Singasana, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan melanjutkan agenda pengawasan intensif terhadap program nasional makan bergizi gratis (MBG). Sebelumnya mereka menyasar wilayah Kecamatan Tabanan, kini giliran SD Negeri 2 Jegu dan SD Negeri 3 Jegu di Kecamatan Penebel yang ditinjau langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana pada Rabu (4/3/2026).

Tak hanya memantau distribusi di sekolah, rombongan juga melakukan sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Jegu, Kecamatan Penebel untuk mengecek langsung proses pengolahan makanan di dapur pusat.

Ketua Komisi IV I Gusti Komang Wastana menekankan bahwa kunci utama keberhasilan program ini bukan hanya pada nilai gizi, melainkan pada aspek kebersihan dan kesehatan pengelola dapur. “Kami terjun langsung ke dapurnya untuk melihat tata kelola mereka. Apakah makanan yang dikelola itu betul-betul sehat dan bersih. Kami melihat Sanitasi di sini sudah bagus, namun ada hal krusial yang perlu kita awasi bersama, yaitu kesehatan tenaga kerjanya. Mereka tidak boleh terkontaminasi penyakit menular seperti hepatitis atau penyakit lainnya,” katanya.

Dia juga mempertanyakan kelengkapan sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS) bagi para pengelola. Menurut dia, sertifikasi ini adalah bukti legalitas bahwa makanan yang dihasilkan benar-benar aman dikonsumsi oleh ribuan siswa di Kabupaten Tabanan.

Dalam kunjungannya ke SPPG Desa Jegu, Kecamatan Penebel diketahui dapur tersebut didukung oleh kekuatan personel yang cukup besar, yaitu 1 Kepala SPPG, 1 chef, dan 1 ahli gizi. 8 tukang masak dan 10 petugas porsi, 14 petugas cuci piring, 6 orang distribusi, dan 2 tenaga keamanan.

Wastana menekankan pentingnya peran ahli gizi dalam membedakan kebutuhan kalori antara siswa kelas rendah (1-3 SD) dan kelas tinggi (4-6 SD) hingga jenjang SMP. “Koordinasi dengan koordinator keamanan pangan di sekolah harus rutin, terutama jika ada anak yang alergi atau tidak mau makan sayur dan daging,” katanya.

Temuan menarik didapatkan di kedua sekolah di kecamatan Penebel tersebut, di mana Komisi IV tidak menemukan menu susu atau makanan kering dalam paket yang dibagikan. Pihak SPPG beralasan adanya kendala dari distributor. Menanggapi hal itu, Wastana memberikan teguran keras. “Alasannya distributor sulit menyiapkan, tapi itu tidak boleh jadi pembenaran. Jika distributor lama tidak sanggup, cari distributor lain. Bicara 4 sehat 5 sempurna, susu itu wajib. Kalau tidak ada susu sapi, harus ada inovasi substitusi, misalnya susu kedelai atau kacang hijau,” ujarnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IV DPRD Tabanan berencana memanggil seluruh pengelola SPPG yang berjumlah 31 unit di Kabupaten Tabanan dalam waktu dekat. “Kami akan undang semua SPPG untuk membangun komitmen bersama. Kami tidak mencari kesalahan, tetapi ingin memperbaiki sistem agar tidak muncul insiden keracunan atau makanan basi di Tabanan. Ini demi mewujudkan Generasi Emas 2045,” pungkasnya. (bgn020)26030409

Singasana, Baliglobalnews 

Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan mulai memperketat pengawasan terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Tabanan. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya insiden keracunan atau kelalaian standar gizi seperti yang sempat terjadi di luar daerah Bali. 

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana menyatakan bahwa pihaknya telah turun langsung melakukan agenda kerja pengawasan di dua titik, yakni SD Negeri 1 Dajan Peken dan SD Negeri 6 Delod Peken, Kecamatan Tabanan, pada Jumat (27/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, politisi yang akrab disapa Aji Wastana ini menyoroti adanya perbedaan signifikan terkait kualitas menu yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kedua sekolah tersebut. “Kita membandingkan (sounding) dua sekolah ini, ternyata ada perbedaan. Di SD Negeri 6 Delod Peken persiapannya lebih bagus dan distribusinya lebih bertanggung jawab dalam memenuhi standar gizi. Sementara di sekolah satunya, menunya berbeda jauh,” ujarnya usai meninjau distribusi makanan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, DPRD Tabanan berencana mengundang seluruh pihak penerima program SPPG di Kabupaten Tabanan untuk duduk bersama dalam rapat kerja. “Kita akan undang semua penerima SPPG program Makan Bergizi Gratis di Tabanan. Kami ingin membuat komitmen bersama agar betul-betul tidak terjadi persoalan di Tabanan, seperti makanan basi atau keracunan. Anak-anak harus mendapatkan standar gizi yang sama,” tegasnya.

Selain masalah menu, Wastana juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi bagi orangtua siswa. Dia mengusulkan agar setiap sekolah membentuk posko aduan atau layanan laporan terkait program MBG.

Layanan ini dianggap penting agar orang tua bisa menyampaikan keluhan jika anak mereka mengalami alergi atau tidak cocok dengan menu tertentu, sehingga pihak SPPG bisa segera melakukan penyesuaian. “Jika ada anak yang alergi atau tidak mau makan, koordinator keamanan pangan di sekolah harus berkoordinasi langsung dengan SPPG-nya untuk perubahan menu, jangan diam. Kami juga menyarankan adanya posko laporan untuk mengakomodasi keluhan-keluhan tersebut,” pungkasnya. (bgn020)26022710

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan bergerak cepat menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat yang menonaktifkan secara sepihak ribuan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Dalam rapat kerja (raker) yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tabanan, Jumat (13/2/2026), diputuskan bahwa 6.786 warga yang terdampak akan langsung dialihkan menjadi tanggungan APBD Kabupaten Tabanan.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV I Gusti Komang Wastana dengan menghadirkan OPD terkait di antaranya jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Bakeuda, serta pihak BPJS Cabang Tabanan.

Komang Wastana mengecam keras kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai ekstrem, karena menonaktifkan data tanpa pemberitahuan awal kepada masyarakat. Dia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang dilindungi konstitusi.

Wastana juga menyayangkan adanya diskriminasi dalam pelayanan kesehatan akibat keputusan sepihak dari pusat. Menurut dia, meskipun validasi data diperlukan, sistem pelayanan kesehatan tidak boleh diabaikan, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. “Tidak boleh masyarakat kehilangan hak hidupnya. Di undang-undang sudah jelas, fakir miskin dipelihara oleh negara. Keputusan sepihak ini sangat kami sayangkan karena pertaruhannya adalah jiwa,” tegasnya.

Dia menyoroti risiko besar bagi pasien penderita penyakit kronis, seperti gagal ginjal, yang membutuhkan cuci darah rutin namun mendapati kartu mereka tidak aktif secara mendadak saat di rumah sakit. “Pemerintah daerah harus hadir melindungi hak masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Ida Bagus Surya Wira Andi menyebutkan bahwa terdapat sekitar 6.786 jiwa yang kepesertaannya dinonaktifkan oleh pusat, karena adanya perubahan basis data dari DTKS ke P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang menggunakan sistem desil.

Menurut dia, warga yang sebelumnya ditanggung pusat melalui skema PBI JK kini terputus, akan dimasukkan ke dalam tanggungan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda Tabanan. Dia menegaskan bahwa anggaran untuk pengalihan ini sudah disiapkan oleh Bupati Tabanan sejak awal tahun. “Astungkara, dalam rapat dengan Komisi IV tadi, kita sepakat untuk mengalihkan pembayarannya menggunakan APBD daerah melalui skema PBPU Pemda. Anggarannya sudah siap dan disediakan Bapak Bupati, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat tidak akan terhambat,” ujarnya.

Pemkab Tabanan telah menyiapkan total anggaran Rp52 miliar untuk menjamin jaminan kesehatan masyarakat hingga Desember 2026. Surya Wira merinci bahwa Tabanan memiliki kuota tanggungan untuk 114.000 jiwa, sementara saat ini baru terpakai sekitar 106.000 jiwa. “Masih tersedia ruang anggaran yang cukup untuk mengakomodasi 6.786 warga yang baru dinonaktifkan pusat. Kami juga tetap mencadangkan anggaran untuk pertumbuhan peserta baru sekitar 500 orang setiap bulan, termasuk bayi baru lahir dari ibu yang sudah terdaftar,” katanya seraya menambahkan, untuk kepesertaan awal, Pemkab tetap menggunakan skema sharing cost dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan proporsi 40 persen berbanding 60 persen.

Terkait teknis administrasi pengaktifan kembali, Dinas Kesehatan akan berkoordinasi erat dengan Dinas Sosial P3A Kabupaten Tabanan untuk memastikan data nama dan alamat warga sinkron. Langkah cepat ini sekaligus memperkuat status Tabanan yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99 persen, memastikan setiap warga tetap mendapatkan akses pengobatan secara gratis dan layak. (bgn020)26021310

Tabanan, Baliglobalnews

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan I Gusti Komang Wastana menyampaikan keprihatinannya terkait kekurangan ruang kelas di SMP Negeri 5 Kediri yang berlokasi di Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, pada Rabu (19/3/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan adanya siswa yang harus masuk sekolah siang karena kekurangan ruang kelas.

“Setelah kami melakukan kunjungan langsung ke SMPN 5 Kediri, kami menemukan bahwa laporan kekurangan ruang kelas itu benar adanya. Ada 6 kelas yang harus masuk siang karena tidak tersedianya ruang kelas yang cukup,” ujar Wastana usai kunjungan.

Menurut Wastana dengan kondisi dua sesi yakni pagi dan siang. Hal itu tentunya mengganggu kegiatan belajar mengajar di SMPN 5 Kediri. Sehingga perlu diusulkan untuk pembangunan ruang kelas baru mengingat agar semua siswa bisa sekolah pagi. “Karena jam masuk siswa yang baik untuk meningkatkan akademiknya adalah jam masuk pagi,” ungkapnya.

Wastana mengungkapkan bahwa masalah ini sudah lama menjadi perhatian, bahkan pernah diusulkan dalam audiensi dengan Bupati, namun terhambat karena pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Sehingga yang seharusnya dapat malah terkena refocusing anggaran. “Hingga sampai sekarang belum ada tindak lanjut, kejelasan Komisi IV ini turun langsung melihat ke lapangan apa benar, ternyata benar disitu,” jelasnya.

Dia juga menyoroti kendala dalam pengajuan dana DAK, seperti persyaratan luas tanah yang kurang 20 are dan ketersediaan ruang laboratorium yang belum ada di SMPN 5 Kediri. “Kami akan mengawal pengajuan anggaran pembangunan ruang kelas baru kepada Bupati. Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas PUPRPKP dan Bappeda untuk mencari solusi terkait kendala pengajuan dana DAK,” katanya.

Akhir kata pihaknya menekankan pentingnya solusi segera untuk mengatasi masalah ini. “Kami akan mengawal pengajuan anggaran ini agar bisa masuk dalam pembahasan KUA-PPAS. Kami kasihan melihat anak-anak yang harus masuk siang, ini tentu memberatkan mereka dan orang tua,” ujarnya. (bgn020)25031917

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Tabanan menggelar rapat kerja bersama jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Tabanan terkait persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di ruang rapat lantai II gedung dewan pada Selasa (14/5/2024).

Ketua Komisi IV I Gusti Komang Wastana yang memimpin rapat menegaskan tak ingin terulang kesalahan yang sama seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya.

Wastana mengatakan animo masyarakat cukup tinggi menjelang pelaksanaan PPDB. Animo masyarakat yang tinggi ini masih berkaitan dengan permasalahan mengenai pandangan sekolah favorit bisa diatasi. “Animo masyarakat masih tinggi terkait hal ini. Bagaimana meminimalkan keinginan tersebut melalui sosialisasi. Supaya semua sekolah dianggap sama oleh masyarakat. Mengingat hal ini terus menjadi permasalahan dari tahun ke tahun,” katanya.

Dia menyebutkan juga Komisi IV menaruh perhatian utama pada anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tidak mendapatkan kesempatan bersekolah. “Bagaimana  jangan sampai mereka tidak bisa sekolah,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Disdik Tabanan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama menyatakan telah menyusun Tim Persiapan PPDB 2024 dengan tetap berkoordinasi dan bekerja sama dengan masyarakat dan akan tetap mencarikan solusi untuk memecahkan permasalahan yg ada dan jalan keluarnya.

”Kami di Disdik telah melakukan penataan zonasi di tiap tingkatan sekolah berdasarkan usulan masyarakat. Penataan ini dilakukan dengan menggelar rapat bersama masyarakat dan stakeholder terkait,” ucapnya.

Sebagai gambaran, dalam PPDB kali ini jumlah lulusan TK sebanyak 7.422 siswa dengan daya tampung di SD sebanyak 8.960 siswa. Sedangkan lulusan SD pada tahun ini sebanyak 5.645 siswa dengan 517 siswa merupakan KK di luar Kabupaten Tabanan. Untuk daya tampung SMP pada tahun ini sebanyak 6.456 siswa.

Dia juga menyampaikan masing-masing kuota berdasarkan jalur pendaftaran. Untuk jalur zonasi 65 persen, jalur afirmasi 15 persen, jalur perpindahan orang tua atau wali lima persen dan jalur prestasi 15 persen yakni berdasarkan nilai rapot lima persen, sains empat persen, olahraga tiga persen, seni budaya tiga persen.

“Pelaksanaan PPDB untuk tingkat SD meliputi pendataan, pendaftaran, verifikasi, pengumuman dan daftar ulang. Sedangkan PPDB SMP dimulai dari pendaftaran jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Selanjutnya pengumuman, pendaftaran jalur zonasi, pengumuman dan pendaftaran ulang,” katanya.

Persyaratan bagi SD dan SMP masih tetap sama dari tahun sebelumnya. Namun ada perubahan zonasi SMP yaitu SMP 1 Marga menambah untuk Desa Payangan, SMP 3 Pupuan menambah zonasi Banjar Bangal, SMP 1 Selemadeg Barat menambah Banjar Nyuh Gading. (bgn020)25051508

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Tabanan  menerima laporan data ada 4 titik blank spot dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Lokasi tersebut meliputi kawasan Yeh Gangga, Kecamatan Tabanan; Desa Pejaten, Kecamatan Kediri; Banjar Nyanyi, Desa Beraban Kecamatan Kediri, dan Desa Belalang Kecamatan Kediri.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, Gusti Komang Wastana, ketika ditemui usai rapat koordinasi di DPRD Tabanan pada Jumat (19/5/2023).

Wastana menyebutkan ada kekhawatiran tersendiri saat PPDB, menyangkut zona blank spot. Daerah yang masuk dalam kategori blank spot zonasi PPDB, kata dia, tempat tinggal calon siswa yang tidak tersentuh zonasi PPDB dan di daerah tersebut tidak terdapat sekolah negeri.

Karena itu, dia menyebutkan ada gagasan membangun SMA dan SMK. Dia mengaku belum lama ini sudah mengkoordinasikan dengan Bapeda Provinsi Bali. Pihaknya diminta menyiapkan lahan, jika sudah siap lahan akan dikaji oleh Provinsi Bali.

Menurut Wastana, lokasi ideal pembangunan SMA/SMK berada di wilayah Museum Subak Sanggulan yang merupakan tanah milik Provinsi Bali. “Untuk itu harus dilakukan proses hibah agar lahan tersebut menjadi milik kabupaten,” ujarnya.

Sebelumnya, lanjutnya, di Dinas Pendidikan ada wacana kajian khusus pembangunan SMK yang berbasis kearifan lokal di Tabanan terkait pertanian. Pihaknya di DPRD Tabanan sangat mendukung sekali, apalagi Tabanan sebagai lumbung beras Bali. (bgn 0020)23052518

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Tabanan mengharapkan tunjangan kepala sekolah (SD dan SMP) di daerah setempat naik. Mengingat, tunjangan kepala sekolah selama ini rata-rata Rp 125 ribu per bulan.

 I Gusti Komang Wastana

“Kita ingin tunjangan kepala sekolah di Tabanan diperhatikan oleh pemerintah daerah, karena tanggung jawabnya sangat berat,” kata Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, didampingi anggota Komisi IV, Made Suarta, saat menerima audiensi Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan di gedung DPRD Tabanan, pada Rabu (10/5/2023).

Gusti Komang Wastana menilai hal itu penting, karena banyak guru penggerak tidak mau menjadi kepala sekolah di Tabanan. Pasalnya, cikal bakal dari guru penggerak ini muaranya menjadi kepala sekolah, sehingga betul-betul terintegritas.

“Guru penggerak ini tidak mau menjadi kepala sekolah, karena tunjangannya kecil atau hanya Rp 125 ribu perbulan. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan guru dengan tanggung jawab yang besar dalam membangun pendidikan ini. Dan kita ingin tunjangan Kepala sekolah ini diperhatikan,” katanya.

Terkait permasalahan gedung Dewan Pendidikan Tabanan yang bocor saat hujan dan lahan parkirnya digunakan untuk parkir kendaraan dinas yang rusak, Gusti Komang Wastana mengatakan hal itu sudah menjadi pembahasan rutin dan berharap Dinas Pendidikan dapat menginventaris gedung yang mengalami rusak ringan, sedang dan berat.

“Terkait dengan gedung ini menjadi penting guna mendukung kerja Dewan Pendidikan Tabanan. Bagaimana bisa fokus bekerja kalau gedungnya bocor dan fasilitas parkirnya digunakan parkir kendaraan rusak. Harapannya Disdik bisa bantu,” katanya.

Di sisi lain Ketua Dewan Pendidikan Tabanan (2022-2027) I Wayan Suwira menjelaskan, terkait tunjangan perbaikan penghasilan Kepala sekolah menjadi kewenangan Pemda, dan pemerintah pusat hanya memberikan grade atau kelas.

“Jadi terkait berapakah tunjangan Kepala sekolah itu, kan harus tau aturannya dahulu berapa gradenya, sesuai kemampuan daerah. Ini kan ranahnya birokrasi Pemda, kami tidak punya kewenangan masuk ke dalam itu,” katanya.

Pihaknya mendorong Pemda lebih memperhatikan tunjangan kepala sekolah, agar tidak banyak kekosongan kepala sekolah di Tabanan, yang saat ini masih diisi PLT. “Kalau ini tidak diberikan, siapa yang mau jadi Kepala sekolah. Dan, terkait kekosongan kepala sekolah ini sangat urgen loh,” ucapnya.

Terkait pengaduan kondisi fasilitas dan gedung Dewan Pendidikan Tabanan yang masih perlu banyak perbaikan, pihaknya tetap optimis akan mendapat perhatian. “Kita berpikir positif saja, dan kita sebagai Dewan Pendidikan tetap mengutamakan sosial dalam membangun pendidikan. Ayo kita bergerak bersama dan saling mengisi,” katanya. (bgb008)23051014

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Tabanan bersama Dinas Sosial Tabanan menggelar rapat kerja di ruang rapat lantai II DPRD Tabanan, Selasa (26/10).

Rapat tersebut dilaksanakn dalam upaya meluruskan permasalahan bantuan sosial (bansos) dari pusat yang belum bisa ditransaksi oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Rapat tersebut pada intinya ingin mengulas kejelasan penyebab warga belum bisa melakukan transaksi terhadap bansos baik Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Dewan pun menyarankan Dinas Sosial segera lakukan jemput bola terhadap penerima manfaat yang berkendala.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana menyampaikan, rapat dilakukan tersebut pada intinya meminta kejelasan terhadap penerima manfaat yang tak bisa melakukan transaksi terhadap bantuan didapat.

Ternyata setelah ditelusuri banyak factor penyebab tidak dapat melakukan transaksi. Salah satu contohnya, data tidak valid, kemudian ada pula proses transaksi dilakukan terlalu jauh. Sebab dalam proses penyaluran bansos ini pusat bekerjasama dengan bank-bank himbara. Sedangkan di tiap kecamatan bank himbara tersebut tak tersedia.

“Contohnya saja, yang dari Kecamatan Pupuan mereka harus bertransaksi ke Kecamatan Selemadeg. Nah ini kan jauh terkendala medan. Jadi nanti desa diajak kerjasama,” paparnya. Untuk itu, dia pun meminta kepada Dinas Sosial untuk segera menuntaska kendala yang dihadapi oleh penerima manfaat. Salah satu cara dengan cara jemput bola ke lapangan dengan bantuan relawan yang ada di Dinas Sosial.

“Kami sudah arahkan Dinsos untuk jemput bola. Meskipun dalam penyaluran ini bansos yang diterima masyarakat sudah masuk ke kartu mereka, tidak ada mengendap di APBD daerah. Karena dari pusat langsung masuk ke kartu penerima,” ujarnya.

Dalam waktu dekat juga akan mengajak rapat bank penyalur bansos dalam hal ini Bank BNI selaku bank himbara. Karena,sebagian besar kendala penyaluran dialami adalah administrasi. “Secepatnya kita akan mengundang ini agar sama-sama ikut menyelesaikan kendala yang dihadapi,” jelasnya.

Selain sudah melakukan jemput bola ke masyarakat penerima, pihaknya juga sudah bersurat ke Bank BNI selaku bank yang ditugaskan mencairkan di Tabanan, itu disampaikan, Kepala Dinas Sosial Tabanan, Nyoman Gede Gunawan.

“Terkait hal yang bersifat administrasi seperti KKS (Kartu Keluarga Sosial) yang terblokir kami sudah surati Bank BNI, jadi tinggal menunggu respon mereka,” katanya. Sampai saat ini per 26 Oktober masih ada sebanyak 140 KPM pada program PKH belum melakukan pencairan. Serta 160 KPM pada program BNPT belum dapat melakukan pencairan. “Kita akan tuntaskan pencairan sebelum November 2021. Karena setelah periode bulan ini akan ada bansos kembali,” pungkasnya.(bgn122)21103118