Denpasar, Baliglobalnews

Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi (Penertiban Aset dan Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 dilangsungkan di Ruang Rapat Sewaka Mahottama, Graha Sewaka Dharma, Denpasar, pada Jumat (14/11/2025).

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Kaya Negara dalam sambutannya mengatakan pertemuan tersebut membahas dua isu penting yakni penertiban aset dan optimalisasi pendapatan pajak daerah. “Kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi, karena pengelolaan aset yang baik dan optimalisasi pendapatan pajak daerah yang efektif merupakan pondasi bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penertiban aset merupakan langkah krusial mencegah terjadinya korupsi. Dengan tertibnya pengelolaan aset, kita dapat memastikan semua aset daerah tercatat baik, dikelola secara profesional, dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset, tetapi juga mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan aset daerah,” ujarnya.

Jaya Negara menyampaikan upaya optimalisasi pendapatan pajak daerah dan meningkatkan pendapatan daerah harus melalui pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel. Dengan sistem pajak yang baik, kita dapat meminimalisir potensi kebocoran penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendapatan daerah yang optimal akan memberikan dampak positif. “Dapat kami sampaikan capaian pemenuhan MCP Kota Denpasar per tanggal 13 november 2025 pukul 20.00 wita dengan persentase 89,20% dari 8 area pemenuhan meliputi area perencanaan (91,24%), area penganggaran (93,88%), area pengadaan barang dan jasa (98,88%), area pelayanan publik (99,99%), area pengawasan apip (80,29), area manajemen ASN (92,54%), area pengelolaan BMD (74,61%), dan area optimalisasi pendapatan daerah (52,66%),” ungkapnya.

Jaya Negara juga mengatakan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pemenuhan dokumen pendukung, mengawal proses di BPN atas usulan sertifikasi tanah yang sudah diajukan dan menyelesaikan kejelasan permasalahan asset merupakan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mencapai persentase pemenuhan area pengelolaan BMD yang optimal. “Untuk meminimalisir kendala beberapa upaya akan kami lakukan seperti, lebih intensif dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak secara bersama-sama dengan kejaksaan negeri dan OPD terkait, membangun komunikasi yang lebih efektif dengan wajib pajak untuk dapat memantau pergerakan pembayaran tunggakan, dan jumlah tunggakan wajib pajak,” katanya.

Selain itu, kata dia, juga diperlukan melaksanakan digitalisasi penagihan, korespondensi melalui sistem daring dan penguatan integrasi data pada simpada terpadu untuk mempercepat validasi serta menutup Celah manipulasi pelaporan. “Terkait lain hal-hal yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar, untuk mendukung program korsupgah KPK RI, tahun 2025 dan capaian MCSP 2025 triwulan IV ini, akan dijelaskan lebih lanjut oleh perangkat daerah pengampu yang juga kami hadirkan pada keseempatan ini,” katanya.

Walikota Jaya Negara juga menyampaikan Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen penuh dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kami telah dan akan terus memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, yang berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Kami juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak yang hadir di sini untuk bekerja sama, dan berkomitmen dalam menjalankan program MCSP ini dengan sebaik-baiknya.

Saya juga berharap melalui rapat koordinasi ini, kita dapat merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan dalam penertiban aset dan optimalisasi pendapatan pajak daerah. Marilah kita jadikan momentum ini sebagai awal dari perubahan besar dalam tata kelola Pemerintahan kita, demi tercapainya Indonesia yang bersih dari korupsi,” katanya.

Sementara Perwakilan KPK RI Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menyampaikan bahwa kondisi setiap daerah di Indonesia tidak sama, namun regulasinya sama. Ada yang MCSP menengah, ke atas dan ke bawah. Seiring perkembangan zaman dan teknologi KPK terus melakukan modifikasi terhadap MCSP untuk jalannya pemerintahan daerah. Bali merupakan percontohan daripada daerah lainnya maka MCSP harus bisa diselesaikan, dan harus ada parameter di wilayah Bali seperti wilayah lainnya yang ada di Indonesia. “Rapat kali ini kami mendalami area di MCSP, seperti aset tanah. Hal ini menjadi hal penting di KPK, karena masih banyak aset tanah di Indonesia yang jadi masalah,” katanya.

Hadir Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, Perwakilan Kejari Denpasar, BPN Denpasar, perwakilan Pajak Pratama Denpasar Barat dan Pajak Pratama Denpasar Timur beserta OPD terkait lainnya. (*/bgn003)25111401

Denpasar, Baliglobalnews

Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, berhasil meraih penghargaan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Penjabat Gubernur Bali, Irjen Pol. (Purn) Sang Made Mahendra Jaya, kepada Perbekel Desa Tegal Harum, I Komang Adi Widiantara, di Gedung Kesirarnawa Art Center, Denpasar, pada Rabu (9/1/2024). Turut menyaksikan prosesi tersebut Sekretaris Daerah Kota Denpasar, IB Alit Wiradana.

Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyatakan bahwa gerakan antikorupsi perlu dimulai dari tingkat desa. Menurut dia, korupsi diibaratkan sebagai fenomena gunung es yang sebagian besar dampaknya tersembunyi, tetapi sangat merusak budaya dan karakter masyarakat. “Korupsi itu ibarat gunung es. Oleh karena itu, gerakan antikorupsi harus dimulai dari desa,” ujarnya.

Pj. Gubernur Bali juga menekankan bahwa dampak korupsi tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mengikis nilai-nilai budaya. Pembentukan desa percontohan antikorupsi menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem yang bebas dari korupsi.

Sebagai mantan anggota kepolisian, Mahendra Jaya menegaskan pentingnya pencegahan korupsi dibandingkan penindakan. “Seperti pemadam kebakaran, lebih baik mencegah sebelum terjadi kebakaran,” katanya.

Dia mengibaratkan pencegahan korupsi dengan penanganan pandemi Covid-19, di mana vaksinasi dilakukan untuk membangun antibodi. Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan antikorupsi bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai mampu menciptakan efek berantai dalam membangun integritas di masyarakat.

Mahendra Jaya juga meminta semua pihak untuk saling mengingatkan agar terhindar dari praktik korupsi, serta terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga antirasuah seperti KPK dalam membangun budaya antikorupsi.

Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana mengucapkan selamat kepada Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, atas pencapaian sebagai Desa Percontohan Antikorupsi Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2024. Penghargaan ini diberikan oleh KPK RI sebagai bentuk apresiasi atas komitmen desa dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sekda Alit Wiradana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen penuh dalam pemberantasan korupsi. “Kami telah melakukan pendampingan secara intensif kepada Desa Tegal Harum selama proses pembentukan desa antikorupsi di Provinsi Bali tahun 2024. Hal ini sejalan dengan visi Pemkot Denpasar untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.

Sementara Perbekel Desa Tegal Harum I Komang Adi Widiantara menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini. Dia menjelaskan bahwa terpilihnya Desa Tegal Harum sebagai desa percontohan antikorupsi tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar. “Kami berupaya keras untuk menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi, termasuk pelayanan masyarakat yang bebas dari suap. Harapan kami, keberhasilan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Desa Tegal Harum dalam memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Proses pembentukan Desa Tegal Harum sebagai desa antikorupsi dilakukan melalui empat tahapan utama, meliputi evaluasi awal terhadap tata kelola pemerintahan desa, bimbingan teknis dengan pemberian pelatihan untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang integritas dan antikorupsi, penilaian melalui peninjauan terhadap implementasi praktik antikorupsi, serta penganugerahan, pengakuan resmi dari KPK RI atas keberhasilan desa dalam memenuhi kriteria sebagai desa antikorupsi.

“Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa Desa Tegal Harum mampu berkomitmen untuk menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi di tingkat desa. Diharapkan, langkah ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk mengikuti jejak serupa, sehingga gerakan antikorupsi dapat menyebar hingga ke akar rumput masyarakat,” ujarnya. (*/bgn003)25010906

Tabanan, Baliglobalnews

Kabupaten Tabanan kini meraih perhatian lebih tinggi dengan kedatangan langsung dari Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) ke Desa Gubug pada Senin (4/11/2024). Rombongan Tim KPK RI yang dipimpin oleh Rino Haruno bertujuan memantau dan memberikan masukan untuk memperkuat program Desa Anti Korupsi yang tengah berjalan.

Rino Haruno menjelaskan bahwa Desa Gubug merupakan salah satu dari 8.000-an desa di 38 provinsi yang dipilih menjadi percontohan Desa Anti Korupsi. Dia mengatakan pemilihan ini didasarkan pada kenyataan bahwa telah ada ribuan kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa di Indonesia. “Oleh karena itu, program Desa Anti Korupsi diharapkan dapat mencegah praktik korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas di tingkat desa,” katanya.

Menurut Rino Haruno, salah satu indikator utama penilaian adalah penerapan digitalisasi dalam tata kelola desa. Digitalisasi dianggap dapat memperkuat sistem transparansi dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi. “Program Desa Anti Korupsi bukanlah perlombaan, melainkan sebuah langkah untuk memastikan semua indikator diresapi dan diterapkan dengan baik,” katanya.

Rino mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik yang baik di desa, menghindari penyalahgunaan wewenang dalam swakelola anggaran, serta menghargai kearifan lokal. “Kasus korupsi di Bali relatif lebih sedikit dibandingkan daerah lain, dan hal ini disebabkan karena kuatnya kearifan lokal yang mengakar di masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menegaskan kehadiran Tim KPK RI bukan untuk melakukan penilaian ulang, melainkan untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah ke depan agar Desa Gubug dapat menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lainnya.

Acara monitoring hasil penilaian dan perluasan Desa Anti Korupsi di Desa Gubug ini juga dihadiri Sekda Tabanan I Gede Susila, Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada, Inspektur Kabupaten Tabanan IGN. Supanji, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) I Gusti Ayu Supartiwi, Kepala Desa Gubug I Nengah Mawan beserta perangkat desa dan tokoh tokoh desa setempat. (bgn020)24110409

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Inspektorat Kota Denpasar bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar

talkshow bertemakan “Tingkatkan Integritas, Denpasar Maju Tanpa Korupsi” di Graha Sewaka Dharma (GSD) Denpasar pada Senin (26/6/2023).

Talkshow menghadirkan narasumber dari KPK RI yakni Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana. Sementara bertindak sebagai moderator Inspektur Kota Denpasar, Putu Naning Djayaningsih. Talkshow dibuka Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Asisten Adminitrasi Umum Dewa Nyoman Semadi dan dihadiri seluruh kepala  organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Denpasar serta perbekel dan lurah se-Kota Denpasar.

Wakil Walikota Arya Wibawa  mengatakan memberantas korupsi perlu kerja berkelanjutan semua pihak dalam mendukung strategi Trisula pemberantasan korupsi. KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi, maka pemahaman itu perlu ditingkatkan. “Trisula dimaksud adalah sula penindakan untuk memberikan efek jera bagi koruptor, Sula pencegahan untuk perbaikan pada sistem sehingga meminimalisir tindak pidana korupsi, dan sula pendidikan yang diwujudkan melalui kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi,” katanya.

Di era teknologi sekarang, kata dia, sula pencegahan memegang peranan penting sebagai langkah pencegahan korupsi. Kita semua juga perlu menerapkan sembilan nilai anti korupsi. “Nilai tersebut adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Perlu komitmen tinggi dari seluruh aparatur sipil negara sebagai penyedia layanan publik, dengan demikian tercipta integritas dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara,” katanya.

Kota Denpasar, lanjutnya, turut berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Upaya melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik seperti transaksi nontunai, pengelolaan aplikasi pengaduan, pemenuhan reformasi birokrasi, evaluasi pelayanan publik dan sebagainya.

“Hari ini kita melaksanakan juga sula pencegahan dan sula pendidikan melalui pelaksanaan talkshow in secara offline dan online diharapkan dapat memberi pemahaman anti korupsi yang lebih tajam disektor pelayanan publik, untuk meningkatkan integritas aparatur dalam memberikan pelayanan paripurna kepada masyarkat sehingga terwujud pelayanan publik yang bersih bebas korupsi,” ujarnya.

Sementara  Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, memberikan materi dengan diskusi mengenai mengenal jenis- jenis korupsi (dampak korupsi, jenis tindak pidana korupsi), mengukur risiko korupsi di Indonesia (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, Survei Perilaku Antikorupsi 2022, Survei Penilaian Integritas, Indeks Integritas Nasional 2022), sekilas KPK (Tupoksi KPK, Struktur Kelembagaan KPK, Strategi Pemberantasan Korupsi KPK, peran serta masyarakat dalam membangun gerakan antikorupsi, pembentukan lembaga sertifikasi profesi KPK dan skemanya, saluran pengaduan korupsi), titik resiko pada pelayanan publik (menghindari konflik kepentingan, bentuk konflik kepentingan, korelasi gratifikasi dan pelayanan publik, tentang gratifikasi atau pemberian dalam arti luas, jenis gratifikasi ) serta  budaya integritas dan kepemimpinan diakhiri dengan sesi tanya jawab.

“Kami menyambut baik bersama sama sosialisasi dan kampanye antikorupsi. Ini menjadi suatu keniscayaan bagi ASN dilingkungan Pemkot Denpasar apalagi pejabat yang terikat dengan Undang- Undang termasuk UU antikorupsi. Dengan sosialisasi dan talkshow ini semakin memahami tindakan antikorupsi dan budaya antikorupsi ini dapat disebarluaskan oleh peserta ini nantinya,” ujarnya. (bgn003)23062616

Semarang, Baliglobalnews

Perbekel Kutuh, I Wayan Mudana, menerima penghargaan Desa Antikorupsi serangkaian kegiatan peluncuran Desa Antijorupsi Tahun 2022 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (29/11/2022).

Perbekel Kutuh menjadi salah satu dari 10 desa yang didaulat menjadi percontohan desa antikorupsi se-Indonesia. Sembilan desa lainnya yang juga didaulat yakni Desa Kamang Hilia Sumatera Barat, Desa Hanura Lampung, Desa Cibiru Wetan Jawa Barat, Desa Banyubiru Jawa Tengah, Desa Sukojati Jawa Timur, Desa Kumbung NTB, Desa Detusoko Barat NTT, Desa Mungguk Kalimantan Barat dan Desa Pakatto Sulawesi Selatan.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri, menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa. Memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dilakukan oleh satu institusi namun diperlukan kolaborasi antar elemen. Maka, program desa antikorupsi ini dibuat oleh KPK untuk dapat melibatkan masyarakat ditingkat Desa secara langsung dalam melakukan pengawasan. “Kedudukan desa saat ini sangat strategis. Jadi kita berharap di tingkat desa saat ini sangat relevan dilibatkan. Maka dari itu KPK sangat bersemangat dari desa kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi,” ujarnya.

Sementara Perbekel Kutuh, I Wayan Mudana, ketika ditemui dalam kegiatan tersebut mengungkapkan penghargaan Desa Antikorupsi itu merupakan pondasi dan pengetahuan Pemerintah Desa Kutuh dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia menyatakan penerima penghargaan belum tentu tidak korupsi. “Jadi komitmen menjaga agar tetap berkelanjutan yang terpenting. Ini merupakan pondasi yang telah kita buat untuk generasi kita, kita sudah mendapat ilmu baru. Namun perlu diingat meraih penghargaan bukan berarti kita bebas dari pengawasan. Keberlanjutan dan keberlangsungan program ini perlu dijaga bersama, khususnya masyarakat Desa Kutuh,” katanya.

Kegiatan itu dihadiri oleh berbagai lintas kementerian yakni Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan KPK RI selaku penyelenggara kegiatan. Turut hadir Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung Komang Budhi Argawa, Inspektur Luh Suryaniti, Camat Kuta Selatan I Ketut Gede Arta beserta staf Pemerintah Desa Kutuh. (bgn003)22113014

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, beserta jajaran mengikuti arahan secara daring dari KPK RI terkait Rapat Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di tahun 2021 sekaligus persiapan program tahun 2022 di Puspem Badung, Rabu (9/2).

Acara yang dibuka oleh Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan wilayah V KPK RI Budi Waluya ini turut dihadiri Inspektur Luh Suryaniti, Kadis PMD Komang Budhi Argawa dan OPD terkait di Lingkungan Pemkab Badung.

Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK RI, Budi Waluya, mengatakan terkait dengan indikator di dalam MCP, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemerintah Daerah di Bali bahwa capaian MCP tahun 2021 sangat memuaskan.

“Saya atas nama pribadi juga mewakili teman-teman perangkat daerah menyampaikan terima kasih karena sudah hijau dari persentase di atas 75% dan juga karena sudah ikut terlibat turut membantu dalam upaya untuk meraih MCP secara tertib. Kami berharap bahwa capaian MCP, seiring dengan pelayanan SPI yang tinggi, yang diperoleh oleh responden penerima layanan.

Dalam rangka pencapaian MCP, harus ada selain sistem dengan capaian program-program anti korupsi di pemerintah daerah memang harus bisa dipublikasikan kepada masyarakat, disosialisasikan, bisa dirasakan, di samping bisa membangun kepercayaan masyarakat lebih baik lagi daripada yang sekarang,” ungkapnya.

Pihaknya juga berharap, capaian MCP berbanding lurus dengan kinerja birokrasi dalam pemberantasan korupsi. “Oleh sebab itu saya tak henti-henti mengingatkan jajaran birokrasi agar memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Capaian MCP hendaknya sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Sementara Sekda Badung Adi Arnawa seusai mengikuti Vidcon mengungkapkan, dari hasil capaian berdasarkan dari KPK, untuk pemberantasan korupsi berdasarkan ukuran Monitoring Center for Prevention (MCP), Kabupaten Badung berada di 95,2 %, sedangkan untuk survey penilaian integritas dari Peran Satuan Pengawas Internal (SPI) pada angka 82,2 %.

“Terhadap semuanya ini tentu perlu kita akan dorong, evaluasi kembali untuk pelaksanaan di tahun 2022 nanti. Jadi ada beberapa yang perlu diatensi terutamanya MCP kita pada sektor areal interpretasi menyangkut pengelolaan barang milik daerah, termasuk juga optimalisasi pajak daerah. Ini yang akan kita dorong untuk kita atensi, sehingga nantinya capaian ini bisa ditingkatkan lagi ke depan,” ujarnya. (bgn)22020919

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih penghargaan skala nasional. Kali ini, ibukota Provinsi Bali ini meraih penghargaan tiga besar Monitoring Centre For Prevention (MCP) di tahun 2020 untuk Kategori Pemerintah Kota. Hal tersebut terungkap saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang dilaksanakan secara daring dan luring, Kamis (9/12).

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Putu Naning Djayaningsih dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Dewa Gede Rai mengikuti peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang dilaksanakan secara daring dari Kantor Walikota Denpasar.

Kota Denpasar berada di posisi ketiga di bawah Kota Pematang Siantar dan Kota Semarang. Sementara itu di posisi keempat terdapat Kota Tebing Tinggi dan diposisi kelima Kota Mataram. Kota Denpasar meraih penghargaan (MCP) di tahun 2020 dengan nilai MCP sebesar 86,26.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada semua pihak yang turut serta atas pelaksanaan peringatan Hakordia 2021.

“Kita sebagai anak bangsa sungguh bersyukur karena hari ini segenap umat manusia dan kita seluruh anak bangsa Indonesia memperingati Hakordia sedunia yang pada hari ini mengambil tema Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa tema tersebut bertujuan untuk mengajak semua pihak khususnya anak muda dalam melakukan pemberantasan korupsi.

“Tema ini sengaja kami ambil dalam rangka memberikan kesempatan dan mengajak segenap anak bangsa untuk mengambil peran memberantas dan melakukan aksi-aksi terkait dengan pemberantasan korupsi,” jelasnya.

Saat ini KPK RI terus menggencarkan Trisula Pencegahan Korupsi, yakni Pendekatan Pendidikan Masyarakat, Pendekatan Pencegahan, dan Pendekatan Penindakan.

Sementara Wali Kota Jaya Negara menyampaikan ucapan terima kasih atas pendampingan dan perhatian dari KPK RI dalam pencegahan dan peningkatan pelayanan. Sehingga saat ini Pemkot Denpasar mampu meraih penghargaan tiga besar Monitoring Centre For Prevention (MCP) di tahun 2020.

Nilai capaian dari MCP oleh KPK RI kepada Pemkot Denpasar nantinya terus dilakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi, untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan kedepan dalam peningkatan pelayanan publik yang baik untuk kesejahteraan masyarakat.

“Dengan capaian penghargaan ini tentunya menjadi cambuk sekaligus bekal motivasi untuk terus berbenah guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pelayanan publik sehingga pelayanan kami benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” katanya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Presiden RI, Joko Widodo. (bgn003)21120917

Denpasar, Baliglobalnews

Monitoring Centre for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) tahun 2021 Pemerintah Kota Denpasar mencapai 91 persen.

Capaian nilai MCP itu disampaikan Kepala Satgas V.1-Dit.V Korsup KPK, Sugeng Basuki, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi capaian program pemberantasan korupsi periode triwulan I-2021 Kota Denpasar, di ruang Praja Utama Kantor Wali Kota Denpasar, Kamis (29/4).

Kehadiran Kepala Satgas V.1-Dit.V Korsup KPK, Sugeng Basuki, bersama Tim KPK lainnya disambut Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Pj. Sekda Denpasar, I Made Toya dan pimpinan OPD terkait.

Sugeng Basuki menyampaikan nilai MCP Koordinasi dan supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) tahun 2021 Pemkot mencapai 91 persen merupakan nilai yang cukup tinggi. “Nilai ini cukup tinggi diraih Pemkot Denpasar. Tidak mudah memperoleh nilai ini dan diharapkan dapat dipertahankan serta menjadi komitmen Pemkot Denpasar dalam peningkatan pelayanan publik yang ada,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa capaian nilai MCP menunjukan komitmen pimpinan Pemkot Denpasar dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Capaian MCP ini sebagai penilaian dari KPK, salah satunya penilaian pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Serta penilaian ini juga melihat dua sisi yakni dari ASN, masyarakat, serta juga berkaitan upaya kebijakan pimpinan Pemkot Denpasar.

“Apakah masyarakat merasakan, terkait pelayanan, ini akan mempengaruhi nilai dan KPK selalu melihat dua sisi dari ASN dan masyarakat serta juga upaya kebijakan,” ujarnya.

Harapan ke depan, kata dia, Pemkot Denpasar juga dapat meningkatkan nilai MCP, serta berkesinambungan melaksanakan koordinasi serta komunikasi dengan tim KPK dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Sementara Wali Kota Jaya Negara menyampaikan ucapan terima kasih atas pendampingan dan perhatian dari KPK RI dalam pencegahan dan peningkatan pelayanan publik Pemkot Denpasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai capaian dari MCP oleh KPK RI kepada Pemkot Denpasar yang nantinya dapat dilakukan terus dilakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi, untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan ke depan dalam peningkatan pelayanan publik yang baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Jaya Negara juga menjelaskan dalam  pelaksanan reformasi birokrasi, Pemkot Denpasar juga telah membangun Mal Pelayanan Publik Graha Sewaka Dharma Lumintang. Dalam pelayanan juga dibingkai dengan moto pelayanan Sewaka Dharma yakni melayani adalah kewajiban dengan spirit vasudaiva kutumbakam (manyama braya). 

“Semoga dengan kehadiran Tim KPK RI di Kota Denpasar mampu memberikan bimbingan hingga nantinya mampu meningkatkan program Pemkot Kedepan dan dapat terlaksana dengan baik,” ujar Jaya Negara.

Usia tatap muka dengan pimpinan OPD Pemkot Denpasar di Ruang Praja Utama Kantor Wali Kota Denpasar, Kasatgas Pencegahan KPK Korwil IX Sugeng Basuki bersama tim meninjau langsung pelayanan masyarakat di Mal Pelayanan Publik Graha Sewaka Dharma Lumintang. (bgn003)21043001

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, berkomitmen menjadikan Badung sebagai kabupaten yang maju dan bebas korupsi. Untuk itu, melalui kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK RI dapat menjadi sarana diskusi dengan Tim Satgas KPK RI dalam memenuhi indikator MCP.

“Kepada bapak/ibu pimpinan perangkat daerah, mari jadikan moment monitoring dan evaluasi dari Tim Satgas KPK RI ini sebagai sarana pembelajaran dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Badung. Saya berharap kegiatan ini dapat kita ikuti dengan baik dan menjadi sarana diskusi kita dengan Tim Satgas KPK RI dalam memenuhi indikator MCP. Sehingga Kabupaten Badung menjadi kabupaten yang maju dan bebas korupsi,” kata Bupati Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa saat menerima Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian program pemberantasan korupsi periode triwulan 1 tahun 2021 di Kabupaten Badung, bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Kamis (29/4).

Giri Prasta menyampaikan upaya pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI merupakan suatu gerakan yang harus didukung bersama. Hal tersebut juga seiring dengan agenda Nawa Cita ke 4 Presiden RI Joko Widodo yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

“Untuk di Kabupaten Badung hal tersebut telah tertuang ke dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 pada misi ke 3 yaitu memantapkan tata kelola pemerintah dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government,” katanya.

Terkait dengan MCP Triwulan I, menurut Bupati Giri Prasta, Pemkab Badung telah melakukan inputing terkait indikator-indikator pada area intervensi yang telah dapat dipenuhi. Dan pihaknya berkeyakinan untuk indikator-indikator lainnya dapat dipenuhi pada periode berikutnya. “Selanjutnya kami juga mohon kepada Tim Satgas KPK RI untuk dapat memberikan masukan dan evaluasinya, sehingga bisa kami lakukan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang,” katanya.

Sementara itu Ketua Satgas Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Sugeng Basuki didampingi oleh anggota tim Handayani dan Rahmadani mengatakan kehadiran Korsupgah KPK RI lebih kepada melakukan pendidikan dan pencegahan dimana termasuk dalam agenda tersebut dengan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap delapan area yang akan dilakukan intervensi. Dikatakan kedelapan area tersebut meliputi Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi PAD, serta Manajemen Aset Daerah, agar pemerintah daerah dapat memunculkan ide-ide atau terobosan dalam rangka memperbaiki indeks MCP. “Dari delapan area aksi pencegahan korupsi terintegrasi, kali ini Tim Korsupgah KPK RI memfokuskan supervisi terhadap Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Aset,” katanya.

Inspektur Kabupaten Badung Ni Luh Suryaniti melaporkan berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, bahwa KPK RI bertugas melakukan koordinasi dengan instansi berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Program koordinasi pencegahan korupsi yang oleh KPK RI dimonitor melalui Monitoring for Prevention Centre (MCP) dalam aplikasi jaga.id yang setiap triwulan dilakukan evaluasi pencapaiannya.

“Untuk Kabupaten Badung telah secara aktif melaporkan pencegahan korupsi terintegrasi melalui aplikasi jaga.id. Untuk tahun yang lalu Kabupaten Badung tampil dengan capaian terbaik diantara pemerintah kabupaten/kota se-Bali, bahkan pernah memimpin MCP tertinggi di Indonesia pada 2 Triwulan tahun 2020 dengan nilai indek MCP 90.58,” ucapnya.

Usai acara di Kriya Gosana, Tim KPK RI juga melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP ) Kabupaten Badung yang dijadikan role model oleh seluruh MPP yang ada di Indonesia.  Pada kesempatan ini, Tim KPK RI melihat dan menerima penjelasan secara langsung dari Kepala DPMPTSP Agus Aryawan terkait dengan sistem pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat luas. (bgn003)21042924

Denpasar, Baliglobalnews

Provinsi Bali berhasil meraih peringkat pertama untuk Monitoring Control for Prevention (MCP) yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2020.

Tak tanggung-tanggung, Pemprov Bali menduduki peringkat pertama dari 34 Provinsi di Indonesia sekaligus peringkat pertama dari 543 pemerintah daerah se-Indonesia dalam capaian yang menggambarkan aksi-aksi pengelolaan anggaran dan pencegahan korupsi tersebut.

“Provinsi Bali menempati peringkat pertama secara nasional dengan meraih angka 98,57 % capaian dari 7 area intervensi atau pemetaan titik rawan yang dilakukan KPK,” kata Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, ketika dihubungi Selasa (26/1) malam.

Dia menyebutkan Bali mengungguli Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang berada di posisi kedua serta Jawa Barat yang mengikuti di posisi ketiga. Dalam peringkat pemerintah daerah, Bali berada di atas Pemkab Musi Rawas dengan capaian 95,47 % serta Pemkab Lamongan dengan 93,20 %.

Demikian juga dalam pencapaian aksi strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) dari KPK RI, Provinsi Bali mendapatkan nilai 100 alias peringkat pertama dalam aksi-aksi yang difokuskan pada sasaran pencegahan korupsi yang terdiri dari 3 fokus,  meliputi perijinan dan tata niaga (5 aksi), keuangan negara (3 aksi) dan penegakan hukum dan reformasi (3 aksi) serta total sebanyak 27 sub aksi.

Sugiada menjelaskan, dalam 7 area intervensi KPK, 6 area yakni Perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), optimalisasi pajak daerah, dan manajemen ASN mendapatkan capaian sempurna yakni 100 % dari KPK.

“KPK dalam hal ini sangat memuji bahkan mengacungkan jempol untuk berbagai  inovasi yang dilaksanakan Pemprov Bali yang sekaligus menunjukkan komitmen untuk pencegahan dini atau early warning untuk kasus korupsi,” katanya.

Dia mencontohkan untuk perencanaan dan penganggaran Pemprov Bali telah mengaplikasikan APBD terintegrasi yang mengkoneksikan semua program pemerintah sehingga lebih transparan. Pun demikian dengan pelayanan terpadu satu pintu yang sudah mengadopsi sistem online single submission (OSS) atau sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

“Dengan sistem tersebut menghindarkan dari praktek seperti gratifikasi atau kongkalikong dalam perijinan karena semuanya sudah ada SOP-nya, berapa nilainya, biayanya dan waktu proses perijinannya,” katanya lagi.

Selanjutnya, pria yang pernah menjabat sebagai PJ Bupati Tabanan ini menjelaskan pula untuk pengadaan barang dan jasa, Pemprov Bali mempunyai sistem informasi pengadaan barang dan jasa (Siangss) yang merupakan inovasi untuk memproses pengajuan dokumen pelelangan secara digital. Pihak pengawas dan pihak terkait lainnya pun bisa memantau proses ini secara transparan.

“Ini salah satu komitmen kita karena di area ini sebelumnya banyak yang tersangkut masalah hukum. Untuk itu kita gunakan sistem yang lebih transparan yang bahkan sudah jadi contoh bagi daerah-daerah lain,” ujarnya.

Area lain yang mendapatkan nilai sempurna dari KPK adalah APIP yang berarti para petugas garda terdepan dalam pencegahan dini korupsi tersebut diangggap telah terpenuhi kapasitas dan kapabilitasnya dalam melakukan pengawasan dan pendampingan , hingga audit intern.

“Kita didukung juga dengan Simwasda (sistem informasi manajemen pengawasan daerah,red) yang melaksanakan e controlling realisasi target OPD dan dijadikan dasar untuk memeriksa OPD bersangkutan jika realisasinya belum atau tidak mencapai target,” tandasnya lagi. Hal lain yang mendapatkan acungan jempol dari KPK adalah respon cepat yang dilakukan jika ada pengaduan masyarakat serta adanya audit pemeriksaan hingga pengembangan kasus untuk angka-angka yang mencurigakan. “Komitmen seperti itulah yang membuat KPK memberikan poin sempurna,” imbuhnya.

Sedangkan untuk manajemen ASN, Sugiada menjelaskan bahwa pengadaan pegawai melalui BKD provinsi Bali dinilai sudah transparan dan sesuai dengan SOP-nya. Hal ini berarti tidak ada ditemukan jual beli jabatan serta dilakukan penempatan posisi sesuai sistem. Lalu untuk optimalisasi pajak daerah, Provinsi Bali melalui Bapenda Provinsi memiliki inovasi yakni program Samsat Kerti sebagai layanan masyarakat untuk mendekatkan peran kantor samsat.

“Artinya masyarakat bisa membayar pajak kendaraan bermotor di rumah tanpa perlu mengantri ke kantor samsat. Program ini juga bekerjasama dengan BUMDES dan Desa adat untuk turut mendata kendaraan masyarakat yang belum membayar pajak,” katanya.

Pihaknya juga mencanangkan penerapan pajak hotel dan restoran secara terintegrasi dan berbasiskan online. Kebijakan ini menjadikan database wajib pajak jadi lebih akurat dan mudah untuk dipantau. “Jadi tidak ada lagi istilah ‘buku 1’, ‘buku 2’ dan seterusnya, semua by sistem dan online,” katanya.

Melalui inovasi-inovasi itu, Sugiada menyebut pendapatan daerah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya sesuai target pemerintah pusat dan juga daerah.

Hanya untuk manajemen aset KPK memberikan nilai capaian 92 % karena masih ada aset Pemprov yang tersebar di berbagai kabupaten/kota se-Bali perlu kepastian status hukum. “Bapak Gubernur dan Bapak Sekda  telah berkomitmen sebenarnya untuk dianggarkan tahun 2020 untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah dan penyelesaian aset  bermasalah , tetapi pandemi covid-19 memaksa kita untuk melaksanakan refocusing anggaran dan dianggarkan lagi tahun 2021 untuk diselesaikan jika sudah memungkinkan,” pungkasnya. (bgn003)21012701