Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menerima kehadiran Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda beserta jajarannya di Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Sabtu (12/7/2025).

Kedatangan Gubernur Maluku Utara (Malut) di Provinsi Bali dalam rangka mempelajari prestasi kerja Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Wayan Koster dalam menerapkan Monitoring Center for Prevention (MCP) atau sistem pemantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berfungsi untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah.

Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan kehadirannya ke Provinsi Bali sesuai saran dari KPK RI agar belajar ke Bali tentang MCP, termasuk mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Saat itu KPK RI memberi saran agar kami ke Bali belajar, karena di Pemerintah Provinsi Maluku Utara skor MCP yang kami raih pada tahun 2023 hanya 39,95 persen, kemudian tahun 2024 naik mencapai skor 73,59 persen. Jadi Pemerintah Provinsi Bali oleh KPK RI dinilai sebagai yang terbaik dalam penerapan MCP dengan berhasil meraih peringkat pertama di nasional,” ungkap Sherly seraya menyampaikan terima kasih kehadapan Gubernur Wayan Koster beserta jajarannya yang sudah menerima kami dengan baik.

Selain mempelajari MCP dan SPBE di Pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Malut juga mengungkapkan kehadirannya di hadapan Gubernur Wayan Koster ingin mempelajari prestasi Pemprov Bali dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kemudian belajar tentang cara kerja Gubernur Bali mewujudkan Gedung Mall Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota se-Bali, menyempurnakan sistem pendidikan SMA/SMK yang telah berjalan baik di Bali dan belajar tentang tata kelola promosi pariwisata.

Mendengar hal tersebut, Gubernur Wayan Koster memberikan masukan kepada Gubernur Malut, Sherly Tjoanda bahwa di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pertama dia mengajak seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja dengan baik, disiplin, berintegritas dan penuh tanggung jawab. Sikap tegas seorang kepala daerah juga dilakukan untuk menjaga kinerja masing-masing kepala dinas dalam mewujudkan percepatan pembangunan. “Kalau ada kepala OPD yang bermain proyek, apalagi ada yang terbukti selingkuh, itu dimutasi. Jangan sampai hal ini merusak birokrasi,” tegas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng, itu seraya menyampaikan dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Bali menggunakan sistem merit (kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas, red). “Dalam pengisian jabatan ini, saya baca satu – satu track recordnya sampai kompetensi yang dimiliki, dengan menekankan tidak boleh ada pungutan dalam pengisian jabatan tersebut,” katanya.

Kedua, Gubernur Wayan Koster menyampaikan Opini WTP harus bisa kita pertanggungjawabkan selama pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bali. Selama kepemimpinannya menjadi Gubernur, mantan Anggota DPR RI 3 periode ini menerapkan sistem kerja sesuai norma standar dan prosedur yang berlaku. Ketiga, untuk MCP Pemprov Bali dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mendapatkan penghargaan dari KPK RI. Sejalan dengan penghargaan yang diraih dari KPK RI, Pemprov Bali dikatakan Gubernur Koster telah menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan menjadi terbaik nasional. Koster pun berpesan ke Gubernur Maluku Utara agar bisa menerapkan SPBE di lingkungan pemerintahannya. “Kami siap memberikan masukan tentang tata kelola SPBE dan kalau bisa Pemerintah di Maluku Utara merekrut tenaga profesional untuk mengelola SPBE,” ujar Gubernur Koster yang didampingi kepala OPD terkait, seraya gagasannya disambut baik oleh Gubernur Sherly dengan mengagendakan acara perjanjian kerja sama terkait pengelolaan SPBE.

Keempat, di dalam mewujudkan percepatan Gedung Mall Pelayanan Publik di kabupaten/kota, disarankan sebaiknya Gubernur Malut memberikan bantuan hibah pembangunan gedung ke kabupaten/kota.

Pada akhir kunjungannya, Gubernur Sherly Tjoanda memberikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster yang telah mengangkat harkat dan martabat Arak Bali sebagai minuman tradisional lokal Bali yang mampu meningkatkan perekonomian para petani arak dengan kemasan dan branding yang lebih elegan serta berkualitas. (*/bgn003)25071211

Mangupura, Baliglobalnews

Capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) Kabupaten Badung dari tahun ke tahun selalu optimal, dimana beberapa kali mendapatkan penghargaan atas capaian MCP oleh KPK RI.

Demikian Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, pada acara Observasi Program Percontohan Kabupaten Antikorupsi di Kabupaten Badung di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Kamis (7/3/2024).

“Kami juga telah memperkuat inspektorat untuk dapat melaksanakan pengawasan yang optimal, pengembangan Badung Whistle Blowing System, pengendalian gratifikasi, kepatuhan LHKPN,” katanya.

Sejalan dengan itu, kata Bupati Giri Prasta, Pemkab Badung juga selalu konsisten melakukan peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi, melaksanakan survey kepuasan, membuka akses informasi publik, mengimplementasikan standar pelayanan minimal serta membangun budaya antikorupsi yang dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai antikorupsi tidak saja pada lingkungan ASN tapi juga di lingkungan masyarakat.

“Kami juga melibatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pengelolaan pengaduan yang terpercaya. Disamping itu kami juga menjaga kearifan lokal terkait anti korupsi melalui berbagai komunitas dan pelestarian budaya Bali,” katanya.

Sementara Plh. Direktorat Pembinaan dan Peran serta Masyarakat KPK, Firlana Ismayadin, mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh karenanya upaya penanggulangan dan pencegahan korupsi memerlukan langkah yang luar biasa juga, salah satunya adalah dengan melahirkan program kabupaten/kota antikorupsi yang dilaksanakan mulai tahun 2024 sebagai tahun awal pelaksanaan program ini.

“Jadi ini pengembangan program percontohan desa anti korupsi yang dijalankan KPK dari tahun 2021 hingga tahun 2023, kemudian kami tingkatkan cakupannya menjadi program percontohan Kabupaten/Kota antikorupsi. Mengawali kegiatan observasi program percontohan kabupaten/kota antikorupsi 2024 ini, dipilih 4 provinsi dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip terbaik sebagai tahun awal pijakan, dengan memperhatikan 6 komponen dan 19 indikator,” ucapnya.

Empat Provinsi tersebut meliputi Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali dan Provinsi Kalimantan Barat. Sementara khusus untuk Provinsi Bali, Firlana mengungkapkan bahwa KPK minta kepada Pemprov untuk mengirimkan 2 kabupaten dan 1 kota usulan untuk masuk ke dalam program percontohan kabupaten/kota antikorupsi 2024.

“Usulan itu dilakukan berdasarkan variabel objektif seperti skor SPI, MCP, SAKIP kepatuhan pelayanan publik, maturitas SPIP, indeks SPBE, opini BPK dan tidak terdapat proses penyelidikan kasus korupsi yg dilakukan oleh kepala daerah,” katanya.

Hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya beserta jajarannya,  Inspektorat Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawa bersama kepala perangkat daerah di Lingkungan Pemkab Badung. (bgn003)24030807

Nasional, Baliglobalnews

Seorang petugas KPK menggeret koper mewah merek Louis Vuitton (LV) untuk ditunjukkan kepada wartawan saat penyampaian keterangan terkait kasus dugaan suap perizinan budidaya benih lobster di gedung KPK pada Kamis (26/11) dini hari.

Koper itu lalu dijejerkan dengan barang bukti lain yang didapat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan 16 orang lainnya.

Barang bukti lain itu termasuk jam tangan merek Rolex, kartu ATM BNI, tas tangan Chanel, dompet LV, sepasang sepatu hitam hingga sepeda balap merek Specialized S-Works.

Barang-barang mewah tersebut diduga adalah bagian dari Rp3,4 miliar yang diperuntukkan untuk Edhy Prabowo; istri Edhy, Iis Rosyati Dewi; Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Safri; dan staf khusus Menteri KKP Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Andreau Pribadi Misata.

Oleh Edhy dan Iis, uang tersebut digunakan untuk berbelanja barang-barang mewah antara lain jam tangan Rolex, tas Tumi, tas LV, baju Old Navy saat Edhy melakukan kunjungan kerja ke Honolulu, Amerika Serikat, pada 21 – 23 November 2020.

Pengurusan izin

Menteri KKP Edhy Prabowo pada 4 Mei 2020 diketahui membuka keran ekspor benih lobster dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Permen tersebut sekaligus meniadakan Permen No. 56 Tahun 2016 yang dibuat mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang membatasi penangkapan lobster dan melarang perdagangan benih lobster (benur).

Edhy pada 14 Mei 2020 kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Edhy menunjuk Andreau Pribadi Misata selaku Staf Khusus Menteri juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan Safri selaku Staf Khusus Menteri sekaligus menjabat selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence).

Salah satu tugas dari tim adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Selanjutnya pada awal Oktober 2020, Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan Safri.

Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui perusahan kargo PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp1800/ekor yang merupakan kesepakatan antara Amiril Mukminin (Sespri menteri KKP) dengan Andreau dan Siswadi (pengurus PT ACK).

Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564.

Selanjutnya PT DPP atas arahan Edhy melalui Tim Uji Tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster/benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK.

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amiril Mukminin dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan “nominee” dari Edhy Prabowo serta Yudi Surya Atmaja.

Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening Amiril Mukminin dan Ahmad Bahtiar masing-masing dengan total Rp9,8 miliar.

Selanjutnya pada 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Fiqih sebesar Rp3,4 milyar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo, Iis Rosyati Dewi, Safri dan Andreau.

Di samping itu pada Mei 2020, Edhy juga diduga telah menerima sejumlah uang sebesar 100 ribu dolar AS dari Suharjito melalui Safri dan Amiril Mukminin.

KPK pun menetapkan 7 orang tersangka dalam perkara ini yaitu sebagai tersangka pemberi adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Andreau Pribadi Misata, Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Safri, pihak swasta yang juga Sekretaris pribadi menteri KKP Amiril Mukminin, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi dan staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih.

Sedangkan sebagai tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito.

Perusahaan pengekspor

Dari laman KKP diketahui lebih dari 20 perusahaan telah diverifikasi dan 15 di antaranya sudah mengekspor benih lobster.

Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain adalah CV Sinar Lombok, CV Guntur Jaya Perkasa, CV Nusantara Berseri, CV Setia Widara, PT Alam Laut Agung, PT Royal Samudera Nusantara, PT Samudera Bahari Sukses, PT Aquatic SSLautan Rejeki, PT Gerbang Lobster Nusantara, PT Agro Industri Nasional (Agrinas).

PT Grahafoods Indo Pasifik, PT Indotama Putra Wahana, PT Nusa Tenggara Budidaya, PT Bima Sakti Mutiara, UD Samudera Jaya, PT Natuna Prima Kultur, PT Tania Asia Marina, PT Bahtera Damai Internasional, PT Dua Putra Perkasa dan PT Mina Jaya Wysia dengan jumlah pengiriman bervariasi antara 2.000 ekor – 70.851 ekor benur.

Benih lobster yang dikirim adalah benih lobster jenis mutiara dan jenis pasir.

Beberapa perusahaan tersebut diduga punya kaitan dengan beberapa kader partai asal Edhy Prabowo yaitu Partai Gerinda.

Misalnya PT Royal Samudera Nusantara yang komisaris utamanya adalah Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, organisasi sayap Partai Gerindra, Ahmad Bahtiar Sebayang. Bahtiar juga menjadi Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap.

Selanjutnya PT Bima Sakti Mutiara yang direktur utamanya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga calon Wakil Wali kota Tangerang Selatan. Sedangkan pemilik perusahaan tersebut adalah ayah Rahayu yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Masih ada PT Agro Industri Nasional (Agrinas). Pada susunan direksi di laman perusahaan tersebut disebutkan Rauf Purnama menjabat sebagai direktur utama. Rauf diketahui adalah anggota Dewan Pakar tim kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pilpres 2019.

Di kursi wakil direktur utama ada Dirgayuza Setiawan yang juga menjabat Ketua Bidang Media Sosial dan Informasi Publik DPP Partai Gerindra sedangkan anggota Dewan Pembina Gerindra Simon Aloysius Mantiri menjadi direktur keuangan.

Perusahaan lain adalah PT Nusa Tenggara Budidaya yang dimiliki politikus senior yaitu Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. Perusahan itu baru didirikan pada April 2020.

Masih ada PT Alam Laut Agung yang pemiliknya adalah politikus PKS sekaligus calon bupati Lombok Tengah Lalu Suryade.

Sementara lokasi PT Dua Putra Perkasa (DPP) di Tangerang juga pernah disidak oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tb Haeru Rahayu dan Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini pada 28 Oktober 2020.

Sidak dilakukan untuk memastikan kran ekspor Benih Bening Lobster (BBL) yang sudah dibuka oleh KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat itu tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran.

Berdasarkan laporan perusahaan-perusahaan itu, harga benih lobster jenis pasir antara Rp7.000/ekor – Rp14.000/ekor. Sementara benih lobster jenis mutiara, harganya antara Rp26.000/ekor – Rp34.000/ekor.

Permasalahan Ekspor

Sejak Permen Kelautan dan Perikanan No 12 tahun 2020 pada 4 Mei 2020 pelaksanaannya bukanlah tanpa masalah.

Pada pasal 5 Permen No. 12 Tahun 2020 tersebut menyebut ekspor benih bening lobster (puerulus) hanya dapat dilakukan dengan melalukan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat dengan menunjukkan sudah panen berkelanjutan dan telah melepasliarkan lobster sebanyak 2 persen dari hasil pembudidayaan dengan ukuran sesuai hasil panen.

Artinya, ekspor perdana baru bisa dilakukan paling tidak pada 2021 karena setidaknya butuh 8-12 bulan untuk memanen lobster yang dibesarkan dari benih yaitu menghasilkan lobster berukuran 800 gram – 1 kilogram. Namun pada kenyataannya ekspor telah dimulai sejak Juni, sebulan setelah peraturan menteri terbit.

Terkait kuota benur yang diekspor disebutkan dalam pasal 3 Permen No. 12 bahwa kuota dan lokasi penangkapan benur ditetapkan direktorat jenderal yang menyelenggarakan bidang perikanan tangkap.

Maka Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada 15 Mei 2020 menyebutkan kuota penangkapan benur adalah 139,47 juta ekor dengan merujuk pada Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan No. 50 Tahun 2017 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkap pemanfaatan sumber daya ikan. Jumlah benih 6 jenis lobster di 11 wilayah perikanan Indonesia sendiri diprediksi 26 miliar ekor.

Penerimaan negara dari ekspor benih lobster juga sangat kecil. Dari ekspor sekitar 100 ribu ekor benih lobster pada 12 Juni 2020 misalnya, negara hanya menerima Rp34.375 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015 menyebutkan PNBP untuk per seribu ekor benur hanya Rp250 sedangkan bila sudah menjadi induk lobster nilai PNBP-nya mencapai Rp97,5 juta.

Masalah hukum lain adalah meski sudah ada Permen 12 tahun 2020, di lapangan tetap ada penyeludupan benur. Contohnya pada 16 September 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengamankan 2,7 juta benur yang hendak dibawa ke Vietnam untuk diekspor melalui bandara Soekarno Hatta.

Sebanyak 315 koli berisi benih lobster yang ditaksir bernilai sekitar Rp36 miliar itu tidak sesuai dengan jumlah yang dicantumkan di dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Dalam dokumen dicatat ekspor 1,5 juta ekor bibit lobster tapi ternyata ada 2,7 juta ekor sehingga ada selisih 1,2 juta ekor. Artinya dalam pemberitahuan hanya ditulis nilainya Rp20 miliar padahal total nilainya Rp36 miliar.

Untuk itu, bila melihat besarnya potensi ekspor benur di masa mendatang, maka penguatan aturan dan penegakan hukum menjadi penting, sehingga tidak merugikan negara dan masyarakat. (bgn123)20112917.

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, menahan staf khusus dan sespri Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) yang juga mantan Caleg PDIP dalam Pemilu 2019 Andreau Pribadi Misata (APM) dan Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin (AM) ditahan setelah keduanya menyerahkan diri ke KPK pada Kamis siang.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka APM dan AM selama 20 hari terhitung sejak 26 November 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19, kata Karyoto, maka dua tahanan tersebut akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1 (Gedung KPK lama).

Kasus tersebut berawal dari tangkap tangan pada Rabu (25/11). Sebelumnya, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus ini di mana lima orang tersangka saat ini sudah dilakukan penahanan di tingkat penyidikan.

Mereka yang telah ditahan, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) bersama empat tersangka lainnya, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT).

Kelimanya juga ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama sejak 25 November 2020 sampai 14 Desember 2020.

Adapun tersangka Andreau dan Amiril disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (bgn123)20112702

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) bersama empat orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

“Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK untuk tersangka EP, SAF, SWD, AF, dan SJT,” ucap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11) malam.

Empat tersangka lainnya yang ditahan, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Direktur PT DPP Suharjito (SJT).

KPK total menetapkan tujuh tersangka terkait kasus tersebut. Sedangkan dua tersangka lainnya belum ditahan dan diimbau segera menyerahkan diri ke KPK, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM) dan Amiril Mukminin (AM).

Sebagai penerima suap, yakni Edhy Prabowo, Safri, Andreau Pribadi Misata, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amiril Mukminin. Sedangkan pemberi suap, yaitu Suharjito. KPK menduga Edhy menerima total Rp9,8 miliar dan 100 ribu dolar AS dalam kasus tersebut.

Sebagai penerima, Edhy bersama lima orang lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Suharjito disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP uncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (bgn123) 20112603

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) memberikan komentarnya usai KPK melakukan operasi tangkap tangan Menteri KKP Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten.

“Lakukan, saya akan back up agar anda tak diintervensi,” tegas Mahfud dalam cuitannya di Twitter @mohmahfudmd, yang terpantau di Jakarta, Rabu.

Menko Polhukam mengatakan dirinya selalu mengingatkan kepada teman-teman di KPK tentang apa yang pernah disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepadanya. 

“Biarlah orang mengatakan bahwa kami tidak baik, tapi kami akan berusaha keras untuk berbuat baik,” kata Mahfud mengutip pernyataan Ketua KPK. 

Namun tidak ada cuitan dari Mahfud terkait penangkapan Edhy Prabowo. ANTARA telah meminta tanggapan dari Mahfud terkait cuitan dan pendapatnya mengenai penangkapan Edhy Prabowo, namun hingga saat ini belum direspon. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby lobster. 

“Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangannya di Jakarta, Rabu. 

Firli mengatakan Edhy ditangkap tim KPK di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang saat kembali dari Honolulu, Amerika Serikat. 

“Tadi malam Menteri Kelautan dan Perikanan diamankan KPK di Bandara 3 Soetta saat kembali dari Honolulu,” ungkap dia. 

Saat ini, lanjut Firli, politikus Partai Gerindra tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. 

“Sekarang beliau di KPK untuk dimintai keterangan, nanti akan disampaikan penjelasan resmi KPK. Mohon kita beri waktu tim Kedeputian Penindakan bekerja dulu,” katanya. (bgn123)20112512

Nasional, Baliglobalnews

KPK saat ini masih memeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang sebelumnya telah ditangkap bersama beberapa orang lainnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di Tangerang, Rabu dini hari.

“Saat ini, sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyelidik KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, KPK mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap itu. “KPK punya waktu 1X24 jam untuk menentukan sikap. Perkembangannya nanti kami informasikan lebih lanjut,” kata dia.

Sebelumnya Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan penangkapan menteri itu terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby lobster. “Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster,” ucap dia.

Ia mengatakan Edhy ditangkap tim KPK di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang saat kembali dari Honolulu, Amerika Serikat. “Tadi malam menteri kelautan dan perikanan diamankan KPK di Bandara 3 Soetta saat kembali dari Honolulu,” kata dia. (bgn123)20112509

Jakarta, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (11/9) mengundang pihak Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk gelar perkara (ekspose) terkait penanganan kasus tersangka Djoko Soegiarto Tjandra (DST) dan kawan-kawan.

“KPK mengundang pihak Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk gelar perkara di KPK pada Jumat, 11 September 2020 terkait perkara yang diduga melibatkan tersangka DST dan kawan-kawan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adapun undangan gelar perkara itu, kata Ali, sebagai pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi sebagaimana ketentuan undang-undang. Ia mengatakan untuk pihak Bareskrim Polri gelar perkara tersebut dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

“Sedangkan pihak Kejaksaan Agung akan dimulai pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai,” ujar Ali.

Sebelumnya, pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Penindakan KPK Karyoto untuk menerbitkan surat perintah supervisi penanganan kasus oleh Polri dan Kejagung terkait tersangka Djoko Soegiarto Tjandra dan kawan-kawan.

“KPK akan mengundang kedua APH (aparat penegak hukum) tersebut untuk melakukan gelar perkara dalam waktu dekat,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/9).

KPK, lanjut Alex, akan melihat perkembangan penanganan perkara tersebut untuk kemudian mengambil sikap pengambilalihan apabila memenuhi syarat-syarat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pada Selasa (8/9), tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung juga melakukan gelar perkara terhadap tersangka tindak pidana korupsi Djoko Soegiarto Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Gedung Bundar Jampidsus.

Gelar perkara tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Kejaksaan RI.

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Soegiarto Tjandra, dan Andi Irfan Jaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi atas penerimaan gratifikasi pegawai negeri. (bgn123)20091016

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyesuaikan sistem dan jam kerja setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.

“Tentu nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yang menurut informasinya Jakarta akan kembali diberlakukan PSBB,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan sistem dan jam kerja di lingkungan KPK saat ini masih berlaku sebagaimana Surat Edaran (SE) Pimpinan KPK yang terakhir pasca beberapa pegawai terpapar COVID-19 beberapa waktu lalu, yaitu dengan kehadiran fisik proporsi 50 persen bekerja di rumah dan 50 persen bekerja di kantor.

“Jam bekerja pegawai yang bekerja di kantor adalah 8 jam dengan ketentuan Senin sampai Kamis yaitu sif I pukul 08.00-17.00 WIB dan sif II pukul 12.00-20.00 WIB. Sedangkan Jumat sif I pukul 08.00-17.30 WIB dan sif II pukul 11.00-20.30 WIB,” ucap Ali.

Namun demikian, kata dia, khusus untuk penanganan perkara yang menurut ketentuan undang-undang ada batasan waktu akan tetap segera diselesaikan dengan protokol kesehatan ketat baik terhadap saksi dan tersangka yang diperiksa maupun para penyidik KPK.

Diketahui, sebagai bagian dari kebijakan PSBB total, Anies juga membatasi aktivitas perkantoran non-esensial mulai Senin (14/9).

“Mulai Senin 14 September kegiatan perkantoran non-esensial harus dari rumah. bukan kegiatan usahanya tapi kerjanya di rumah,” kata Anies di Jakarta, Rabu (9/9).

Sebanyak 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasional minimal. Bidang tersebut pun akan kembali dievaluasi oleh otoritas terkait.

“Jadi tidak boleh beroperasi seperti biasa, tapi lebih dikurangi dan perlu saya sampaikan bahwa izin operasi pada bidang-bidang non-esensial yang dulu mendapatkan izin akan dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa pengendalian pergerakan kegiatan, baik kegiatan usaha maupun kegiatan sosial itu tidak menyebabkan penularan,” ujar Anies.(bgn123)20091012

Jakarta, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana (HTS) sebagai tersangka menerima gratifikasi.

“HTS, dipanggil sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi menerima gratifikasi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Untuk diketahui, KPK telah mengumumkan Heri sebagai tersangka pada 9 Oktober 2019. Namun, KPK belum menahan yang bersangkutan sampai saat ini.

Penetapan Heri sebagai tersangka dilakukan dalam pengembangan proses penyidikan dan mengamati fakta persidangan dengan terdakwa mantan Bupati Subang Ojang Sohandi.

Ojang Sohandi selaku Bupati Subang periode 2013 sampai 2018 diduga menerima dana, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berasal di luar penghasilan resmi. Salah satu penerimaan gratifikasi Ojang Suhandi diterima melalui tersangka Heri, yaitu sejumlah Rp9,645 miliar.

Penerimaan itu, pertama berasal dari pungutan dalam pengangkatan calon pegawai negeri sipil (PNS) daerah dari tenaga honorer kategori II di mana masa tes dan verifikasinya dimulai Februari 2014 hingga Februari 2015.

Sejak April 2015, Heri mengumpulkan uang pungutan dari pegawai honorer dengan iming-iming akan menjadi calon PNS daerah dari tenaga honorer kategori II dalam rekrutmen yang dibuka pada April 2016.

Kedua, penerimaan terkait dengan seleksi CPNS di BKD Kabupaten Subang, yaitu dengan cara mencari pungutan dari calon PNS Kabupaten Subang Kategori II yang belum lulus.

Diduga, sebagian dari uang yang diterima, digunakan untuk kepentingan tersangka Heri.

Uang yang diberikan tersangka Heri pada Ojang Sohandi hanya Rp1,65 miliar melalui ajudan Bupati Subang saat itu dan sebagian digunakan untuk pembelian aset dua bidang tanah di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler senilai Rp2,44 miliar.

Seluruh penerimaan uang oleh tersangka Heri bersama-sama dengan Ojang Sohandi tidak pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001.(bgn123)20091005