Singasana, Baliglobalnews

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan menyelenggarakan pelatihan kehumasan organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana pada Rabu (23/9/2026).

Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertema “Penguatan Kompetensi Kehumasan dalam Mewujudkan Komunikasi Publik yang Profesional, Informatif, dan Berintegritas” diikuti oleh 50 peserta perwakilan staf humas OPD dan instansi vertikal di Kabupaten Tabanan.

Ketua PWI Kabupaten Tabanan Dewi Puspawati mengatakan bahwa pelatihan tersebut merupakan komitmen PWI dalam mendukung peningkatan kapasitas personel kehumasan di lingkungan Pemkab Tabanan. “Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan staf kehumasan dalam mengelola komunikasi publik, menyusun informasi yang informatif dan menarik, serta memperkuat kemitraan antara pers dan pemerintah,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tabanan, Dinas Kominfo Tabanan sebagai mitra strategis, serta manajemen DTW Tanah Lot, DTW Ulun Danu Beratan, dan DTW Jatiluwih atas dukungan penuh terhadap terselenggaranya acara ini.

Sementara Ketua PWI Provinsi Bali I Wayan Dira Arsana mengapresiasi kepemimpinan Bupati Sanjaya yang dinilainya visioner dalam menata infrastruktur, SDM, hingga membangun kemitraan yang erat dengan insan pers. Dia menekankan pentingnya transformasi peran humas pemerintah di era digital yang tidak hanya sekadar bisa membuat siaran pers, melainkan wajib memiliki kemampuan manajemen informasi. “Humas sekarang tidak hanya dituntut cakap menulis, tetapi juga harus mampu memetakan mana informasi yang layak, pantas, serta perlu diklarifikasi. Di tengah tingginya arus investasi dan dinamika informasi di Tabanan, sinergi antara humas dan wartawan menjadi kunci untuk menetralkan hoaks demi menjaga citra positif daerah,” katanya.

Bupati Sanjaya menyambut baik inisiatif PWI Tabanan dan PWI Bali. Dia menyatakan pentingnya pemahaman kode etik jurnalistik dan aturan hukum seperti UU ITE bagi seluruh praktisi humas pemerintah. “Langkah ini sangat strategis untuk memperkuat kompetensi kehumasan. Di era digitalisasi saat ini, kita butuh informasi yang profesional, edukatif, dan existing apa adanya sesuai realita pembangunan, bukan berita yang bombastis atau dibuat-buat,” katanya.

Bupati Sanjaya juga mengimbau agar jajaran OPD hingga tingkat desa diberikan pemahaman yang cukup terkait jurnalistik agar tidak mudah ditakut-takuti oleh oknum wartawan bodong.

Sanjaya memaparkan komitmen Pemkab Tabanan dalam menjaga keseimbangan pembangunan daerah berlandaskan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Sektor pertanian tetap menjadi pilar utama, sementara pariwisata dikelola sebagai nilai tambah. “Meskipun kemampuan fiskal kita terbatas, kita tetap konsisten dengan prinsip walaupun modal tipis, tetap eksis. Kita terus bersolek menata wajah kota dan membangun desa agar Tabanan semakin cantik, aman, unggul, dan madani,” katanya

Usai pembukaan resmi oleh Bupati Tabanan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari tiga narasumber yang membedah kapasitas kehumasan secara singkat dan padat.

Sesi pemaparan diawali oleh Sekretaris Diskominfo Kabupaten Tabanan I Gusti Putu Winiantara yang membawakan materi “Humas Pemerintah dan Kewartawanan”. Dia menyebutkan tiga langkah strategis bagi OPD dalam mengelola komunikasi publik. Pertama, cegah disinformasi dengan mengonsolidasikan data internal secara rapi agar siap menyajikan fakta akurat secara cepat. Kedua, optimalkan situs web resmi instansi sebagai pondasi utama basis data publik. Ketiga, kedepankan transparansi berita bernilai edukasi sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Bali IGMB Dwikora Putra membawakan materi “Pers di Tengah Kepungan Medsos”. Dwikora menekankan bahwa humas pemerintah dan wartawan sejatinya berdiri di atas pondasi yang sama, yaitu mengabdi untuk kepentingan publik. “Teman-teman di pemerintahan dan media sama-sama bekerja untuk publik. Objek dan subjek yang dilayani itu sama, yaitu masyarakat. Mestinya kita adalah partner. Ketika tidak sepakat atau berdebat, itu hal yang wajar karena sudut pandang yang berbeda, namun yang terpenting adalah keselarasan dan kejujuran,” katanya.

DiaIa juga menyampaikan bahwa website resmi instansi (domain & hosting milik pemerintah) harus menjadi basis utama penyimpanan informasi publik yang sah, sedangkan media sosial sifatnya hanya menumpang sebagai saluran distribusi.

Sesi akhir ditutup dengan Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Bali Arief Wibisono memberikan pembekalan teknis bertajuk “Press Release Bukan Berita Biasa”. Arief mengingatkan staf kehumasan untuk membuang pola pikir lama yang menganggap siaran pers sekadar laporan kegiatan internal formal.

Poin teknis yang ditekankan meliputi penulisan judul terfokus pada substansi, penggunaan struktur piramida terbalik (inverted pyramid), mencantumkan kutipan pejabat yang berbobot dan memberikan solusi, serta memenuhi kelengkapan unsur berita.

Turut hadir Sekda I Gede Susila, Anggota DPRD I Putu Eka Putra Nurcahyadi, unsur Forkopimda beserta jajaran pengurus, serta perwakilan dari Kantor Imigrasi Tabanan, Lapas Tabanan, KPU, Bawaslu, dan KONI Tabanan. (bgn020)26092305

Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Denpasar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik pada Sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di Ruang Rapat Gedung Sewakha Dharma, Lumintang pada Kamis (30/3/2023).

Forum tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kota Denpasar, Ida Bagus Benny Pidada Rurus serta dihadiri perwakilan OPD terkait di Lingkungan Pemkot Denpasar serta stakeholder terkait.

IB Benny Rurus menyebutkan kegiatan FKP SPP diselenggarakan untuk memperoleh pemahaman dan solusi, terkait dengan standar pelayanan publik di masyarakat. “Forum Komunikasi Publik ini digelar untuk mendapatkan saran dan masukan, terutama yang berkaitan dengan skema pelayanan satu pintu Kota Denpasar,” katanya.

Dalam FKP tersebut, dibahas beberapa rencana perubahan yang direkomendasikan sebagai perbaikan dari SPP Tahun 2022. IB Benny menyebutkan, perubahan tersebut antara lain melingkupi pengurusan perijinan pada Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sektor Kesehatan, Sektor Perdagangan dan juga Sektor Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan.

“Adapun perubahan yang dimaksud adalah perubahan pengurusan perijinan dalam sektor kesehatan, dari OSS ke SiCantik Cloud. Lalu juga, perijinan IMB berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang mengacu pada PP No 16 Tahun 2021,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Muda, Nyoman Sutrisna Janureksa yang mewakili Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar, memaparkan, kegiatan FKP sendiri patut dilaksanakan oleh instansi

penyelenggara pelayanan publik, minimal 1 kali dalam setahun.

“Hal ini sebagai bahan evaluasi, agar para penyelenggara pelayanan publik mendapatkan gambaran dan juga masukan yang bisa dijadikan acuan dalam perbaikan pelayanan ke masyarakat,” katanya. (bgn003)23033007

Nasional, Baliglobalnews

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono resmi membuka pelatihan public speaking sebagai bentuk tindak lanjut 100 hari program Prioritas Kapolri yakin pemantapan Komunikasi Publik.

Argo mengatakan, pelatihan yang mengusung tema Penguatan Kapasitas SDM Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan) ini diikuti oleh seluruh Kabid Humas Polda jajaran serta perwakilan Puspen TNI, Dispen TNI AD, Dispen TNI AL, dan Dispen TNI AU melalui virtual.

“Ini sebagai bentuk penguatan kapasitas
sumber daya Komunikasi Publik. Serta sebagai bekal bagi seluruh Kapolres dan Kabid Humas agar memiliki kemampuan berbicara di depan publik dan media yang profesional dan berdampak positif bagi citra Polri,” kata Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Senin (22/2).

Pelatihan yang menggandeng LKBN Antara itu, sambung Argo, nantinya mengajak peserta untuk mempelajari bagaimana mengemas teknik komunikasi verbal dan non verbal agar dapat disampaikan secara efektif, yang bermuara pada pembentukan citra positif Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat.

“Saya harap peserta pelatihan dapat memanfaatkan pelatihan ini dan dapat menjadi manfaat serta betul-betul menjadi momentum peningkatan kapasitas diri sebagai leading sektor wajah Polri di wilayah,” harap Argo.

Fungsi Kehumasan pada organisasi Polri tidak ubahnya merupakan instrumen strategis yang diperlukan untuk membangun komunikasi yang sejajar dengan masyarakat, sekaligus konstruktif, terkait dengan terbangunnya Image Positif bagi Eksistensi Polri, sehingga memungkinkan terwujudnya kesepahaman pengertian serta dapat menumbuhkan kepercayaan melalui terbangunnya reputasi Polri yang baik dimata masyarakat.

Adapun waktu pelatihan ini dilaksanakan mulai Jumat 22 hingga 26 Februari 2021 melalui virtual secara langsung dari siaran virtual dari Kantor Antara di Jalan Merdeka Selatan dengan jumlah peserta secara keseluruhan 530 personel Bidang Humas Polda jajaran.(bgn122)21022215