Denpasar, Baliglobalnews

Penyelenggaraan forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2024 dibuka Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa secara daring di Kantor Walikota Denpasar pada Jumat (3/2/2023).

Penyelengaraan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar, kegiatan Forum Konsultasi Publik diikuti unsur DPRD Kota Denpasar, para Asisten Sekda dan kepala perangkat daerah, kelompok ahli pembangunan Kota Denpasar, organisasi profesi, perguruan tinggi serta kelompok/organisasi kemasyarakatan.

Wakil Walikota Arya Wibawa  menyampaikan di tahun 2024 sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas pembangunan. Pada sektor pendidikan, pemenuhan kebutuan atas fasilitas pendidikan masih menjadi perhatian utama. “Penambahan ruang kelas baru dan perbaikan gedung sekolah dasar dan SMPN baru akan berlanjut di tahun 2024,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan pada sektor kesehatan, optimalisasi fasilitas, sarana prasarana dan pelayanan kesehatan menjdi prioritas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Denpasar. Sektor sosial dan ketenagakerjaan juga menjadi prioritas dan tujuan dapat mengurangi tingkat pengganguran dan angka kemiskinan yang ada. Pelatihan tenaga kerja, sertifikasi tenaga kerja untuk link dan match dengan lapangan kerja, menumbuhkan wirausaha baru melalui proses inkubasi bisnis dan upaya penghapusan kemiskinan ekstrim, menjadi kegiatan prioritas yang akan kita laksanakan.

“Sementara sektor kebudayaan tetap menjadi prioritas juga. Hal ini karena kita tidak ingin karakter masyarakat Denpasar tercabut dari akar budayanya,” ujarnya.

Arya Wibawa juga menyampaikan untuk sektor pariwisata diharapkan terjadi peningkatan kunjungan wisata baik domestik maupun  mancanegara. Langkah ini dilaksanakan dengan promosi secara kreatif menyasar pasar tradisional maupun pasar baru melalui kota-kota yang sudah menjalin kerjasama melalui program “sister city” dengan Kota Denpasar. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas festival yang didukung dengan memperindah wajah kota serta  peningkatan infrastruktur. Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian di Tahun 2024 adalah stabilitas keamanan agar tetap terjaga serta kondusif untuk menghadapi tahun politik. “Forum konsultasi publik ini diselengarakan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh komponen masyarakat, terlebih pada Tahun 2024 akan penuh dengan tantangan yang berkaitan krisis global, tahun politik pemilihan umum, krisi energi dan pangan juga akan kita hadapi di tahun 2024 ini, namun kita optimis dapat lalui dengan baik,” ujarnya.

Sementara Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan acara Forum Konsultasi Publik RKPD Kota Denpasar Tahun 2024 untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah. Sementara keluaran dari forum ini adalah penyempurnaan RKPD menjadi rancangan RKPD Denpasar Tahun 2024. Pelaksanaan forum ini diawali dengan paparan dari Bappeda Provinsi Bali, penyampaian rancangan awal RKPD Kota Denpasar dari Kepala Bappeda Kota Denpasar dan dilanjutkan dengan diskusi. Jadwal rangkaian penyusunan perencanaan RKPD  yakni pelaksanaan Musrenbang ditingkat desa/kelurahan pada bulan September-Oktober 2022, pelaksanan Musrenbang RKPD Denpasar di kecamatan dari tanggal 24 sampai dengan 27 Januari 2023. Forum Perangkat Daerah, rencana akan dilaksanakan pada tanggal 13 Pebruari sampai dengan 3 Maret 2023, dan Musrenbang RKPD Denpasar rencana akan dilaksanakan pada tanggal 14-17 Maret 2023. Sedangkan prioritas pembangunan daerah Denpasar Tahun 2024 yakni pendidikan, ekonomi kreatif, pariwisata dan kebudayaan, sosial dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan stabilitas keamanan serta reformasi birokrasi. “Tema yang kami angkat yakni memperkuat daya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk Denpasar Maju, serta pelaksanaan kegiatan forum ini berlangsung selama satu hari,” ujarnya. (bgn003)23020310

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali  melaksanakan diskusi bersama pelaku usaha, instansi terkait dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali.

“Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 ini mewajibkan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi melaksanakan forum konsultasi publik yang melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk dari kalangan praktisi, birokrasi, perusahaan, pebisnis dan pelaku usaha. Dengan harapan ke depan agar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bisa lebih meningkat dari tahun sebelumnya,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana saat Forum  Konsultasi Publik Standar Pelayanan DPMPTSP Tahun 2023, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Selasa (31/1/2023).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman, hingga solusi terkait pelayanan kepada  masyarakat untuk mengetahui tingkat layanan yang diperoleh masyarakat, pebisnis dan pelaku usaha itu sendiri. Seperti yang diketahui bersama bahwa pengurusan ijin berusaha saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem OSS yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana memaparkan bahwa seperti yang kita ketahui bersama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 masuk ke dalam 5 Besar Pelayanan Terbaik se-Indonesia dan mendapatkan nilai (A), sehingga untuk ke depan pelayanan terhadap publik khususnya layanan perijinan dan non perijinan harus ditingkatkan berdasarkan dengan standar yang diberlakukan.

Sesuai dengan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan proses perijinan baik melalui sistem OSS usaha maupun prestise yang melaksanakan proses perijinan dan non perijinan. Dimana prestise merupakan aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, namun saat memasuki sistem OSS maka itu sudah menjadi kewenangan pusat termasuk SOP yang berlaku.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak PMPTSP Provinsi Bali adalah memberikan respon terhadap pengaju ijin untuk segera diperbaiki/ pembenahan kembali. Sosialisasi dan pendampingan dilakukan secara langsung di kantor, media sosial dan call center, termasuk pendampingan langsung kabupaten lainnya. OSS pasti, cepat dan murah sehingga pelaku usaha yang ingin mengurus ijin jangan menggunakan calo lagi. OSS yang tercatat satu tahun terakhir sebanyak 3.000 baik berupa perijinan dan non perizinan. (bgn003)23013111