Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mengelar coffee morning dengan Bawaslu, perwakilan pejabat pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda dan TNI/Polri, di Denpasar, Jumat (12/7/2024), guna menyatukan pemahaman jelang pilkada serentak di Pulau Dewata.

“Kami melakukan coffee morning dengan instansi terkait perwakilan pejabat pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda dan TNI/Polri), untuk proses menyatukan pemahaman dan komunikasi jelang Pilkada,” kata Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan.

“Dengan pertemuan ini, kami ingin mendapat informasi, masukan serta evaluasi selama proses tahapan Pilkada ini,” katanya.

Dari hasil pertemuan ini, kata dia, akan ditindaklanjuti ke KPU kabupaten/kota, sehingga alur informasi berjalan dengan benar, sehingga proses Pilkada ini berjalan sesuai regulasi.

Dengan pertemuan santai ini, dapat bertukar pikiran terkait kendala atau halangan di lapangan, dengan proses pembahasan yang terbuka dan bebas.

“Pertemuan ini, apa yang menjadi pembahasan apa bisa ditindaklanjuti dengan segera, dengan mengambil kebijakan yang sama, sehingga bisa diteruskan ke masing-masing institusi yang ada terkait apa yang harus dilakukan,” pungkasnya. (bgn008)24071207

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali meminta 55 anggota DPRD Bali terpilih segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Bali dalam Pemilu Tahun 2024, di Prama Sanur Beach, Denpasar, pada Kamis (2/5/2024).

“Kami meminta kepada anggota terpilih yang akan dilantik agar melakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK, serta bukti penerimaan laporan harta kekayaan tersebut disetorkan ke KPU Provinsi Bali dan pemerintah daerah,” katanya. 

Hal ini penting, kata dia, karena dari pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur yang akan menindaklanjuti untuk proses pelantikan. Lebih lanjut disampaikan, penyampaian LHKPN itu paling lambat selama 21 hari setelah penetapan. Sehingga, terhitung 2 Mei 2024, seluruh DPRD Bali terpilih diminta menyetor LHKPN lebih cepat. Apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada laporan atau tembusan ke KPU Bali, maka Kementerian Dalam Negeri tidak akan melantik yang bersangkutan.

“Jadi walaupun euforia Pemilu sudah usai tapi administratifnya harus tetap dijalankan,” katanya.

Selain itu, Lidartawan menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 di Bali berjalan aman dan lancar tanpa ada sengketa yang masuk ke MK, sehingga dapat dilakukan penetapan. “Kami bersyukur karena di buku register perkara konstitusi di MK, tidak ada satupun perkara dari Bali. Kita zero sengketa sesuai target. Maka, tiga hari setelah diterimanya surat dari MK itu kita wajib melakukan pleno untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Hari ini kita tuntaskan,” katanya. (bgn008)24050302

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyiapkan bimbingan teknis khusus untuk jajaran KPU Kabupaten Badung mengenai cara menyosialisasikan Pilkada 2020 di tengah kemungkinan hanya ada pasangan calon tunggal di daerah itu.

“Jika benar-benar terjadi calon tunggal (di Kabupaten Badung-red), berarti ini pertama kali di Bali, jika terjadi,” kata Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di Denpasar, Minggu.

Sebelumnya, pasangan petahana I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa (GiriAsa) resmi melakukan pendaftaran Pilkada 2020 untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung pada Jumat (4/9). Pasangan ini diusulkan oleh PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat serta didukung Partai Hanura.

Dengan rekomendasi partai politik yang telah diperoleh, pasangan GiriAsa diusung oleh PDIP yang memiliki 28 kursi, Partai Golkar yang memiliki tujuh kursi DPRD Badung dan Partai Demokrat yang memiliki dua kursi.

Dari jumlah tersebut, pasangan GiriAsa sudah meraup dukungan 37 kursi atau sekitar 92,5 persen dari 40 kursi DPRD Badung periode tahun 2019-2024. Sementara, sisa kursi yang tersisa tidak dapat memenuhi syarat minimal untuk bakal calon lainnya.

Menurut Lidartawan, dengan kondisi seperti ini masih dimungkinkan untuk membuka tambahan waktu pengumuman mengenai pembukaan pendaftaran tambahan dan tiga hari untuk masa pendaftaran calon. Kalaupun tidak ada, maka KPU Badung akan menetapkan di situ ada calon tunggal.

Dia mengatakan, bisa saja di saat masa sosialisasi tambahan perpanjangan pendaftaran itu ada Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang mengubah SK dukungan sehingga memunculkan calon baru.

“Nanti pada saat sosialisasi berikutnya ada waktu untuk saling memengaruhi para ketua-ketua partai. Kalaupun terjadi bisa saja, lalu mereka cabut dukungannya, dan melakukan pendaftaran ulang. Jadi masih ada kesempatan itu,” ucapnya.

Kalaupun akhirnya tidak ada pasangan calon lainnya, lanjut Lidartawan, mekanisme sudah ada bahwa boleh melakukan pilkada dengan menggunakan pasangan calon tunggal.

“Jika nantinya sampai ada lawan kotak kosong maka petugas di lapangan dan seluruh stakeholder di Badung juga harus tahu bahwa kami (penyelenggara pemilu-red) akan menggunakan cara-cara tertentu untuk melakukan sosialisasi supaya tidak dibilang memihak pasangan calon itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, KPU Bali pada 19 September mendatang berencana memberikan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Badung terhadap hal tersebut.

“Dengan pasangan calon tunggal, nanti tentu implikasinya bahwa debat calon itu tidak akan terjadi. Hanya monolog, tetapi tetap akan kami sediakan panelis untuk menguji visi misi calon tersebut,” ucap Lidartawan.(bgn/ant)20090610