Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 H. Bambang Widjojanto menyoroti upaya praperadilan yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Bali I Made Daging di PN Denpasar pada Jumat (30/1/2026).

Usai sidang, Bambang memberikan pandangan hukum terkait perkara pertanahan yang kini bergulir ke ranah pidana. “Satu, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi, hak dari warga negara. Cuman kalau saya datang ke sini karena tiga hal ya. Bagian pertama, kasus pertanahan ini rumit,” katanya.

Dia menilai perkara pertanahan kerap berputar dari ranah perdata, berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga akhirnya masuk ke ranah pidana.

Menurut dia, perkara ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga, isu pertanahan tidak bisa dilepaskan dari aspek investasi, terutama di Bali. Tanah disebutnya sebagai aset strategis yang sensitif, apalagi di tengah maraknya isu mafia pertanahan dalam beberapa tahun terakhir. “Dalam kasus-kasus pertanahan ini harus dikaitkan dengan isu investasi. Karena tanah itu adalah aset. Dan beberapa tahun terakhir ini, kita lihat ada isu mafia pertanahan. Kita tidak ingin proses-proses yang terjadi itu,” katanya.

Dia menilai situasi yang tidak ideal apabila aparatur BPN berhadapan dengan aparat penegak hukum. Padahal sudah ada Satgas Mafia Pertanahan dibentuk dari unsur penegak hukum, BPN, dan akademisi. “Ini kalau sekarang kelihatannya justru teman-teman di BPN sedang berhadap-hadapan dengan teman-teman penegak hukum. Nah itu jadi isu,” ucapnya.

Terkait kasus Made Daging, Bambang menyebut bahwa secara perdata dan PTUN perkara tersebut disebut telah selesai, namun kemudian muncul kembali dalam bentuk perkara pidana. Dia juga menyinggung adanya informasi bahwa kasus pidana tersebut sebelumnya pernah dihentikan penyidikannya. “Yang saya pelajari dari kasus ini, ini kan secara perdata, silakan dicek ya, itu udah selesai. Secara PTUN sudah selesai, tiba-tiba muncul kasus pidana. Setelah saya baca-baca dulu juga pernah ada dalam kasus yang ini, pidananya itu pernah ada SP3,” katanya.

Mantan Aktivis HAM ini menilai, pentingnya mencegah terjadinya kriminalisasi dalam penanganan kasus pertanahan. Menurut dia, apabila proses pidana dijadikan alat kepentingan tertentu, maka akan berdampak luas, terutama pada iklim investasi. “Kalau proses kriminalisasi kemudian menjadi justifikasi, oh ini ada mafianya nggak? Padahal mafia ini kan yang sering harus diperhatikan. Itu sebabnya kasus hari ini sangat strategik sekali,” katanya.

Bambang menyebut kasus ini sebagai perkara strategis, karena merupakan salah satu kasus awal yang bergulir setelah KUHP dan KUHAP baru diundangkan.

Dalam konteks yang lebih luas, Bambang mengungkapkan bahwa di tingkat pusat, BPN tengah menggagas pembentukan pengadilan agraria guna menghindari perkara pertanahan yang berlarut-larut di berbagai jalur hukum. “Supaya one for all. Jangan kasus itu berputar-putar dari satu kasus ke kasus lain,” katanya.

Dalam persidangan praperadilan, Bambang mencermati adanya sejumlah perdebatan hukum yang menurutnya krusial. Salah satunya terkait penggunaan Pasal 421 KUHP dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019, khususnya mengenai daluwarsa. “Yang satu bilang ada daluarsa, yang satu bilang tidak ada daluwarsa,” katanya.

Pihaknya menyoroti perdebatan mengenai dasar penetapan tersangka serta ruang lingkup materi yang seharusnya diuji dalam praperadilan. Pemohon dikatakan tidak boleh masuk di dalam materi. Tapi menurutnya, hampir 50% jawaban termohon itu soal pokok materi.

Menurut dia, beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian dalam kasus ini. Pertama, jangan sampai aparatur sipil negara (ASN), baik di BPN maupun kepolisian, menjadi takut menggunakan kewenangannya. Kedua, sensitivitas persoalan tanah di Bali yang sangat berkaitan dengan sektor pariwisata dan investasi. “Kalau salah menerapkan ini maka kemudian yang akan dirugikan itu adalah investasi yang ada di Bali,” katanya.

Hal terpenting, menurut dia, dari seluruh proses hukum ini harus mengungkap siapa sebenarnya pihak yang memiliki kepentingan di balik perkara tersebut. (bgn008)26013103

Tabanan, Baliglobalnews 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan mengikuti rapat diskusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring di Ruang Rapat Bappeda Tabanan pada Rabu (22/10/2025).

Diskusi ini dibuka dengan paparan perwakilan Direktorat Monitoring KPK, Hendra Teja, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam mencegah potensi kerawanan korupsi pada belanja hibah. “Kerja sama yang berkesinambungan antara lembaga pengawasan dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Tabanan I Wayan Adi Sastrawan memaparkan mekanisme hibah masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. “Hibah kepada masyarakat diberikan oleh Bupati melalui Bagian Kesra, dengan dukungan sistem digital e-Hibah,” katanya.

Aplikasi e-Hibah, kata dia, berfungsi sebagai alat bantu untuk memastikan proses pemberian hibah berjalan lebih tertib, efisien, dan transparan. Melalui sistem ini, setiap usulan hibah dapat dipantau secara daring, serta mencegah terjadinya pemberian hibah berturut-turut kepada kelompok masyarakat yang sama. Output sistem berupa register hibah menjadi dasar pengendalian dan pelaporan agar seluruh proses berlangsung sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Adi Sastrawan menjelaskan bahwa komponen perencanaan hibah di Kabupaten Tabanan didasari pada tiga mekanisme utama, yakni perencanaan pemerintah daerah, permohonan masyarakat, serta pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Selain itu, aspirasi masyarakat juga seringkali terserap langsung melalui kegiatan lapangan atau audiensi bersama Bupati.

Sementara Hendra Teja dari KPK memberikan masukan agar sistem e-Hibah dapat diintegrasikan lebih lanjut dengan sistem pengawasan dan perencanaan lainnya di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, proses hibah tidak hanya efisien dalam pelaksanaannya, tetapi juga memiliki lapisan pengawasan digital yang lebih kuat.

Menanggapi masukan yang diberikan oleh KPK, Adi Astrawan mengkonfirmasi bahwa masukan tersebut adalah motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi. “Integrasi sistem pengawasan digital akan memperkuat checks and balances di tingkat daerah, memastikan tidak ada celah dalam tata kelola hibah, serta membangun budaya birokrasi yang semakin transparan dan tangguh terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan” pungkasnya. (bgn020)25102211

Baturaja, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu koper dokumen saat melakukan penggeledahan di Kantor DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, terkait kasus suap sembilan proyek di Dinas PUPR setempat pada Kamis (20/3/2025).

Kepala Bagian (Kabag) Persidangan DPRD OKU Ikbal Ramadhan di Baturaja membenarkan jika pihaknya telah menerima dan memfasilitasi tim dari KPK tersebut. Petugas dari KPK dengan seragam lengkap rompi khusus bertuliskan KPK mendatangi gedung DPRD OKU sekitar pukul 10.00 WIB guna melakukan penggeledahan di gedung wakil rakyat tersebut. Tim KPK berjumlah sekitar 10 orang ini melakukan penggeledahan di beberapa ruangan antara lain ruang Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) dan Bagian Persidangan Sekretariat DPRD OKU serta ruang Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD OKU.

Setelah melakukan penggeledahan beberapa jam, tim dari KPK membawa satu koper berisi sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pembahasan APBD 2025. “Mereka sudah melakukan pemeriksaan di beberapa ruangan seperti ruang Banmus, Banggar, beberapa ruang fraksi dan ruangan sekretariat. Tim KPK juga meminta beberapa dokumen yang diperlukan terkait pembahasan APBD 2025,″ katanya.

Ikbal mengungkapkan saat proses penggeledahan tidak ada satu pun anggota dewan yang hadir, karena sedang melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia. “Para unsur pimpinan dan anggota dewan tidak berada di tempat karena sedang melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga orang anggota DPRD OKU, Sumatera Selatan sebagai tersangka atas kasus fee proyek yang ada di Dinas PUPR OKU. Ketiganya adalah Anggota Komisi III DPRD OKU (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU (FH) dan Ketua Komisi II DPRD OKU (UH). KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR OKU (Nov) sebagai tersangka bersama dua orang tersangka dari kalangan swasta, yaitu MFZ dan ASS.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah anggota DPRD OKU yaitu FJ, FH, dan UH diduga meminta jatah pokok pikiran (pokir) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OKU tahun 2025. KPK mengungkap bahwa jatah pokir tersebut disepakati untuk dialihkan menjadi proyek fisik yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU dengan nilai awal mencapai Rp40 miliar. Namun, akibat keterbatasan anggaran, jumlah tersebut dikurangi menjadi Rp35 miliar, dengan besaran fee proyek tetap disepakati sebesar 20 persen atau senilai Rp7 miliar. Setelah kesepakatan tersebut, anggaran Dinas PUPR OKU mengalami lonjakan drastis dari Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar yang diduga akibat adanya kompromi politik terkait jatah proyek bagi anggota DPRD.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Sabtu (15/3/2025) tersebut, KPK menyita uang tunai Rp2,6 miliar dari para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk dijadikan barang bukti. (ant/bgn003)25032015

Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta bersama Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, menghadiri Pembukaan Bimbingan Teknis Program Desa Anti Korupsi dengan tema Ngardi Nayaka Praja lan Krama Desa Sane Ajeg Ngulati Desa Antikorupsi, di Wantilan Rangdu Kriya Mandala, Desa Kutuh, Kuta Selatan, Rabu (6/7).

Bupati Giri Prasta menyatakan Kabupaten Badung siap menjadi role model di tingkat nasional dalam mewujudkan desa antikorupsi. Terlebih Pemerintah Kabupaten Badung juga sudah dua kali meraih penghargaan dari KPK RI yang didasari hasil penilaian dari berbagai macam aspek dan parameter.

“Kita bukan ujug-ujug langsung dapat penghargaan, tidak bisa seperti itu. Nah, sama seperti sekarang ini kan dilakukan observasi oleh KPK, dengan melakukan assessment semua kriteria dan seterusnya kita ikuti bersama. Dengan adanya KPK ke desa, kami meyakini ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Maju dan Indonesia Emas, karena betul-betul pelaksanaan ini berjalan transparan terbuka dan akuntabel,” ujarnya

Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung, Bupati Giri Prasta menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada KPK RI melalui Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, karena telah melaksanakan pembinaan desa antikorupsi di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

“Ini luar biasa sekali, karena ada pepatah yang mengatakan kalau desa sudah bersih dari korupsi berarti pemerintahan yang ada di atasnya dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan Pusat akan bersih semuanya. Inilah prinsip yang kita apresiasi penuh sebagai wujud dukungan terhadap komitmen Bapak Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran yaitu desa. Ini kan gayung bersambut dilaksanakan oleh KPK RI, ini luar biasa sekali,” katanya.

Giri Prasta meyakini program yang diluncurkan KPK bertujuan untuk membuat masyarakat desa yang bahagia, sehingga bisa menikmati kehidupan yang ada di desa dengan segala kebutuhannya. Program desa antikorupsi mampu mendorong terbentuknya desa presisi yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.

“Dengan adanya arahan dan pembinaan dari KPK RI kolaborasi antara teknologi akan bisa dilakukan dengan baik. Karena ada tiga hal di desa yang harus dioptimalkan apabila desa itu ingin maju, satu potensi desa, kedua infrastruktur dan yang ketiga SDM. itulah mengapa desa disebut sebagai taman sarinya kehidupan. Karena kalau desa berdaulat maka Indonesia akan bermartabat,” katanya.

Giri Prasta menyebutkan Desa Kutuh sejak lama telah melakukan persiapan yang baik di bidang administrasi maupun assessment dengan semua kriterianya. Dia berharap Desa Kutuh bisa menjadi role model terkait tata kelola anggaran pendapatan belanja desa. “Kami sudah siapkan infrastruktur itu di semua desa agar terwujud keterbukaan data untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum di desa. Kan ada penyampaian dari KPK dari puluhan ribu desa ada ratusan kepala maupun perangkat desa terkena masalah hukum. Ini penting sekali untuk kita lakukan terkait pembinaan dan pendidikan yang diberikan KPK agar ke depan tidak ada lagi persoalan hukum yang kita hadapi. Terima kasih KPK RI,” pungkasnya.

Sementara Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, menyampaikan kalau Indonesia ingin maju atau bebas korupsi, salah satunya harus dimulai dari pemerintahan paling kecil yaitu desa. Pasalnya, tindakan korupsi tidak hanya terjadi di tingkat atas, namun sudah merambah hingga ke tingkat desa, terlebih sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana sekitar Rp 400 triliun lebih ke desa yang ada di seluruh Indonesia.

“Ternyata di desa ada juga kasus korupsi dimana ada 686 kepala desa dan perangkat yang terlibat kasus korupsi, nah tentunya ini jadi perhatian kita kemudian berdasarkan hasil survey BPS tahun 2021 ternyata perilaku masyarakat desa ini lebih korupsi dari masyarakat kota sehingga kita turun ke desa, kita ingin anggaran yang turun ke desa bisa dikelola dengan baik digunakan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Dia menyebutkan KPK juga mendorong tiap desa untuk menggunakan teknologi dalam menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan transparansi sehingga siapapun bisa mengakses informasi yang ada di pemerintah desa. “Salah satu ciri desa antikorupsi adalah adanya transparansi data dan informasi yang bisa diakses oleh semua orang, bukan hanya masyarakat desanya sendiri namun juga bisa diakses oleh masyarakat lain, makanya perlu adanya digitalisasi. Dalam desa anti korupsi ada 5 indikator yang perlu menjadi perhatian yakni pertama terkait tata laksana pemerintahan, kedua sistem pengawasan, ketiga transparansi pelayanan publik, keempat partisipasi masyarakat kemudian indikator dan kelima adalah kearifan lokal,” katanya.

Pada kesempatan itu Giri Prasta bersama Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi dan Perbekel Kutuh Wayan Mudana menandatangani Komitmen Desa Antikorupsi.

Turut hadir perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian Desa, Inspektur Kabupaten Badung, Luh Suryaniti; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komang Budi Argawa; Camat Kuta Selatan, Bandesa Kutuh, serta tokoh dan perwakilan seluruh elemen masyarakat Desa Kutuh. (bgn003)22070610

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengurusan jatah kuota rokok terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) dengan memeriksa sejumlah saksi.

KPK, Kamis (24/6) memeriksa saksi Hartono dan Arjab masing-masing dari pihak swasta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan Tahun 2016-2018.

“Dikonfirmasi antara lain terkait dengan adanya dugaan pengurusan jatah kuota rokok yang direkomendasikan khusus oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pemeriksaan terhadap dua saksi tersebut digelar di Gedung KPK, Jakarta.

Diketahui, KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

Dengan adanya penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Kendati demikian, KPK saat ini belum dapat menyampaikan secara detil terkait kasus dan siapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menggeledah beberapa lokasi di antaranya Kantor Bupati Bintan dan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Bintan (BP Bintan).

Dari penggeledahan, KPK mengamankan berbagai dokumen yang terkait dengan kasus tersebut.

Selain itu, KPK juga telah mencegah bepergian ke luar negeri terhadap dua orang yang berperan penting dalam kasus tersebut untuk 6 bulan ke depan sejak Februari 2021 lalu.

Namun, KPK tidak menginformasikan lebih detil siapa dua orang yang telah dicegah tersebut.(bgn123)21062502

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi saksi Tri Haryati mengenai proses penyusunan addendum dokumen lelang untuk proyek pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran 2016-2017.

KPK, Senin (21/6) memeriksa Tri Haryati yang merupakan Petugas Akuntasi dan Pelaporan Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 pada Pemprov DIY.

“Dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses penyusunan addendum dokumen lelang Tahun 2016 dan 2017 untuk proyek pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Adapun, kata Ali, pemeriksaan saksi Tri Haryati dilakukan di Gedung KPK, Jakarta.

KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida tersebut.

Kendati demikian, KPK saat ini belum bisa memberikan informasi spesifik siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK, pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka tersebut.

KPK juga telah menggeledah di beberapa lokasi dalam penyidikan kasus tersebut seperti Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY serta Badan Pemuda dan Olahraga DIY.

Tim penyidik KPK mengamankan dokumen yang terkait dengan kasus dalam penggeledahan tersebut.(bgn123)21062209

Nasional, Baliglobalnews

Ketua Setara Institute Hendardi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih fokus bekerja dan menangani berbagai kasus korupsi di Tanah Air daripada merespons polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Tidak usah dipusingkan. Fokus kerja saja. Pekerjaan rumah KPK itu masih banyak,” kata Ketua Setara Institute Hendardi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hendardi mengatakan pelaksanaan TWK hanya menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pelaksana teknisnya ialah Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan beberapa asesor. Artinya, KPK tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan TWK.

“Jadi, kalau dikatakan bahwa ini kemauan Pak Firli atau KPK, saya kira itu keliru,” ujarnya.

Sebetulnya, isu TWK sudah selesai. Sudah jelas 75 pegawai KPK tidak lulus tapi kemudian dikoreksi lagi menjadi 51 pegawai atau sekitar 5,4 persen dari total pegawai. Namun, pegawai yang tidak lulus dinilainya bermanuver politik daripada membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Ia menyakini kinerja lembaga antirasuah tersebut tidak akan terganggu dengan adanya polemik TWK yang diadukan sejumlah pegawai KPK ke Komnas HAM dan beberapa instansi lainnya.

“Polemik ini tidak akan mengganggu kinerja KPK,” kata dia.

Senada dengan itu, Pakar Hukum Petrus Selestinus mengatakan pimpinan KPK tidak boleh dipersalahkan apalagi dimintai pertanggungjawaban terkait pelaksanaan TWK. Namun, berharap bisa menjelaskan ke publik bahwa tidak ada yang salah dari TWK.

“KPK terus saja bekerja, fokus pada tugas penegakan hukum, abaikan perilaku pegawai yang tidak lulus,” ujar Petrus.

Terakhir, ia menilai polemik TWK terkesan tak selesai karena para pegawai yang tidak lulus tidak menempuh upaya hukum.(bgn123)21061818

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 19 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kisruh tes wawasan kebangsaan sebagai alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Dari 19 pegawai KPK yang diperiksa, ada yang diperiksa sekali dan ada yang lebih dari satu kali untuk pendalaman,” kata anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Selasa.

Komnas HAM juga mendapatkan tiga bundel dokumen yang diperkirakan sekitar 650 halaman dan berisi berbagai informasi. Hal itu diperoleh dari pegawai KPK yang dinyatakan lolos tes wawasan kebangsaan maupun tidak lolos.

Dari pemeriksaan atau penggalian informasi terhadap 19 pegawai lembaga antirasuah tersebut, Komnas HAM mendapatkan sejumlah informasi penting.

Pertama, terkait dengan klaster soal proses atau bagaimana proses tes wawasan kebangsaan tersebut bisa berlangsung. Kedua, mengenai lahirnya prosedur hukum, ketiga landasan hukum, keempat substansi apa saja selama proses tes wawasan kebangsaan berlangsung.

Berikutnya, Komnas HAM juga menemukan soal fungsi tugas dan model kerja dari 19 pegawai yang diperiksa oleh Komnas HAM. Terakhir, tim Komnas HAM menemukan alasan atau kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi.

Hingga saat ini, sejatinya Komnas HAM telah melayangkan 10 surat panggilan untuk mendapatkan klarifikasi, informasi, dan keterangan serta berbagai hal yang bisa menjernihkan kisruh di KPK.

“Dari 10 surat tersebut, sebenarnya ada pemanggilan yang harusnya terjadi pada hari ini. Namun, teman-teman pimpinan KPK hari ini tidak bisa hadir,” kata Anam.

Dalam waktu dekat, Komnas HAM juga menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat terkait dengan kisruh yang terjadi.

“Jadi, kami menyiapkan lima panggilan untuk pihak yang lain guna pendalaman,” katanya.(bgn123)21060822

Jakarta, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri bersinergi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan penangkapan Bupati Nganjuk ini merupakan wujud sinergitas pertama kalinya KPK dan Polri dalam mengungkap perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah.

“Ini pertama kali dalam sejarah KPK dan Bareskrim Polri bersinergi mengungkap kasus dugaan suap kepala daerah,” kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Argo menjelaskan, lembaga antirasuah dan Korps Bhayangkara bersinergi mulai dari pelaporan, penyelidikan, pengumpulan data, sampai OTT bersama-sama.

“Sinergitas antar lembaga penegak hukum ini akan terus dilakukan dan dipertahankan agar jauh lebih baik lagi,” ungkap jenderal bintang dua itu.

Diketahui, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK bersama
Bareskrim Polri di Ngajuk, Jawa Timur, Senin (10/5/2021). Turut disita sejumlah uang.Selain bupati, enam orang lainnya juga ditetapkan tersangka. Mereka adalah Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Ngajuk M. Izza Muhtadin.(bgn122)21051105

Gianyar, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian program koordinasi pemberantasan korupsi terhadap Pemkab Gianyar pada Jumat (30/4).

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin tiga bulan sekali.Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian MCP (monitoring centre for prevention) tahun 2020 lalu yang disampaikan saat ini, Kabupaten Gianyar menempati posisi ke-5 kabupaten/kota se-Bali dan posisi ke-52 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia dengan nilai 86,10%.MCP merupakan capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang meliputi 8 area intervensi.

Kepala Satgas Korsupgah Korwil V, Sugeng Basuki, meminta agar dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Gianyar selalu berdasarkan peraturan yang berlaku. Agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam perencanaan dan penganggaran APBD agar dilaksanakan sesuai jadwal dan aturan yang berlaku.Tim Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan KPK Wilayah V melakukan kunjungan lapangan dan meninjau pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Gianyar. 

Menurut Sugeng Basuki, tujuan pihaknya mendatangi PMPTSP Gianyar untuk melihat perubahan dalam proses perizinan di Kabupaten Gianyar. Dia juga sempat menanyai masyarakat yang dijumpainya tengah mengurus perizinan terkait bagaimana pelayanan Dinas PMPTSP. Masyarakat yang sedang mengurus IMB tersebut mengatakan pelayanan Dinas PMPTSP Gianyar mudah dan nyaman. Sugeng juga bertanya ada dimintai biaya, dijawab tidak ada dimintai apa-apa. Bahkan dikatakan pelayanannya mudah dan cepat, tidak berbelit-belit. “Saya melihatnya cukup baik,” kata Sugeng.

Ke depan, Sugeng berharap semua pelayanan ditingkatkan. Dengan kemajuan zaman sekarang, masyarakat inginnya mudah, cepat dan simple. Jadi Sugeng berharap di Gianyar dibangun satu tempat semacam mall pelayanan publik sehingga masyarakat tidak perlu kemana-mana lagi untuk mengurus segala macam perizinan, cukup di satu tempat. “Masyarakat mau mengurus SIM, IMB, paspor dan lain-lain itu bisa di satu tempat, itu harapan kami,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya yang mendampingi Tim Satgas Korsupgah mengatakan Bupati Gianyar sudah punya rencana membangun mall pelayanan publik tahun ini. Disebutkan mall pelayanan publik itu rencananya akan dibangun di lahan yang saat ini disewakan untuk pertokoan yang lokasinya di sebelah timur Bank Daerah Gianyar.

Pembangunan tersebut akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Mall pelayanan publik tersebut tidak hanya untuk pengurusan izin di Pemkab saja, namun juga yang terkait dengan kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain.

Sekda Wisnu Wijaya menyebutkan saat ini masih proses pengkajian dan pendataan ke badan aset. “Kita tidak ingin membangun di atas lahan yang bukan milik kita, kita pastikan dulu, dan ini sedang diurus,” ujarnya.Sesuai perencanaan, dia memperkirakan Agustus tahun ini proses pembangunan akan dimulai. “Sehingga tahun 2022 kita harap semua sudah terwujud, termasuk mall pelayanan publik,” katanya.

Tim Satgas Korsupgah juga meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Banjar Antugan, Desa Blahbatuh. Di tempat ini, Sugeng Basuki sempat mewawancarai seorang warga yang usai menerima vaksin. Sugeng menanyakan apakah ada pungutan, dipersulit dalam menerima vaksin yang dijawab tidak. (bgn003)21043015