Jakarta, Baliglobalnews

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk generasi penerus Indonesia dan tidak akan mengganggu perekonomian nasional. Hal itu disampaikan Misbakhun pada Capital Market Forum 2025 bertema ”Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II” di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Sabtu (22/3/2025).

Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan, salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia. “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” katanya.

Wakil rakyat yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, serta perbankan dan lembaga keuangan nonbank ini menambahkan bahwa kekhawatiran soal MBG mengganggu APBN itulah yang terus disuarakan. “Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” ujarnya.

Kendati demikian, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu mengatakan bahwa MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Generasi mendatang yang sekarang masih TK dan SD, menurut dia, adalah generasi yang perlu asupan gizi cukup. “Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.

Di depan pelaku pasar modal di BEI, dia menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan. “MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,” ungkapnya.

Wakil rakyat ini menegaskan bahwa MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Oleh karena itu, upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus mulai dari sekarang. “Mereka akan menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada pada generasi sekarang,” katanya.

Dia menganggap MBG bukanlah beban bagi APBN sebab Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025. Namun, Misbakhun menyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Hal itu terbukti dari volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanya tetap Rp3.621,3 triliun. “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif, salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp100 triliun ditambahkan ke belanja program Makan Bergizi Gratis,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual agar tidak membebani anggaran. “Sekarang Pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dinaikkan. Penerimaan pajak ditingkatkan tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan,” pungkasnya. (ant/bgn003)25032213

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyampaikan inovasi yang dilakukan untuk pencapaian target PAD saat kunjungan kerja (kunker) reses Komisi XI DPR RI di Hyatt Regency Sanur, Senin (25/7).

Wawali Arya Wibawa menyampaikan realisasi penerimaan PAD Kota Denpasar sampai bulan Juni 2022 Rp  362 miliar atau 47% dari target Rp 770 miliar. Untuk optimalisasi penerimaan sampai akhir tahun telah dilakukan berbagai upaya dan  inovasi. Adapun Inovasi yang dilakukan dengan memudahkan transaksi pembayaran PAD, Transparansi realisasi pelaporan yang realtime yang dihimpun dalam satu sistem pelaporan, pemberian relaksasi pembayaran, dan pemberian reward bagi wajib pajak yang taat.

“Inovasi berupa kemudahan pembayaran dan pemberian reward bagi wajib pajak yang taat dapat menjadi penunjang peningkatan atau optimalisasi pajak daerah yang dapat mempengaruhi kondisi PAD Kota Denpasar,” ujarnya

Arya Wibawa menyampaikan strategi pengendalian inflasi di Kota Denpasar dengan menggunakan 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) sesuai dengan Roadmap TPID Tahun 2022-2024.

Sementara Ketua rombongan Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Wirajaya, menyampaikan inovasi perlu dilakukan untuk mendorong perekonomian pulih lebih cepat masa Pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui bersama, perekonomian Bali tumbuh negatif selama 2 tahun berturut-turut yakni pada tahun 2020 – 2021.

“Pada kesempatan ini, kita  bersama-sama berkolaborasi untuk memulihkan perekonomian Bali dan menjaga kestabilan harga. Inovasi yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional bagi masyarakat perlu kita dukung bersama,” ujarnya. (bgn003)2202515