Denpasar, Baliglobalnews

Terkesan Polda Bali melalukan upaya tebang pilih dalam menangani perkara senator Arya Wedakarna (AWK), karena AWK masih menjabat sebagai anggota DPD Bali, diakui Komponen Rakyat Bali sangat mencederai hukum yang ada di Indonesia.

“Kesan yang ada dimasyarakat sekarang kan terlihat tebang pilih, karena dia anggota DPD Bali kasusnya sampai berlarut-larut tidak ada kejelasan hingga 8 bulan lebih,” ucap I Nengah Yasa Adisusanto, selaku tim hukum Komponen Rakyat Bali (KRB) saat datang ke Polda Bali, Senin (16/11/20).

Pria yang juga disapa Jro Ong yang sebelumnya pernah menjadi kuasa hukum korban pemukulan yang dilakukan AWK tersebut, secara tegas mengatakan kasus yang sangat mudah ditangani kepolisian ini justru diproses terlalu lama.

“Penyidik seharusnya bisa menyelesaikan perkara ini, sehingga tidak menimbulkan prasangka-prasangka negatif oleh masyarakat terhadap Polda Bali,” tegas Nengah Yasa.

Ia mencontohkan, tebang pilih yang dilakukan Polda Bali adalah, begitu AWK datang ke polisi terkait video bahwa kepalanya dipegang oleh pendemo, kepolisian terlihat begitu cepat meresponya.

“Terlihat sekali asas persamaan dihadapan hukum (Equality before the law) itu tercapai, siapapun dia yang melakukan pelanggaran hukum baik itu pejabat harus dilakukan yang sama dimata hukum. Tapi khusus AWK ini kan tidak,” ungkapnya.

Hal senada juga ditegaskan A.A Ngurah Mayun Wahyudi, Ketua Tim Hukum KRB yang mengatakan bahwa pihaknya sering menerima informasi masyarakat bahwa dalam penanganan perkara AWK memang terlihat demikian (tebang pilih, red).

“Saya dengar dari masyarakat juga begitu, kok gencarnya Polda Bali merespon laporan AWK sedangkan perkaranya dia dengan masyarakat entah kemana,” ucapnya. (bgn008)20111622

Denpasar, Baliglobalnews

Komponen Rakyat Bali (KRB) bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait ketidak pastian pihak Polda Bali dalam melakukan proses hukum kasus pemukulan ajudan yang dilakukan senator Arya Wedakarna (AWK) yang juga anggota DPD RI tersebut.

“Besok Selasa (17/11/20) surat permohonan kami dari KRB akan kami kirim ke Presiden Jokowi,” ucap A.A Ngurah Mayun Wahyudi, selaku Ketua Tim hukum KRB secara tegas menyampaikan ke awak media di Polda Bali, Senin (16/11/20).

Hal ini dilakukan mengingat, hingga sembilan bulan ini kasus pemukulan dan pencekekan yang dilakukan AWK terhadap mantan ajudannya berinisial Putu ini tidak ada kejelasan penanganannya dari pihak kepolisian khususnya Polda Bali.

“Kami juga sudah bersurat ke seluruh institusi Polda Bali kami serahkan, untuk surat yang ke Presiden bisa besok,” ucapnya.

Ditambahkan, I Nengah Yasa Adisusanto, selaku Tim Hukum Komponen Rakyat Bali (KRB) yang juga selaku Pengacara korban sebelum dicabut kuasanya menegaskan, kasus ini sangat sederhana dan bisa ditangani sampai di Polsek.

“Kami mantan kuasa hukum pelapor, menegaskan tidak ada alasan penyidik kepolisian tidak melanjutkan perkara ke tahap pemyelidikan, gelar perkara dan penetapan tersangka,” ucapnya.

Hal itu dikuatkan dengan adanya saksi-saksi yang menegaskan bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan AWK itu benar terjadi.

Kemudian, dari Ditreskrimum sebelumnya ada hasil visum yang menguatkan yang dimuat juga di media.

“Jadi jelas ada hasil visumnya bahwa ada luka pada pelipis dan leher korban, artinya secara KUHP sudah jelas ada dua alat bukti terpenuhi dan jelas penetapan tersangka. Namun, faktanya sampai saat ini belum ada kejelasan apapun terhitung dilaporkan sejak 8 Maret 2020,” tegasnya.(bgn008)20111613

Denpasar, Baliglobalnews

Karena tidak mendapatkan kejelasan selama 9 bulan terkait proses hukum kasus pemukulan ajudan yang dilakukan oleh Senator Arya Wedakarna (AWK) yang merupakan anggota DPD Bali, elemen masyarakat Pulau Dewata bernama Komponen Rakyat Bali (KRB) menyambangi Polda Bali, Senin (16/11/20).

A.A Ngurah Mayun Wahyudi, selaku Ketua Tim hukum KRB usai menyerahkan surat permohonan terkait mempertanyakan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Bali terhadap ajudan AWK.

“Kami dari KRB tidak mengetahui sejauh mana proses penanganan perkara ini oleh kepolisian yang telah 9 bulan lamanya. Jadi kami bersurat ke Polda Bali dengan tembusan ke masing-masing jajarannya,” ucap Mayun.

Ditegaskan Mayun, selain membawa surat, pihak KRB ingin kejelasan kepada pihak yang berkompeten, khususnya Kasubdit I Ditreskrimum Polda Bali. Namun, pihak Kasubdit I tidak mau memberikan keterangan apapun.

“Padahal kami tidak menanyakan teknis proses penyidikan yang menjadi kompetensinya. Tapi kami hanya ingin bertanya sejauh mana prosesnya apakah sudah gelar perkara, mandeg atau ditutup (SP3). Supaya ada kejelasanlah,” tegasnya.

Karena selama ini masyarakat bertanya-tanya, namun rupanya pihak Polda Bali khususnya Kasubdit I tidak mau memberikan keterangan apapun.

“Malah kami diarahkan kebagian humas, padahal beliau bisa memberikan keterangan yang umum bukan khusus. Siapapun boleh tau kalau dijelaskan secata umum yant memang kompetensi belau,” ucapnya.

Kasus pemukulan dan pencekekan ajudan berinisial Putu oleh AWK tersebut terjadi pada 5 Maret 2020, yang dilaporkan ke Polda Bali pada 8 Maret 2020.

Dalam hasil visum jelas ada luka, dan sejumlah saksi yang melihat langsung peristiwa itu hingga saat ini masih menjadi kuasa hukum tim KRB.

Apabila perkara ini di SP3 oleh Polda, pihak KRB menyatakan akan melihat dahulu sejauh mana prosesnya, karena hal ini harus dibicarakan kepada tim hukum KRB.

“Kita lihat perkembangannya, apakah sudah SP3 atau bagaimana. Setelah itu kami akan lakukan langkah apa untuk mempraperadilkan kasus ini,” ucapnya.

Pihaknya sempat mengetahui dimedia massa, bahwa kasus pemukulan ajudan oleh AWK ini sudah melalui tahap gelar perkara.

“Nah ini yang kita ingin tau, sejauh mana gelar perkaranya. Jadi kehadiran kami ini menanyakan sejauh mana jawabannya,” ucapnya.(bgn008)20111611