Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Denpasar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik pada Sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di Ruang Rapat Gedung Sewakha Dharma, Lumintang pada Kamis (30/3/2023).

Forum tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kota Denpasar, Ida Bagus Benny Pidada Rurus serta dihadiri perwakilan OPD terkait di Lingkungan Pemkot Denpasar serta stakeholder terkait.

IB Benny Rurus menyebutkan kegiatan FKP SPP diselenggarakan untuk memperoleh pemahaman dan solusi, terkait dengan standar pelayanan publik di masyarakat. “Forum Komunikasi Publik ini digelar untuk mendapatkan saran dan masukan, terutama yang berkaitan dengan skema pelayanan satu pintu Kota Denpasar,” katanya.

Dalam FKP tersebut, dibahas beberapa rencana perubahan yang direkomendasikan sebagai perbaikan dari SPP Tahun 2022. IB Benny menyebutkan, perubahan tersebut antara lain melingkupi pengurusan perijinan pada Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sektor Kesehatan, Sektor Perdagangan dan juga Sektor Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan.

“Adapun perubahan yang dimaksud adalah perubahan pengurusan perijinan dalam sektor kesehatan, dari OSS ke SiCantik Cloud. Lalu juga, perijinan IMB berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang mengacu pada PP No 16 Tahun 2021,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Muda, Nyoman Sutrisna Janureksa yang mewakili Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar, memaparkan, kegiatan FKP sendiri patut dilaksanakan oleh instansi

penyelenggara pelayanan publik, minimal 1 kali dalam setahun.

“Hal ini sebagai bahan evaluasi, agar para penyelenggara pelayanan publik mendapatkan gambaran dan juga masukan yang bisa dijadikan acuan dalam perbaikan pelayanan ke masyarakat,” katanya. (bgn003)23033007

Nasional, Baliglobalnews

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono resmi membuka pelatihan public speaking sebagai bentuk tindak lanjut 100 hari program Prioritas Kapolri yakin pemantapan Komunikasi Publik.

Argo mengatakan, pelatihan yang mengusung tema Penguatan Kapasitas SDM Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan) ini diikuti oleh seluruh Kabid Humas Polda jajaran serta perwakilan Puspen TNI, Dispen TNI AD, Dispen TNI AL, dan Dispen TNI AU melalui virtual.

“Ini sebagai bentuk penguatan kapasitas
sumber daya Komunikasi Publik. Serta sebagai bekal bagi seluruh Kapolres dan Kabid Humas agar memiliki kemampuan berbicara di depan publik dan media yang profesional dan berdampak positif bagi citra Polri,” kata Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Senin (22/2).

Pelatihan yang menggandeng LKBN Antara itu, sambung Argo, nantinya mengajak peserta untuk mempelajari bagaimana mengemas teknik komunikasi verbal dan non verbal agar dapat disampaikan secara efektif, yang bermuara pada pembentukan citra positif Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat.

“Saya harap peserta pelatihan dapat memanfaatkan pelatihan ini dan dapat menjadi manfaat serta betul-betul menjadi momentum peningkatan kapasitas diri sebagai leading sektor wajah Polri di wilayah,” harap Argo.

Fungsi Kehumasan pada organisasi Polri tidak ubahnya merupakan instrumen strategis yang diperlukan untuk membangun komunikasi yang sejajar dengan masyarakat, sekaligus konstruktif, terkait dengan terbangunnya Image Positif bagi Eksistensi Polri, sehingga memungkinkan terwujudnya kesepahaman pengertian serta dapat menumbuhkan kepercayaan melalui terbangunnya reputasi Polri yang baik dimata masyarakat.

Adapun waktu pelatihan ini dilaksanakan mulai Jumat 22 hingga 26 Februari 2021 melalui virtual secara langsung dari siaran virtual dari Kantor Antara di Jalan Merdeka Selatan dengan jumlah peserta secara keseluruhan 530 personel Bidang Humas Polda jajaran.(bgn122)21022215