Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, memimpin rapat terkait kajian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD Tabanan, pada Jumat (21/7/2023).

Dirga menyampaikan tentang pengalokasian belanja daerah pada tahun 2024 dengan arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabanan mengacu pada kebijakan pusat, terutama pada belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional yang menargetkan indikator yang relevan.

Maka dari itu, kata dia, dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tabanan, apakah sudah dialokasikannya pada rancangan KUA dan PPAS TA 2024 belanja sarana dan prasarana pada perangkat daerah pelaksana sebagai contoh dalam memaksimalkan potensi-potensi pajak daerah dan retribusi dan pengelolaan dari aset daerah.

“Kami berupaya mengetahui bagaimana Perda itu tidak semua memerlukan Perbup. Kami tanya, mana yang mestinya perlu Perbup maka tolong dibuatkan segera Perbup,” katanya.

Menurut Dirga, adanya perbup itu juga merupakan indikator optimalisasi untuk pendapat asli daerah (PAD). Berkaitan juga dengan bagaimana menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Tahun 2024 perlu dirancang dalam KUA dan PPAS Kabupaten Tabanan, sejauh mana pengalokasiannya dan sudahkan menyesuaikan dengan program skala prioritas sesuai dengan tujuan visi dan misi daerah yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Tabanan Era Baru Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

“Kami merasa bahwa masih banyak sektor yang dapat di tingkatkan targetnya oleh Pemda dalam hal ini. Sebab, target-target itu juga berkaitan dengan optimalisasi sektor yang bisa ditingkatkan ke depannya,” ungkapnya.

Dewan, kata Dirga, juga memberikan target kenaikan PAD sebesar Rp 600 miliar dari yang sebelumnya ditetapkan Rp 564 miliar. Tujuannya untuk memberikan motivasi kepada pihak eksekutif melakukan kiat-kiat dalam meningkatkan pendapatan. “Harapannya dengan rapat ini akan ada motivasi melakukan kiat-kiat untuk meningkatkan pendapatan di masing-masing sektor,” katanya.

Banggar berharap terkait penyusunan dan pengalokasian belanja daerah pada rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 lebih ditargetkan sesuai kebutuhan pembangunan daerah serta berskala prioritas dan upaya pemulihan ekonomi nasional serta Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, pengelolaan belanja daerah diharapkan sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat. “Dari rapat tersebut bisa diambil beberapa kesimpulan,” katanya seraya menyebutkan bagaimana sinergi perangkat daerah dengan alat kelengkapan dewan, sehingga dalam kesempatan yang baik ini dimohon keseriusan dan kesungguhan eksekutif untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi komitmen bersama dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Pasalnya, kebijakan pembangunan nasional untuk mengejar target kesejahteraan masyarakat.

“Jadi berfokus pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan serta memperkuat perencanaan dan penganggaran, dengan diikuti juga dibenahi dan dievakuasi regulasi yang ada,” ujarnya.

Selanjutnya juga, kata dia, pendapatan daerah dioptimalkan dengan memberikan inovasi untuk sumber-sumber pendapatan sesuai arah kebijakan umum daerah tahun anggaran 2024. (bgn020)23072110

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung tetap komit memprioritaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk meringankan beban masyarakat, meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, saat menyampaikan Penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung bertempat di Ruang Sidang Utama Gosana Gedung DPRD Badung, Kamis (13/8).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Putu Parwata didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta juga dihadiri oleh Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan Sekretaris Daerah Wayan Adi Arnawa, Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, Direksi Perusahaan Daerah serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung. ”Di masa pandemi ini kita tetap memprioritaskan APBD kita untuk sektor pendidikan, kesehatan maupun jaminan sosial guna meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasar secara personal maupun komunal,” katanya.

Giri Prasta menyampaikan bahwa pada tahun 2019 yang lalu, Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Badung telah menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan menetapkan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2020 sesuai dengan bidang kewenangannya. Namun akibat adanya wabah pandemi Covid-19, APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan tersebut, tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan rencana semula yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung.

Menurut Bupati, sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah Covid-19, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Untuk mempercepat proses penyesuaian APBD dimaksud, maka Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

”Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah menindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, dan atas perubahan tersebut telah disampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, melalui Surat Nomor 900/220 /BPKAD/Sekret, tanggal 17 April 2020, perihal Pemberitahuan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020,” jelasnya.

Bupati menjelaskan setelah mencermati perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Badung sebagai dampak internal dan eksternal, serta perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai dengan pertengahan tahun 2020, maka target pendapatan dan belanja daerah dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2020 dipandang perlu disesuaikan lagi agar lebih realistis dan dapat dicapai pada akhir tahun anggaran 2020. Realokasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, perlu ditindaklanjuti secara yuridis dengan menerapkannya dalam perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020.

”Berdasarkan pertimbangan beberapa hal tersebut di atas, maka Bupati selaku Kepala Daerah memandang perlu menyusun rancangan KUA PPAS Perubahan dan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, sejalan dengan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” tegas mantan Ketua DPRD Badung itu.

Selanjutnya, Bupati Giri Prasta menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut, Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dirancang Rp 3.584.139.763.242,62 menurun Rp 2.718.213.451.489,48 atau 43,13% dari APBD (induk) Tahun Anggaran 2020 Rp 6.302.353.214.732,10. Belanja daerah pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dirancang Rp 3.862.914.970.603,80 menurun Rp 2.439.438.244.128,30 atau 38,71% dari APBD (induk) Tahun Anggaran 2020 Rp 6.302.353.214.732,10. Dan penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 dirancang Rp 278.775.207.361,18.

”Semoga dengan tekad kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita dapat menyelesaikan seluruh agenda yang telah direncanakan, sehingga menghasilkan produk hukum yang dapat mengantarkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Badung yang lebih baik dan bermanfaat,” harap Bupati asal Pelaga itu.

Sementara Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menyampaikan apresiasi atas Perubahan APBD Badung Tahun 2020 yang disampaikan oleh Bupati. ”Kami selaku Dewan menyampaikan apresiasi atas Perubahan APBD Badung Tahun 2020 yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Meskipun pendapatan daerah kita mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, tapi Bapak Bupati masih memberikan perhatian yang besar pada belanja publik yang manfaatnya diterima oleh masyarakat yaitu sebesar 65,54% di mana anggaran pendidikan sebesar 22,48% dan kesehatan sebesar 39,80% dari total belanja daerah dan sisanya merupakan belanja aparatur sebesar 34,46%,” ucapnya. (bgn/din)20081320

Gianyar, Baliglobalnews

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gianyar menggelar rapat pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 dan KUA-PPAS 2021 bersama Eksekutif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Gianyar, di ruang sidang kantor DPRD Gianyar, Senin (10/8).

Rapat yang diagendakan berlangsung dalam dua hari tersebut, ternyata dalam sehari telah berhasil dituntaskan secara maraton. Bahkan nota kesepakatan antara DPRD Gianyar dengan Bupati Gianyar telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta didampingi Wakil Ketua I Gusti Ngurah Anom Masta dan Ida Bagus Gaga Adi Saputra, serta sejumlah anggota legislatif. Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Gianyar Made Mahayastra didampingi ketua TAPD Made Gede Wisnu Wijaya bersama sejumlah kepala OPD.

Ketua DPRD Tagel Winarta mengatakan pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2020 dan KUA-PPAS 2021 memakan waktu lebih singkat dibandingkan yang dijadwalkan karena adanya kesepahaman dengan Bupati Mahayastra. ”Bapak Bupati bersama tim TAPD-nya sudah menjelaskan secara detail, lugas, tegas, dan menyeluruh terhadap rancangan-rancangan baik yang di-refocusing maupun program-program baru yang sangat prioritas,” katanya.

Tagel mengatakan pada pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2020, usulan DPRD mengenai dana hibah atau bansos terkait penangan Covid-19 sudah disetujui untuk dicairkan. Program-program pembangunan juga tetap dijalankan, berdasarkan skala prioritas. Diharapkan program-program itu bisa menyentuh kepentingan masyarakat. ”Pembangunan tetap dijalankan, dana hibah juga tetap dibantu untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, pemberian bantuan sembako tahap III akan dilaksanakan oleh Bupati,” katanya.

Untuk pembahasan APBD induk 2021 yang disampaikan Bupati Mahayastra, kata dia, sudah dijelaskan secara terinci, sehingga usulan itu pun telah disetujui. Direncanakan target pendapatan pada APBD 2021 dirancang Rp 900 miliar lebih, lebih rendah dari target pendapatan yang dirancang Rp 1 miliar lebih pada APBD 2020 ini.

Terkait target pendapatan tersebut, Bupati Mahayastra mengatakan target pendapatan pada APBD 2021 dirancang dengan berpijak pada capaian pendapatan tahun ini. ”Sampai saat ini PAD kita tembus di 300-an miliar lebih, kas daerah sebesar 11 miliar, deposito sebesar 150 miliar, ditambah pinjaman-pinjaman, kami optimis dengan kondisi ini,” jelas Bupati Mahayastra.

Terungkap juga dari rapat Banggar tersebut, Bansos atau dana hibah yang terkait dengan piodalan dan ngaben yang tahun 2020 ini ditunda akibat pandemi, akan digulirkan kembali tahun 2021. Terkait hal tersebut, masyarakat dipersilakan untuk mulai mempersiapkan upacara piodalan, ngaben, dan upacara lainnya yang sempat tertunda. ”DPRD mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati, DPRD juga berterima kasih, mudah-mudahan antara penanggulangan covid dan pembangunan tetap lancar dengan tanpa mengurangi kegiatan yang prioritas sekaligus membantu masyarakat tetap berjalan sesuai harapan bersama,” tandasnya. (bgn/kmf)20081018

Denpasar, Baliglobalnews

Pembukaan Sidang Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar digelar secara resmi Jumat (7/8). Sidang yang mengagendakan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021, Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 ini dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.

Sementara Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota, IGN Jaya Negara secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar. Selain itu, tampak hadir pula secara virtual Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandira dan I Made Mulyawan Arya, Sekda Kota  Denpasar, AAN Rai Iswara beserta jajaran Pimpinan OPD dan Forkopimda Kota Denpasar.

Dalam Pidato pengantarnya, Walikota Denpasar menjelaskan sebagaimana setiap tahun Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan pedoman penyusunan APBD yang merupakan petunjuk dan arahan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Dalam pedoman dimaksud antara lain diatur mengenai sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah.

Di samping penekanan masalah sinkronisasi kebijakan tersebut dalam pedoman Penyusunan APBD juga diatur mengenai kebijakan penyusunan APBD baik menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. 

Rai Mantra menjelaskan, mengacu pada kebijakan Pendapatan tersebut diatas maka dalam Rancangan (KUA) dan (PPAS) Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 dirancang Rp 1,55 triliun lebih yang bersumber dari pendapatan asli daerah dirancang Rp 635,06 miliar lebih, Pendapatan transfer pada TA 2021 dirancang Rp 857,61miliar rupiah lebih. Dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah dirancang Rp 61,43 miliar lebih.

Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, Belanja Daerah digunakan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan Tahun 2021. Belanja Daerah sebelumnya terbagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, pada tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Total Belanja Daerah di Tahun 2021 dirancang Rp 1,57 triliun lebih yang terdiri atas belanja operasi tahun anggaran 2021 dirancang Rp 1,34 triliun lebih. Belanja modal dirancang Rp 52,78 miliar lebih. Belanja tidak terduga Rp 15 miliar dan belanja transfer dirancang Rp 160,26 miliar lebih.

Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah yang telah kami uraikan tersebut di atas maka dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 terjadi defisit Rp 20 miliar rupiah, rencana defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan daerah, di mana pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perkiraan Silpa tahun 2020 Rp 25,50 miliar rupiah dan pengeluaran pembiayaan yang diperuntukkan penyertaan modal (Investasi) daerah Rp 5,50 miliar lebih.

Sementara untuk rancangan KUPA dan PPAS Perubahan TA 2020, pendapatan daerah dirancang Rp 1,76 triliun lebih yang bersumber dari pendapatan asli daerah dirancang Rp 625,17 miliar lebih, Dana perimbangan dirancang Rp 829,73 miliar lebih dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 308,18 miliar lebih.

Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, maka belanja daerah disusun untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Dengan demikian, belanja tidak langsung TA 2020 perubahan dirancang Rp 1,14 miliar lebih dan belanja langsung dalam TA 2020 perubahan dirancang Rp 851,42 miliar lebih.

Belanja langsung dimaksudkan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan dalam Tahun 2020 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan pemecahan masalahnya termasuk juga untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah di atas maka dalam Rancangan Perubahan KUPA dan PPAS Perubahan TA 2020 terjadi defisit Rp 237,42 miliar lebih. Rencana defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan daerah. (bgn/hms)20080723

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, didampingi Wakil Bupati, I Ketut Suiasa, mengikuti Sidang Paripurna DPRD Badung yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Putu Parwata bersama Wakil Ketua DPRD, I Made Sunarta, di Ruang Sidang Utama Gosana Gedung DPRD Badung, Jumat (7/8).

Agenda sidang pengambilan keputusan Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019, Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.

Untuk KUA dan PPAS APBD tahun 2021, setelah pembahasan mengalami perubahan dari rancangan sebelumnya. Pendapatan daerah menjadi Rp 4,3 triliun lebih, terdiri dari PAD Rp 3,5 triliun lebih, pendapatan transfer Rp 498 miliar lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 317 miliar lebih. Sementara belanja daerah Rp 4,3 triliun lebih, terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepakatan/berita acara oleh Bupati Giri Prasta dengan Ketua DPRD Putu Parwata didampingi Sekda I Wayan Adi Arnawa dan Sekwan I Gusti Agung Made Wardika.

Bupati Giri Prasta dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bupati, persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut menunjukkan sikap realistis dewan untuk dapat menerima laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2019 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara transparan dan akuntabel.

”Di samping itu pula, tadi saya dan pimpinan beserta anggota dewan juga telah menyepakati KUA dan PPAS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, menjadi dokumen anggaran yang definitif dan telah dituangkan dalam suatu nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara pemerintah daerah dengan pimpinan DPRD,” terangnya.

Bupati juga mengungkapkan bahwa kesepakatan terhadap KUA dan PPAS tersebut, merupakan wujud komitmen bersama dan kepatuhan terhadap amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain menyatakan bahwa kesepakatan terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

”Dengan disepakatinya KUA dan PPAS tersebut, berarti pula kita bersama telah sepakat dan bertanggungjawab atas seluruh substansi yang terkandung dalam kedua dokumen anggaran tersebut, terutama berkenaan dengan kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas program, kegiatan dan subkegiatan besert plafon anggarannya. Saya menyadari bahwa selama proses pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, muncul pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif berkenaan dengan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, terutama pendapatan asli daerah sebagai akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada drastisnya penurunan penerimaan pada sektor pajak dan retribusi daerah pada pertengahan tahun 2020 ini dan tahun 2021,” katanya

Bupati menegaskan seluruh masukan yang telah disampaikan dewan akan dijadikan pertimbangan utama dalam menyempurnakan kebijakan pendapatan dan belanja daerah, serta menyesuaikan program, kegiatan dan subkegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, agar lebih realistis, efektif dan efisien.

”Sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kesungguhan dan kerja keras Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga pembahasan satu rancangan peraturan daerah dan dua dokumen penganggaran daerah tersebut dapat kita lalui dalam suasana kebersamaan dan pemahaman yang sama berdasarkan amanat regulasi yang berlaku,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Putu Parwata, menyatakan setelah ditetapkan, dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD 2021. Dengan tetap memberikan ruang untuk melakukan penyelarasan berdasarkan dinamika perkembangan dan kebutuhan yang mendesak yang wajib harus dibiayai. Pihaknya juga mengapresiasi atas pencapaian yang diperoleh pemerintah, salah satunya raihan Opini WTP. “Ini membuktikan keseriusan Pemerintah dan Bupati Badung untuk membangun Badung yang lebih baik,” ujarnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD serta para direksi perusahaan daerah. (bgn/hms)20080604