Nah ini sebenarnya secara tidak langsung kerja sama sudah jalan dan ini perlu diperkuat lagi sehingga Dieng bisa ditata lebih bagus dan indah sehingga ketika saudara kami dari Bali datang ke Wonosobo kami sudah bisa siap semuanya, dan kedepannya berharap bisa diperluas lagi pada bidang kesehatan,” katanya.

Turut hadir Kajari Kabupaten Badung Suseno, perwakilan Forkopimda Kabupaten Badung, Kaban Kesbangpol Nyoman Suendi dan undangan lainnya. (bgn003)23103106

Badung, Baliglobalnews

Komisi I dan III DPRD Kabupaten Badung menggali masukan terkait dengan kependudukan dan pengelolaan anggaran pada situasi pandemi Covid-19 Kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Senin (21/12).

Mereka diterima oleh Kasubag Keprotokolan dan Tata Usaha, Imam Basuki, beserta pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Sunarta, yang memimpin rombongan DPRD Badung mengatakan kunjungan kerja tersebut untuk mencari masukan terkait dengan kependudukan dan pengelolaan anggaran pada situasi pandemi Covid-19.

Imam Basuki, mengatakan Banyuwangi adalah The Sun Rise of Java, karena lokasinya yang berada di paling ujung timur Pulau Jawa. Banyuwangi memiliki tiga objek wisata internasional karena daya tariknya yang cukup eksotis, yaitu Pantai Plengkung, Kawah Ijen dan Pantai Sukamade, yang terkenal dengan Diamond Triangle. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 7 43′ – 8 46′ Lintang Selatan dan 113 53′ – 114 38′ Bujur Timur.Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur pulau jawa atau di ujung timur Provinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Selat Bali. Luas Wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah 5.782,50 km2, yang merupakan daerah kawasan hutan sekitar 31,72%, persawahan sekitar 11,44%, perkebunan sekitar 14,21%, permukiman sekitar 22,04%.

Adapun sisanya sekitar 20,63 % dipergunakan untuk berbagai manfaat fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti jalan, ruang terbuka hijau, ladang, tambak dan lain-lainnya. Selain penggunaan luas daerah yang demikian itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta serta pulau-pulau kecil sebanyak 10 buah.

Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi. Kabupaten Banyuwangi memiliki batas-batas administratif sebagai berikut : Sebelah utara : Kabupaten Situbondo Sebelah timur : Selat Bali Sebelah selatan : Samudera Indonesia Sebelah barat : Kab. Jember dan Bondowoso Kabupaten Banyuwangi terbagi dalam 24 kecamatan dengan 217 desa/kelurahan, serta meliputi 736 dusun, RW sebanyak 2.775 dan terdapat 10.177 RT.

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sebesar 1.599.811 jiwa, kepadatan penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 sebesar 71 jiwa/Ha area terbangun. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kabat (142 jiwa/Ha) dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Bangorejo (28 jiwa/Ha).

Jumlah penduduk miskin dan persebaran penduduk di kabupaten banyuwangi, Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Persoalan kemiskinan merupakan fenomen global, karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan. Terlebih dalam memberikan masukkan (input) dan melakukan perencanaan strategis (strategic planning) terkait dengan kebijakan pemerintah. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik disetiap tahunnya.

Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyuwangi 10,48%. Kemudian di tahun 2012 angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi berada pada angka 9,93% dari total penduduk. Pada tahun 2013 kembali turun positif dari angka 9,57% dan kembali turun menjadi 9,29%. Tahun 2014 dan diperkirakan capaian tahun 2015 akan kembali turun pada kisaran angka 9.12%. Hal ini merupakan hal yang positif, mengingat aspek penentu angka kemiskinan sangatlah kompleks diantaranya adalah kondisi sandang, pangan dan papan penduduk. Tingkat pendidikan dan derajat kesehatan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami penurunan mulai tahun 2011 hingga 2015. Angka perkiraan proporsi kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 adalah 9.12% dari jumlah seluruh penduduk Banyuwangi atau 145.903 jiwa. Hal ini merupakan hal yang positif, mengingat aspek penentu angka kemiskinan sangatlah kompleks diantaranya adalah kondisi sandang, pangan dan papan penduduk. Tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Kabupaten Banyuwangi menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (Family Based-Policy), rumah tangga miskin, Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin menurut individu, Penanggulangan Kemiskinan berbasis Komunitas.

Strategi ini bertujuan membiasakan para rumah tangga miskin untuk berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk rasa solidaritas sosial dan meningkatkan peran aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu satuan wilayah terkecil seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk berperan dalam meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana prasarana sosial dasar. Penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif.

Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok rumah tangga miskin yang ada di antara para anggotanya yang produktif dan mempunyai usaha mikro dan kecil. Sehingga mereka dapat meningkatkan akses mereka kepada permodalan, teknologi dan pasar, sehingga peningkatan pendapatan dapat lebih besar lagi. Strategi ini menyediakan bantuan modal atau kredit mikro kepada kelompok rumah tangga miskin yang berada dalam satu satuan wilayah terkecil seperti RT atau RW.

Selain itu, kata dia, implementasi pembangunan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan inklusif, penguatan kelembagaan dan reorientasi kebijakan, menjadi pilar utama strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.

Adapun hasil dari berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan ‘Pro-Poor Award’ untuk Kabupaten Banyuwangi dibidang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) dan Perlindungan dan bantuan sosial. Kecamatan Banyuwangi juga menjadi tempat pertama di Kabupaten Banyuwangi yang menjalankan pelayanan Lahir Procot, Pulang Bawa Akta, Lahir Procot Pulang Bawa Akta: Sebuah Inovasi Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. (bgn003)20122123

Badung, Baliglobalnews

Komisi V DPR RI mengadakan kunjungan kerja (Kunja) spesifik di Desa Kutuh, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kunja yang terkait dengan program dan kegiatan kementerian PDT itu diterima oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Komang Budi Argawa, mewakili Pjs. Bupati Badung, di Wantilan Gunung Payung Cultural Park, Desa Kutuh, Kamis (26/11).

Komang Budi Argawa menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Badung. Dia menyebutkan kunjungan itu sebagai bentuk perhatian terhadap pembangunan di daerah, sekaligus menjaring aspirasi daerah terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sekaligus berharap dukungan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dari Komisi V DPR RI.

Argawa mengatakan pemanfaatan dana desa dalam pengelolaan BUMDes dan pengembangan desa wisata merupakan salah satu cara penting untuk meningkatkan daya saing daerah, karena keberadaan BUMDes dan desa wisata mampu memberdayakan potensi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf perekonomian masyarakat.

Pihaknya mengharapkan dukungan Komisi V DPR RI  terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam mengembangkan BUMDes, karena terbukti mampu meningkatkan nilai tambah produk, diversifikasi usaha dan penyerapan tenaga kerja, serta mendorong desa di Badung menjadi kawasan perekonomian andalan di masa depan.

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang juga Ketua Tim Rombongan Kunjungan Kerja Komisi V, Ridwan Bae, mengatakan BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintahan desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha.

”BUMDes memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ekonomi desa. Di samping itu membantu pemerintahan desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi, serta membantu penyerapan tenaga kerja di tengah pandemi Covid-19,” ucapnya.

Ridwan Bae juga meminta kepada mitra Komisi V DPR RI yakni Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal yang juga ikut dalam kunjungan kerja ini untuk bisa menampung usulan-usulan dari Pemerintah Kabupaten Badung

Usai pertemuan di Wantilan Gunung Payung Cultural Park, rombongan Komisi V DPR RI melaksanakan peninjauan ke objek wisata andalan Desa Kutuh yaitu Pantai Pandawa.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kabag Pemerintahan Setda Badung, Dewa Gede Sudirawan; Camat Kuta Selatan, Ketut Gede Arta, Pj. Perbekel Kutuh serta Bendesa Adat Kutuh. (bgn003)20112619

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I dan III DPRD Badung kunjungan kerja (kunja) ke DPRD Lombok Barat (Lobar) pada Jumat (13/11). Rombongan DPRD Badung itu dipimpin Wakil Ketua II, Made Sunarta.

Mereka diterima Kasubag Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Lobar, L Rudy Aryadi, beserta staf.

Made Sunarta menyatakan tujuan kunjungan kerja ke Lombok Barat untuk berkoordinasi mengenai masalah tata kelola pelayanan perizinan dalam menyongsong tata hidup baru dan produktif aman Covid-19.

Rudy Aryadi menjelaskan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Lombok Barat terus berupaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu secara prima guna memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi, pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari izin.

Menurut Rudy, pelayanan perizinan di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat. Pelayanan terpadu satu pintu adalah penyelenggaraan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan alamat Jl. Langko, no. 23 Mataram.

Dasar hukum yang mengatur tentang pelayanan perizinan mulai tahun 2012 ada beberapa perubahan. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009, sebagian besar jenis izin usaha tidak dipungut retribusi, dan yang dipungut retribusi hanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO). (bgn122)20111422

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I dan III DPRD Badung kunjungan kerja (kunja) ke DPRD Kota Mataram pada Kamis (12/11). Kunja yang dipimpin Wakil Ketua II, Made Sunarta.

Menurut Sunarta, kunja tersebut untuk mencari bahan masukan terkait dengan tata kelola pelayanan perizinan dalam menyongsong tatanan hidup baru dan produktif, aman covid-19 yang dapat diterapkan pelaksanaannya dan juga sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintahan Kabupaten Badung. ”Untuk mencari bahan masukan secara komparatif terkait dengan tugas pokok dan fungsi komisi yang dapat diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung,” katanya.

Mereka diterima oleh Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Mataram, Rohani, beserta staf. Rohani menyampaikan APBD perubahan tahun 2020 Kota Mataram mendapat tambahan pendapatan setelah refocusing Rp 34,3 miliar lebih atau naik 2,68 persen. Dalam APBD perubahan terjadi peningkatan pendapatan jika dibandingkan dengan asumsi pada saat refocusing anggaran sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. (bgn122)20111421

Mangupura, Baliglobalnews

Kabupaten Klungkung merupakan salah satu daerah di Bali yang terbilang cukup tinggi mengalami penyebaran Covid-9. Dengan besarnya pengaruh pandemi Covid-19 pada perekonomian, maka sangat diperlukan usaha yang luar biasa untuk menanganinya.

Hal itulah yang menjadikan pertimbangan Komisi III dan IV DPRD Badung untuk melakukan kunjungan kerja (kunja) ke DPRD Klungkung. Dipimpin Wakil Ketua I DPRD Badung, Wayan Suyasa, Komisi III dan IV, kunja konsultasi pada Selasa (13/10). Mereka diterima oleh Kabag Perundang-undangan, Komang Agus Usana dan staf.

Suyasa mengatakan tujuan kunjungan kerja tersebut untuk memperoleh masukan tentang tugas-tugas dan permasalahan yang menjadi ruang lingkup Anggota DPRD tentang kebijakaan pengelolaan anggaran pada masa pandemi Covid-19.

Agus Usana mengatakan pandemi Covid-19 membuat semangat bergotong-royong di kalangan birokrat Pemerintah Kabupaten Klungkung meningkat. Selain melalui program ASN Peduli, kata dia, dibuktikan juga dengan berkualitasnya kegiatan yang diusulkan dan keikhlasan menerima pemotongan pagu usulan kegiatan di tengah keterbatasan pendanaan oleh perangkat daerah yang menangani Covid-19.

Klungkung, kata Agus, menganggarkan belanja tidak terduga dalam APBD 2020, terutama di bidang kesehatan Rp 19 miliar lebih sehingga mengupayakan efisiensi dan upaya-upaya strategis agar penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Klungkung dapat berjalan secara terorganisir, tepat sasaran dan memperhatikan protokol kesehatan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang sesuai dengan asas tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah yaitu efisien, efektif, akuntabel, kepatutan dan keadilan.

Dia juga menyebutkan adanya usulan pendanaan untuk kegiatan pemulasaran jenazah pasien Covid-19, pendanaan operasional Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung terkait penanganan Covid-19, pendanaan PSC (Public Safety Center) Kabupaten Klungkung dan pendanaan publikasi mengenai edukasi masyarakat sebagai upaya pencegahan Covid-19.

Selain itu, lanjutnya, juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pemakaian masker perlu diperhatikan, yakni memakai masker saat sakit, batuk, pilek dan flu. Memakai masker saat berada di area infeksius seperti rumah sakit. Selain itu saat di keramaian yang padat dan berdesak-desakan. Makan dan minum teratur yang bergizi, istirahat cukup, hindari konsumsi yang menurunkan imunitas seperti minum alkohol, merokok dan lain-lain. Kemudian berolahraga, hindari kontak dengan pasien yang diduga terinfeksi covid-19. (bgn122)20101417