Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Denpasar meluncurkan maskot dan jingle Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Denpasar di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung pada Minggu (16/6/2024). Dimana, I Caka menjadi Maskot dan Lagu Ayo Nyoblos yang dibawakan Nanoe Beroe menjasi Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024.

Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar tahun 2024 yang bernama I Caka yang merupakan implementasi dari kemegahan patung Catur Muka, adapun arti I Caka adalah Iring Coblos Antuk Kayun Angga yang bermakna ‘mari gunakan hak pilih coblos pemimpin dari hati nurani’. Sedangkan jingle menggunakan Lagu Ayo Nyoblos yang dibawakan penyanyi bali yakni Nanoe Biroe.

Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan pada tahun 2024 masyarakat Denpasar akan melaksanakan pesta demokrasinya guna memilih Walikota dan Wakil Walikota Denpasar. Namun demi kesusksesan dan kelancaran dari pilkada ini tidak lepas dari tanggung jawab kita semua dan diperlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat.

“Kami berharap seluruh pihak dapat tahapan ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas, sehingga pemilihan dapat berjalan lancar dan demokratis, dan yang terpenting mari gunakan hak pilih serta bersama mendukung Pilakada yang lancar dan damai,” ujarnya.

Ketua KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggraeni, mengatakan peluncuran maskot dan jingle pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar merupakan rangkaian dari Pilkada serentak yang akan diselenggarakan 27 November mendatang. Dimana, peluncuran tersebut sengaja diadakan di ruang publik. Hal ini untuk memberitahukan kepada dan mengenalkan kepada masyarakat bahwa pada 27 November mendatang diselenggarakan pilkada serentak.

Menurut dia, selama ini upaya sosialisasi tentang pilkada terus dilakukan KPUD Kota Denpasar. Sehingga masyarakat mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut.

“Kami gencar sosialisasi agar masyarakat tahu akan adanya pilkada serentak November mendatang.  Sosialisasi dilaksanakan lewat sosial media, seminar, turun ke banjar-banjar sesuai dengan kemampuan KPUD Kota terus dilakukan, untuk menyampaikan dengan terbuka bahwa Pilkada Kota Denpasar digelar 27 November mendatang,” ujarnya. (bgn003)24061714

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar meminta 15 partai politik (parpol) segera menyetor perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu 2024.

Ketua KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggraeni, mengatakan berdasarkan hasil penerimaan LADK tersebut, partai politik wajib melakukan perbaikan LADK hingga 12 Januari 2024. “Dari 18 parpol, 3 parpol dinyatakan lengkap (PDI-P, Demokrat dan PKS). Selain parpol tersebut berkas kami kembalikan. Dan kami berikan batas waktu hingga 12 Januari 2024,” katanya di Denpasar, Rabu (10/1/2024).

Dia menyebutkan sesuai Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tingkat Kota Denpasar telah menyetorkan LADK melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) pada 7 Januari hingga pukul 23.59 wita.

Selanjutnya dilakukan pencermatan oleh KPU Kota Denpasar dan hasilnya terdapat 15 Partai Politik yang belum sesuai, dengan beberapa kondisi. Di antaranya formulir 6 (LADK Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota Legislatif) tertukar antar Caleg dalam satu Parpol, Saldo LADK tidak sesuai dengan saldo RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye), belum melampirkan Surat Pernyataan Pengelola Rekening dan Surat Penunjukan Petugas  Penghubung.

“Kami di KPU Denpasar, telah mengumumkan hasil penerimaan LADK Peserta Pemilu 2024, dengan Nomor 06/PL.01.7-Pu/5171/2024, pada Selasa (9/1/2024) kemarin,” katanya seraya menambahkan pengumuman hasil penerimaan LADK dapat dilihat melalui papan pengumuman dan website kota-denpasar.kpu.go.id. (bgn008)24011002

Denpasar, Baliglobalnews

Jelang Pemilu Serentak 2024, KPU Kota Denpasar menggelar sosialisasi dengan bersepeda keliling kota dan membagikan coklat secara gratis kepada masyarakat pengguna jalan di Catur Muka, pada Selasa (14/2/2023).

Kegiatan sosialisasi tersebut dilepas oleh Walikota Denpasar, Kapolresta Denpasar dan Kajari Denpasar pukul 08.00 dan berakhir pukul 10. 00 Wita. “Kegiatan sosialisasi ini, bertujuan mengingatkan dan mendorong partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024,” kata Ketua KPU Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya.

Pelaksanaan pemilu serentak yang akan berlangsung terhitung 365 hari ke depan, kata Arsa, melibatkan 300 pesepeda yang mengambil rute dengan titik start di depan Kantor KPU Kota Denpasar, Jalan Raya Puputan menuju Jalan Dewi Sartika, Diponegoro, Udayana melewati Catur Muka, Jalan Surapati, Kapten Japa, Cok Tresna, Moh. Yamin dan finish di Kantor KPU Kota Denpasar.

“Kegiatan ini dirangkai dengan sosialisasi membagikan informasi dalam bentuk flyer dan coklat kepada masyarakat pengguna jalan di Catur Muka oleh peserta bersepeda,” katanya.

Di titik finish, kata dia, melaksanakan kegiatan pengibaran bendera partai politik bersama 18 pimpinan partai politik peserta Pemilu 2024, menanam pohon oleh perwakilan stakeholder (Forkompinda, Kesbangpol, Bawaslu dan penyelenggara PPK dan PPS se-Kota Denpasar).

“Pengibaran bendera dan penanaman pohon merupakan simbolisasi komitmen bersama KPU, peserta pemilu dan stakeholder lainnya bersinergi menyukseskan pemilu yang berintegritas, damai, aman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta pemilu yang penuh kasih sayang,” katanya.

Dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menunjukkan kasih dan sayang kepada bangsa dengan menggunakan hak pilih pada pemilu nanti. Pemilu merupakan sarana integrasi bangsa. (bgn008)23021403

Denpasar, Baliglobalnews

KPU Kota Denpasar melaksanakan seleksi tes tertulis berbasis komputer dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) untuk calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu tahun 2024 pada Selasa (10/1/2023).

“248 calon PPS mengikuti seleksi tes tertulis CAT yang pelaksanaannya dilakukan di empat laboratorium komputer milik Kampus ITB Stikom Bali, Jalan Raya Puputan Denpasar dari pukul 08.30 Wita hingga pukul 16.30 Wita,” kata Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsa Jaya.

Tes tersebut dilaksanakan dalam 4 sesi yang pesertanya berbasis kecamatan yaitu sesi 1 untuk Kecamatan Denpasar Barat, sesi 2 Denpasar Utara, sesi 3 Denpasar Timur dan sesi 4 Kecamatan Denpasar Selatan.

Kegiatan tersebut dimonitor Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Gede Agung Lidartawan dan Anggota/Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) dan SDM KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan, serta Bawaslu Kota Denpasar yang dalam kesempatan tersebut turut memantau pelaksanaan proses seleksi tersebut.

“Saya berharap, dengan telah dilaksanakannya sebagian besar tahapan seleksi PPS pada Pemilu Tahun 2024 akan dapat memperoleh SDM yang terbaik sehingga nantinya dapat melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan serta bersinergi dalam mengawal pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024,” katanya.

Dalam mengawal kegiatan pelaksanaan seleksi tertulis CAT calon PPS dari mulai perencanaan, maupun pelaksanaannya dilakukan Ketua, Sekertaris, seluruh Anggota KPU Kota Denpasar beserta jajaran. sehingga, kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. (bgn008)23011103

Denpasar, Baliglobalnews

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar melantik panitia pemilihan kecamatan (PPK) terpilih di 4 kecamatan se-Kota Denpasar di Aula Kantor KPU Kota Denpasar pada Senin (2/1/2023).”Saya meminta PPK yang dilantik dapat mengemban tugas dengan baik dengan menjaga integritas penyelenggara sebagai mana PPK adalah perpanjangan tangan KPU di wilayah kecamatan.

Dimana, dalam menjalankan tugas dituntut secara profesional, jujur,a dil dan menjaga netralitas,” kata Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsa Jaya, usai pelantikan.Dia menjelaskan, PPK yang dilantik masing masing 5 orang per kecamatan akan bertugas selama 15 bulan dalam Pemilu tahun 2024. Dimana, terkait rangkaian kegiatan pelantikan diawali dengan mejaya- jaya, dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji anggota PPK terpilih. “Tahapan pembentukan PPK ini dimulai sejak tanggal 16 Desember yang lalu telah melalui proses administrasi, seleksi tertulis dengan metode CAT dan wawancara,” katanya.Dia menyebutkan pelamar 113 orang, tetapi yang dinyatakan lulus tes tertulis dan mengikuti wawancara 60 orang.

 Dari 20 orang anggota PPK, kata dia, terdapat 3 orang perempuan dan didominasi oleh PPK yang berusia 17-25 tahun dengan formasi tokoh masyarakat dan pemuda.Pelantikan PPK yang sedianya dilaksanakan pada 4 Januari 2023, dimajukan ke tanggal 2 Januari 2023 mengingat perayaan keagamaan umat Hindu di Bali dan sudah mendapatkan izin dari KPU RI. 

Untuk PPK yang baru saja dilantik, lanjut Arsa, diharapkan mengemban tugas untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan kosolidasi secara internal dan kepada pimpinan kewilayahan dalam rangka pembentukan sekretariat PPK dan Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc PPS di tingkat desa/kelurahan. Pasca pelantikan PPK melaksanakan rapat pleno untuk memilih satu orang sebagai ketua. 

“Saya sangat bersyukur dapat menyelesaikan tahapan pembentukan PPK dan berharap agar dapat menyesuaikan dan mengakselerasi pemahaman dan tata kerja dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024,” katanya.Hadir Ketua DPRD Kota Denpasar, Kaban Kesbangpol, Ketua Bawaslu, camat seluruh Denpasar, perwakilan Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polresta, dan Kodim 1611/Badung. (bgn008)23010207

Denpasar, Baliglobalnews

KPU Kota Denpasar, Provinsi Bali, melakukan langkah antisipasi potensi gugatan di tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 yang sedang berlangsung.

Ketua KPU Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya, mengatakan tahapan itu disadari berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. “Potensi permasalahan hukum tersebut perlu diantisipasi agar supaya bisa dicegah. Karenanya perlu dilakukan identifikasi sejak dini potensi-potensi masalah dan risiko serta dilakukan analisis dalam koridor regulasi terkait rekomendasi pencegahan atau mitigasi terhadap potensi masalah hukum,” katanya di Denpasar pada Kamis (1/9).

Dalam kerangka berpikir antisipatif, kata dia, KPU Denpasar menggelar internalisasi pemahaman pemetaan potensi permasalahan sengketa hukum dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik.

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Denpasar Subro Mulissyi menjelaskan, KPU Denpasar menggelar internalisasi ini kepada jajaran Komisioner, sekretaris, kasubag dan para staf KPU Kota Denpasar.

Kegiatan ini bertujuan sebagai mitigasi dan antisipasi berbagai persoalan penting yang dilakukan dalam tahapan yang dikelola oleh KPU. “Kompetensi SDM KPU perlu ditingkatkan dalam penyusunan produk hukum, apalagi saat ini kita telah memasuki tahapan pemilu,” katanya.

Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali, AA Gede Raka Nakula, mengatakan divisi hukum memang harus siap menghadapi seluruh tahapan yang mungkin muncul adanya pelanggaran. “Berbagai potensi masalah hukum bisa saja terjadi dalam tahapan pemilu,” katanya.

Dia menjelaskan ragam masalah hukum tersebut diantaranya persoalan seputar kepastian hukum dalam regulasi, sengketa proses dan Tata Usaha Negara (TUN), sengketa hasil pemilu, sengketa informasi publik tahapan pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. “Baik pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, pelanggaran pidana, serta sengketa baik proses maupun hasil,” katanya..

Menurut Raka Nakula, diperlukan langkah untuk memitigasi beberapa persoalan yang mungkin muncul.  Pihaknya memang ingin meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyelenggara pemilu dalam hal ini yakni KPU kabupaten dan Kota.

“Maka perlu bagi kita untuk mengkaji dan mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum serta memformulasikan bagaimana mekanisme menghadapi pelanggaran administrasi dan sengketa,” katanya.

Menurut dia, pada tahapan ini sangat terkait dengan produk hukum yang dihasilkan oleh KPU, KPU provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Dalam tahapan verifikasi parpol, ada produk hukum berupa keputusan dan berita acara yang nantinya dihasilkan oleh jajaran KPU, dimana keputusan dan berita acara tersebut berpotensi menjadi objek sengketa proses pemilu, jika proses dan substansinya dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Raka Nakula mengharapkan kerja profesional, kolektif kolegial dan sesuai regulasi dari personil KPU dan jajaran sekretariat di kabupaten/kota. (bgn008)22090211

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar mendorong sarana informasi khusus produk hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat, dalam bentuk digitalisasi berbasis website.

Kegiatan itu disosialisasikan melalui mekanisme pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang berlangsung di lantai III aula kantor setempat, Rabu (22/6). “JDIH adalah sarana informasi khusus produk hukum yang dimiliki KPU, KPU Provinsi dan kabupaten dalam bentuk digitalisasi berbasis website,” kata Ketua KPU Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya.

Dia menegaskan KPU mempunyai peran penting sebagai media informasi dilingkungan KPU. Selain itu, JDIH juga sangat membantu mendukung program kerja KPU khususnya dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi produk hukum.

Pria yang juga penggemar olahraga bersepeda ini, mengatakan JDIH ini akan memberikan informasi yang bertujuan transparansi informasi produk hukum baik dari Undang-undang kepemiluan, pemilihan, peraturan pemerintah, Peraturan KPU dan produk hukum lainnya yang ada kaitannya dengan pemilu dan pemilihan.

”Astungkara, hari ini kami melakukan sosialisasi perkenalkan sarana informasi KPU khusus dalam pengelolaan dokumen produk hukum melalui aplikasi JDIH,” Kata Arsa Jaya saat ditemui di sela-sela sosialisasi JDIH KPU.

Dia menerangkan JDIH dapat menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Di tempat yang sama Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Subro Mulissyi, mengatakan sesuai dengan Keputusan KPU RI nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. “Maka hari ini kami melakukan sosialisasi JDIH KPU Kota Denpasar serta memperkenalkan media sosial yang dikelola operator JDIH KPU. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegritas,” katanya.

Dia merinci standar teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum berbasis website merupakan sarana pembuatan, pengembangan, dan pengelolaan standar aplikasi JDIH ini adalah bersifat dinamis.

“Jadi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum,” katanya.

Untuk itu, Lizi mengimbau kepada seluruh stakeholder baik pemerintah, peserta pemilu dan pemilihan dan masyarakat agar dapat memanfaatkan www.jdih.kpu.go.id/bali/denpasar sebagai sarana informasi dengan semangat keterbukaan.

Dia menyebutkan jika JDIH Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah terintegrasi dengan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM yang diapresiasi dalam piagam penghargaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia.

Lizi juga berharap dengan adanya integrasi tersebut dapat menambah semangat dan motivasi bagi KPU dalam upaya peningkatan kinerja khususnya dalam pengelolaan JDIH dalam tahapan pemilu serentak tahun 2024 ini.

Kegiatan yang diselenggarakan luring di Aula KPU Kota Denpasar ini, turut dihadiri Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, I Made Windia; Divisi Perencanaan dan Data, Dewa Ayu Sekar Anggraeni; Divisi Parmas dan SDM, Ni Ketut Dharmayanti Laksmi; Sekretaris KPU I Made Wirawan, para kasubag dan staf KPU. (bgn008)22062209

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar bertekad meningkatkan kualitas SDM dari sisi integritas, mencegah tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, guna mewujudkan pemilu berintegritas.

Hal itu dikatakan Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsa Jaya, di Aula lantai III KPU Kota Denpasar pada Kamis (14/4).

“Hari ini kami menggelar sosialisasi mekanisme zona integritas dan pengendalian gratifikasi,” katanya.

Wayan Arsa Jaya menyebutkan sosialisasi tersebut merupakan satu upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas dimana tahapan Pemilu 2024 dimulai pertengahan tahun ini.

“Pemilu berintegritas menjadi tantangan penyelenggaraan pemilu. Hal ini tergambar misalnya dari beberapa putusan DKPP. Karenanya penting bagi jajaran penyelenggara pemilu untuk memahami ketentuan terkait pengendalian gratifikasi dan mekanisme zona integritas,” katanya.

Arsa Jaya berharap mekanisme zona integritas dan pengendalian gratifikasi harus menjadi perhatian serius. Apalagi menjelang tahapan Pemilu 2024 serentak akan dimulai.

“Saya berharap semua peserta mengikuti materi dengan seksama dan semakin mengokohkan ikhtiar untuk tidak terlibat dalam gratifikasi dan mampu mengendalikan potensi benturan kepentingan dalam menjalankan tahapan pemilu,” ucapnya.

Dia meyakini kegiatan itu dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan integritas SDM dan pencegahan korupsi di KPU Denpasar menjelang tahapan pemilu 2024.

Kebijakan ini ditetapkan karena diyakini bahwa keberhasilan penyelenggara pemilu sangat didukung oleh birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Sebagai narasumber anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Denpasar, Subro Mulissyi,

yang membawakan materi tentang Zona Integritas dan Gratifikasi.

“Tujuan dari pembangunan zona integritas ialah untuk melakukan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik,” katanya. (bgn008)22041415

Denpasar, Baliglobalnews

KPU Kota Denpasar menetapkan I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E. dan I Kadek Agus Arya Wibawa, S.E., M.M. sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar terpilih tahun 2020 pada Sabtu (23/1) dengan perolehan suara 184.655 atau 81,21 persen dari total suara sah.

Ketua KPU Kota Denpasar, I Wayan Arsa, mengatakan apa yang menjadi ikhtiar bersama agar terhindar dari marabahaya pandemi. “Seperti yang kita ketahui bersama sudah bisa kita capai bersama di mana pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar.  Dan pada hari ini adalah momentum yang membahagiakan bagi masyarakat kota Denpasar, di mana KPU Kota Denpasar melaksanakan tahapan penetapan Paslon terpilih dalam Pilwali Kota Denpasar 2020, katanya.

Sementara Calon Walikota Denpasar terpilih, IGN Jaya Negara mengungkapkan rasa syukurnya, karena Pilwali Kota Denpasar berjalan dengan lancar dengan  mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kota Denpasar, KPU, Bawaslu, TNI, Porli, Forkopimda serta masyarakat Denpasar yang sudah ikut serta menyukseskan Pilwali Kota Denpasar dengan mengikuti Prokes yang ketat dan ikut berkerja didalam pelaksanaan Pilwali Kota Denpasar ini. Ke depan mari bersama sama saling bergandengan tangan untuk ikut membangun Denpasar,” katanya.

Dia berharap kepada semua unsur untuk ikut mendukung program Pemerintah Kota Denpasar kedepannya didalam mensukseskan pembangunan guna terciptanya masyarakat yang lebih baik berwawasan budaya menuju Denpasar yang lebih maju. (bgn003)21012312

Denpasar, Baliglobalnews

Guna mencegah manipulasi suara jelang pencoblosan pada Pilwali Kota Denpasar, KPU Denpasar lakukan pembakaran ribuan surat suara yang rusak.

“Setelah disortir, hari ini ada 1.746 katagori surat suara yang tidak layak yang terdiri potongan tidak simetris, ada bercak lipatan, cacat cetak,” kata Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa Jaya, di Denpasar, Selasa (8/12/20).

Ditambahkan Wayan Arsa, selain itu juga dilakukan pembakaran 310 lembar surat suara lebih. Mengingat dalam pesta demokrasi Pilkada di Kota Denpasar hanya membutuhkan surat suara 456.645 lembar, plus 2,5 persen.

“Jadi surat suara yang dimusnahan hari ini, untuk mencegah hal yang tidak di inginkan seperti manipulasi suara pada pemilihan Rabu (09/12/20) besok,” ucap Arsa.

Terkait teknis pemilihan esok, Arsa menjelaskan TPS dibuka mulai pukul 07:00 hingga pukul 13:00 WITA. “Untuk para pemilih dengan model formulir C pemberitahuan, sudah ada pembagian jadwal memilih, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerumunan,” ujarnya.

Sementara bagi pemilih yang berhalangan hadir sesuai jadwalnya tetap bisa menggunakan hak pilihnya ke TPS. “Jadi tidak ada hak pilih yang hilang,” tegasnya.

Untuk perhitungan suara akan mulai dilakukan pukul satu siang.(bgn008)20120811