Mangupura, Baliglobalnews

Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menerima audiensi jajaran KPU Badung dan Bawaslu Kabupaten Badung di Lounge Polres Badung pada Selasa (20/1/2026) siang.

Ketua KPU Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin sinergi, komunikasi, dan koordinasi antara KPU Badung dan Polres Badung, khususnya terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dia menyoroti masih ditemukannya data pemilih yang belum mutakhir, seperti purnawirawan Polri yang status KTP-nya belum berubah serta anggota Polri aktif yang masih tercatat memiliki hak pilih. “Untuk itu kami memerlukan kerja sama dan sinergitas dengan Polres Badung agar data pemilih, khususnya terkait anggota Polri, dapat lebih akurat,” ujarnya seraya menyampaikan apresiasi atas dukungan Polres Badung selama ini.

Sementara Ketua Bawaslu Badung Wayan Semara Cipta menyampaikan ucapan selamat kepada Kapolres Badung atas amanah jabatan yang diemban. Dia mengungkapkan bahwa pada Pemilu sebelumnya di Kabupaten Badung tidak terdapat sengketa hasil Pemilu, hanya laporan pelanggaran yang ditangani dengan sanksi administratif. “Ke depan kami memiliki beberapa program, seperti desa netralitas dan edukasi pemilih pemula di sekolah-sekolah, yang kami harapkan dapat dikolaborasikan bersama Polres Badung sebagai bentuk sinergi antar lembaga,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. “Sinergi antara Polres Badung, KPU Badung, dan Bawaslu Badung sangat penting agar setiap tahapan demokrasi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai aturan,” katanya seraya menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan komunikasi yang dibangun oleh KPU dan Bawaslu Badung.

Kapolres Badung berharap audiensi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan dalam menjaga stabilitas demokrasi di Kabupaten Badung. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan ditutup dalam suasana penuh keakraban.

Hadir Wakapolres Kompol I Gede Suarmawa, Kasat Intelkam AKP I Ketut Sumertha, serta PS Kanit 1 Satintelkam Aiptu I Wayan Agus Widianta. (*/bgn003)26012102

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, memimpin rapat sekaligus penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang besaran dana hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (15/5/2023).

Dalam pengantarnya, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka akan disepakati terkait nominal anggaran yang akan digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024. Setelah nominal tersebut disepakati maka akan dilanjutkan dengan menandatangani berita acara.

Sekda Dewa Indra menjelaskan bahwa isi dari berita acara tersebut, adalah menyepakati bahwa besaran anggaran kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% atau Rp 16.436.728.800 dan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% atau Rp 24.655.093.200 sehingga jumlah total sebesar Rp 41.091.822.000 sesuai dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 070/PR.03.00/K.BA/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 hal Usulan Sharing Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

“Dari nominal di atas, untuk tahun 2023 akan dimasukkan atau dianggarkan pada APBD Perubahan yang kemudian tahapan selanjutnya menandatangani NPHD dengan PJ Gubernur, untuk itu saya  minta KPU memastikan apakah di kabupaten/kota anggarannya sudah tersedia, seperti di provinsi yang sudah ada pada dana cadangan, sehingga saat penandatanganan anggarannya memang benar-benar sudah ada,” pungkas Dewa Indra seraya menandatangani berita acara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, para pihak yang menandatangani berita acara kesepakatan yaitu antara TAPD Provinsi Bali terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Bali, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Biro Pengadaan Barang /Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Ketut Ariyani serta Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan. (bgn003)23051507

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar bersinergi dengan Pemkot Denpasar melalui Kesbangpol Kota Denpasar menggelar sosialisasi pemilu/pilkada bagi pemilih pemula di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, pada Senin (26/9/2022).

Tahapan sosialisasi kali ini menyasar kepada 3 perwakilan karang taruna di Kecamatan Denpasar Barat.

Kabid Poitik Dalam Negeri Kesbangol Kota Denpasar, I Putu Agus Jayadi, menyampaikan pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang.

Pada pemilu yang akan digelar bulan Februari tahun 2024 mendatang akan memilih lima pemimpin. “Untuk itu, saya sangat berharap kepada pemilih pemula atau yang baru memiliki KTP atau baru pertama mengikuti pemilihan agar dapat menentukan hak pilihnya masing-masing sesuai hati nurani. Dan kami berharap dalam situasi pemilu mendatang agar tidak membuat atau menerima dan menyebarkan berita hoax. Sebagai pemilih harus mencari informasi yang memang jelas asal usulnya sehingga nantinya dapat menentukan hak pilih yang tepat,” ujarnya.

Sementara Anggota KPU Kota Denpasar, Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, mengatakan kegiatan tersebut akan terus dilakukan untuk memberikan edukasi kepada pemilih pemula lainnya.

Dia merinci pada pemilu mendatang akan memilih 5 pemimpin yaitu presiden serta wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dprd kabupaten/kota dan DPD. “Saya harap para pemilih pemula dapat memilih calon pemimpin, baik eksekutif maupun legislatif yang sesuai dengan hati nuraninya,” katanya. (bgn003)22092720

Nasional, Baliglobalnews

Ketua KPU RI Ilham Saputra menyatakan pihaknya telah mengusulkan ke pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar pemilihan umum (pemilu) pada 2024 digelar lebih cepat dari 21 April, yakni menjadi 21 Februari.

“Kami menginginkan agar penyelenggaraan pemilu ini dipercepat, […] untuk menghindari kekosongan untuk pencalonan pilkada (pemilihan kepala daerah, Red),” kata Ilham saat memberi paparan pada acara diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Minggu.

Ilham, pada kegiatan diskusi yang digelar oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menerangkan pihaknya telah melakukan simulasi untuk mempercepat hari pemungutan suara pada Pemilu 2024.

“Jika nanti kami laksanakan tetap bulan April, kami khawatir ada perselisihan hasil pemilu, maka terkendala jika ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi, Red) yang meminta PSU (pemungutan suara ulang, Red), atau penghitungan suara ulang, yang akan memakan waktu,” ujar dia menerangkan.

Tidak hanya itu, KPU juga mengusulkan ke pemerintah dan DPR RI agar pilkada turut digelar pada 20 November 2024.

Walaupun demikian, dua tanggal itu masih bersifat usulan dan belum dibahas atau disetujui oleh pemerintah serta DPR RI, kata Ilham.

Perubahan tanggal itu, menurut Ilham, harus dibicarakan lebih lanjut dan KPU akan menerima masukan dari seluruh pihak, terang Ilham.

“Berbeda dengan 2024, menurut kami, (pemilu 2024, Red) memerlukan energi dan biaya yang signifikan serta perhatian dari berbagai penyelenggara pemilu,” kata dia menambahkan.

Terkait itu, Ilham menyampaikan pihaknya telah menyampaikan usulan itu ke anggota dewan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI minggu ini.

Pihak DPR pun telah membentuk tim yang bertugas mempelajari usulan KPU, yang salah satunya terkait upaya memajukan tanggal Pemilu 2024, kata Ilham menambahkan.

Dalam kegiatan diskusi yang sama, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati meminta KPU melakukan simulasi pemilu dan pilkada yang nantinya akan digelar pada 2024 secara riil dan transparan.

Simulasi secara riil dibutuhkan agar ada perbaikan tata kelola terutama dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi saat Pemilu dan Pilkada 2024.

Berkaca pada Pemilu 2019, lebih dari 500 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia akibat kelelahan saat bertugas.

“Hasil kajian lintas disiplin Universitas Gadjah Mada menunjukkan petugas (KPPS, Red) meninggal dunia, karena manajemen risiko tidak ada. Misalnya, ketika petugas ingin bertanya ada masalah di TPS (tempat pemungutan suara, Red) kepada siapa. […] Itu juga harus dipersiapkan,” ujar Khoirunnisa menegaskan. (bgn123)21053025

Badung, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung secara resmi menetapkan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2020 lalu.

Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Badung tentang Penetapan Paslon Bupati dan Wabup terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2020, yang berlangsung di Westin Hotel dan Resort ITDC Nusa Dua, Sabtu (23/1) dan dihadiri langsung oleh Bupati Giri Prasta dan Wabup Suiasa.

Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta, mengatakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2020 ini dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak tahun 2020. Dan penetapan paslon bupati dan wakil bupati terpilih ini dituangkan dalam berita acara KPU Kabupaten Badung Nomor : 089/PL.02.7-BA/5103/KPU-BADUNG/1/2021.

”KPU Kabupaten Badung menetapkan paslon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati badung tahun 2020 yaitu pasangan calon atas nama I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa dengan perolehan suara sebanyak 285.241 suara atau 94,63 % dari total suara sah sebanyak 301.413. Perlu diketahui bersama tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung sebanyak 84.62 persen dan ini merupakan angka partisipasi tertinggi selama kurun waktu 15 tahun terakhir,” ujarnya.

Sementara itu calon Bupati Badung terpilih yang juga Bupati Badung saat ini I Nyoman Giri Prasta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan, menjaga keamanan dan ketertiban proses Pilkada Badung tahun 2020. Sehingga jalannya proses demokrasi dapat berjalan aman, tertib, dan terkendali.

”Astungkara, proses demokrasi berjalan tertib, dan lancar. Terima kasih kepada warga Kabupaten Badung yang telah menggunakan hak suaranya dengan tetap menjaga situasi kondusif di wilayah Kabupaten Badung sesuai protokol kesehatan Covid-19,” kata Giri Prasta seraya menyampaikan bahwa ini sebagai momentum untuk bersama-sama meneguhkan niat persatuan dalam membangun Kabupaten Badung ke depannya

Rapat Pleno Terbuka KPU Badung ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD kabupaten Badung Putu Parwata bersama Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Forkopimda Kabupaten Badung, Bawaslu Kabupaten Badung serta perwakilan dari partai pengusung. (bgn003)21012403

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danu Putra secara maraton memantau kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada Serentak tahun 2020 di Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, hingga Kabupaten Karangasem, Selasa (8/12/2020).

Gubernur di hadapan awak media di Kantor KPU Provinsi Bali mengatakan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem, net) siap dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covif-19.

Gubernur yang juga didampingi Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, pertama menyasar TPS 15, Banjar Betngandang, Desa Sanur Kauh, Denpasar. Gubernur langsung mengecek ketersediaan fasilitas protokol pencegahan Covid-19, seperti tempat pencuci tangan, hand sanitizer, maupun alat pengukur suhu tubuh agar dapat digunakan dengan baik saat masyarakat datang ke TPS menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember. 

Tidak berhenti sampai di sana, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng juga menanyakan kesiapan KPPS mulai dari fasilitas bilik suara, hingga ruang tunggu para pemilih. “Saya mohon juga KPPS, Saksi, hingga warga yang melakukan hak suaranya di TPS agar tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19,” ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsa Jaya, yang didampingi Ketua KPPS, I Wayan Andika Saputra, menjelaskan pukul 07.00 KPPS sudah memulai pemungutan suara sampai pukul 13.00.

“Selama pemungutan suara berlangsung, dan sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19 kami mengatur enam gelombang kehadiran pemilih di TPS 15, yang mana pemilih per satu gelombang berjumlah 50 sampai 60 orang,” ujarnya seraya mengatakan di TPS 15 ini terdapat 465 pemilih.

Sementara di Kabupaten Bangli, rombongan Gubernur Bali, Kapolda Bali, KPU dan Bawaslu Provinsi Bali disambut oleh Ketua KPU Kabupaten Bangli, Putu Pujawan di TPS 05 Taman Bali yang berlokasi di SDN 1 Taman Bali, Bangli.

“TPS 05 Taman Bali siap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dengan menerapkan Protokol Pencegahan COVID-19, disini terdapat 318 pemilih,” lapor Ketua KPPS, I Dewa Nyoman Agus Lastriawan, dihadapan Gubernur Bali, Wayan Koster usai melalukan pemeriksaan kesiapan KPPS dan ruang titik kumpul pemilih sebelum pemungutan suara dimulai.

Kemudian di Kabupaten Karangasem, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan bersama Komisioner KPU Kabupaten Karangasem, Putu Deasy Natalia mengajak Gubernur Bali, Wayan Koster ke TPS 31 Kelurahan Subagan yang berlokasi di SMPN 2 Amlapura.

TPS 31 yang memiliki jumlah pemilih sebanyak 352 ini, tercatat Gubernur Koster bersama Kapolda Bali, dan Bawaslu Bali meminta KPU Karangasem agar menganti lampu di ruangan TPS 31, karena kondisinya kurang cerah.

Mendengar hal itu, Ketua KPPS, I Komang Hendra segera menyanggupi permintaan tersebut, sehingga ruangan di TPS 31 mendapatkan cahaya lampu yang optimal dengan harapan tahapan Pemungutan Suara dapat berjalan lancar. (bgn003)20120903

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Made Mangku Pastika mengatakan jajaran KPU dan Bawaslu di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 perlu melakukan patroli siber dalam masa tenang pilkada.

“Sekarang ini, jangankan orang yang intelek, yang lapisan paling bawah pun semua aktif di media sosial,” kata Pastika dalam webinar bertajuk “Sinergi Mengawal Pilkada Serentak yang Damai dan Demokratis di Tengah Pandemi COVID-19” di Denpasar, Bali, Senin.

Menurut mantan Gubernur Bali dua periode itu, informasi yang tersebar di media sosial besar pengaruhnya bagi pemilih. Namun, persoalannya, masyarakat seringkali suka dengan sesuatu yang tidak benar.

“Di tengah teknologi informasi yang berkembang dengan cepat, seringkali berita yang tidak benar menjadi seolah-olah benar,” ucap anggota Komite 2 DPD itu.

Oleh karena itu, Pastika mengingatkan jajaran penyelenggara pemilu juga melakukan patroli siber, agar jangan sampai pemilih terpengaruh pada hal-hal yang dapat mengganggu pilihannya maupun partisipasi dalam Pilkada 2020.

Mantan Kapolda Bali itu mengatakan semua yang berada di Bali tentu berkepentingan terkait keamanan, kedamaian, dan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Apalagi pilkada kali ini dilaksanakan di enam kabupaten/kota di Bali yakni di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, Bangli, dan Karangasem.

“Saya yakin sekali dengan para penyelenggara yang sudah begitu profesional dan hapal betul apa yang mungkin terjadi ketika ada petahana dan sebagainya,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia mengatakan dalam masa tenang Pilkada 2020, pihaknya hingga jajaran terbawah melakukan Patroli Anti Politik Uang.

Sebelumnya, pada Jumat (4/12) ada masyarakat yang melapor ke Bawaslu Kabupaten Jembrana terkait dugaan praktik politik uang berupa pembagian uang sebesar Rp15 juta.

“Peristiwa itu tanggal 3 Desember, ketika masih ada tahapan kampanye. Barang bukti yang disampaikan pelapor berupa rekaman sebuah peristiwa,” ujarnya pada acara yang dipandu oleh Nyoman Wiratmaja itu.

Rudia menambahkan, dalam rekaman video itu memang ada pembagian uang dan atas dasar itulah Bawaslu Jembrana meregistrasi laporan tersebut. Selain juga dari syarat formal dan materialnya sudah lengkap.

“Setelah diregistrasi, waktu penyelesaian minimal lima hari kalender. Hari ini Bawaslu Jembrana sebagai koordinator Sentra Gakkumdu sudah mengeluarkan surat perintah untuk penanganan atau klarifikasi pihak yang dilaporkan,” katanya.

Pada webinar tersebut juga menghadirkan pembicara Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Gusti Agung Sudarsana, dan pengamat politik dari Undiknas Denpasar Dr I Nyoman Subanda MSi. (bgn123) 20120802

Denpasar, Baliglobalnews

Kapolda Bali Irjen. Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., melakukan kunjungan ke Kantor KPU Provinsi Bali guna membangun kerjasama untuk menjaga keamanan Bali agar lebih aman dan kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada Bali 2020.

“Kami ingin membangun situasi kamtibmas yang aman, damai dan kondusif, dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020,” ucap Kapolda Putu Jayan Danu.

Diterima Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Stp., MP., bersama dengan Komisioner KPU Provinsi Bali, Kapolda Bali mengatakan pihaknya beserta jajaran siap mendukung dan memback-up seluruh Kegiatan KPU khususnya pada pelaksanaan Pilkada Bali 2020.

Sebagai seseorang yang baru menjabat, dalam mengisi kekosongan, Kapolda Bali juga mendatangi Kantor KPU Provinsi Bali, Renon, Selasa (1/12/20) ingin melakukan kegiatan silaturahmi ke beberapa instansi dalam rangka memperkenalkan diri sebagai Kapolda Bali yang baru.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan memaparkan terkait beberapa situasi menjelang Pelaksanaan Pilkada Bali 2020 bahwa masa kampanye akan berakhir pada 5 Desember 2020, dan diprediksi dari hasil pelaksanaan Bimtek ada permasalahan yaitu masih ada anggota KPPS tidak mempunyai Hp Android.

“Kemarin kami telah melakukan pertemuan terakhir dengan KPU Kab/kota yang melaksanakan pilkada di bertempat di Ubud,” ucapnya.

Di tambahkan kembali dari Divisi Hukum KPU Bali Gede Jhon Darmawan, menyampaikan bahwa terkait proses distribusi jika tidak tempat waktu pihak KPU akan berkerja dengan cepat dalam pendistribusian, maka kami mohon bantuan proses pengamanan dari Polres khususnya Polres yang wilayahnya melaksanakan Pilkada 2020 agar pengamanannya dapat di tingkatkan.

Terkait tanggal 6 hingga 8 Desember KPU Bali akan dilakukan penurunan dan penertiban alat praga, sehingga dimohonkan dari TNI dan Polri mendampingi dalam pelaksanaanya. Selanjutnya terkait masalah pengerekrutan KPPS terjadi permasalahan di Songan Bangli yang tidak mau di Rapid, di mohon Babinkamtibmas Desa songan A dan B serta Desa Kedisan bisa mensosialisasikan kepada masayarakat setempat agar mau di Rapid khususnya calon KPPS tersebut.

Kemudian terkait masalah yang terjadi, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali, Anak Agung Raka Nakula menyampaikan bahwa sebelumnya banyak terjadi perobekan baliho sehinga pihak KPU Bali selalu melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum khususnya Kapolres yang melaksanakan Pilkada untuk berkerjasama dalam pemantauan Alat praga.

Ketua KPU Provinsi Bali juga menginformasikan bahwa pada tanggal 3 akan dilaksanakan rapat koordinasi yang akan di pimpin oleh Gubernur Bali yang akan di hadiri instansi terkait dalam pelaksanaan Pilkada 2020, dan pada tanggal 8 akan dilaksanakan pemantauan kesiapan TPS Kab/kota yang melaksanakan Pilkada bersama Gubernur Bali dan Ketua KPU Bali berharap Kapolda Bali turut serta hadir.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Bali didampingi Karo Ops Polda Bali Kombes. Pol. Djoko Prihadi, Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes. Pol. Dodi Rahmawan, Direktur Intelkam Polda Bali Kombes. Pol. Drs. Wahyu Suyitno, menyampaikan bahwa jajaran Kepolisian, khususnya Polda Bali akan menyikapi dan membantu pihak KPU Bali terkait permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Pemilu 2020 agar dapat tercipta situasi yang lebih aman dan kondusif di Bali. (bgn008)20120205

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar menggelar Bimbingan Teknis Persiapan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Denpasar.

Ketua KPU Kota Denpasar Wayan Arsa Jaya saat dikonfirmasi di Denpasar, Rabu (2/12/20) membenarkan kegiatan itu telah digelar Selasa (1/12/20) malam dengan menghadirkan narasumber dari Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi Bali, M Maria Ratna Sari.

“Pada pelaksanaan kegiatan ini bertujuan memberikan bimbingan teknis bagi tim kampanye maupun LO pasangan calon tentang Dana Kampanye sebagai peserta Pilkada, mengenai Penyusunan Laporan Dana Kampanye,” terangnya.

Arsa menerangkan dalam acara itu turut dihadiri anggota KPU Kota Denpasar Divisi Hukum dan Pengawasan Subro Mulissyi dan Peserta Bimbingan Teknis adalah Tim Penghubung dan Operator Sidakam Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Denpasar serta Bawaslu Kota Denpasar.

Ia menyampaikan bahwa bimtek ini dilaksanakan dalam rangka persiapan penyampaian LPPDK Paslon kepada KPU Kota Denpasar sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU no 12 tahun 2020 mengenai Dana Kampanye.

Arsa Jaya menjelaskan, sehingga nantinya Bimtek tersebut sangat penting, membantu tim kampanye ataupun penghubung dalam penyusunan LPPDK. Karena seluruh laporan dana kampanye akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk KPU.

“Bimtek dengan menggunakan aplikasi Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM), yang dipandu oleh KPU, dalam pengisian data dana kampanye masing-masing perwakilan paslon, sehingga mampu mengoperasikan dalam penggunaan aplikasi SIDAKAM,” pungkasnya.

Sementara, Anggota Divisi Hukum Subro Mulissyi menjelaskan mengenai regulasi, mekanisme, tata cara, tempat dan waktu penyampaian LPPDK Paslon, pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Subro Mulissyi menegaskan bahwa dana kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip Legal, Akuntanbel dan Transparan.

“Proses pelaporannya harus berpedoman pada audit dana kampanye pemilihan tahun 2020 diantaranya meliputi periode pelaporan dana kampanye dan mekanisme audit dana kampanye oleh KAP,” ucapnya.

Selain materi, acara juga menggelar diskusi untuk mendapatkan masukan dan saran dari peserta bimtek dana kampanye.(bgn008)20120204

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum tidak akan merevisi dan tetap akan mempertahankan target partisipasi pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang telah diproyeksikan jauh hari sebelum penyelenggaraan yakni sebesar 77,5 persen. Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Jakarta, Senin, menyatakan target yang telah ditentukan itu tidak akan diubah meskipun pandemik COVID-19 belum berakhir bahkan tinggal 10 hari lagi sebelum hari pemungutan pilkada. “Target itu sebagai upaya sungguh-sungguh dari KPU untuk memberikan atensi tentang pentingnya partisipasi pemilih dalam Pilkada. Juga sebagai motivasi bagi segenap jajaran penyelenggara,” kata Dewa Raka Sandi. Namun, Dewa mengakui dengan kondisi tersebut tentunya target partisipasi pemilih untuk memberikan hak suaranya bukanlah sesuatu yang mudah dicapai.

 “Namun demikian tentu kami menyadari hal itu tidak mudah dan merupakan tantangan tersendiri. Mengenai hasilnya tentu banyak faktor yang mempengaruhi,” ujarnya. Meskipun tidak mudah, KPU kata dia tetap berupaya seoptimal mungkin untuk merealisasikan partisipasi pemilih seperti yang telah ditargetkan tersebut. “KPU telah melakukan rakor evaluasi dan meminta masing-masing kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada untuk melaporkan target partisipasinya secara tertulis. Hal itu sudah disampaikan kepada kami melalui KPU Provinsi,” ucap Dewa. KPU RI lanjut dia terus secara bergantian memberikan atensi ke daerah-daerah agar melakukan kerja keras untuk mencapai partisipasi rakyat seperti yang ditargetkan. “KPU kemudian menjalankan tahapan-tahapan demi tahapan itu tentu harus sesuai dengan protokol kesehatan (hal itu untuk membangun kepercayaan masyarakat agar mau datang ke TPS)” katanya. Selebihnya, menurut Dewa tentunya juga ada tanggung jawab pasangan calon kepala daerah, tim sukses, simpatisan dan partai politik karena mereka merupakan peserta Pilkada. “Perilaku elite dan pasangan calon akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih, karena beliau kan tokoh jadi tentu setiap pasangan calon adalah putra-putra terbaik di daerah dan beliau tentu publik figur yang menjadi panutan atau rujukan masyarakat,” ujarnya. (bgn123) 20113001