Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Tahun 2026, dengan melibatkan berbagai pihak, yang berlangsung secara daring di Denpasar pada Senin (13/7/2026).

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan bahwa forum konsultasi publik yang diikuti jajaran KPU se-Bali, Komisi Informasi Provinsi Bali, Ombudsman RI Perwakilan Bali, Bawaslu Provinsi Bali, akademisi, media massa, organisasi penyandang disabilitas, organisasi kemasyarakatan, serta pemohon informasi publik itu, merupakan komitmen KPU dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi. “Forum ini menjadi sarana untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan dalam penyempurnaan standar pelayanan, khususnya pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),” ujarnya.

Dia mengatakan berbagai masukan yang diberikan peserta akan menjadi bahan evaluasi agar standar pelayanan yang disusun mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berkualitas.

Agung Lidartawan menyampaikan FKP Penyusunan Standar Pelayanan akan dilaksanakan setiap tahun, Standar pelayanan ini akan terus kami evaluasi dan sempurnakan sehingga pelayanan KPU semakin cepat, mudah, dan berkualitas.

Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, I Gede John Darmawan memaparkan standar pelayanan PPID yang mengacu pada SOP Nomor 133 Tahun 2025 serta pentingnya penyempurnaan layanan seiring perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap data kepemiluan.

Pada sesi diskusi, para peserta memberikan berbagai masukan konstruktif, di antaranya optimalisasi website dan layanan e-PPID, penyajian informasi dalam bentuk infografis, kepastian waktu pelayanan, penyusunan indikator kinerja yang terukur, serta peningkatan aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas melalui dokumen ramah pembaca layar, fitur audio, dan website yang lebih inklusif. Bawaslu Provinsi Bali juga menyampaikan apresiasi atas pelayanan informasi KPU yang dinilai telah mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, menyampaikan komitmen KPU Provinsi Bali untuk menindaklanjuti seluruh masukan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. “Melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder, KPU Provinsi Bali terus berupaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ucapnya. (bgn008)26071313

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melakukan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2026 di Denpasar pada Jumat (6/3/2026).

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan upaya ini dilakukan guna memastikan kualitas data pemilih yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis. “Pemutakhiran data pemilih merupakan prioritas nasional yang harus dilakukan secara serius melalui koordinasi yang kuat dengan berbagai instansi terkait,” katanya.

Lidartawan menyampaikan proses PDPB tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas data pemilih, tetapi juga mendukung penataan administrasi kependudukan sehingga data pemilih yang dihasilkan menjadi akurat, mutakhir, dan transparan.

Dalam rapat itu, kata dia, KPU kabupaten/kota memaparkan progres tindak lanjut turunan data awal PDPB Tahun 2026. Beberapa daerah telah melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil, pemerintah desa, serta instansi terkait untuk menindaklanjuti data pemilih meninggal, pindah domisili, pemilih baru, hingga potensi data ganda yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Dalam rapat itu, Agung Lidartawan, menyampaikan agar seluruh KPU kabupaten/kota mempercepat penyelesaian tindak lanjut data PDPB. KPU Provinsi Bali juga mendorong penguatan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bawaslu, Dukcapil, serta unsur TNI dan Polri.

Dia mengharapkan melalui rapat koordinasi tersebut KPU Provinsi Bali menghasilkan data pemilih yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Sementara Anggota KPU Bali Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Bali I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya juga mengkroscek data ganda baik di dalam provinsi maupun antarprovinsi bersama jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan kualitas dan akurasi data pemilih.

Sebagai tindak lanjut, KPU Provinsi Bali akan kembali melakukan evaluasi terhadap perkembangan pemutakhiran data pemilih dalam rapat berikutnya yang direncanakan pada 30 Maret 2026, serta melakukan monitoring dan supervisi terhadap jadwal pleno PDPB di tingkat kabupaten/kota. (bgn008)26030615

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mengedukasi pemilih disabilitas di Kantor DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi Bali, Jalan Serma Mendra Nomor 3 Denpasar, pada Minggu (2/11/2025).

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang,” kata Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Bali, I Wayan Gede Budiartha.

Dia menegaskan komitmen KPU untuk terus memberikan pendidikan pemilih yang inklusif dan berkeadilan. Sehingga, Sosialisasi Pendidikan Pemilih Disabilitas ini, terlaksana sesuai harapan. “Hari ini kami melaksanakan sosialisasi khusus kepada pemilih disabilitas sebagai bagian dari upaya memastikan semua warga negara memiliki akses yang sama dalam Pemilu,” ujarnya.

Ketua DPD Pertuni Provinsi Bali I Gede Winaya mengatakan KPU Bali dapat terus menjalin sinergi dengan Pertuni, tidak hanya dalam kegiatan sosialisasi, tetapi juga dalam membuka ruang partisipasi yang lebih luas. “Kami siap bekerja sama, baik dalam kegiatan sosialisasi maupun dalam memberikan masukan terkait kebutuhan aksesibilitas di TPS. Kami juga berharap KPU dapat mempromosikan kegiatan sanggar seni dan layanan massage dari teman-teman tuna netra,” katanya.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan menyampaikan pentingnya kesadaran pemilih disabilitas untuk berperan aktif dalam menentukan arah demokrasi. “Pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Suara Bapak/Ibu sangat berharga dan tidak dapat dinilai dengan uang. Satu suara memiliki nilai yang menentukan masa depan lima tahun ke depan,” katanya seraya mengingatkan agar masyarakat menolak praktik politik uang serta aktif mencari informasi tentang calon pemimpin yang akan dipilih.

Dia juga menyampaikan beberapa perkembangan terbaru dalam kepemiluan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan jadwal antara pemilu nasional dan pemilu daerah. “Pemilu tahun 2029 hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, serta DPD, sedangkan pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan kepala daerah akan dilaksanakan tahun 2031,” jelasnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber. Sejumlah perwakilan Pertuni Bali menyampaikan berbagai masukan, di antaranya Ketut Masir yang menyoroti rendahnya loyalitas wakil rakyat terhadap masyarakat serta tingginya angka golput. Nyoman Bawa mengusulkan dihadirkannya kembali relawan demokrasi serta perbaikan akses TPS bagi pengguna kursi roda. Kadek Gunawan menekankan perlunya informasi rekrutmen petugas TPS yang lebih terbuka bagi penyandang disabilitas

Menanggapi hal tersebut, John Darmawan menyambut baik seluruh masukan peserta dan berjanji akan menyampaikannya kepada KPU RI sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan ke depan. “Masukan dari teman-teman Pertuni sangat berharga. Kami akan mendorong agar perwakilan penyandang disabilitas dapat dilibatkan dalam kelompok kerja pemungutan dan penghitungan suara, sehingga bisa memberikan pandangan langsung terkait kebutuhan aksesibilitas di lapangan,” ujarnya. (bgn008)25110311

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar rapat evaluasi pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih pemula, melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di lingkungan SMA/SMK se-Bali pada Selasa (5/8/2025).

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan pentingnya evaluasi sebagai langkah koreksi atas pelaksanaan sosialisasi pada masa MPLS. “Kita tidak ingin ada hal yang salah yang ke depannya dijadikan dasar oleh pemilih pemula dalam melaksanakan demokrasi. Kita memiliki tanggung jawab besar terhadap partisipasi, pemahaman cara mencoblos, dan kehadiran di TPS,” ujar Lidartawan didampingi oleh Anggota KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan dan Luh Putu Sri Widyastini.

Dalam rapat yang dihadiri jajaran KPU kabupaten/kota se-Bali, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, serta perwakilan dari Bawaslu Provinsi Bali itu. Lidartawan menegaskan apa yang disampaikan kepada pemilih pemula akan membentuk dasar pemahaman mereka terhadap demokrasi, sehingga KPU tidak boleh keliru dalam menyampaikan informasi.

Dia menyatakan paradigma sosialisasi yang hanya dilakukan saat pemilu adalah kesalahan besar. Menurut dia, sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan, kreatif, dan menarik, misalnya melalui video-video pendek dan testimoni.

Oleh karena itu, kata dia, pentingnya menyambut era green and digital election dan mendorong penggunaan teknologi digital seperti AI dan coding dalam kampanye. Lebih lanjut ditegaskan bahwa, seluruh jajaran KPU harus terus belajar dan memahami perkembangan teknologi demi mendukung pendidikan pemilih yang efektif, khususnya bagi generasi muda. “Penyampaian informasi harus semenarik mungkin agar mampu menjangkau Gen Z, bukan hanya bicara hasil pemilu, tapi bicara esensi demokrasi,” jelasnya.

Sementara I Gede John Darmawan bahwa, KPU tidak hanya bertugas sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik. “Kami mengapresiasi Disdikpora yang telah memberikan ruang kepada KPU untuk menyampaikan materi sosialisasi selama MPLS, serta kepada Bawaslu yang turut mengambil bagian dalam proses pendidikan pemilih, walaupun tidak selalu berjalan bersamaan,” katanya.

Sementara Anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani dalam tanggapannya menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki agenda tersendiri dalam kegiatan pendidikan pemilih. Mereka telah melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Disdikpora untuk menetapkan dasar hukum kegiatan melalui MoU dan PKS, sehingga tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan. (bgn008)25080515

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menetapkan pasangan calon nomor urut 02 atas nama Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta meraih 1.413.604 suara sah dan pasangan calon nomor urut 01 atas nama Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana dengan perolehan suara sah 886.251.

“Memutuskan, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua ditetapkan dan sebagai pengumuman pada hari ini pukul 11.29 Wita dimana Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana memperoleh suara sah 886.251, dan Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta sebanyak 1.413.604,” kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024 pada Minggu (8/12/2024).

Dia menyampaikan perolehan hasil kedua pasangan calon dengan hasil akhir pasangan Koster-Giri yang unggul 61,46 persen dari Mulia-PAS. Hal ini dimuat dalam Surat Keputusan KPU Bali Nomor 178 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024, dimana seluruh saksi dan Bawaslu telah sepakat dengan keputusan ini.

Dia menyatakan perolehan suara yang memenangkan pasangan Koster-Giri ini sesuai hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dibuktikan dalam formulir model D Hasil Provinsi KWK Gubernur.

Berdasarkan proses rekapitulasi tiap kabupaten/kota yang sampai di jenjang akhir provinsi diketahui bahwa dari daftar pemilih tetap (DPT) 3.283.893 pemilih terdapat 71,9 persen yang menggunakan hak pilih yaitu 2.364.475 pemilih. Dari jumlah tersebut terdapat 2.299.855 suara sah dan 64.620 suara tidak sah. Mulia-PAS meraih 73.468 suara di Jembrana, 100.350 di Tabanan, 111.062 di Badung, 90.362 di Gianyar, 48.841 suara di Klungkung, 37.298 suara di Bangli, 125.986 suara di Karangasem, 153.444 suara di Buleleng, dan 145.440 suara di Denpasar. Sedangkan, pasangan Koster-Giri meraih 97.402 suara di Jembrana, 204.031 di Tabanan, 204.186 di Badung, 223.469 di Gianyar, 71.044 suara diklungkung, 112.125 suara di Bangli, 149.560 suara di Karangasem, 206.028 suara di Buleleng, dan 145.759 suara di Denpasar.

Dengan berakhirnya proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara maka angka ini ditetapkan KPU Bali untuk selanjutnya diberikan waktu bagi kedua tim pasangan calon jika ingin mengajukan gugatan. (bgn008)24120912

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menetapkan Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) nomor urut 2 dan I Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) nomor urut 1.

“Penetapan ini dalam berita acara nomor 32/PL.02.3-BA/51/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024,” kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, di Denpasar, pada Senin (23/9/2024).

Lidartawan berharap tahapan yang berlangsung di tengah rangkaian hari raya umat Hindu ini memberi kedamaian sepanjang perjalanan Pilkada Bali, seperti jingle mereka yaitu Ngardi Bali Shanti.

Diketahui proses pengundian berlangsung sekitar pukul 9.30 Wita yang dimulai dengan pengambilan nomor undian antara 1-14 oleh tiap-tiap wakil.

Nyoman Giri Prasta mengambil lebih awal dan mendapat nomor 14, kemudian Putu Agus Suradnyana mendapat nomor satu.

KPU Bali memberi kesempatan Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) maju dan mengambil nomor urut pertama, kemudian dilanjutkan Wayan Koster-Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri). (bgn008)24092313

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengklaim telah memenuhi dua target yang ingin  dicapai saat Pemilu (Pilpres dan Legislatif) 2024, di Pulau Dewata.

“Target dua KPU terpenuhi yakni sosialisasi pemberitaan ke publik dan partisipasi pemilih di atas 83 persen atau melampaui target kami,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, didampingi Anggota I Gede John Darmawan dan Anak Agung Gede Raka Nakula, kepada awak media di Denpasar, pada Jumat (5/4/2024).

Hal itu dikatakan Lidartawan, karena KPU tidak menemukan pemberitaan negatif dan berharap sinergi dengan awak media terus terjalin. Namun, hal ini akan terus ditingkatkan hingga Pilkada Bali pada November 2024.

“Kami mendorong hal baik ini dipertahankan. Apalagi Bali menjadi provinsi yang tidak ada gugatan untuk pemilu legislatif (Pileg) atau zero sengketa,” katanya.

Terkait data pemilih berdasarkan generasi, kata dia, total mencapai 3.269.516 jiwa. Dimana, untuk data pengguna hak pilih 2.740.692 dengan rincian perempuan 50,17 persen dan 49,83 persen.

Ke depan, lanjutnya, pada 17 april 2024 KPU melakukan tahapan teknis pengumuman pendaftaran panitia adhoc Pilkada dengan jumlah 57 kecamatan dengan merekrut 285 anggota PPK. Kemudian, 716 desa dengan merekrut 2.148 anggota PPS, dengan total 12.809 TPS dengan rekruitmen 89.663 KPPS dan pengamanan 12.809 TPS melibatkan 25.618 petugas pengamanan. (bgn008)24040602

Denpasar, Baliglobalnews

Ribuan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali dipastikan mendapatkan hak pilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Berdasarkan data terbaru, terdapat 3.935 warga binaan di seluruh UPT Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali yang yang merupakan daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh KPU Bali. Jumlah ini terdiri dari 3.618 laki-laki dan 317 perempuan,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Romi Yudianto, pada Minggu (4/2/2024).

Menurut Romi Yudianto, dari 3.935 orang WBP yang memiliki hak pilih tersebut merupakan jumlah total Daftar Pemilih Tetap saat ini (Pemilih yang sudah didaftarkan dan ditetapkan oleh KPU dan masih aktif berada di dalam UPT Pemasyarakatan), Daftar Pemilih Tambahan (Pemilih Pindahan Yang Sudah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap dan pindah kedalam UPT Pemasyarakatan tersebut baik dengan skema mutasi, maupun penghuni baru yang sebelumnya terdaftar di luar UPT Pemasyarakatan), dan Calon Daftar Pemilih Khusus (Penghuni yang tidak terdaftar menjadi DPT dan DPTb).

Romi menyatakan telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).

“Kami akan menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di dalam Lapas dan Rutan. Petugas KPU akan datang ke lapas dan rutan untuk membantu warga binaan menggunakan hak pilihnya,” katanya.

Romi Yudianto menegaskan bahwa hak pilih merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara, termasuk warga binaan. Kanwil Kemenkumham Bali telah memiliki komitmen untuk memastikan setiap warga binaan dapat memperoleh haknya. “Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh warga binaan yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya dengan mudah dan aman,” katanya.

Romi juga mengimbau kepada seluruh warga binaan untuk menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab. Ia juga mengingatkan kepada seluruh warga binaan untuk menjaga kondusifitas selama pelaksanaan pemilu.

“Gunakan hak pilih Anda untuk memilih pemimpin bangsa yang terbaik. Pemilihan suara ini sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa kita. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan. Jangan karena berbeda pilihan malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetap jaga persatuan, kerukunan, dan ketertiban,” katanya. (bgn008)24020502

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali optimis target partisipasi pemilih di Pulau Dewata, mencapai 83 persen, saat Pemilu 2024.

“Untuk target ini, kami tidak muluk-muluk. Karena, berkaca pada Pemilu sebelumnya, yang tercatat pernah mencapai 82,4 persen partisipasinya,” kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di Denpasar, pada Selasa (19/12/2023).

Berdasarkan, data Pemilu 2019, target 82,4 persen pemilih sudah terealisasi, yang juga terlihat angka pemilih golongan putih (Golput) tidak sampai 18 persen atau tidak datang ke TPS. “Bisa jadi yang tidak ke TPS ini mungkin karena meninggal, tidak mau ke TPS atau lain hal sebagainya,” katanya didampingi Anggota I Gede John Darmawan, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, dan Luh Putu Sri Widyastini.

Untuk menghindari Golput, kata dia, KPU Bali terus menggenjot sosialisasi, memperbaiki data seperti warga yang meninggal datanya dicoret. Dan, menggugah masyarakat datang ke TPS.

Anggota KPU Bali I Gede John Darmawan menyebutkan jumlah TPS se-Bali tercatat mencapai 12.809 titik, dengan rencana merekrut KPPS 89.663 orang dan rekrutmen pengaman TPS 25.618 orang.

“Artinya tiap TPS menyiapkan 2 orang, dimana dalam hal ini juga akan merekrut pihak Linmas, pecalang, jagabaya desa/kelurahan, serta seka teruna teruni, yang nantinya akan dibuatkan SK dari Satpol PP, yang dilantik pada 23 Januari 2024. Dan, saat ini masih dalam perekrutan,” jelasnya. (bgn008)23122002

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menjamin tempat pemungutan suara di enam kabupaten/kota di Pulau Dewata yang menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020, semuanya bebas dari penularan COVID-19.

“Yang jelas, kami KPU Bali beserta KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, menjamin di TPS tidak ada COVID-19. Datang ke TPS dengan sehat, pulang dari TPS dengan sehat,” kata Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dalam webinar yang diinisiasi anggota DPD Made Mangku Pastika di Denpasar, Senin.

Lidartawan saat menjadi narasumber dalam webinar “Sinergi Mengawal Pilkada Serentak yang Damai dan Demokratis di Tengah Pandemi COVID-19” tersebut mengajak para pemilih untuk tidak perlu takut datang ke TPS di enam kabupaten/kota yang menggelar pilkada yakni di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, Bangli, dan Karangasem.

Selain semua penyelenggara hingga tingkat KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) sudah mengikuti tes cepat (rapid test) COVID-19, juga semua alat pelindung diri (APD) dan logistik terkait protokol kesehatan sudah terdistribusi.

“Bahkan KPPS yang sudah menerima APD juga sudah menggunakannya untuk pendistribusian surat model C Pemberitahuan-KWK kepada pemilih,” ucapnya.

Selanjutnya, bagi pemilih maupun saksi yang temperatur tubuhnya di atas 37,3 derajat telah disiapkan bilik khusus sehingga tidak berbaur dengan pemilih yang sehat.

Kemudian, Lidartawan juga menjamin di luar TPS tidak akan ada kerumunan karena penyelenggara sudah bersinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, Polri, serta Gugus Tugas COVID-19 di tingkat desa.

“Mudah-mudahan kita (Bali-red) akan menjadi ‘pilot project’ yang bagus di tengah pandemi COVID-19 dan sejarah kita menjadi terbaik bahwa seluruh penyelenggara dan pemilih aman dari COVID-19,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Bali Ketut Rudia mengatakan pihaknya benar-benar tegas terkait penerapan protokol kesehatan, bahkan sejak tahapan kampanye Pilkada 2020.

“Begitu pengawas menerima surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye, 15 menit sebelum kampanye dimulai, pengawas sudah ada di sana. Memastikan tempatnya apakah melanggar, tempatnya sudah sesuai dengan jumlah peserta dan memastikan di mana panitia menyiapkan tempat cuci tangan,” ucapnya.

Penyelenggara pemilu, lanjut Rudia, sudah bersusah payah menegakkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

“Jajaran Bawaslu Bali hingga Pengawas TPS juga sudah semua dites cepat. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran datang ke TPS,” ucapnya.

Anggota DPD Made Mangku Pastika mengatakan bahwa semua yang ada di Bali berkepentingan dengan keamanan, kedamaian, dan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

“Saya yakin sekali dengan para penyelenggara yang sudah begitu profesional dan hapal betul apa yang mungkin terjadi ketika ada calon petahana dan hal lain sebagainya,” ucap anggota Komite 2 DPD itu.

Mantan Gubernur Bali dua periode itu menilai Pilkada Serentak 2020 ini sangat unik dan khas karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19, sehingga memerlukan energi yang besar dan upaya agar partisipasi pemilih tetap optimal. (bgn123)20120801