Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta, memimpin rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Jumat (5/8/22).

Dalam rapat pengambilan keputusan, dewan dan eksekutif sepakati Rancangan KUA PPAS Badung 2023 jadi perda.

Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta, yang membacakan laporan hasil pembahasan DPRD Badung mengatakan rancangan KUA PPAS 2023 yakni pendapatan dirancang Rp 3,87 triliun dan belanja Rp 3,87 triliun. “Dengan demikian, silpa pada tahun anggaran 2023 menjadi Rp 0,” ujarnya.

Sunarta menyebutkan belanja operasi yang sebelumnya dirancang Rp 3,2 triliun berkurang menjadi Rp 3,16 triliun. Belanja modal bertambah dari rencana semula Rp 204,1 miliar menjadi Rp 221,7 miliar. Belanja tidak terduga tetap Rp 64,9 miliar, serta belanja transfer yang semula dirancang Rp 395,4 miliar bertambah menjadi Rp 421,5 miliar. Total surplus atau defisit tetap Rp 0.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, ditemui usai rapat paripurna mengatakan DPRD Badung sudah menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam penganggaran. Untuk KUA PPAS 2023 sudah ditetapkan bersama-sama dan ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian dalam KUA PPAS.

“Disepakati belanja Rp 3,87 triliun dan pendapatan juga Rp 3,87 triliun. Walaupun sudah ditetapkan dalam KUA PPAS, kalau nanti terdata secara makro dan ada kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih urgen dan mendesak, maka kita akan usulkan dan akan kita lakukan perubahan di KUA PPAS-nya,” katanya didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunartha serta Sekwan IGA Made Wardika.

Dia menyebutkan APBD yang akan dieksekusi nanti pada Desember untuk APBD 2023 sudah mendasari kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi prioritas. “Dengan demikian, KUA PPAS 2023 menjadi perhatian yang serius untuk betul-betul fokus dan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Semoga APBD 2023 nanti akan bisa lebih maksimal lagi tentunya dengan melihat kondisi keuangan Kabupaten Badung,” tandasnya.

(bgn003)22080704

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar menggelar sidang paripurna Jumat (20/8). Sidang yang mengagendakan penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 ini dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua I Wayan Mariyana Wandhira dan AA Ketut Asmara Putra.

Dalam Pidato pengantarnya, Walikota  Jaya Negara pendapatan daerah Kota Denpasar setelah perubahan dirancang Rp 1,85 triliun Lebih, terdiri atas PAD Rp 639,57 miliar lebih, pendapatan transfer Rp 1,13 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 79,93 miliar lebih.

Belanja daerah dirancang Rp 2,16 triliun lebih atau bertambah Rp 202,41 miliar lebih. Yang terdiri atas belanja operasi Rp 1,82 triliun lebih, belanja modal Rp 133,13 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp 46,96 miliar lebih dan belanja transfer Rp 158,34 miliar lebih.

Jaya Negara mengatakan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 terjadi defisit Rp 312,80 miliar lebih. Dimana, rencana defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa tahun anggaran 2020 sebesar Rp 312,80 miliar lebih.

“Sekali lagi, selamat bermusyawarah, dan sudah tentu kami mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar yang kita cintai,” ujarnya. (bgn003)21082015