Badung, Baliglobalnews

KPU Kabupaten Badung melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait persiapan debat publik atau debat terbuka antarpaslon (Pasangan Calon) Bupati dan Wakil Bupati Badung dengan tema “Penyusunan, Desain, Ornamen, dan Tema” untuk debat terbuka I Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024 di ruang rapat Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata, Jl. Kebo Iwa No.39 Denpasar pada Minggu (13/10).

“Debat akan diikuti oleh dua pasangan calon. Rencana kami di KPU Badung akan dilaksanakan 3 x debat. Kami harapkan Tim Perumus memberikan masukan dan kajian,” kata Anggota KPU Badung, I Nyoman Dwi Suarna Artha yang membuka acara tersebut.

Sementara Anggota KPU Agung Rio Swandisara mengatakan debat publik atau debat terbuka bertujuan untuk menyebarluaskan, profil, visi dan misi serta program kerja para paslon kepada masyarakat, memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya dan menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat publik antarpaslon,

“Debat pertama akan diselenggarakan tanggal 25 Oktober 2024 di Hotel Trans. Debat kedua tanggal 8 November 2024 di Balai Budaya Giri Nata Mandala, sedangkan debat ketiga akan dilaksanakan pada 22 November 2024 juga bertempat di Balai Budaya Giri Nata Mandala,” ucapnya.

Dia mengharapkan tema debat publik mencerminkan upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah serta hal lainnya. ”Selama pelaksanaan debat terbuka antarpaslon peserta debat dan pihak yang diundang dilarang membawa atribut kampanye paslon, meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung, membuat kegaduhan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Paslon lainnya. Di penghujung acara diisi dengan penyampaian pandangan dari masing-masing Tim Perumus,” katanya.

Hadir perwakilan Satpol PP Badung, Polresta Denpasar, Polres Badung, DLHK Badung, Diskominfo Badung, Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Bali serta Kejari Badung, para narasumber, Anggota KPU Badung Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani dan Sekretaris KPU Badung, I Wayan Nopi Suryanto. (bgn003)24101202

Badung, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung menetapkan DPT (data pemilih tetap) di Badung mencapai mencapai 412.434 orang. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Badung IGKG Yusa Arsana Putra usai memimpin rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT Kabupaten Badung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 2024 di Gedung KPU Kabupaten Badung, Jl. Kebo Iwa, Denpasar, pada Jumat (20/9/2024).

”Jumlah tersebut mengalami kenaikan 85 orang. Kenaikan itu dari ada di DPS AP yang di-TMS-kan, ada juga pemilih baru yang masuk. Pemilihnya barunya memang karena pindah ke Badung dengan KTP baru di Badung selama DPS-AP, TNI-Polri yang sudah pensiun, dan yang semula umur 16 tahun saat ini sudah 17 tahun dan sudah masuk di DPT. TMS-nya sama, karena ada yang meninggal, menikah keluar. Ada juga kemarin yang masuk dari TNI-Polri, sehingga dari selisih antara pemilih baru dan pemilih TMS mencapai 85 lebih. Artinya selisih plusnya 85 menjadi tambahan dari DPS-AP ke dalam DPT. Jadi jumlah DPS-AP-nya yang sebelumnya 812.369 menjadi 412.484 di DPT. Ini akan kita serahkan besok (Sabtu, 21/9/2024-red) di dalam prapleno di Provinsi. Mudah-mudahan tidak ada hal yang menyebabkan berubah lagi karena kalau sudah ditetapkan dalam DPT tidak bisa diubah lagi. Kita serahkan untuk ditetapkan secara bersama-sama di provinsi. Sebetulnya provinsi tidak menetapkan DPT. Mereka hanya merekap dari teman-teman kabupaten/kota. Jadi kami yang di kabupaten kota yang menetapkan itu dan akan diplenokan tanggal 22,” katanya.

Yusa Arsana menyebutkan agenda KPU Badung akan menutup rangkaian kirab di Kuta, kemudian diserahkan ke Kuta Selatan pada tanggal 22 September. ”Jadi, agenda kami betul-betul padat di tanggal 22, belum lagi mempersiapan pengundian nomor urut tanggal 23,” katanya.

Terkait uji petik yang dilaksanakan oleh Bawaslu Badung, Yusa Arsana menyebutkan ada dua, satu di Kuta Selatan dan satu lagi di Mengwi. Kebetulan, kata dia, data untuk meninggal sudah sama, dimana menurut pencatatan Bawaslu sudah harus di-TMS-kan dan sudah pihaknya sudah di-TMS-kan. ”Sementara untuk data ganda, yang ada namanya sama dan alamatnya sama, atas nama Yuni Lestari Banjar Tengah, Lukluk. Tetapi alamatnya menurut kita di KPU tidak spesifik. Menurut pencermatan Bawaslu itu berpotensi ganda. Tetapi setelah kita cek di NKK dan NIK ternyata berbeda. Maka untuk melindungi hak pilh kami tidak dapat melakukan TMS terhadap salah satu nama Yuni Lestari itu. Menurut kita orangnya tidak satu, karena dia punya dua NIK. Bisa jadi alamat di Banjar Tengah itu ada satu tinggal di perumahan dan ada yang memang tinggal di sekitar Banjar Tengah. Kami bukannya tidak berani (TMS-kan) ya, tetapi asas perlindungan pemilihnya mengharuskan kami tidak mencoret salah satunya,” katanya.

Ditanya target kehadiran pemilih, Yusa menyebutkan tetap 90 persen. Dia menyebutkan target tersebut sudah dipaparkan pada rapat Forkopimda bersama Bupati di rumah jabatan. ”Bapak Bupati juga mendorong target kami itu 90 persen. Jadi jangan diturunkan targetnya, bukan karena desakan Bapak Bupati tetapi dengan kesadaran bersama kita kemarin, kami memaparkan target 90 persen itu dengan alasan-alasan seperti yang sering kami sampaikan di antaranya pertandingan pileg di 2019, 2024, kemudian pilbup yang calon tunggal maka kami tetap menargetkan 90 persen kehadiran di Badung. Mudah-mudahan ini bisa tercapai,” tandasnya. (bgn003)24092015

Badung, Baliglobalnews

KPU Kabupaten Badung mengosongkan isi kotak suara di gudang logistik Jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar, pada Jumat (13/9/2024). Jajaran KPU Badung juga mengosongkan kotak suara secara simbolis yang dilanjutkan para tenaga bongkar kotak yang diawasi petugas KPU Badung.

Ketua KPU Badung IGKG Yusa Arsana Putra mengatakan kegiatan tersebut menindaklanjuti Surat Sekjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 perihal persiapan tempat penyimpanan/gudang logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2024 serta pengelolaan logistik pascapemilu tahun 2024.

“Kegiatan ini kami harapkan bisa selesai di akhir September 2024 ini dan akan disesuaikan dengan retensi arsip,” katanya.

Dia menyebutkan tenaga bongkar kotak suara Pemilu 2024 pada hari I 18 orang. ”Kami mengawali pengosongan isi kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP). Sebanyak 572 kotak suara telah berhasil kami bongkar dan isinya telah dipilah dan ditempatkan sesuai retensi arsip. Kotak suara yang telah dibongkar kemudian dilipat dan diikat. Dalam satu ikatan diisi 10 buah,” katanya.

Kegiatan itu disaksikan stakeholder terkait seperti utusan Kejari Badung, Kodim 1611 Badung, Polresta Denpasar, Bawaslu Badung, Badan Kesbangpol Badung dan perwakilan KPU Bali. (bgn003)24091401

Mangupura, Baliglobalnews

KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Badung meluncurkan tahapan pilkada serentak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024 di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, pada Rabu (5/6/2024) malam.

Ketua KPU Badung, IGKG Agung Yusa Arsana, mengatakan acara peluncuran tahapan pilkada serentak tersebut sebagai kelanjutan pelaksanaan peluncuran pilkada serentak nasional yang dilaksanakan di pelataran Candi Prambanan, dan peluncuran di tingkat propinsi yang dilaksanakan di Arda Chandra Denpasar beberapa waktu lalu.

“KPU Badung sudah melaksanakan rekrutmen badan Adhock PPK dan PPS, dan akan dilanjutkan dengan rekrutmen pantarlih pada 13 – 17 Juni 2024 mendatang. “Jumlah DP 4 yang diterima KPU Badung 412.050 dipetakan ke dalam 759 TPS, dan jumlah pantarlih yang dibutuhkan se- Badung 1.509 orang,” katanya.

Yusa Arsana menyebutkan dalam rekrutmen pantarlih diperlukan satu orang atau dua orang pantarlih dalam satu TPS, sehingga jumlah pantarlih yang dibutuhkan nantinya berjumlah 1.509 orang.

“Hal-hal itu ke depan yang perlu kami koordinasikan terus-menerus, baik PPK, PPS dan juga pimpinan di tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat Banjar, sehingga perlu koordinasi secara intens,” katanya.

Yusa Arsana menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Badung, terutama terkait anggaran Pilkada yang sudah diterima 100 persen. “Anggaran Pilkada sudah diberikan Pemkab Badung dengan total keseluruhan Rp35,6 milyar yang seluruhnya masuk ke rekening KPU Kabupaten Badung,” katanya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada TNI-Polri yang sudah mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, dimulai dari Pileg pada 14 Pebruari 2024 lalu.

Ditanya target, dia menyebut partisipasi masyarakat pemilih yang bisa dicapai di Kabupaten Badung adalah 89,87 persen atau hampir 90 persen. “Artinya, di Pilkada ini tentunya target partisipasi masyarakat lebih dari Pemilu Serentak pada 14 Februari lalu,” tandasnya. (bgn003)24060609

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badung  mengajak siswa/siswi SMA/SMK se-Badung nonton bersama (nobar) film “Kejarlah Janji” dalam upaya mensosialisasikan tahapan Pemilihan Umum 2024 di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, pada Kamis (14/12/2023).

Ketua KPU Badung, IGKG 

Yusa Arsana Putra, mengatakan kegiatan sosialisasi tersebut dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, utamanya generasi milenial yang jumlahnya.mencapai 30 persen.

Selain siswa SMA/SMK, Yusa Arsana menyatakan juga mengundang camat, perbekel, bendesa adat, termasuk komunitas disabilitas se-Badung dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung, dengan total undangan 1.704 orang.

“Seperti kita saksikan tadi, bahwa anak-anak SMA/SMK yang menjadi target utama dalam sosialisasi ini, sebagai pemilih pemula. Jumlah mereka itu cukup signifikan, 30 persen dari total pemilih berada di golongan muda usia 17-30 tahun itu. Mungkin mereka dalam pikiran masih berpindah-pindah atau masa mengambang, belum terbentuk masa yang tradisional bagi peserta pemilu. Dalam posisi itu bahkan kadang-kadang bisa sekarang mungkin memilih tetapi berikutnya tidak memilih atau sebaliknya sebelumnya tidak memilih sekarang menjadi pemilih aktif. Di film tadi diceritakan mereka yang tadinya tidak tertarik kepemiluan, politik bahkan setelah dia membaca bahwa katakanlah kita tidak memilih tetapi aktif di kepemiluan itu juga membantu kita semua untuk terselenggaranya pesta demokrasi dengan baik. Karena apapun itu kedaulatan yang dimaksud oleh pemilu berada di tangan rakyat itu semuanya sepemilu sekali. Artinya lima tahun sekali itu baru kita dapat menggunakan kedaulatan kita dalam hal politik. Apa itu, pak presiden, pak ketua DPR pak gubernur dengan masyarakat biasa nilainya sama ya pada saat pemilu itu, pada saat mencoblos saja bahkan. Pada saat pemilu betul-betul sama, one man one vote one value,” katanya.

Jadi, kata dia, sasaran sosialisasi hari ini yang paling utama adalah kaum milenial, karena di grade umur  17-30 persentasenya cukup besar. “Sekolah-sekolah kita undang, juga karang taruna, yang lain adalah pimpinan OPD. Kita harapkan pimpinan OPD itu menyebarluaskan juga di masing-masing instansinya sehingga nantinya tahu pentingnya prinsip-prinsip dalam hal menjadi pemilih,” katanya.

Melalui sosialisasi tersebut, pihaknya mengharapkan bisa meningkatkan partisipasi pemilih, karena dengan asas de jure dalam rangka penetapan daftar pemilih tetap. “Artinya setiap orang yang punya administrasi di Badung entah dia masih ada di Badung atau tidak, kita harus catat sebagai pemilih di Badung. Ini kan menjadikan pemilih kita itu sangat besar, tapi orangnya belum tentu ada di Badung. Dengan begitu, kalau yang ada di Badung saja masih tidak datang, apalagi sebagian sudah tidak ada di Badung maka kemungkinan target kita di atas 77 persen, 82 – 85 persen akan berat. Pasti berat sekali. Ini yang menjadi harapan utama kami agar teman-teman, termasuk pers terus menyebarkan informasi kepemiluan ini dan masyarakat mau hadir sehingga target 85 persen bisa kita capai,” katanya.

Harapan kedua, kata dia, masyarakat bisa memilih dengan cerdas itu dari edukasi. “Memilih dengan cerdas itu bukan hanya pindah memilih atau ‘pindah pilihan dari calon A ke calon B, bukan itu, tetapi kehadiran dan cara nyoblosnya yang benar. Dia hadir tetapi cara nyoblosnya salah kan jadi tidak sah suaranya. Itu juga menjadi kelemahan kalau jumlahnya terlalu besar. Artinya KPU kurang dekat kepada pemilih untuk menyampaikan bagaimana sih cara mencoblos yang benar, bagaimana cara melipat yang benar, bagaimana cara masuk ke TPS. Karena kalau salah satu dari administrasi kepemiluan di dalam TPS itu bermasalah bisa menjadi temuan dan bahkan menjadi gugatan. Jadi KPPS harus benar-benar teliti dan cermat dan tetap mengedukasi lingkungan sehingga mereka bisa hadir di TPS dan melakukan pilihan yang benar. Itu yang kita harapkan,” katanya. (bgn003)23121401

Mangupura, Baliglobalnews 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Putu Parwata, meminta kepada KPU Badung supaya jajaran KPU Badung melaksanakan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) dengan baik.

“Artinya, pemilu, pileg, pilkada, pilpres, semua harus disambut dengan riang gembira,” katanya usai menerima audiensi KPU Badung di ruang kerjanya Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (22/11/2023).

Menurut Parwata, hal itu dia tekankan karena karakteristik Kabupaten Badung berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya. “Jadi kebahagiaan dalam pesta demokrasi itu diwujudkan, tidak ada sekat-sekat. Jadi pemilu by happiness. Jadi semua suka, senang, sehingga bagi tamu-tamu  (wisatawan-red) itu bagian daripada yang menarik buat kita di Badung ini Tamu-tamu bisa melihat begini presdemokrasi, karena menjadi tontonan internasional,” katanya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung itu menekankan supaya pemilu dibuat seadil-adilnya, dan beradab. “Artinya, supaya mekanisme yang memang ditentukan oleh undang-undang berjalan dengan baik,” tandasnya. (bgn003)23112202

Mangupura, Baliglobalnews

KPU Kabupaten Badung menggelar sosialisasi dengan satu pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung bersama stakeholder pada Sabtu (19/9). Hal itu sebagai tindak lanjut dinamika yang terjadi, karena sampai batas perpanjangan pendaftaran dibuka, tidak ada bakal paslon yang mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Badung.

”Ini merupakan sejarah bagi kami untuk di Provinsi Bali dan terkhusus lagi di Kabupaten Badung. Ada 2 hal yang penting, yakni pemilihan di masa pandemi dan pemilihan dengan satu pasangan calon,” kata Ketua KPU Badung, Wayan Cipta Asmara, ketika membuka sosialisasi di Bali Nusa Dua Convention Center.

Pria yang akrab disapa Kayun itu juga menerangkan diperlukan inovasi dan kreativitas dalam menyosialisasikan pemilihan dengan satu pasangan calon di tengah pandemi Covid-19. ”Inilah tantangan yang akan kami hadapi dalam rangka menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 9 Desember 2020,” ujarnya.

Dia pun berkomitmen akan selalu menjaga integritas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pesta demokrasi di Gumi Keris. ”Walaupun hanya satu pasangan calon, kami tekankan kepada seluruh penyelenggara pemilu agar senantiasa menjungjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas,” katanya.

Kayun berharap semoga pada sosialisasi awal ini narasumber dapat memberikan gambaran dengan menyampaikan pencermatan yang selama ini sudah sering dilakukan sehingga dapat memberikan saran dan masukan bagi KPU Kabupaten Badung dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2020.

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, mengatakan hari ini merupakan kesempatan untuk melakukan sosialisasi terhadap pemilihan dengan satu pasangan calon.

”Untuk istilah kotak kosong tidak lagi ada, tetapi yang dipergunakan sekarang adalah kolom kosong. Bagaimana jika ada yang ingin mengkampanyekan kolom kosong? Tentu itu tidak bisa, karena memang secara formal aturan hukumnya tidak ada disiapkan tim kampanye karena tidak ada calonnya,” katanya.

Lebih jauh Lidartawan mengungkapkan, merujuk pada apa yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan adanya calon tunggal. Secara yuridis kedudukannya sama, tetapi tidak bisa diberikan hak-haknya seperti kampanye dan fasilitasi APK oleh KPU.

”Dari gambaran tersebut kami ingin mendapat masukan berkenaan dengan teknik sosialisasi yang harus kami lakukan,” ungkapnya.

Mantan Ketua KPU Bangli ini juga menekankan untuk KPU Kabupaten Badung, dalam melaksanakan sosialisasi terkait menjelaskan specimen surat suara, harus bersikap adil, jangan mengarahkan ke paslon ataupun kolom kosong.

Sementara itu, penggiat pemilu I Ketut Sukawati Lanang Perbawa menyampaikan munculnya calon tunggal ini berkaitan dengan syarat parpol 20% kursi DPRD atau suara pemilu 25%. Untuk partai besar yang mampu meraih lebih banyak kursi mungkin tidak masalah, tetapi parpol yang perolehan kursinya sedikit harus berkoalisi untuk dapat memenuhi syarat minimal kursi yang ditetapkan di suatu daerah.

”Dengan adanya calon tunggal ini akan memberikan pelajaran bagi daerah lain dengan kemungkinan yang sama terkait adanya pemilihan calon tunggal,” tuturnya.

Lanang juga berpesan agar parpol bisa menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik yang maksimal, sehingga dalam pemilihan betul-betul ada pilihan bagi masyarakat.

Terakhir infrastruktur demokrasi yang mempengaruhi Pilkada serentak tak luput dari bahasannya. Hal ini meliputi Parpol, organisasi lokal, pers, perguruan tinggi dan media sosial. ”Saat ini media sosial yang memberikan pengaruh paling besar apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19. Ini yang harus dikontrol dalam pelaksanaan kampanye kedepannya,” tandasnya.

Hadir pada kegiatan, Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, pimpinan partai politik, PPK dan PPS se-Kabupaten Badung. (bgn122)20091915

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, bersama Wakil Bupati, I Ketut Suiasa; Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Badung, KPU dan Bawaslu Badung kembali mengikuti rapat koordinasi khusus (Rakorsus) terkait penegakan hukum dalam Pilkada Serentak tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 melalui video conference (vidcon) dari Gedung Badung Command Center, Puspem Badung, Jumat (18/9).

Rakorsus dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD, sementara selaku narasumber dari Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BIN dan Kepala BNPB. Salah satu narasumber, Mendagri Tito Karnavian, menjelaskan rapat lanjutan dari rakorsus pada tanggal 9 September lalu ini dinilai sangat penting. Pasalnya, ada beberapa tahapan pilkada yang rawan terjadinya kerumunan massa sehingga melanggar aturan protokol Covid-19 ataupun aksi kekerasan, sebagai salah satu kerawanan pilkada 2020.

Perlu diketahui pada tanggal 23 September akan ada tahapan penetapan paslon oleh KPUD, kemudian tanggal 24 September pengundian dan pengumuman nomor urut paslon. Begitu pula sengketa pemilihan pada tanggal 23 September – 9 November, masa kampanye tanggal 26 September – 5 Desember serta pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.

”Tahapan-tahapan tersebut rawan terjadinya pengumpulan massa. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan rakorda dan action di daerah masing-masing,” tegas Mendagri.

Menkopolhukam Mahfud MD saat memimpin rapat tersebut mengatakan rakorsus kali ini menginstruksikan kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 agar segera melakukan rapat koordinasi di tingkat daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota, guna mensosialisasikan tahapan serta aturan tentang pilkada. Karena dalam waktu dekat sudah memasuki tahapan penetapan pasangan calon (paslon) dan pengundian nomor urut paslon. Tentunya tahapan ini yang dinilai rawan pengerahan massa serta pelanggaran aturan protokol kesehatan maupun aksi anarkis. Untuk itu perlu langkah antisipasi dan kewaspadaan bagi daerah-daerah, sehingga diperlukan sinergitas antara penyelenggara pilkada, pemerintah daerah maupun Forkopimda.

Terkait dengan hasil Rakorsus ini, Menkopolhukam Mahfud MD memberikan beberapa kesimpulan diantaranya; sebelum tanggal 23 September, bagi daerah yang belum mengadakan rakorda agar segera melaksanakan dan hasilnya dilaporkan ke pusat. Perlu diantisipasi tindak keributan dan kerumunan, bukan saja di Kantor KPUD tetapi juga kerumunan di jalan umum.

Di samping itu, diminta daerah agar mengagendakan adanya deklarasi damai, guna lebih adanya ikatan moral. Selain itu perlu memperhatikan peta zonasi, di mana daerah yang berisiko rendah, sedang dan tinggi penyebaran Covid-19.

Selanjutnya dilakukan pendekatan, yaitu sinergi antaraparat penegak hukum maupun institusi birokrasi. Yang lebih penting adalah ketegasan dan konsistensi penindakan dalam rangka penegakan hukum, termasuk melakukan publikasi terhadap penindakan yang telah dilakukan oleh suatu daerah. (bgn122)20091820

Badung, Baliglobalnews

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Badung, AKBP Roby Septiadi, menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua KPU kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, digelar di Resorts  ABD VillasThe Patra Bali,  Kuta, Rabu, (9/9) pukul 10.50.

Kegiatan tersebut juga dihadiri AA Raka Nakula mewakili Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Ketut Alit Astasoma dan anggota, Kadis Kependudukan Badung, Kadis Catatan cipil Badung, Kepala Kesbangpol Badung, Pabung Dandim 1611 Badung Letkol Inf. Dewa  Ketut Darmada, Kasat Intelkam AKP Ni Wayan Wayan Adnyani Prabawati, serta parpol se-Kabupaten Badung, ketua dan anggota PPK se-Kabupaten Badung, pokja pemutakhiran data dan daftar Pemilih.

Kapolres mengatakan saat ini tahapan Pemilukada sudah memasuki pemutakhiran data. Proses ini menjadi penting, karena sudah memasuki tahapan pelaksanaan dan pendaftaran bakal calon serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Kapolres mengharapkan seluruh penyelenggara dan masyarakat agar tetap mentaati protokol kesehatan, sehingga Pemilukada ini tidak menjadi klaster baru penyebaran virus corona. “Kami imbau kepada seluruh penyelenggara dan masyarakat Badung untuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19 dan menggunakan APD  dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada Badung,” katanya.

Sebagai informasi, hasil Rapat Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran (DPHP) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Badung yakni jumlah total DPHP 363.595 yang terdiri dari laki-laki 178.745 dan perempuan 184.850, dengan jumlah TPS 997 di 62 Desa/Kelurahan.

Khusus untuk 4 kecamatan di wilayah hukum Polres Badung DPHP menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yaitu 258.120 yang terdiri dari laki-laki 126.732 dan perempuan 131.388, dengan jumlah TPS 733 dari 51 desa/kelurahan. (bgn122)20090913

Badung, Baliglobalnews

Kantor KPU Badung menjadi fokus pengamanan Pemilukada 2020 saat pemerintah mengumumkan perpanjangan tahap pendaftaran terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Badung.

Personil Polres Badung bersama TNI dan instansi terkait tetap melakukan pengamanan, khususnya pengamanan terhadap kantor KPU, Bawaslu, dan obyek-obyek vital lainnya seperti perkantoran, (kantor DPRD dan kantor-kantor Pemerintah),” kata Kabag Ops Polres Badung, Kompol I Wayan Suana, selaku Karendal dalam Ops Mantap Praja Agung 2020, Senin, (7/9) di ruang kerjanya.

Pengamanan terhadap hal-hal tersebut guna mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat mencederai pesta demokrasi yang jujur, adil, demokratis, aman, menyejukan dan sehat.

“Kita siapakan pengamanan secara ketat serta safety door, dengan mentaati protokol kesehatan,” pungkasnya. (bgn/hms)20090704