Denpasar, Baliglobalnews

Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Bali Tutik Kusuma Wardhani bersama Badan Gizi Nasional di Denpasar, Bali, pada Sabtu (1/2/2024).

“Sosialisasi program MBG bersama mitra kerja, guna mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi cerdas dan sehat Indonesia. Dimana, respons masyarakat MBG sangat luar biasa, karena ada beberapa sekolah di Bali yang bertanya-tanya kenapa belum terealisasi,” katanya.

Dia mengatakan program ini dilakukan guna meningkatkan sumber daya manusia, khususnya penerimaan manfaat (anak, balita, ibu hamil dan ibu menyusui). Khusus, di Bali akan dilakukan secara bertahap. Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat Bali ikut berpartisipasi sehingga program ini bisa sampaikan ke penerima manfaat yang sangat membutuhkan, meski masih terbatas untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Apalagi permintaannya sudah banyak, sehingga upaya ini terus disosialisasikan. “Masyarakat Bali yang mau berpartisipasi bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional terbuka lebar, sehingga dapat dirasakan programnya,” katanya.

Tutik mencontohkan program BPJS yang awal diluncurkan dananya sangat minim, namun bisa direalisasikan, asal dapat mengatur semua dengan baik dan efisien. Untuk jangka pendek, kata dia, Komisi IX bermitra dengan Badan Gizi Nasional yang terjun ke bawah untuk mensosialisasikan program baik ini dan informasi bohong (hoax) yang beredar di masyarakat dan mau ikut berpartisipasi. “Saya berharap program ini bisa disambut baik dengan baik, dan juga berdampak kepada petani dan peternak dalam suplai makanan untuk program ini,” tegasnya. (bgn008)25030202

Badung, Baliglobalnews

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR – RI) meninjau kesiapan fasilitas dan layanan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Kamis (27/1).

“Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali sebagai pintu gerbang jalur transportasi udara dari dan ke Pulau Bali telah melakukan berbagai kesiapan untuk melayani para tamu Delegasi G20, baik dari segi fasilitas maupun pelayanan telah kami persiapkan sebaik mungkin,” kata General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Herry AY Sikado, dalam siaran persnya yang diterima Redaksi Baliglobalnews.

Herry AY Sikado menyebutkan Komisi IX DPR-RI meninjau Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Area Terminal Internasional sebagai fungsi pengawasan implementasi kesehatan terhadap pelayanan dan fasilitas G20. “Kami berterima kasih telah memberi respons serta masukan kepada PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan seluruh stakeholder terkait, guna memberikan peningkatan layanan yang lebih baik,” katanya.

Komisi IX menyempatkan untuk melihat Minilab PCR yang digunakan untuk memeriksa sampel penumpang yang baru tiba dan bilik pemeriksaan PCR, dengan kemampuan 930 test dalam 1 jam.

Anggota Komisi IX DPR RI, Krisdyanti, mengungkapkan salah satu tugasnya melakukan pengawasan. “Komisi IX DPR RI melihat kesiapan sebelum G20 berlangsung, candradimuka dari sebuah negara adalah airport. Secara profit protokol kesehatan harus sesuai regulasi ketat karena itulah kami mengawasi dengan detail,” ucapnya.

Krisdayanti mengingatkan Angkasa Pura I untuk menjaga kebersihan serta friendly, agar semua informasi bisa didapatkan oleh para tamu dari seluruh negara G20 dan tentunya harus memiliki standar operasional yang baik.

“Tentunya bangga Angkasa Pura I menjadi penerima tamu-tamu Internasional. Jadi lakukan yang terbaik, buat yang terbaik, buat Indonesia bangga,” katanya. (bgn003)22012713

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menerima kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi IX DPR RI dan  Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait dampak Covid-19 dan Efektivitas Program Jaminan Sosial Pemerintah Pusat terhadap pekerja, khususnya sektor pariwisata, di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Jumat (26/3).

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mengatakan melalui kunjungan ini diharapkan mendapatkan masukan untuk pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan program pemerintah yang dilaksanakan.

“Dalam pengawasan program tersebut dan seberapa efektif jaminan sosial terhadap tenaga kerja yang diberikan pemerintah khususnya dibidang pariwisata sehingga program ini bermanfaat di masa yang akan datang,” ujaranya.

Dia menyatakan program tersebut merupakan fokusnya dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19. Hal ini yang tentunya kami berkewajiban melindungi dan mempertahankan dan menguatkan kemampuan ekonomi dalam masa pandemi ini melalui pemberian stimulus.

“Sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji maupun upah, terdapat subsidi gaji terhadap yang memenuhi persyaratan. Dalam pemulihan ekonomi juga melakukan program kartu  Pra-Kerja guna meningkatkan dan menahan daya beli penerima yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terutama bagi penerima yang terkena PHK atau dirumahkan,” katanya.

Menurut anggota DPR RI dari Dapil Sulut itu, secara langsung penurunan kunjungan wisatawan menyebabkan usaha dan hotel mengalami penurunan dan pertumbuhan negatif akibat mewabahnya Covid-19.

“Atas dasar itu kami melakukan pengawasan terhadap dampak Covid-19 dan efektivitas jaminan sosial pusat terhadap pekerja dengan tujuan untuk melakukan evaluasi yang dilaksanakan pemerintah. Untuk memperoleh informasi  pelaksanaan dan untuk mengetahui capaian program dalam rangka pemulihan ekonomi,  menyusun rekomendasi agar dapat dilakukan baik dan lancar, mengukur seberapa efektif program terhadap pekerja di sektor pariwisata,” katanya seraya berharap mendapat masukan yang mendukung kinerjanya dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu pertemuan ini.

Sementara Wabup Suiasa mengatakan akibat Covid-19 sektor pariwisata di Badung mengalami kelesuan dan berdampak pada penurunan pendapatan daerah. “Pendapatan kami sangat turun sekali, karena 80% PAD kami berasal dari pajak hotel dan restaurant,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengharapkan Pemerintah Pusat mempercepat dalam membantu pemulihan ekonomi di Kabupaten Badung. Dari kebijakan Pemerintah Pusat berkenaan bantuan tenaga kerja pihaknya sudah mengajukan permohonan namun berapa yang disetujui oleh pusat belum diketahui karena realisasinya langsung kepada penerima.

“Kami berharap agar terjadi sinkronisasi terhadap program untuk mewujudkan good government yang semua berbasis data. Tentu kami juga membuat kebijakan-kebijakan yang tidak ada keraguan- keraguan. Kami juga memberi bantuan terhadap tenaga kerja kami yang di PHK atau dirumahkan,” pungkasnya.

Acara ini juga dihadiri Plt. Dirjen PHI JAMSOS Kementerian Ketenagakerjaan RI Nurul Indahyati, Dewas BP Jamsostek H. Yayat, Dir. Investasi BP Jamsostek Edwin Michael, Plt. Kadis Pariwisata Badung Cok Raka Darmawan, Kepala Disperinaker Ida Bagus Oka Dirga, Kabag Pemerintahan Dewa Sudirawan dan seluruh anggota Komisi IX DPR RI. (bgn122)21032703