Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti menilai Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 logis.

Hal tersebut disampaikan Anom Gumanti ketika diwawancarai sejumlah wartawan usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan KUA-PPAS TA 2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (6/8/2027).

Anom Gumanti menyampaikan Bupati Adi Arnawa sudah menjelaskan bahwa memang aksen Pemerintah Kabupaten Badung APBD sampai menyentuh angka infrastruktur 55 persen. “Menurut pandangan kami di dewan, tentu saya kira logis. Kenapa? Saya kira kalau ndak mulai dari sekarang Badung memrioritaskan bidang infrastruktur ini, kapan lagi? Karena kondisi di lapangan kan lahan masih ada, dan pembebasan ganti untung, bukan ganti rugi ya. Selanjutnya dari sisi waktu, kalau dibiarkan, lahan ini semakin lama harganya semakin meningkat. Kan demikian pesat. Jadi takutnya nanti program ini bisa tidak berjalan. Nah, tentu momentum ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi mengatasi masalah macet. Kalau di daerah pariwisata macet, ya…, tinggal menunggu stag aja. Setelah stag ya tamunya kabur. Mudah-mudahan dengan ini merupakan sebuah jawaban ketika di Badung lancar (lalu lintas-red) akan membawa vibrasi dampak positif juga pada pariwisata Bali,” tandasnya.

Dia juga menyampaikan pengantar bupati tentang KUA-PPAS TA 2027 sudah sesuai dengan PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020 yang mengatur tentang pedoman teknis keuangan daerah. “Di sana diatur bahwa selambat-lambatnya kami di dewan harus sudah menetapkan KUA-PPAS ini di minggu kedua Agustus. Makanya, mohon izin, kami hari ini akan langsung setelah pembahasan dengan OPD dan Banggar dilanjutkan dengan paripurna intern, dan selanjutnya kami akan melaksanakan penetapan dan keputusan dewan tentang KUA-PPAS tahun 2027,” katanya. (bgn003)26080713

Mangupura, Baliglobalnews

Penetapan KUA-PPAS 2022 adalah proses penganggaran APBD di tahun 2022. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, usai memimpin rapat paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Puspem Badung pada Jumat (13/8). Rapat dengan agenda Pengambilan Keputusan Dewan terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

“Apabila hari ini kita tidak sepakat menandatangani kebersamaan, dalam melaksanakan anggaran di KUA-PPAS maka APBD tidak bisa kita rancang. Tetapi kita memberikan apresiasi kepada Bupati beserta seluruh OPD-nya bahwa KUA-PPAS itu disampaikan kepada kami dibahas bersama-sama dan ditetapkan tepat waktu,” katanya.

Mengenai substansi daripada KUA-PPAS itu, Parwata menyatakan dewan kini sudah tahu apa yang mau dikerjakan di tahun 2022. “Program-program apa yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Badung itu semua sudah jelas terurai di sana bahwa dengan anggaran Rp 2,9 triliun itu anggaran operasional tertutupi,” katanya.

Hal yang mandatori, kata dia, sudah dapat diatasi. Program mandatori dirancang 10,6 persen untuk kesehatan dan 21 persen untuk Pendidikan. “Penanganan dampak Covid kita fokuskan Rp 180 miliar dialokasikan untuk penanganan Covid di 2022. Dan masih bisa dilakukan bantuan sosial kepada organisasi yang layak diberikan seperti KONI, BOS, sekolah swasta dan bantuan sosial lainnya yang menyangkut keagamaan. Ini sudah kita desain di 2021 ini melalui penetapan KUA-PPAS,” katanya.

Walaupun ini masih pandemi dan fokus penanganan Covid, Parwata menyatakan pembangunan yang urgen harus diselesaikan seperti balai keagamaan, termasuk juga balai banjar yang belum selesai diberikan perhatian. “Artinya efektif, efesien dan profesional kita lakukan berdasarkan skala prioritas dalam KUA PPAS 2022,” tandasnya. (bgn003)21081323

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Puspem Badung pada Jumat (13/8).

Rapat berlangsung secara hybrid tersebut dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata dan Wakil Ketua I, Wayan Suyasa, dengan agenda Pengambilan Keputusan Dewan terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Dewan yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Wayan Suyasa menyatakan setelah melalui pembahasan-pembahasan maka dewan dapat menerima rancangan KUA-PPAS tersebut.

Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kesungguhan dan kerja keras pimpinan dan anggota DPRD, sehingga pembahasan dua dokumen penganggaran daerah dapat dilalui dalam suasana kebersamaan dan pemahaman yang sama, berdasarkan amanat regulasi yang berlaku.

“Dengan disepakatinya KUA dan PPAS tersebut, berarti pula kita bersama telah sepakat dan bertanggung jawab atas seluruh substansi yang terkandung dalam kedua dokumen anggaran tersebut, terutama berkenaan dengan kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan beserta plafon anggarannya,” ujarnya.

Bupati Giri Prasta juga menyebutkan seluruh masukan yang telah disampaikan Dewan akan dijadikan pertimbangan utama dalam menyempurnakan kebijakan pendapatan dan belanja daerah serta menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022, agar lebih realistis, efektif dan efisien.

“Berdasarkan KUA dan PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 yang telah disepakati tersebut, saya selaku bupati akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun RKA SKPD dalam rangka penyusunan rancangan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022,” katanya.

Giri Prasta menyebutkan dalam APBD Badung tahun 2022 pihaknya juga memasang BTT (bantuan tak terduga) yang cukup besar digunakan untuk penanganan pandemi. Seperti pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, maupun pembentukan tim tracing, testing dan treatment berbasis desa dan kelurahan.

Bahkan, kata dia, sampai Desember 2021 Pemkab Badung menyiapkan anggaran Rp 32 miliar untuk menyediakan tempat isolasi terpusat (isoter) dengan segala fasilitas pendukungnya. “Yang menjadi prioritas kita saat ini yaitu menyiapkan tempat isoter, memperhatikan fakir miskin dan anak terlantar, disabilitas, rumah tangga sasaran maupun warga kami yang kena PHK akibat pandemi. Sehingga kami harus memberikan sentuhan-sentuhan inilah kesiapan kita di Badung. Kami juga akan memberikan stimulus untuk menggerakkan UMKM dalam membangkitkan ekonomi. Di sini kita berpikir tentang priority dan urgensi,” pungkasnya. (bgn003)21081305

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Puspem Badung pada Jumat (6/8). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Badung dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 berlangsung secara hibryd.

Fraksi PDI Perjuangan melalui pembaca I Wayan Sugita Putra menilai rancangan yang diajukan pemerintah telah disesuaikan dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah nomer  12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pendapatan daerah pada tahun 2022 dirancang Rp 2,9 triliun lebih, mengalami penurunan dari APBD induk tahun anggaran 2021 sebesar 23,69 %. Pendapatan asli daerah dirancang Rp 1,9 triliun lebih atau 31,40 % dari APBD induk tahun anggaran 2021. Pendapatan transfer Rp 888,8 miliar lebih, turun 1,89% dari APBD induk tahun anggaran 2021. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 80,2 lebih sama dengan APBD induk 2021. Belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, modal, tidak terduga dan belanja transfer belanja daerah pada rancangan PPAS tahun anggaran 2022 mengalami penurunan 23,69 % dari anggaran APBD induk tahun 2021 menjadi Rp 2,9 triliun. Penurunannya setara dengan Rp 900 miliar lebih. Belanja operasi dirancang Rp 2,3 miliar lebih, belanja modal Rp 52 miliar lebih, belanja tak terduga Rp 185 miliar lebih, belanja transfer Rp 266 miliar lebih.

”Terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke Kabupaten Badung, menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2021 ini mengalami penurunan yang sangat tajam, khususnya penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran yang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah Kabupaten Badung serta berimplikasi pula terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2021. Kami Fraksi PDI Perjuangan menyadari dengan kondisi ekonomi dunia yang belum membaik, dimana dunia saat ini masih dilanda krisis global dampak dari pandemi Covid-19. Dengan kondisi pendapatan yang menurun dan cenderung sulit, pemerintah tetap komitmen mengalokasikan anggaran yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak,” katanya seraya mencontohkan alokasikan anggaran pendidikan 21,16% dan alokasi anggaran kesehatan 10,13% dari total belanja daerah.

Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima semua program-program pemerintah dengan melakukan pendalaman terhadap pendapatan asli daerah dan anggaran daerah tahun 2022 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (tapd) terkait.

Akan tetapi, Fraksi PDI Perjuangan memberikan saran terkait penyebaran dan dampak Covid-19 pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dan mempercepat penanganannya, merasionalisasi anggaran belanja, khususnya belanja modal, barang dan jasa, mengingat kondisi pariwisata yang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah badung belum maksimal. ”Mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya pihak terkait agar segera menyikapi direct flight ke Bali sesuai harapan para pelaku pariwisata saat kita mengawali recovery pariwisata di Bali khususnya di Kabupaten Badung. Lebih inten berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat agar mendapatkan dana transfer yang lebih besar. Kami juga menyarankan kepada pemerintah setelah BLT yang diberikan kepada masyarakat untuk memikirkan pula bantuan stimulus kepada UMKM yang ada di Badung agar roda perekonomian secara berlahan lahan bisa digerakan sehingga ke depannya stabilitas ekonomi dapat terjaga,” katanya.

Pemandangan umum Fraksi Partai Golkar dengan pembaca, AAN Ketut Agus Nadi Putra, menyatakan sependapat untuk menjadikan KUA-PPAS sebagai pedoman penyusuan APBD (induk) tahun anggaran 2022, dan dapat dituangkan dalam berita acara nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Badung.

Fraksi Partai Golkar juga memberikan beberapa saran dan masukan terhadap rancangan KUA-PPAS antara lain implementasi rancangan KUA-PPAS yang terintegrasi ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), sehingga seluruh substansi dari rangkaian pembahasan dokumen dalam penyusunan APBD, mulai dari pelaksanaan musrembang sampai dengan penetapan APBD akan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem yang dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta terkoneksi pula dengan Kementerian Keuangan. Memanfaatkan celah fiskal untuk mendapatkan alokasi dana pusat. Konsistensi memaksimalkan penagihan piutang pajak daerah kepada wajib pajak yang telah melakukan perjanjian angsuran, yang sesungguhnya piutang itu terjadi sebelum pandemi covid-19. ”Saran ini selalu kami sampaikan, mengingat pajak ini pajak final yang merupakan titipan dari fiscus untuk disetorkan ke Pemerintah Kabupaten Badung.

Fraksi Badung Gede melalui pembaca I Made Wijaya sepakat rancangan KUA-PPAS untuk dapat dituangkan dalam berita acara nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Badung sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah tahun 2022. (bgn003)21080620

Tabanan, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2020 tentang Persetujuan Bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021 serta 6 Buah Ranperda Kabupaten Tabanan, Selasa (29/9).

Rapat paripurna yang digelar melalui media video conference tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Made Dirga dan diikuti oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tabanan. Rapat tersebut dihadiri pula oleh Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Forkopimda Tabanan, Instansi Vertikal dan BUMD serta Sekda, para Asisten dan OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Dirga mengatakan rancangan KUA-PPAS tahun aggaran 2021 ditetapkan menjadi KUA-PPAS tahun anggaran 2021, untuk dijadikan pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2021. “Serta menyetujui enam buah Ranperda menjadi Peraturan Daerah, agar kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tabanan mempunyai dasar hukum,” ujarnya.

Enam buah ranperda tersebut diantaranya, Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pinjaman Daerah, Ranperda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan, Ranperda tentang perubahan Kedua atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10  Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemkab Tabanan pada Perusahaan Air Minum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.

Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, dalam sambutan pengantarnya mengatakan sangat mengapresiasi kerjasama semua pihak, sehingga pembahasan Kebijakan Umum KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 serta enam buah Ranperda, dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari tanggungjawab, komitmen, kesungguhan dan kerjasama yang baik dari pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat,” ujarnya.

Menurut Bupati Eka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah disetujui bersama KUA dan PPAS  tahun anggaran 2021, untuk selanjutnya agar TAPD Kabupaten Tabanan menyusun Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

“Kami mengharapkan saran serta masukan dari para anggota dewan yang terhormat. Di dalam upaya kita bersama meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menuju terwujudnya Tabanan yang Sejahtera, Aman dan Berprestasi,” katanya. (bgn122)20093018