Badung, Baliglobalnews
Bawaslu Kabupaten Badung dalam upaya melaksanakan pencegahan dan pengawasan dalam sub tahapan Pencocokan dan Penelitian (coklit) Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Badung
Tahun 2024 telah melakukan pengawasan pada tingkat kecamatan dan tingkat desa.
Ketua Bawaslu Badung Putu Herry Indrawan mengatakan pihaknya melakukan pengawasan untuk memastikan prosedur berjalan baik. Dari pengawasan tersebut ditemukan 31 permasalahan. “Yang kita temukan permasalahan menor-menor seperti pemilih baru yang tidak dicoklit, tidak pasang stiker, tetapi semuanya sudah diperbaiki, sudah beres, dan tidak ada pelanggaran,” katanya ketika dihubungi pada Kamis (25/7/2024).
Herry mengatakan pengawasan tingkat kecamatan dilakukan bersama jajaran panwaslucam dan tingkat desa dilakukan bersama jajaran PKD. Upaya pencegahan dan pengawasan ini dilaksanakan dari awal hingga akhir masa pencocokan dan penelitian, 24 Juni hingga 24 Juli 2024.
Dia menyebutkan saran perbaikan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan, sebagai
berikut ditemukan pemilih baru yang tidak dicoklit, pemilih yang telah dicoklit tidak ditempel stiker coklit, kesalahan penulisan jumlah disabilitas pada stiker coklit, penulisan stiker coklit kurang lengkap seperti kurang penulisan nama kepala keluarga, kurang penulisan waktu pelaksanaan coklit, kurang tanda tangan pantarlih dan kepala keluarga pemilih, stiker coklit ditempel di tiang listrik.
“Terhadap saran perbaikan, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh pantarlih,” katanya.
Dalam kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih, kata dia, dari 11 pemilih disabilitas, 10 orang telah terdaftar dalam daftar pemilih, sedangkan 1 orang belum melakukan perekaman KTP-el dan belum
terdaftar dalam Daftar Pemilih. Dari 8 pemilih lanjut usia, 7 orang telah terdaftar dalam daftar pemilih,
sedangkan 1 orang telah meninggal dunia dan telah dicoret dari Daftar
Pemilih. Dari 2 pemilih pemula, seluruhnya telah terdaftar dalam daftar pemilih,n namun 1 di antaranya belum melakukan perekaman KTP-el karena baru berumur 17 tahun pada tanggal 27 September 2024. Dari 6 pemilih masyarakat umum, 5 orang telah terdaftar dalam daftar pemilih, sedangkan 1 orang telah meninggal dunia dan telah dicoret dari daftar pemilih.
“Terhadap pemilih disabilitas dan pemilih pemula yang melakukan
perekaman KTP-el, Bawaslu Kabupaten Badung akan mendorong KPU Kabupaten Badung dan Disdukcapil Kabupaten Badung untuk melakukan
perekaman KTP-el dengan mekanisme jemput bola,” tandasnya. (bgn003)24072706

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Partai Demokrat Badung, Made Sunarta, diiringi seratusan kadernya mendaftarkan bacaleg (bakal calon legislatif) di Kantor KPU Badung, areal Puspem Badung, Sabtu (12/5/2023). Diiringi baleganjur, mereka diterima oleh Ketua dan jajaran KPU Badung.

Usai mendaftar, Sunarta menyatakan telah mempersiapkan persyaratan bacaleg dan telah mengikuti tahapan yang dipersyaratkan oleh KPU. “Hari ini kami melakukan penyetoran persyaratan dan lain sebagainya dengan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih kepada KPU, ternyata persyaratan kami lengkap dan benar serta datanya ada sehingga dapat diterima dengan baik, tidak ada persyaratan yang kurang satu pun baik tentang keterwakilan perempuan dan lain sebagainya,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Sunarta menyebutkan bacaleg yang didaftarkan Partai Demokrat sesuai dengan persyaratan yakni 45 orang atau serratus persen dengan per dapil sesuai jatah.

Ketika ditanya target kursi yang diraih, Sunarta yang juga Wakil Ketua II DPRD Badung itu menyatakan ingin mengulang masa kejayaan Partai Demokrat.

“Partai Demokrat dulu pernah meraih 7 kursi bahkan saat berjaya memperoleh 9 suara. ‘Kita berharap sekarang lebih daripada itu ya. Jadi kalau 6 dapil masing-masing 2, itu harapan kita. Itu target kita, mungkin ada 3, itu harapan kita juga, sehingga bisa meraih 12 kursi, bisa mencapai 20 persen,” katanya.

Dengan adanya tambahan 5 kursi untuk DPRD Badung yang kini menjadi 45, kata dia, hal itu mengubah target Partai Demokrat. Dia mencontohkan Kuta Selatan ada satu, sekarang diharapkan bertambah. “Di Kuta dan Kuta Utara, saat ini belum ada, kita harapkan ada. Di Mengwi yang sebelumnya dapat 1 kursi kami harapkan bertambah bisa menjadi 3 kursi. Di Abiansemal yang tidak ada kita harapkan dapat 2. Untuk memenuhi harapan itu kita lakukan dengan kerja keras. Dari awal kita sudah bekerja keras sehingga dapat menyelesaikan tahapan persyaratan ini dengan baik. Kita harapkan ke depan seterusnya bisa eksis dan sukses dalam hal meraih kursi di tahun 2024 nanti,” tandasnya. (bgn003)23051307

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum tetap mengizinkan beberapa bentuk kegiatan kampanye, salah satunya berupa konser pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, dengan berbagai catatan karena berada dalam situasi pandemi COVID-19. “Ada ketentuan dalam undang-undang dan dalam peraturan memang diatur demikian. Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye itu karena undang-undangnya masih sama, dasar penyelenggaraan pilkada ini kan masih Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” kata anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Jakarta, Rabu. Oleh karena itu, KPU tetap mengizinkan bentuk-bentuk kampanye yang diatur dalam undang-undang pemilu. Namun, harus ada penyesuaian dengan situasi pandemi yang terjadi saat ini.

 “Boleh konser, rapat umum, bazar dengan catatan menyesuaikan dengan regulasi protokol kesehatan dan tentu telah disepakati dalam rapat koordinasi stakeholder,” katanya. Pada realisasinya nanti, model kampanye tersebut, kata dia, frekuensinya diatur dibatasi. Hal itu juga merujuk pada kondisi daerah tempat menyelenggarakan pilkada.

Untuk menentukan situasi daerah dan model kampanye apa yang mungkin dilaksanakan dalam kondisi pandemi, lanjut dia, perlu rapat koordinasi dengan pihak terkait. “Yang penting dalam pengambilan keputusan di samping berdasarkan aturan juga tidak ada pihak yang dirugikan, diperlakukan secara adil,” kata Dewa. KPU, kata dia, tentunya tetap mengutamakan kesehatan dan keamanan masyarakat sehingga penyelenggaraan tahapan pilkada, termasuk kampanye, terus diupayakan seaman mungkin dari bahaya pandemi COVID-19.

”Kalau kami KPU tentu bertekad bagaimana kemudian tahapan-tahapan demi tahapan itu tentu harus sesuai dengan protokol kesehatan,” ucapnya. Komisi Pemilihan Umum dalan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 pada Pasal 63 mengatur tentang kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Huruf g yakni dilaksanakan dalam bentuk rapat umum. Selanjutnya, bentuk kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan. Lebih lanjut, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, peringatan hari ulang tahun partai politik, melalui media sosial.

Namun, kegiatan-kegiatan tersebut pada pasal selanjutnya diatur harus dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Untuk menyelenggarakan kegiatan itu, juga harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat. (bgn123)20091706

Mangupura, Baliglobalnews

Menjelang 99 hari Pilkada, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung, tepatnya 9 Desember 2020, KPU Kabupaten Badung menggelar kegiatan berbagi bibit tanaman berupa cabe dan terong untuk menunjang ketahanan pangan rumah tangga.

”Di masa pandemi Covid-19 ini, kita semua harus tetap semangat dan berkarya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” kata Ketua KPU Badung, Wayan Semara Cipta, Senin (1/9).

Kayun Semara, sapaan akrabnya, mengajak semua masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk bersama-sama menggunakan hak pilih dengan datang ke TPS pada 9 Desember 2020 mendatang.

”Partisipasimu adalah peduli dan tanggung jawabmu kepada Badung,” tandasnya. (bgn/din)20090133

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta KPU Provinsi Bali melakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat guna mensukseskan Pilkada Seretak 2020 di enam kabupaten/kota se-Bali yang akan digelar pada Desember 2020 mendatang. Gubernur juga berharap protokol kesehatan menjadi prioritas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tersebut.

Hal itu disampaikan Gubernur Koster saat memberi sambutan pada acara rapat koordinasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (1/9).

Gubernur mengatakan KPU perlu melakukan terobosan-terobosan di dalam pendataan pemilih dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu melakukan inovasi mengajak para pihak yang terkait tanpa menimbulkan biaya tinggi.

Dia mencontohkan KPU bisa menggandeng kepala desa, kelian adat dan tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi. ”Jadi bersinergi jadi tidak kaku hanya berdasarkan sesuatu yang yang normal saja, yang biasa-biasa saja, tapi lebih membuka diri sepanjang itu memang betul-betul kita yakini mampu mengerjakannya dan bisa diajak bekerjasama,” kata Gubernur asal Desa Sembiran,itu.

Dia juga meminta agar pelaksanaan Pilkada benar-benar mematuhi aturan, baik aturan yang dibuat oleh KPU RI maupun aturan di masa pandemi Covid-19. ”Jadi sekarang ini pilkadanya mengikuti dua aturan. Aturan dasarnya adalah KPU yang wajib. Yang kedua adalah aturan dalam kaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Harus tertib,” ujar Gubernur Koster.

Gubernur meminta agar proses pendaftaran tidak dilakukan secara beramai-ramai. Misalnya, maksimum peserta lima puluh orang dan jarak tiap orang harus satu meter, maka hal itu harus diterapkan. Begitu juga dengan pemakaian masker. Jika tidak menggunakan masker, tidak  diperbolehkan ikut, atau panitia menyediakan masker.

Ketertiban aturan ini juga berlaku pada tahap sosialisasi dan tahap pemilihan. “Supaya KPU-nya bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan aman dari Covid-19 bagi penyelenggara itu sendiri, maupun juga bagi para peserta yang ikut dalam Pilkada. Jadi harus betul-betul ini dijalankan dengan tertib dan disiplin,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali.

Pilkada tahun 2020 di Provinsi Bali dilaksanakan di lima kabupaten dan satu kota. Yakni Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar.

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, mengatakan KPU Bali akan segera melakukan rapat pleno untuk menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan yang dilakukan dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020.

Dia bersyukur dari beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan KPU tidak ada kasus Covid-19 yang muncul dari pelaksanaan tahapan tersebut. Oleh karena itu, ia memberi apresiasi kepada masyarakat dan penyelenggara yang telah menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

”Sebentar lagi kita akan melakukan pleno untuk daftar pemilih hasil perbaikan. Dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus, kita sudah melakukan pemutakhiran data pemilih berupa coklit di mana dari model A yang digunakan itu bahan coklit di kabupaten kota itu sebanyak 2.102.715 pemilih,” kata mantan Ketua KPU Bangli itu. (bgn/hms)20090130

Jayapura, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua minta jaminan untuk tambahan pengamanan bagi para staf di KPUD Kabupaten Yahukimo setelah adanya kasus pembunuhan pada wilayah setempat.

Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay di Jayapura, Jumat, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Papua guna memberikan pengamanan tambahan terhadap seluruh anggota maupun staf KPUD Kabupaten Yahukimo imbas dari kasus pembunuhan salah satu staf atas nama Hendry Jovinsky.

“Kami sudah bertemu dengan Wakapolda Papua untuk meminta jaminan keamanan terhadap seluruh staf dan anggota KPU Yahukimo sehingga proses atau tahanan pilkada di daerah tersebut dapat kembali berjalan,” katanya.

Menurut Theodorus, pasca pembunuhan terhadap Hendry, seluruh staf KPU Yahukimo mengalami trauma sehingga sebagian besar enggan untuk kembali ke Yahukimo.

“Para staf masih trauma, namun dalam waktu dekat, sudah bisa naik lagi ke Yahukimo, karena pihak Polda Papua juga sudah menyanggupi untuk memberikan pengamanan ekstra baik itu saat jam kerja hingga di luar jam kerja,” ujarnya.

Dia menjelaskan selain trauma yang dialami para staf KPUD Yahukimo, akibat kasus tersebut, proses pemutakhiran data juga terhambat.

“Pemutakhiran pemilih agak terganggu akibat kejadian tersebut, proses pencocokan dan penelitian (coklit) sudah dilakukan, namun harus diperbaharui lagi dari PPS ke PPD dan PPD ke KPU,” katanya lagi.

Dia menambahkan coklit ini yang masih terhambat, sehingga pihaknya berharap dalam waktu dekat semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan atau hambatan. (bgn/ant)20082820