Denpasar, Baliglobalnews

Komitmen Walikota dan Wakil Walikota Denpasar untuk mewujudkan penanganan sampah terintegrasi lewat tempat pembuangan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) disambut baik perbekel/lurah di Kota Denpasar.

Seperti halnya di Desa Dauh Puri Kaja yang langsung membersihkan lokasi pembangunan TPS3R di Kawasan Banjar Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja, Minggu (5/9).

Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, I Gusti Ketut Sucipta, menjelaskan pembangunan TPS3R merupakan  implementasi penerapan Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, juga ditindak lanjuti dengan Perwali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan juga Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Kegiatan kali ini, kata dia, merupakan persiapan pembersihan lokasi awal dibangunnya TPS 3R. Sehingga dengan dibangunnya TPS3R ini dapat menangani permasalahan sampah khususnya di wilayah Desa Dauh Puri Kaja dan di Denpasar pada umumnya.

“Bantuan yang akan kami terima untuk pembangunan TPS 3R ini merupakan kehormatan bagi kami selaku Perbekel, sehingga dalam menangani permasalahan ini kami sing main-min atas kepercayaan yang diberikan untuk mewujudkan TPS 3R tersebut,” katanya.

Pihaknya berharap pembangunan TPS3R ini dapat berjalan sesuai rencana. Sehingga bisa terwujud dan beroperasional  awal Januari 2022. “Target dan rencana kami agar di Tahun 2022 TPS 3R ini bisa beroperasi sehingga permasalahan sampah yang selama ini menjadi beban bisa kita atasi secara bertahap,” ujarnya.

Gung Sucipta juga mengapresiasi antusiasme masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lahan yang akan dibangun TPS3R. Hal ini tentu harus kita pupuk guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang berkemanfaatan.

“Antusias warga untuk gotong-royong dalam mendukung program pembangunan, yang dalam hal ini membangun TPS 3R yang dikoordinir oleh Kadus Terunasari Desa Dauh Puri Kaja yang bersinergi dengan PUPR dan DLHK, semoga apa yang kita rencanakan dapat berhasil dan menjadi solusi permasalahan sampah di Kota Denpasar,” katanya. (bgn003)21090509

Tabanan, Baliglobalnews

Semenjak dilantik pada 26 Februari 2021, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, melakukan gebrakan secara rutin berkantor dan melakukan kegiatan secara langsung di desa-desa.

Kali ini, orang nomer satu di Tabanan tersebut berkantor di Desa Gubug, Kecamatan Tabanan. Bupati turut serta dalam menanam padi pada area deamarea dirangkai dengan Perayaan Bulan Bung Karno dan peluncuran sistem informasi Desa Gubug, Kamis (3/6).

Bupati Sanjaya juga menjaring permasalahan dan aspirasi masyarakat serta membahas program skala kabupaten yang cocok diterapkan di Desa Gubug. Bupati mengajak anggota DPR RI asal Marga, I Made Urip, Kelompok Ahli Bupati dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.

“Saya selaku Kepala Daerah berkomitmen berkantor di desa, sekaligus kebetulan ada beberapa program yang akan dilaksanakan di Desa Gubug. Sehingga, dengan mengajak jajaran terkait, kami melihat secara langsung kondisi di lapangan,” ujar Bupati.

Bupati sangat kagum melihat potensi pertanian di Desa Gubug. Meskipun terletak dekat dengan kota, Desa Gubug mampu mempertahankan lahan pertanian dan juga sistem pengairannya. Hal ini dikatakannya tidak terlepas dari kerja keras dari Pemerintah Desa, terutama Perbekel.

“Masyarakat Gubug mayoritas masyarakatnya bergerak di sektor pertanian. Saya bangga sekali, meskipun dekat kota, sistem perairan sawahnya tetap konsisten dan berkesinambungan. Dan hampir setiap tahun Saya datang kesini,” kata politisi asal Dauh Pala itu.

Hal itu juga dikatakannya sangat sesuai dengan visi misi Kabupaten Tabanan, yakni Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Tabanan Era Baru yang Aman Unggul dan Madani (AUM), yang salah satunya adalah mewujudkan Desa yang berdikari dan berkedaulatan di bidang ekonomi dengan mengedepankan sektor pertanian.

Di samping itu, Tabanan yang terdiri dari 133 Desa mempunyai potensi pertanian yang beragam di setiap Desa. Atas kondisi tersebut, Ia berkeinginan untuk menjaga dan mendorong kemajuan sektor pertanian sebagai program unggulan di Tabanan. Meskipun masih dalam masa pandemi, Ia meyakini dan sangat optimis Pemerintah mampu medorong kemajuan tersebut.

“Mari kita bersama-sama melakukan langkah-langkah yang bisa menjaga ekosistem kita yang terutama di Tabanan ini adalah sektor pertanian. Dan Saya selaku Kepala Daerah beserta jajaran sudah berkomitmen memprioritaskan pembangunan di sektor pertanian,” tandasnya.

Perbekel Desa Gubug, I Nengah Mawan, mengatakan penanaman padi pada area Deamarea ini adalah dalam rangka peningkatan produksi pangan khusunya padi sawah.  Dan kegiatan ini diakuinya telah dilakukan dari tahun ke tahun, tepatnya diawali dari tahun 2015 saat dana desa mulai masuk langsung ke desa.

“Kami melaksanakan demplot-demplot, dengan berjalannya dari tahun ke tahun kami tingkatkan menjadi denfarm secara berkelanjutan dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena mengingat di Desa Gubug ada 3 subak yakni Batusangian, Subak Gubug I dan Subak Gubug II,” ujarnya.

Dia juga sangat bangga dengan kehadiran Bupati Sanjaya beserta jajaran di Desa Gubug sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah, dimana Desa Gubug sangat berkomitmen membantu petani dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kehidupan para petani di Desa Gubug. (bgn003)21060316

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, berkomitmen menjadikan Badung sebagai kabupaten yang maju dan bebas korupsi. Untuk itu, melalui kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK RI dapat menjadi sarana diskusi dengan Tim Satgas KPK RI dalam memenuhi indikator MCP.

“Kepada bapak/ibu pimpinan perangkat daerah, mari jadikan moment monitoring dan evaluasi dari Tim Satgas KPK RI ini sebagai sarana pembelajaran dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Badung. Saya berharap kegiatan ini dapat kita ikuti dengan baik dan menjadi sarana diskusi kita dengan Tim Satgas KPK RI dalam memenuhi indikator MCP. Sehingga Kabupaten Badung menjadi kabupaten yang maju dan bebas korupsi,” kata Bupati Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa saat menerima Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian program pemberantasan korupsi periode triwulan 1 tahun 2021 di Kabupaten Badung, bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Kamis (29/4).

Giri Prasta menyampaikan upaya pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI merupakan suatu gerakan yang harus didukung bersama. Hal tersebut juga seiring dengan agenda Nawa Cita ke 4 Presiden RI Joko Widodo yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

“Untuk di Kabupaten Badung hal tersebut telah tertuang ke dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 pada misi ke 3 yaitu memantapkan tata kelola pemerintah dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government,” katanya.

Terkait dengan MCP Triwulan I, menurut Bupati Giri Prasta, Pemkab Badung telah melakukan inputing terkait indikator-indikator pada area intervensi yang telah dapat dipenuhi. Dan pihaknya berkeyakinan untuk indikator-indikator lainnya dapat dipenuhi pada periode berikutnya. “Selanjutnya kami juga mohon kepada Tim Satgas KPK RI untuk dapat memberikan masukan dan evaluasinya, sehingga bisa kami lakukan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang,” katanya.

Sementara itu Ketua Satgas Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Sugeng Basuki didampingi oleh anggota tim Handayani dan Rahmadani mengatakan kehadiran Korsupgah KPK RI lebih kepada melakukan pendidikan dan pencegahan dimana termasuk dalam agenda tersebut dengan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap delapan area yang akan dilakukan intervensi. Dikatakan kedelapan area tersebut meliputi Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi PAD, serta Manajemen Aset Daerah, agar pemerintah daerah dapat memunculkan ide-ide atau terobosan dalam rangka memperbaiki indeks MCP. “Dari delapan area aksi pencegahan korupsi terintegrasi, kali ini Tim Korsupgah KPK RI memfokuskan supervisi terhadap Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Aset,” katanya.

Inspektur Kabupaten Badung Ni Luh Suryaniti melaporkan berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, bahwa KPK RI bertugas melakukan koordinasi dengan instansi berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Program koordinasi pencegahan korupsi yang oleh KPK RI dimonitor melalui Monitoring for Prevention Centre (MCP) dalam aplikasi jaga.id yang setiap triwulan dilakukan evaluasi pencapaiannya.

“Untuk Kabupaten Badung telah secara aktif melaporkan pencegahan korupsi terintegrasi melalui aplikasi jaga.id. Untuk tahun yang lalu Kabupaten Badung tampil dengan capaian terbaik diantara pemerintah kabupaten/kota se-Bali, bahkan pernah memimpin MCP tertinggi di Indonesia pada 2 Triwulan tahun 2020 dengan nilai indek MCP 90.58,” ucapnya.

Usai acara di Kriya Gosana, Tim KPK RI juga melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP ) Kabupaten Badung yang dijadikan role model oleh seluruh MPP yang ada di Indonesia.  Pada kesempatan ini, Tim KPK RI melihat dan menerima penjelasan secara langsung dari Kepala DPMPTSP Agus Aryawan terkait dengan sistem pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat luas. (bgn003)21042924