Denpasar, Baliglobalnews

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) se-kabupaten/kota di Pulau Dewata, menangani total 41 perkara tindak pidana korupsi (tipikor) sepanjang tahun 2025.

“Dari 41 perkara terdapat 22 kasus sudah ditingkatkan ke penyidikan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana Putra pada Jumat (19/9/2025).

Dia menyebutkan khusus di tingkat Kejati Bali sepanjang 2025 tercatat ada 12 perkara pada tahap penyelidikan dan 4 perkara pada tahap penyidikan. “Untuk perkara yang ditangani pun beragam, mulai dari kasus perizinan rumah bersubsidi, dugaan penyelewengan dana LPD, penyalahgunaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI, hingga pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),” katanya.

Untuk beberapa kasus telah dihentikan, kata dia, karena nilai kerugian negara yang terbilang kecil telah dikembalikan oleh pihak terduga pelaku. Dari hasil penyelidikan itu beberapa didapatkan bahwa nilai kerugian negara itu tidak signifikan, dimana para pihak yang menyalahgunakan keuangan negara itu misalnya para pengelola keuangan BUMDes, LPD.

“Saya Contohkan, ada perkara penyelidikan yang ketua Bumdes. Setelah dihitung ternyata uang negara yang diselewengkan itu sekitar Rp5 juta atau Rp10 juta. Saat yang bersangkutan di saat dipanggil, diperiksa dipenyelidikan oleh penyidik, dia mengembalikan uang (korupsi) tersebut,” ucapnya.

Berdasarkan data, Kejari Denpasar melakukan 5 penyelidikan dengan 1 perkara naik ke penyidikan. Kejari Buleleng menangani 5 penyelidikan dan 3 di antaranya naik ke penyidikan. Kejari Badung menyelidiki 3 perkara dengan 2 naik penyidikan. Kejari Tabanan menyelidiki 2 perkara, namun total penyidikan 3 karena ada satu kasus lanjutan dari tahun 2024.

Kemudian, Kejari Jembrana menangani 2 penyelidikan dengan 1 kasus naik ke penyidikan. Kejari Klungkung 3 penyelidikan dengan 2 naik penyidikan. Kejari Karangasem 3 penyelidikan dengan 1 naik penyidikan, sementara 2 kasus masih proses berjalan. Kejari Bangli menangani 4 penyelidikan dengan 3 naik ke penyidikan. Dan Kejari Gianyar 2 penyelidikan dan semuanya naik ke penyidikan.

Dengan demikian, total penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejati Bali bersama Kejari se-Bali pada 2025 mencapai 41 perkara pada tahap penyelidikan dan 22 perkara sudah naik tahap penyidikan. (bgn008)25092107

Denpasar, Baliglobalnews

Jaksa Penuntut Umum mengadili terdakwa Ni Wayan Budiastuti (34) mantan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Bangli, di Pengadilan Tipikor Denpasar, Bali, pada Jumat (18/7/2025). Pasalnya, terdakwa diduga mengkorupsi dana APBDes tahun anggaran 2021 dan 2022 mencapai Rp324 juta, yang dikelola untuk gaji ke-13 hingga iuran BPJS Ketenagakerjaan perangkat desa setempat.

“Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1), Subsidair Pasal 3, dan lebih subsidair Pasal 8 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Bangli, Luh Putu Esty Punyantari saat membacakan amar dakwaan dipersidangan.

Dalam amar dakwaan jaksa, terungkap terdakwa memanfaatkan jabatannya untuk menyalahgunakan dana desa dengan berbagai modus. Salah satunya dengan membuat dua versi dokumen pencairan dana satu dengan keterangan lengkap dan satu lagi kosong namun sama-sama sudah ditandatangani oleh Perbekel Desa Undisan, I Ketut Suardikayasa. “Terdakwa juga menyelipkan dokumen permintaan penarikan dana di antara tumpukan berkas agar bisa ditandatangani tanpa verifikasi sekretaris desa. Dokumen itu lalu digunakan untuk memindahbukukan dana ke rekening pribadinya,” katanya.

Dana yang disalahgunakan berasal dari berbagai pos APBDes, mulai dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya Rp6 juta, pendapatan desa Rp15,3 juta, kas desa tahun 2021 Rp96,8 juta, dan kas 2022 Rp22,3 juta. “Terdakwa juga mencairkan anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 perangkat desa sebesar Rp31 juta, tetapi Rp 7 juta di antaranya tidak dibayarkan,” sebut JPU.

Tak berhenti di sana, iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dipotong dari penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa selama dua tahun juga tidak disetor. Jumlahnya mencapai Rp30,3 juta. Demikian pula dengan pajak yang telah dipungut dari berbagai transaksi Rp77,6 juta selama 2021-2022, namun hanya sebagian kecil yang disetorkan ke kas negara.

Dari total penyimpangan keuangan Rp620,7 juta, terdakwa baru mengembalikan sekitar Rp296,8 juta. Sisanya, senilai Rp323,9 juta, menjadi kerugian negara yang tercantum dalam hasil audit Inspektorat Daerah Bangli tahun 2025.

Kasus ini mulai terungkap setelah Perbekel curiga, karena dana BLT dan SILTAP yang telah dicairkan tidak sampai ke perangkat desa. Ketika diminta mendampingi ke bank, Budiastuti selalu berdalih sakit. Saat dicek, saldo rekening kas desa ternyata telah kosong. Pada 21 Desember 2022, dalam rapat di kantor desa, terdakwa mengakui perbuatannya dan menandatangani surat pernyataan siap mengembalikan uang.

Namun, Budiastuti kembali menipu. Dia menyerahkan slip setoran palsu Rp250 juta, padahal yang disetor hanya Rp250 ribu. Slip asli ditumpuk dengan lembar kosong yang telah ditulis nominal besar, sementara salinan kosongnya dibuang di tempat sampah bank.

Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat, justru dipakai untuk kepentingan pribadi, termasuk belanja konsumtif. Padahal, dalam kurun waktu tersebut, Desa Undisan menerima anggaran cukup besar, yakni Rp2,09 miliar pada 2021 dan Rp2,32 miliar pada 2022. (bgn008)25071807

Badung, Baliglobalnews

Satuan Reserse Kriminal Polres Badung melalui Unit Tipikor mengungkap dugaan tindak pidana korupsi terkait dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teranggana Sari, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, yang menyeret Ketua BUMDes periode 2014–2019 IPGS (48) ke hadapan hukum.

Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara didampingi Wakapolres Badung Kompol Taufan Rizaldi, Kasat Reskrim AKP Muhammad Said Husen, Kanit 3 Satreskrim Ipda Si Ngurah Putu Kusumayadi, serta Kasi Humas Ipda I Putu Sukarma, langsung memimpin pengungkapan kasus yang dilaksanakan di Lobi Mapolres Badung pada Jumat (9/5/25) pagi.

Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara mengatakan kasus ini mencuat setelah pihaknya menerima laporan dengan nomor LP-A/47/VII/2020/BALI/RES BADUNG, tertanggal 3 Juli 2020. Kemudian, berdasarkan hasil audit khusus Inspektorat Kabupaten Badung, ditemukan adanya selisih kas Rp523.323.000 dalam laporan keuangan BUMDes yang dikelola IPGS.

BUMDes Teranggana Sari menerima penyertaan modal dari APBDes Desa Sulangai secara bertahap selama lima tahun, yakni sejak 2014 hingga 2019, dengan total nilai hampir Rp1,94 miliar.

Setelah melalui penyelidikan panjang dan pemeriksaan intensif, IPGS resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan keuangan desa hingga ratusan juta rupiah. “Namun, sebagian dana tersebut diduga digunakan tidak sesuai prosedur dan tidak dipertanggungjawabkan secara transparan,” ungkapnya,

Kapolres AKBP Arif menyebutkan penyidik mengungkap berbagai modus penyelewengan yang dilakukan IPGS. Di antaranya adalah pemberian kredit tanpa agunan kepada 24 peminjam, yang melanggar standar operasional prosedur (SOP) BUMDes. Selain itu, terdapat 7 kredit macet yang tidak ditagih dengan alasan tidak jelas. “Temuan lain yang mencolok adalah pada Unit Pengelola Air Limbah (PAL) Sulangai, yang seharusnya menjadi unit usaha produktif. Di sini, penyidik menemukan selisih sisa hasil usaha sebesar Rp11 juta yang tidak bisa dijelaskan penggunaannya,” kata AKBP Arif.

Selain itu, kata Arif, perkembangan penyidikan juga menguak praktik pemberian 14 kredit macet tanpa jaminan, yang jatuh tempo dan dikeluarkan tanpa mengikuti prosedur, di mana total nilai kredit bermasalah itu mencapai Rp414.263.138.

Dari dugaan kasus ini turut diamankan barang bukti uang tunai Rp523.323.000 dan 71 item barang bukti lainnya berupa dokumen, peraturan-peraturan, warkah kredit, AD/ART, buku kas dan laporan pertanggungjawaban. Dalam pengungkapan kasus ini, Satreskrim Polres Badung telah memeriksa saksi 23 orang yakni dari pihak pegawai BUMDes, perangkat desa dan nasabah kredit dan 2 orang yakni ahli dari Inspektorat Kabupaten Badung.

Terhadap tersangka disangkakan dengan pasal primer pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling Rp 1 miliar. (bgn003)25050906

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Jaksa Pidsus Kejati Bali menuntut terdakwa I Ketut Riana (54) selaku Bandesa Adat Berawa Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, masa bakti 2020-2025, selama 6 tahun dan denda Rp200 juta, subsider 3 bulan penjara, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, pada Kamis (5/9/2024).

“Terdakwa Ketut Riana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata Jaksa Penuntut Umum Nengah Astawa, diwakili Jaksa Oka Ariani.

Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Gede Putra Astawa dengan majelis anggota Ni Made Okti Mandiani dan hakim Ad Hoc Iman Santoso itu, Jaksa juga menuntut pidana tambahan kepada terdakwa uang pengganti Rp50 juta, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan, maka harta benda disita jaksa dan dilelang untuk menutupi pengganti tersebut. “Apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 3 tahun,” kata jaksa.

Sebelumnya terungkap bahwa, awalnya PT Berawa Bali Utama berencana untuk melakukan investasi berupa pembangunan apartemen dan resor di wewidangan Desa Adat Berawa. Kemudian untuk pengurusan perijinannya telah menunjuk PT. Bali Grace Efata berdasarkan Perjanjian Nomor 143/BE/KTN/lV/2023 tanggal 04/08/2023 dengan direkturnya saksi Andianto Nahak T Moruk untuk mengurus perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Apartemen PT Berawa Bali Utama yang rencananya akan dibangun di Jalan Berawa dengan nilai kontrak sebesar Rp3,6 miliar.

Singkat cerita, saksi Andianto Nahak T Moruk mendapat pekerjaan dari PT Berawa Bali Ułamał sejak Oktober 2023, mulai berkomunikasi dengan terdakwa untuk mengurus izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) atau SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

Dimana, dałam proses pengurusan AMDAUUKL-UPUSPPL tersebut terdapat kewajiban untuk melakukan pertemuan konsultasi publik masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung yaitu masyarakat yang berada di dałam batas wilayah studi AMDAL yang akan terkena dampak secara langsung.

Berdalih menggunakan Pawos (Pasal) 3 Pararem Desa Adat Berawa Nomor 05/DAB/ll/2020, besar kecilnya dana sumbangan (Dana Punia) dipungut berdasarkan kesepakatan Prajuru Desa Adat sesuai kewajaran, yang besarannya berdasarkan kesepakatan Krama dan Prajuru Desa Adat dengan Investor, terdakwa meminta uang Rp10 miliar, kepada saksi Andianto Nahak T Moruk.

“Padahal dalih dana sumbangan (dana punia) terkait kegiatan rencana investasi yang dilakukan di wewidangan Desa Adat Berawa tersebut hanya merupakan akal-akalan terdakwa saja, mengingat permintaan dana sumbangan (dana punia) sebesar Rp10 miliar belum pernah dibicarakan oleh terdakwa kepada Prajuru (Pengurus) Desa Adat Berawa dan belum pernah dibahas dalam paruman Desa Adat Berawa,” katanya.

Dalam amar dakwaan jaksa juga terungkap terdakwa meminta saksi Andianto Nahak T Moruk menyerahkan uang miliaran tersebut, hanya boleh diketahui oleh terdakwa dan saksi saja.

Kemudian pada November 2023, terdakwa menghubungi saksi Andianto Nahak T Moruk melalui telepon dan Chat Whatsapp, menyampaikan membutuhkan uang Rp50 juta untuk bayar utang dengan warga Berawa dan imunisasi cucu terdakwa, permintaan terdakwa tersebut dipenuhi saksi Andianto Nahak T Moruk. Dan pada 20 November 2023 saksi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa di Simpangan Dewi Sri, Jalan Sunset Road Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tanpa kwitansi.

“Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa jumlah permintaan uang sebesar Rp10 miliar masih tetap diberikan. Kemudian, terdakwa juga meminta saksi agar tidak bicara kemana-mana, termasuk ke Kelian Banjar Adat Berawa,” jelasnya.

Kemudian, pada Desember 2023, terdakwa menghubungi saksi Andianto Nahak T Moruk untuk menanyakan perkembangan permintaan uang Rp10 miliar tersebut. Saksi hanya menyampaikan kepada terdakwa agar bersabar karena saksi Andianto Nahak T Moruk masih berkoordinasi dengan pihak Investor.

Pada 5 Januari 2024, pihak PT. Berawa Bali Utama menyelenggarakan Pertemuan Konsultasi Publik Masyarakat terkait AMDAL Magnum Residence Berawa, Jalan Pantai Berawa, di ruang pertemuan kantor Desa Tibubeneng, yang turut dihadiri Investor PT Berawa Bali Utama, Kelian Banjar Adat Berawa, Kepala Desa Tibubeneng (diwakili Sekretaris Desa), BPD dan LPM serta Bhabinkamtibmas Desa Tibubeneng, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali serta pihak terkait lainnya.

Dalam Pertemuan tersebut, terdakwa selaku Bandesa Desa Adat Berawa tidak hadir walaupun sebelumnya sudah menerima undangan tertanggal 28 Desember 2023 untuk kegiatan pertemuan konsultasi tersebut. Bahwa oleh karena terdakwa tidak menghadiri kegiatan pertemuan konsultasi masyarakat I sosialisasi sedangkan tanda tangan terdakwa dalam Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKP) tersebut diperlukan sebagai syarat pengurusan AMDAUUKL-UPL/SPPL, maka sehari setelah pelaksanaan sosialisasi saksi Andianto Nahak T Moruk mendatangani rumah terdakwa, untuk mohon tanda tangan daftar hadir dan Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat.

“Namun pada saat itu, terdakwa menyampaikan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk bahwa dirinya (terdakwa) dan Kelian Banjar Adat Berawa belum bisa menandatangani Berita Acara Pertemuan, jika saksi belum memberikan kontribusi berupa uang sebesar Rp10 miliar,” jelasnya.

Karena terdakwa terus mendesak, maka pada tanggal 1 Mei 2024, saksi Andianto Nahak T Moruk menghubungi terdakwa dan bersepakat bertemu pada 2 Mei 2024, Pukul 15.15 Wita, di Caffe Casa Bunga I Casa Eatery di Renon. Saat itu saksi Andianto Nahak T Moruk sudah membawa uang sejumlah Rp100 Juta yang dimasukkan dalam sebuah tas kain warna kuning bertuliskan Beard Papa’s dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

Selanjutnya terdakwa menerima tas berisi uang tersebut dan kembali menanyakan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk terkait uang Rp10 miliar. Singkat cerita, datanglah Personil Kejaksaan Tinggi Bali langsung mengamankan terdakwa dan saksi Andianto Nahak T Moruk serta barang bukti uang dalam tas. Kemudian, terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Bali untuk diminta keterangan. (bgn008)24090506

Denpasar, Baliglobalnews

Kejaksaan Tinggi Bali telah mengeksekusi 44 perkara korupsi pada tahun 2023, dengan menyelamatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

“Dari 44 perkara korupsi ini, yang menjadi sorotan  kasus penyalahgunaan dana desa yang ditangani Kejari Tabanan dan Cabjar Klungkung,” kata Kasipenkum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana, di Denpasar, pada Jumat (29/12/2023).

Dia menyebutkan ada juga dua kasus suap dan gratifikasi di LPD yang ada di Kabupaten Buleleng, serta masing-masing 1 kasus ditangani Kejati Bali dan Kejari Denpasar.

Untuk di Buleleng, terkait kasus dugaan korupsi di LPD Desa Adat Anturan dan penyalahgunaan dana BUMDes Toyapakeh Nusa Penida. “Tidak hanya kasus korupsi, ada juga kasus perpajakan dan tindak pidana Kepabeanan Cukai, yang kami tangani,” pungkasnya.

Selain itu, kata dia, terkait perkembangan kasus dugaan pungutan liar fast track (pelayanan jalur cepat) di Bandara Ngurah Rai, Bali, yang telah memeriksa 45 saksi oleh Kejati Bali, diantaranya yakni internal pegawai Imigrasi dan eksternal agen perjalanan.

“Saat ini, penyidik masih pemberkasan dan terakhir telah melakukan pengumpulan keterangan ahli. Dan optimis segera rampung,” katanya.

Dalam kasus tersebut, Kejati Bali telah menyita uang senilai Rp100 juta dengan menetapkan seorang tersangka Hariyo Seto selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Ngurah Rai.(bgn008)23123002

Tabanan, Baliglobalnews

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Sanjaya, didampingi jajaran pengurus, menghadiri sekaligus mengikuti seminar Road to Hakordia “Peran Perempuan dalam Pencegahan Korupsi” di Gedung Ksiranawa Taman Budaya, Provinsi Bali, Jumat (25/11/2022).

Seminar tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Bali, Ny. Koster.

“Ketika kita berkumpul bersama untuk membicarakan tentang hal yang sama untuk menegakkan wibawa bangsa yaitu tentang korupsi yang mesti kita basmi sampai akar-akarnya. Dimana akarnya? Ada dalam pikiran kita sendiri. Dimana memulainya,? Tentu dari diri kita sendiri dan skup yang paling kecil dari kelompok masyarakat adalah keluarga,” ujarnya.

Ny. Koster menyatakan punya visi, bahwa PKK mesti mewujudkan keluarga-keluarga yang cerdas, keluarga yang sehat lahir dan batin, mental, spiritualnya. Keluarga yang berdaya guna, berdaya saing tentunya landasannya adalah akhlak dan budi pekerti yang mulia. Disitulah ditekankannya, bahwa kaum perempuan memulainya, mulai dari diri sendiri, dari keluarga, berimbas kepada masyarakat seluruh bangsa dan Negara dan tentunya juga dengan adanya kehadiran KPK.

Dia berharap para peserta bisa menyimak dengan baik seminar ini, dan apa yang menjadi fokus dalam pembicaraan akan menjadi pengetahuan bagi semua, minimal untuk diri sendiri. Jikalau semua keluarga-keluarga sehat, cerdas, berbudi luhur, Ny. Koster sangat meyakini seluruh komponen masyarakat dan bangsa akan dijauhkan dari tindakan-tindakan yang melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Seminar tersebut menghadirkan moderator dan narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti Kepala Biro Humas KPK RI, Yuyuk Andriati dan beberapa narasumber, di antaranya anggota Dewan Pengawas KPK RI Albertina Ho, Sutradara perempuan Vanesa Martida, Komisaris Non Independen BPD Bali Ni Made Dewi Suryani, Executive Vice President Of Central Policy PT PLN Derina, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Efi Laila Kholis, dan Ibu Wagub NTB Rohmi Djalilah Sitti.

Senada dengan Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Sanjaya sangat berharap mampu menegakkan wibawa bangsa dengan inspirasi dan pengetahuan yang diberikan oleh narasumber dari kegiatan seminar ini. Sehingga, bisa dijabarkan di keluarga maupun ke seluruh masyarakat dan bangsa di Bali pada umumnya, dan khususnya di Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan keluarga-keluarga sehat, cerdas dan berbudi luhur.

Bunda Rai juga sangat mendukung pemberantasan korupsi di sejumlah daerah ditegakkan, khususnya Bali dan Tabanan, sehingga mampu mewujudkan keluarga-keluarga sehat, cerdas, berbudi luhur dan dijauhkan dari tindakan-tindakan yang melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah sesuai imbauan dari Ny. Koster. Selain itu, Bunda Rai juga berharap, hasil dari kegiatan ini membawa hal yang positif bagi Tabanan, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Turut hadir jajaran Pengurus TP PKK Provinsi Bali, ketua TP PKK kabupaten/kota se-Bali beserta jajaran, serta para peserta seminar. (bgn003)22112504

Jakarta, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (11/9) mengundang pihak Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk gelar perkara (ekspose) terkait penanganan kasus tersangka Djoko Soegiarto Tjandra (DST) dan kawan-kawan.

“KPK mengundang pihak Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk gelar perkara di KPK pada Jumat, 11 September 2020 terkait perkara yang diduga melibatkan tersangka DST dan kawan-kawan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adapun undangan gelar perkara itu, kata Ali, sebagai pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi sebagaimana ketentuan undang-undang. Ia mengatakan untuk pihak Bareskrim Polri gelar perkara tersebut dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

“Sedangkan pihak Kejaksaan Agung akan dimulai pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai,” ujar Ali.

Sebelumnya, pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Penindakan KPK Karyoto untuk menerbitkan surat perintah supervisi penanganan kasus oleh Polri dan Kejagung terkait tersangka Djoko Soegiarto Tjandra dan kawan-kawan.

“KPK akan mengundang kedua APH (aparat penegak hukum) tersebut untuk melakukan gelar perkara dalam waktu dekat,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/9).

KPK, lanjut Alex, akan melihat perkembangan penanganan perkara tersebut untuk kemudian mengambil sikap pengambilalihan apabila memenuhi syarat-syarat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pada Selasa (8/9), tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung juga melakukan gelar perkara terhadap tersangka tindak pidana korupsi Djoko Soegiarto Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Gedung Bundar Jampidsus.

Gelar perkara tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Kejaksaan RI.

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Soegiarto Tjandra, dan Andi Irfan Jaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi atas penerimaan gratifikasi pegawai negeri. (bgn123)20091016

Jakarta, Baliglobalnews

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo menuturkan bahwa pemeriksaan terhadap Djoko Tjandra, akan dilaksanakan di Kantor Bareskrim Polri, Rabu.

“Iya, (pemeriksaan di) Bareskrim,” kata Brigjen Ferdy saat dihubungi ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Penyidik saat ini masih menunggu kedatangan Djoko Tjandra dari Lembaga Pemasyarakatan Salemba.

Djoko Tjandra dijadwalkan untuk diperiksa penyidik hari ini dalam statusnya sebagai tersangka kasus surat jalan palsu.

Selain seputar surat jalan palsu, Djoko juga akan dimintai keterangan soal surat keterangan sehat bebas COVID-19 yang diperolehnya.

Dalam kasus surat jalan palsu, sejauh ini penyidik Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka yakni Djoko Tjandra, Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan eks Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo.

Sebelumnya pada Selasa (18/8), penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memeriksa satu saksi yakni Asep Subahan yang merupakan eks Lurah Grogol Selatan.

Penyidik mengajukan 22 pertanyaan kepada Asep seputar proses perkenalan Asep selaku lurah dengan Anita Kolopaking dan Djoko Tjandra.

Anita Dewi Anggraeni Kolopaking sendiri merupakan pengacara Djoko Tjandra.

Kemudian soal pertemuan Asep dengan Anita dan Djoko Tjandra di Kelurahan Grogol Selatan.

“Juga seputar proses pembuatan surat keterangan domisili dan proses E-KTP Djoko Tjandra,” kata Karopenmas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono.

Asep juga dimintai keterangan soal kedatangan Djoko Candra dalam perekaman E-KTP di Kantor Lurah Grogol Selatan.(bgn/ant)20081902

Bandung, Baliglobalnews

Terpidana korupsi kasus proyek wisma atlet Hambalang M Nazaruddin dinyatakan bebas murni setelah dua bulan menjalani masa cuti menjelang bebas di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung.

Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Bandung Budiana mengatakan Nazaruddin menjalani cuti menjelang bebas sejak 14 Juni 2020. Selama itu, menurut dia, Nazaruddin telah melakukan wajib lapor sebanyak sembilan kali.

“Selama menjalani bimbingan selalu komunikasi dengan PK, di mana pun keadaan yang bersangkutan, saya selaku pembimbing kemasyarakatannya mengetahui secara pasti,” kata Budiana di Bapas Bandung, Kota Bandung, Kamis.

Dia memastikan Nazaruddin berperilaku baik selama dalam masa bimbingan cuti menjelang bebas. Menurut dia, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu dibebaskan sesuai jadwalnya karena telah menaati aturan yang ditetapkan.

“Saya hari ini akan menyerahkan surat selesai menjalani masa cuti menjelang bebasnya,” katanya.

Nazaruddin mengaku mengambil hikmah setelah dirinya menghirup udara bebas. Nazaruddin diketahui seharusnya bebas pada 2025, namun karena berbagai remisi, ia sudah keluar dari Lapas Sukamiskin sejak masa cuti menjelang bebas.

“Mungkin ini memang yang terbaik buat saya, ke depan semua pengalaman akan ada hikmanya lah,” kata Nazaruddin.

Nazaruddin pada kasus wisma atlet Hambalang, terbukti menerima suap Rp4,6 miliar dari mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) M El Idris. Setelah divonis hakim, hukuman itu juga diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 7 tahun dan denda Rp 300 juta.

Lalu vonis Nazaruddin ditambah 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar karena terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek yang jumlahnya mencapai Rp40,37 miliar. (bgn/ant)20081307

Jakarta, baliglobalnews

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memanggil Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012-2017.

“Terkait proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012-2017, KPK memanggil Wali Kota Banjar 2013-2018 dan 2018-2023 Ade Uu Sukaesih,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain itu, KPK juga memanggil dua saksi lainnya dalam penyidikan kasus itu, yakni Kepala DPPKAD Kota Banjar periode 2011-2016 dan Plt Sekda Kota Banjar periode Maret 2017-November 2017 Yuyung Mulyasungkawa dan Direktur PT Cahaya Kristal Putra Dadang Alamsyah.

Sebelumnya, KPK pada Selasa (11/8) juga telah memeriksa Direktur Operasional PT Pribadi Manunggal Guntur Rachmadi yang juga anak Wali Kota Banjar. Terkait materi pemeriksaan Guntur, KPK mendalami kegiatan usaha yang dilakukannya.

Dalam kasus tersebut, penyidik KPK masih terus mengumpulkan bukti-bukti dengan memeriksa sejumlah saksi. Selain itu, penyidik KPK pada Jumat (10/7) juga telah menggeledah pendopo Wali Kota Banjar.

Diketahui terkait kasus di Kota Banjar, KPK saat ini belum dapat menyampaikan secara detil pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan.(bgn/ant)20081208