Jakarta, Baliglobalnews

Rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Gubernur Bali pada Rabu (8/4/2026) menegaskan posisi strategis Bali sebagai tulang punggung pariwisata nasional yang harus dijaga melalui percepatan pembangunan infrastruktur.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam paparannya menyampaikan bahwa jumlah wisatawan mancanegara ke Bali pada 2025 mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara itu, total wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, mencapai sekitar 16,3 juta orang.

Menurut Koster, dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing di Bali mencapai sekitar Rp176 triliun. Angka tersebut menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional. “Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu, infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” katanya.

Dia memaparkan sejumlah persoalan mendesak, mulai dari abrasi pantai, kemacetan, krisis air bersih, persoalan sampah, hingga keterbatasan infrastruktur jalan dan pelabuhan. Koster mengusulkan percepatan pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran-Canggu, jalan wisata Klungkung-Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, hingga pembangunan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung.

Menurut dia, lonjakan kendaraan dari Jawa ke Bali saat musim libur dan hari raya kerap menyebabkan kemacetan parah akibat keterbatasan kapasitas pelabuhan penyeberangan. “Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa Bali merupakan aset nasional yang tidak boleh diabaikan. “Dari sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali. Jika Bali tidak kita urus dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis. Karena kelalaian kita, bukan tidak mungkin kita kehilangan potensi besar tersebut,” katanya.

Dia menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga Bali tetap kompetitif sebenarnya relatif kecil dibandingkan kontribusi yang diberikan. “Untuk pengamanan pantai saja, Bali hanya membutuhkan sekitar Rp3-4 triliun. Tidak cerdas jika kita membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena lalai mengurusnya,” tegasnya.

Lasarus juga menyoroti persoalan aksesibilitas penerbangan domestik yang dinilai masih menyulitkan wisatawan. “Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama bagi wisatawan domestik. Mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional. (*/bgn003)26040901

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, transmigrasi, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan pencarian pertolongan (SAR) di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Kamis (12/2/2026). Kunjungan kerja tersebut membahas capaian pembangunan Bali, tantangan strategis, serta usulan program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis ke depan.

Gubernur Koster memaparkan bahwa kondisi makro pembangunan Bali menunjukkan tren positif dan telah melampaui capaian sebelum pandemi Covid-19. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 tercatat 79,37 atau peringkat kelima nasional, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,11 persen. Tingkat kemiskinan Bali berada pada angka 3,42 persen, terendah di Indonesia, sementara tingkat pengangguran terbuka hanya 1,45 persen.

Gubernur Koster juga menyampaikan sektor pariwisata tetap menjadi kontributor utama perekonomian Bali. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 6,3 juta orang, dengan kontribusi devisa pariwisata Bali terhadap nasional mencapai lebih dari separuh total devisa pariwisata Indonesia.

Koster menekankan bahwa pembangunan Bali juga menghadapi tantangan serius, seperti alih fungsi lahan, persoalan sampah, kerusakan ekosistem lingkungan, keterbatasan air bersih, kemacetan, serta kesenjangan ekonomi wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita. Selain itu, kapasitas infrastruktur transportasi publik yang belum memadai serta persoalan sosial juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan sejumlah program pembangunan infrastruktur strategis, antara lain pembangunan jalan konektivitas antarkabupaten, underpass, jembatan, sistem penyediaan air baku, pusat olahraga provinsi, serta pengembangan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Padangbai, dan Gunaksa.

Sementara Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa Bali memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia, sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang khusus dan komprehensif. “Bali harus dibangun secara khusus, karena pembangunan Bali berbeda. Kita tidak bisa melihat Bali hanya secara kompetitif, tetapi harus secara komprehensif, bagaimana membangun infrastruktur yang selaras dengan budaya,” ujarnya.

Dia juga membandingkan pembangunan kawasan pariwisata di negara lain dan menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur di Bali. “Pembangunan di negara lain, seperti Malaysia, sudah lebih maju. Ketika kita membangun Bali secara tidak biasa, justru itulah yang membuat Bali menjadi ikonik. Kalau dibangun secara normal, mungkin Bali tidak akan seikonik sekarang,” katanya.

Lasarus menegaskan bahwa Bali telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, sehingga negara harus hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Bali. “Bali sudah menyumbang banyak sekali bagi pusat. Maka Bali harus dibangun secara komprehensif. Negara harus hadir membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat pembangunan,” tegasnya.

Gubernur Koster menyambut baik dukungan Komisi V DPR RI dan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat demi mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan, berwawasan budaya, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat. “Pembangunan Bali harus menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan. Bali bukan hanya destinasi pariwisata, tetapi juga pusat peradaban yang harus dijaga keasliannya,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan pemaparan materi dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait penanganan jalan nasional di Provinsi Bali, upaya penanganan banjir dan pengamanan pantai di Provinsi Bali serta upaya peningkatan kualitas jalan tol di Provinsi Bali.

BMKG Provinsi Bali memaparkan terkait alat operasional utama, serta paparan dari Basarnas terkait strategi operasi pencairan dan pertolongan dan kesiapsiagaan Basarnas  dalam menghadapi bencana di Provinsi Bali. (*/bgn003)26021211