Denpasar, Baliglobalnews

Komisi VII DPR RI mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali. Hal itu mengemuka dalam kunjungan resesnya saat diskusi produktif di Gedung UID Bali Campus pada Senin (4/5/2026) sore. 

Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, perwakilan Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, memberikan apresiasi terhadap pengembangan KEK Kura Kura Bali. “Kura-Kura Bali ini kalau kami lihat sebagai kawasan dengan potensi besar untuk menjadi contoh pengembangan kawasan terpadu,” ujarnya.

Sebagai komisi yang menjalankan fungsi pengawasan di sektor industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM, Komisi VII menegaskan bahwa Bali merupakan wajah pariwisata nasional yang memiliki posisi sangat strategis. Mereka kompak menekankan bahwa meskipun legislatif mendukung penuh investasi dan pengembangan kawasan, namun faktor lingkungan dan kearifan lokal harus tetap menjadi prioritas utama. 

Komisi VII meminta agar PT Bali Turtle Island Development (BTID) selaku Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Kura Kura Bali terus memegang teguh filosofi Tri Hita Karana, menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan dalam setiap tahap pembangunan. 

Selain aspek ekologis, kaya dia, Komisi VII DPR RI menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal dan pelestarian kebudayaan Bali dalam ekosistem KEK Kura Kura Bali. “Hal ini mencakup integrasi pariwisata dengan pemberdayaan UMKM lokal dan ekonomi kreatif sebagai pilar transformasi ekonomi nasional,” katanya.

Anggota Komisi VII lainnya, Novita Hardini mengaku bangga sebagai wakil rakyat dan mitra, bahwa ada grand design yang begitu luar biasa, dengan ekosistem yang ingin dibangun di KEK
Kura Kura Bali ini, yang menggambarkan cita-cita besar Indonesia.

Sejalan dengan harapan Komisi VII, Presiden Direktur PT Bali Turtle Island Development (BTID), Tuti Hadiputranto, menyatakan bahwa dalam pembangunannya, KEK Kura Kura Bali tetap mengedepankan keseimbangan. “Nilai keseimbangan ini bukan sekadar konsep, tetapi panduan konkret dalam mengembangkan kawasan ini, sekaligus menentukan bagaimana Kura Kura Bali tumbuh dan memberi manfaat nyata,” katanya.

Tuti menekankan bahwa pembangunan.kawasan sudah melalui kalkulasi dan perencanaan penggunaan yang matang. Pihaknya menambahkan bahwa seluruh proyeksi pengembangan kawasan ini telah dikalkulasikan untuk jangka waktu 30 tahun ke depan. 

Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty memberikan catatan mengenai birokrasi perizinan yang sering kali menjadi kendala bagi investor, dan meminta perlunya sinkronisasi aturan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. “Ketidaksinkronan antara aturan pusat dan daerah ini berisiko membuat investor urung menanamkan modalnya. Ke depan, banyak hal yang harus kita benahi bersama, termasuk penyelarasan tata ruang agar lebih terintegrasi,” katanya. 

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menekankan bahwa rencana KEK sektor keuangan tersebut harus memberi dampak bagi warga Bali. “Pada prinsipnya, harus memberikan keuntungan bagi Bali, dan tidak keluar dari green industry (tourism) serta mengedepankan keberlanjutan alam dan budaya Bali,” ujarnya.

Presiden Komisaris PT BTID Tantowi Yahya mengapresiasi masukan DPR sebagai bentuk klarifikasi objektif untuk memastikan proyek ini memberikan dampak regeneratif bagi masa depan Bali. “Sinergi antara Pemerintah Pusat, daerah, dan pelaku usaha diharapkan mampu memastikan KEK Kura Kura Bali tidak hanya sukses secara investasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi sosial-budaya setempat,” katanya. (bgn008)26050509

Denpasar, Baliglobalnews

Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara ramah tamah dan jamuan makan malam antara Gubernur Bali Wayan Koster dan rombongan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Saleh Partaonan Daulay, di Gedung Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, pada Kamis (30/10/2025). 

Dalam jamuan yang diiringi lantunan musik Bali dan suguhan arak lokal campur kopi tanpa gula sebagai simbol semangat gotong royong dan dukungan bagi produk UMKM lokal kedua pihak berdiskusi hangat mengenai arah pembangunan dan masa depan energi bersih serta pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata.

Dalam kesempatan itu, Koster menyampaikan arah pembangunan Bali hingga 2029 yang difokuskan pada penyelesaian empat agenda utama: infrastruktur dasar, tata kelola sampah berbasis sumber, penguatan ketersediaan air bersih, dan kemandirian energi bersih. “Kenaikan wisatawan ini luar biasa. Maka infrastruktur, air, dan sampah harus segera kami tata agar semua berjalan seimbang,” ujarnya.

Data terbaru menunjukkan, hingga Oktober 2025, rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 23.000 orang per hari, dan diperkirakan menembus 7,1 juta wisatawan hingga akhir tahun, melampaui capaian pra-pandemi.

Di bidang lingkungan, Bali kini menjadi provinsi prioritas nasional untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi, dengan dukungan langsung dari Presiden RI. Pemprov telah menyiapkan lahan enam hektar di wilayah Denpasar–Badung, cukup untuk menampung 1.000 ton sampah per hari, dengan konstruksi dimulai awal 2026 dan ditargetkan rampung dalam dua tahun.

Koster juga menegaskan komitmennya terhadap energi bersih, melarang pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di Bali. “Kami ingin Bali sepenuhnya mandiri dengan energi ramah lingkungan. Tidak ada lagi PLTU batu bara di pulau ini,” tegasnya.

Kebijakan ini sejalan dengan visi Bali menuju pertanian organik penuh pada 2028, di mana saat ini 60% lahan sawah telah beralih ke sistem organik.

Dalam sektor pariwisata, Gubernur Koster menegaskan bahwa Bali kini bergerak menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Ia tengah menyiapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Wisatawan Berkualitas, dengan sistem kuota semisal seperti negara Bhutan yang membatasi jumlah kunjungan sebanyak 400 ribu wisatawan per waktu guna menjaga daya dukung lingkungan dan budaya lokal.

Koster juga menyoroti maraknya vila ilegal yang disewakan tanpa izin dan tanpa pajak. “Ada yang menyewakan villa Rp 200–300 ribu per malam untuk 6–18 orang tanpa izin. Ini merugikan daerah. Kami akan atur agar sistem ini tertib dan adil,” tegasnya.

Selain itu, dia mengkritisi sistem OSS (Online Single Submission) yang dinilai belum selaras dengan tata ruang dan nilai kesucian pura di Bali. Dia menyatakan akan mengusulkan revisi agar OSS lebih berpihak pada kepentingan daerah dan pelaku usaha lokal. “Kami mohon dukungan Komisi VII agar Bali terus menjadi destinasi dunia yang berkualitas, berbudaya, dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan apresiasi tinggi atas berbagai terobosan Gubernur Koster. Ia menyebut Bali telah menjadi contoh nasional dalam penanganan pariwisata. Bali menjadi model utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan di DPR RI. Hampir seluruh pasalnya disusun dengan menjadikan Bali sebagai acuan tata kelola pariwisata berkelanjutan. “Ketika kami menyusun undang-undang pariwisata, pikiran kami langsung tertuju ke Bali,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.

Daulay juga menegaskan, akan memberikan dukungan terkait penanganan sampah serta pengembangan energi bersih, sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perpres terbaru tentang pengelolaan sampah. “Isu sampah saat ini menjadi isu utama nasional di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Bali kami akan memberikan dukungan agar bisa cepat teratasi, sesuai program pusat,” ujarnya.

Komisi VII menilai keberadaan Bali Tourism Board sebagai lembaga promosi pariwisata sangat efektif, bahkan menjadi inspirasi pembentukan lembaga serupa di tingkat nasional. Rombongan juga menyoroti pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali yang baru diresmikan lima bulan lalu. Daulay menilai fasilitas ini langkah strategis memperkuat pariwisata kesehatan Indonesia. “Dengan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai hampir 6 juta orang, membangun rumah sakit internasional di Bali sangat tepat. Kita tidak boleh kalah dari Singapura atau Malaysia,” katanya.

Dia pun mendorong agar tenaga dokter di rumah sakit tersebut berasal dari putra-putri terbaik Bali, difasilitasi dengan beasiswa dari lembaga nasional seperti LPDP atau BUMN. “Kami ingin dokter-dokter di sana lahir dari Bali sendiri. Kami siap membantu lewat jejaring kementerian dan DPR,” katanya.

Pertemuan malam itu ditutup dengan penyerahan cenderamata antara Ketua Komisi VII DPR RI dan Gubernur Bali Wayan Koster, disertai suasana hangat penuh kekeluargaan. Keduanya sepakat bahwa masa depan Bali tidak hanya ditentukan oleh keindahan alamnya, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, dan budaya. “Kalau Bali makin mendunia, kami pun akan lebih sering datang ke sini,” ujar Saleh Daulay sambil tersenyum. (*/bgn003)25103111

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, merasa bersyukur, karena Gubernur Bali, Wayan Koster, memikirkan masa depan masyarakatnya agar sehat dan alamnya agar bersih dari berbagai ancaman polusi hingga sampah plastik. Gubernur Wayan Koster menunjukkan keseriusan untuk menerapkan Bali energi bersih lewat Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Wayan Koster juga dinilainya telah memiliki keinginan kuat untuk menerapkan kendaraan bermotor listrik dengan hadirnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Kemudian di bidang Lingkungan Hidup, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu juga telah menghadirkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

”Saya lihat Gubernur Bali telah menggaungkan energi bersih. Jadi ini ada harapan untuk Indonesia, karena Bali yang komitmen memulainya. Saya lega sekali mendengar kebijakan Pak Gubernur Koster ini,” kata Sugeng Suparwoto saat kunjungan kerja ke kediaman Gubernur Bali di Jaya Sabha, Denpasar, Rabu (30/12) sore sembari memberikan jempol kepada mantan Anggota DPR-RI 3 periode Fraksi PDI Perjuangan itu.

Atas kondisi itu, Sugeng yang memiliki lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup ini menyatakan penerapan energi bersih di Bali merupakan momentum untuk membangkitkan teknologi yang ramah lingkungan, supaya bumi ini bersih, masyarakatnya sehat dan secara ekonomi murah.

”Jadi ini sangat luar biasa. Apabila Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serius ingin memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia dengan target pemanfaatan EBT yang telah ditetapkan sebanyak 23% dalam bauran energi nasional di tahun 2025, maka mulai sekarang harus menerapkan bauran energi tersebut. Karena sampai hari ini, kita baru 8,7 persen menerapkan bauran energi secara nasional,” katanya.

Mendengar hal itu, Gubernur Wayan Koster menyampaikan terima kasih kepada Ketua Komisi VII DPR – RI, Sugeng Suparwoto yang telah berkunjung ke Bali. Mengenai energi bersih yang mulai diterapkannya di Pulau Dewata, karena semuanya bersumber dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya dengan berpegang teguh pada kearifan lokal Bali.

”Dari situlah, saya mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut, hingga Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, dengan tujuan agar Bali dan alamnya agar bersih,” katanya.

Berbicara tentang Bali energi bersih, kata dia, hal itu harus diterapkan, karena Pulau Bali merupakan destinasi wisata dunia yang sudah tentu kualitas pariwisatanya harus didukung oleh infrastruktur yang nyaman, bersih, dan memberikan kesehatan kepada masyarakat.

”Kami akan dorong penggunaan panel surya untuk di rumah, perkantoran, swalayan, hotel, hingga restoran. Termasuk penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini akan kita gerakkan di tahun 2021,” ujarnya didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, seraya menyebut begitu Bali ekspos energi bersih, ternyata di luar negeri responnya sangat bagus.

Kemudian aspek yang mendukung Bali itu bersih ialah dari lingkungan hidupnya, sehingga pengelolaan sampah berbasis sumber akan didorong, agar sampah selesai di desa. Untuk itu Tahun 2021 kita akan genjot lagi masalah sampah ini, dimana masing-masing Desa harus selesai mengelola sampahnya sendiri, sehingga alur sampah ke TPA berkurang.

”Kita harus memikirkan masa depan anak dan cucu kita di Bali untuk jangka panjang dengan memperhatikan aspek energi hingga lingkungan hidup. Kalau udaranya sudah bersih, orang itu lebih sehat dan panjang umur,” tegas Koster seraya memohon dorongan Sugeng Suparwoto untuk membantu mewujudkan penerapan energi bersih di Bali. (bgn003)20123031