Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Kebudayaan (Disbud) Badung di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD, Puspem Badung, pada Rabu (22/7/2026).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV I Nyoman Graha Wicaksana didampingi Anggota Komisi Made Suwardana, Nyoman Sudana, dan I Wayan Joni Pargawa membahas masalah sistem penerimaan murid baru (SPMB) dan pelaksanaan PKB (Pesta Kesenian Bali) di Badung dengan menghadirkan Kadisdikpora IGM Dwipayana dan Kadisbud I Gede Sukadana bersama jajarannya serta tenaga ahli DPRD.

Usai memimpin raker, Graha Wicaksana mengatakan fokus kepada dua perangkat daerah tersebut karena Disdikpora baru saja menyelesaikan kegiatan SPMB. Dia menyebutkan selama ini SPMB sudah berjalan baik, meskipun ada yang memerlukan perbaikan ke depan. Sementara di Disbud baru saja melaksanakan dan mengikuti PKB. “Dalam pelaksanaannya memang Disbud mengalokasikan dana tujuh miliar. Kami memandang ini bukan dari segi pengeluaran, tetapi ini adalah bagian dari investasi terhadap pelestarian seni dan budaya. Apabila itu memang perlu ditingkatkan untuk di tahun berikutnya silakan ditingkatkan nilainya,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Graha juga menyebutkan ada keinginan sebelum tampil di PKB, Disbud akan menggelar festival seni budaya di Badung yang dulu digelar dalam rangka menyambut HUT Mangupura.

Dalam hal SPMB, Graha menyebutkan saat ini Badung kekurangan guru, kualitas tenaga pendidik perlu ditingkatkan, dan infrastruktur serta sarana yang ada di sekolah. “Jadi, harapan kami semua sekolah yang ada di Kabupaten Badung supaya bisa mengikuti standar yang baik maupun membuat siswa nyaman belajar,” katanya.

Terkait persebaran siswa yang tidak merata, dia menyampaikan ada beberapa sekolah yang memang jaraknya jauh-jauh. Kalau digroping, yang akan menjadi korban para siswa karena akan berjalan jauh. “Bahkan ada yang sampai sekian kilometer,” katanya.

Dia mencontohkan daerah di Pangsan dan Petang yang jarak tempat tinggal warga sangat berjauhan. “Kalau ini digroping, kasihan siswanya. Jadi, sesuai dengan komitmen Bapak Bupati Badung tetap dilaksanakan meskipun siswa yang belajar di sana cuma 15 sampai 20 orang,” tandasnya. (bgn003)26072213

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Madya Gosana Sekretariat DPRD Badung, pada Senin (13/4/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV I Nyoman Graha Wicaksana didampingi Wakil Ketua I Made Suwardana, I Gede Suraharja, I Nyoman Sudana, I Wayan Joni Pargawa, membahas capaian tahun 2025 dan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. “Sektor di Komisi IV ini adalah sektor penting dalam pengejawantahan visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Badung yang terangkum dalam enam sapta kriya AdiCipta. Kan ada bantuan sosial hari raya, juga ada reward kepada usia harapan hidup, program pendidikan, kependidikan dan lain sebagainya. Secara garis besar program-program kerja yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Badung dan Bapak Wakil Bupati Badung sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh perangkat daerah,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Graha mencontohkan bantuan hari raya kepada masyarakat Badung Rp2 juta per KK (kepala keluarga) yang menjadi prioritas utama. Dia menyebutkan pada tahun 2026 ini akan ada peningkatan jumlah penerima yang semula 98.000 menjadi 104.000 KK, karena adanya migrasi penduduk, penambahan KK baru dan lain sebagainya. Di bidang pendidikan, kata dia, ada les Bahasa Inggris, dan program lainnya.

Namun Graha tidak menyembunyikan ada beberapa hal yang muncul dalam rapat dengar pendapat tersebut di antaranya Badung tidak bisa menjadi kabupaten layak anak. “Salah satunya karena belum bisa menyediakan rumah singgah yang nantinya bisa memfasilitasi untuk anak-anak. Badung juga belum pembangunan yang layak untuk anak, karena ini tidak bisa dilaksanakan atau dieksekusi oleh satu perangkat daerah, harus secara menyeluruh. Ini kami dorong supaya pemerintah memprioritaskan taman kreatif yang menjadi salah program kerja Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih agar bisa dilaksanakan di tahun 2026 ini,” katanya.

Ketika disinggung dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Suiti dan Rumah Sakit Giri Asih yang belum bisa beroperasi, Graha menyatakan pihaknya akan mendorong agar segera bisa dieksekusi. “Tadi kami mendengar dua rumah sakit ini masih stag di tahapan SLF (sertifikat laik fungsi), sehingga tidak bisa menerbitkan izin operasionalnya. Kewenangannya kan ada di PUPR supaya segera dieksekusi, sehingga apa yang menjadi kekurangan bisa cepat diperbaiki sehingga target rumah sakit ini bisa segera melayani masyarakat di bulan Agustus ini,” katanya.

Hadir Kadis P2KBP3A Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nym. Gunarta, Kadis Kesehatan Made Padma, Dirut RS Mangusada I Wayan Darta, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja AAN Rai Yudya Darma, Kadis Dikpora IGM Dwipayana, Kabag Kesra I Putu Sudika, Dinas Sosial dan jajaran terkait. (bgn003)26041314

Mangupura, Baliglobalnews
Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja dengan Dinas Kebudayaan (Disbud) Badung di Sekretariat DPRD Puspem Badunh pada Senin (23/2/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Suwardana terkait persiapan Badung Caka Fest yang akan digelar oleh Dinas Kebudayaan Badung di area Puspem Badung pada 6-8 Maret 2026.
Hadir Anggota Komisi I Gede Suraharja, Wayan Joni Pargawa dan Luh Putu Sekarini.
Made Suwardana mengatakan salah satu kegiatan Badung Caka Fest adalah lomba ogoh-ogoh se-Kabupaten Badung. “Rapat kerja hari ini sebagai evaluasi dari kegiatan tahun lalu. Kita tentu merasa khawatir kejadian seperti itu terulang kembali yang dihujani berbagai protes. Jadi, kita mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang kembali,” ujar Suwardana usai rapat.
Pihaknya pun meminta Disbud Badung mengantisipasi berbagai hal agar tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat. Terutama dalam hal kemacetan yang sempat terjadi sebelumnya dan pementasan agar dipersiapkan dengan matang.
“Saat pementasan tentu saja pasti melibatkan banyak orang, kita antisipasi itu agar tidak terjadi keributan dan juga saat penilaian. Agar para peserta merasa diperlakukan dengan adil, mendapat hak yang sama dan juga perasaan nyaman,” katanya.
Wayan Joni Pargawa menyampaikan agar pemasangan tenda untuk peserta lomba ogoh-ogoh juga menjadi perhatian Disbud Badung. Dia meminta Disbud Badung mempersiapkan tenda yang lebih kokoh dan lebih proper. “Apalagi sekarang masih musim hujan. Jangan sampai seperti tahun lalu. Kita sampai dihujat di sosmed karena masalah tenda. Tahun ini tolong dipersiapkan tenda yang lebih baik,” tegasnya. (bgn003)26022504

Mangupura, Baliglobalnews

Sekitar enam ribu pura di Kabupaten Badung terhambat permohonan untuk mendapatkan TDRI (tanda daftar rumah ibadah) dari Kementerian Agama akibat adanya perubahan regulasi. Hal tersebut terungkap dalam rapat konsultasi Komisi IV DPRD Badung dengan Kementerian Agama Kabupaten Badung, Bagian Kesra dan Dinas Kebudayaan Badung di Ruang Sidang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (26/1/2026).

Wakil Ketua Komisi IV Made Suwardana yang memimpin rapat konsultasi tersebut menyampaikan bahwa keterlambatan terdaftarnya pura karena adanya proses perubahan dari SKT (surat keterangan terdaftar) menjadi TDRI dari Kementerian Agama.

Suardana berharap saat berproses pihaknya sebagai wakil masyarakat berkaitan dengan hibah agar bisa dibantu. Karena sampai saat ini banyak masyarakat atau pengurus pura waswas. Hal itu berkaitan dengan pengajuan hibah, termasuk untuk tahun anggaran 2026 dan induk 2027 wajib sudah ada TDRI atau TDP tersebut.

Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Badung Wayan Sumada membenarkan adanya perubahan regulasi dari SKT (surat keterangan terdaftar) rumah ibadah menjadi TDRI. Namun pihaknya berjanji akan membantu masyarakat dengan mengeluarkan rekomendasi bahwa TDRI masih dalam proses untuk pencairan bantuan hibah.

Kabag Kesra I Putu Sudika menyampaikan untuk pelaksanaan hibah tahun 2026 dan tahun 2027 termasuk perubahan 2026 pada sistem E-Hibah tetap bisa menerima permohonan masyarakat dengan SKT, namun segera diurus permohonan agar pada saat pencairan bisa menjadi TDRI. “Namun kondisi saat ini kendala ada pada penerbit (Kemenag-red) bukan pada pemohon,” katanya.

Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Badung bersama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Bagian Kesra Setda Kabupaten Badung dan Kementerian Agama Kabupaten Badung, akhirnya memutuskan proses pencairan hibah 2026 dan bantuan oleh pemerintah pada pemohon/tempat ibadah/lembaga keagamaan wajib melampirkan surat tanda daftar rumah ibadah. Apabila belum terbit cukup melampirkan surat rekomendasi dari kementerian agama kabupaten/kota. Αρabila sudah terbit wajib melampirkan dokumen tersebut melalui akun E-Hibah.

Untuk pengajuan pokir maupun hibah Perubahan 2026 dan Induk 2027 wajib melampirkan TOPRI, Apabila belum terbit, pihak Kementerian Agama Kabupaten Badung akan bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang menerangkan keterlambatan penerbitan TOPRI. Apabila sudah terbit wajib melampirkan dokumen tersebut melalui akun E-Hibah. (bgn003)26012710

Mangupura, Baliglobalnews

Saat ini sesuai pemohon bantuan baik hibah, baik dari pura maupun lembaga keagamaan wajib melampirkan tanda daftar rumah ibadah (TDRI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Badung Nyoman Graha Wicaksana didampingi Wakil Ketua I Made Suwardana kepada sejumlah wartawan usai rapat konsultasi bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Badung, Kabag Kesra dan Kadis Kebudayaan Kabupaten Badung di Ruang Sidang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Senin (24/1/2026).

“Kami mendapatkan informasi prosesnya cukup lama, ada yang sudah bulan Maret (2025) baru keluar. Bahkan ada yang mengajukan pada bulan September belum keluar TDRI dari Kementerian Agama. Di sini kita diskusi, akhirnya ada kesimpulan bahwa proses pencairan dana bantuan baik itu hibah maupun bantuan lain tidak akan dihambat, karena dari pihak Kementerian Agama akan mengeluarkan surat rekomendasi terlebih dahulu,” kata Graha.

Graha menyampaikan untuk pengajuan pokir (pokok pikiran) di induk 2027, hibah 2027, dalam perubahan 2026 ini TDP belum keluar, Kementerian Agama akan memberikan surat kepada Pemerintah Kabupaten Badung dimana surat itu menyampaikan terjadinya keterlambatan proses sehingga itu dijadikan dasar untuk memroses usulan-usulan masyarakat agar tetap terinput dalam e-hibah. “Persyaratan tersebut berlaku untuk semua hibah yang sifatnya rutin, hibah-hibah yang sifatnya bantuan kepada pura, upakara di pura kahyangan jangat, dang kahyangan, kahyangan tiga, itu yang sifatnya rutin juga,” katanya.

Dia menegaskan rapat konsultasi tersebut sudah menjawab apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat, karena sudah berproses sejak tahun 2025 tetapi belum selesai. “Ini sudah diberikan solusi dari Kementerian Agama bahwa pihak Kementerian Agama Kabupaten Badung akan mengeluarkan rekomendasi terlebih dahulu sembari menunggu keluarnya TDP dari Kementerian Agama Pusat,” seraya menyebutkan dari informasi yang diterimanya ada enam ribu pemohon TDRI di Badung.

Ketika ditanya apakah TDP hanya berkaitan dengan bantuan hibah, dia menyatakan untuk semuanya. “Peraturan dari Kementerian Agama yang diterbitkan tahun 2022 menyebutkan bahwa setiap tempat ibadah wajib untuk mengajukan pendaftaran,” katanya.

Made Suwardana menambahkan, TDP untuk menyatakan bahwa tempat ibadah itu legal. “Itu yang terpenting. Jadi, dibuktikan dengan TDP bahwa itu (pura) legal secara nasional. Bukan karena hanya kita mengajukan bantuan hibah,” katanya.

Jadi, kata Graha, setiap tempat ibadah wajib mengajukan permohonan pendaftaran ke Kementerian Agama, baik itu dari Hindu, Islam dan yang lainnya ke Dirjen Bimasnya masing-masing. “Nanti dari pihak Dirjen mengeluarkan tanda daftar rumah ibadah,” katanya. (bgn003)26012613

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja terkait laporan layanan RS Mangusada Badung dan kebutuhan alat kesehatan penunjang kesehatan di Ruang Sidang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Kamis (8/1/2026). Komisi IV DPRD Badung menetapkan 12 rekomendasi kepada jajaran RS Mangusada agar memiliki strategi yang terarah berkelanjutan dan mampu meningkatkan daya saing serta memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

Rapat Kerja dipimpin Ketua Komisi IV I Nyoman Graha Wicaksana didampingi Anggota Putu Parwata, I Made Suwardhana, Nyoman Sudana, Wayan Joni Pergawa dan Ni Luh Putu Sekarini menghadirkan Kadis Kesehatan Made Padma Puspita, Direktur RS Mangusada Wayan Darta, Dewan Pengawas dan Tim Perumus RS Mangusada serta para dokter spesialis RS Mangusada.

Usai rapat, Graha Wicaksana menyampaikan latar belakang rapat kerja, karena mendapat masukan dari masyarakat terkait harapan-harapan yang dititipkan kepada Dewan agar pelayanan di RS Mangusada menjadi yang terbaik. “RS Mangusada adalah potret pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Jadi ketika pelayanannya atau sumber dayanya tidak bagus akan mengakibatkan semakin kecil atau rendah kebahagiaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Badung,” katanya.

Graha menyebutkan kesehatan adalah mandatori. Ketika kesehatan itu bagus, kata dia, akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan taraf kebahagiaan dari masyarakat, khususnya di Kabupaten Badung. “Kami sangat mengharapkan supaya Pemerintah Kabupaten Badung melengkapi, khusus yang prioritas yaitu KJSU (kanker, jantung, stroke dan uro-nefrologi), ibu dan anak. Itu pelayanan dasar yang menjadi skala prioritas nasional. Jadi kami harapkan itu bisa dilengkapi, sebelum layanan-layanan yang lain,” katanya.

Dia menyampaikan tingkat kunjungan pasien ke RS Mangusada antara 700 sampai dengan 1.000 per hari. Dengan banyaknya pengunjung, lanjutnya, mengakibatkan peralatan tidak mencukupi, ada yang sudah tertinggal atau kadaluwarsa. “Kita mempunyai SDM yang bagus, punya dokter jantung yang diakui, begitu juga ahli kanker, tetapi keluhan mereka karena sarana dan prasarana yang kurang memadai. Itu kami harapkan supaya Dirut RS Mangusada, begitu juga dewan pengawas yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Badung agar memprioritaskan yang prioritas ini, yaitu kanker, jantung, stroke uronefro, serta ibu dan anak. Kami titik beratkan hal ini (KJSU, ibu dan anak) sebelum melebar ke layanan yang lain,” tandasnya.

Kedua belas rekomendasi tersebut meliputi 1. Menetapkan layanan KJSU (kanker, jantung, stroke dan uro-nefrologi) dan KIA (kesehatan ibu dan anak) sebagai prioritas dan perbaikan instalasi gawat darurat sebagai layanan unggulan RS Mangusada Badung; 2. Meningkatkan kecepatan dan kepastian dan pelayanan melalui penerapan sistem pelayanan cepat pada kasus gawat darurat dan jantung akut; 3. Memperkuat mutu klinis dan keselamatan pasien dengan memastikan kepatuhan terhadap SOP dan standar pelayanan medis; 4. Menerapkan monitoring rutin key performance indicator sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial; 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan penghargaan berbasis kinerja; 6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses pasien; 7. Memperkuat jejaring kerja sama dan sistem rujukan dengan fasilitas kesehatan dan institusi terkait; 8. Memperbaiki mutu pelayanan Rumah Sakit Mangusada; 9. Melakukan penguatan sumber daya manusia yang sudah ada di RS Mangusada sesuai dengan kompetensi masing-masing; 10. Melakukan tata kelola manajemen yang baik; 11. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana dan alat kesehatan sesuai dengan layanan kesehatan yang akan diprioritaskan sesuai dengan rencana strategis bisnis Rumah Sakit Mangusada mulai Januari sampai dengan Maret 2026; 12. Berkomitmen melayani masyarakat dengan sepenuh hati sesuai standar mutu pelayanan.

Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, Rumah Sakit Mangusada Badung diharapkan mampu meningkatkan pelayanan, memperkuat daya saing serta menjadi rumah sakit rujukan yang cepat, berkualitas, dan terpercaya bagi masyarakat Kabupaten Badung. (bgn003)2010811

Badung, Baliglobalnews

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Badung I Nyoman Graha Wicaksana mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies (HPR) di Hotel Bakung Sari, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pada Sabtu (6/12/2025).

Graha Wicaksana menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi adalah menjaring pendapat serta arahan dari masyarakat terkait penerapan Perda tersebut. “Hari ini kami melaksanakan sosialisasi dan meminta pendapat, arahan, dan masukan dari warga. Dalam rancangan, kami sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) yang membahas tentang perlindungan dan penertiban hewan penular rabies (sosper). Tanggapan dari masyarakat sangat baik, dan banyak masukan yang diberikan oleh warga kepada kami,” katanya.

Dia menegaskan pelibatan publik sangat diperlukan, terutama mengingat wilayah Kuta memiliki populasi anjing liar yang cukup banyak dan berpotensi menimbulkan penularan rabies yang berdampak negatif terhadap pariwisata. “Khususnya di daerah kami, yakni daerah Kuta, banyak juga adanya anjing liar sehingga rawan terjadi penularan rabies yang dapat berimplikasi negatif pada pariwisata. Terlebih isu rabies sangat sensitif sekali jika wisatawan yang berlibur di Kuta terjangkit rabies,” ujarnya.

Melalui sosialisasi yang diikuti puluhan warga tersebut, dia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya langkah pencegahan rabies agar tidak menjadi isu yang mencoreng citra destinasi wisata internasional. “Melalui sosper ini, kami harapkan masyarakat dapat memahami dan menyadari betapa pentingnya pencegahan yang harus dilaksanakan, sehingga permasalahan rabies ini tidak menjadi konsumsi internasional,” pungkasnya. (bgn003)25120607

Badung, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Badung melaksanakan kunjungan lapangan dan masalah kesehatan di Ruang Pertemuan Kantor Camat Kuta Selatan pada Selasa (21/1/2025).

Ketua Komisi IV I Nyoman Graha Wicaksana mengatakan bersama mitra dari Dinas Kesehatan turun ke lapangan untuk menyelami dan memahami apa yang menjadi kendala di masyarakat di Kuta Selatan. Dia menyebutkan satu di antara masukan itu bahwa di Kuta Selatan kekurangan puskesmas.

”Selama ini baru ada satu puskesmas, padahal luas wilayah Kuta Selatan nomor dua di Kabupaten Badung dengan jumlah penduduk hampir 130.000, belum lagi penduduk pendatang. Oleh sebab itu, kami selaku mitra kerja Pemerintahan Kabupaten Badung dalam hal ini leading sector-nya Dinas Kesehatan, kami mengimbau kepada pemerintah nanti pada waktu penyusunan anggaran atas seizin pimpinan DPRD Badung supaya pembangunan puskesmas ataupun pembangunan fasilitas kesehatan yang ada di Kita Selatan ini diprioritaskan. Sehingga dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi bisa diminimalisir,” katanya.

Dia menyebutkan Kuta Selatan adalah daerah pariwisata. Dia khawatir nanti kalau wisatawan asing menilai demam berdarah sangat tinggi. ”Kita pasti akan mendapat travel warning. Itu sudah terbukti, kemarin Australia kan mengeluarkan travel warning karena kasus demam berdarah ini. Kami sangat mensupport sekali apa yang dilakukan Dinas Kesehatan dan kami melalui fungsi kami budgeting dan legislasi mendorong pembangunan fasilitas kesehatan ini bisa diprioritaskan,” katanya.

Ketika ditanya berapa idealnya fasilitasi di Kuta Selatan, dia menyebutkan minimal ada dua puskesmas, maksimal 4 atau 5, karena jumlah penduduknya sangat tinggi. ”Kami bahkan berharap rumah sakit ada di Kuta Selatan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Saat ini sudah ada di Petang, Abiansemal, dan Mengwi,” katanya. (bgn003)25012213

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat perdana dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang menjadi mitra Komisi IV di Ruang Sidang Gosana III pada Senin (21/10/2024).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV I Nyoman Graha Wicaksana dengan agenda perkenalan juga terkait belanja masalah apa yang menjadi program prioritas di masing-masing perangkat daerah. ”Seperti Dinas Kebudayaan yang menjadi ujung tombak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan juga pelestarian adat dan budaya, dan semuanya terkait masalah anggaran, juga dari Dinas Kesehatan terkait rumah sakit dan lain sebagainya,” kata Graha kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat.

Ketika ditanya apakah pihaknya optimis bisa memperjuangkan kebutuhan masing-masing OPD, Graha Wicaksana menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu. ”Sesuai dengan tugas dari DPRD adalah hak budgeting, tentu kami akan mempelajari dan nantinya Komisi IV akan merekomendasikan kepada pimpinan kami di DPRD. Yang seyogyanya menjadi kepentingan masyarakat banyak ya harus menjadi prioritas,” katanya.

Ditanya adanya rasionalisasi anggaran, Graha menyatakan rasionalisasi itu hal yang wajar di setiap daerah, tidak hanya di Badung, di daerah lain dan di pusat pun sama ada rasionalisasi dan lain sebagainya. ”Asal tidak menyentuh yang bersifat mandatori, yaitu kesehatan dan pendidikan juga belanja pegawai. Setelah itu baru ada celah untuk belanja modal dan lain sebagainya,” katanya.

Terkait Badung belum jadi Kabupaten Layak Anak, dia menyebutkan ada beberapa indikator utama yang disampaikan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), satu di antaranya belum tersedianya taman ramah anak. ”Ini sesungguhnya sangat baik untuk diadakan, bukan hanya di Kabupaten Badung juga di masing-masing kecamatan. Ini kembali kami usulkan,” tandasnya. (bgn003)24102202

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Badung menerima perwakilan guru Bahasa Inggris sekolah dasar (SD) dari kecamatan se-Kabupaten Badung di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (7/12/2022).  Para sarjana pendidikan bahasa Inggris tersebut mengeluhkan dan mohon dukungan dewan karena mereka tidak bisa mendaftar sebagai guru P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pada tahun 2022 ini.

Mereka diterima Ketua Komisi IV, Made Suwardana bersama rekannya Edy Sanjaya, IGA Inda Trimafo dan Rara Hita Sukma Dewi. Sedangkan para guru honorer atau non-ASN itu didampingi Kabid Pendidikan SD Disdikpora, Rai Twistyanti Raharja.

Usai pertemuan, Suwardana mengharapkan anggota DPR RI Dapil Bali ikut memperjuangkan nasib guru-guru yang belum bisa difasilitasi pada P3K. “Kita sepakat bersama-sama memperjuangkan mereka,” katanya.

Suwardhana menyatakan bahasa Inggris belum P3K, karena masuk pada muatan lokal. “Slotnya untuk P3L belum ada. Jadi mereka tidak bisa mendaftar di P3K. Itu yang menjadi permasalahan,” katanya seraya menyebutkan permasalahan ini bukan hanya terjadi di Badung, tetapi di seluruh Indonesia.

Dia menyatakan daerah hanya menerima kebijakan yang sudah ditentukan dari pusat. “Awalnya kita kan tidak tahu bahwa guru bahasa Inggris tidak bisa mendaftar P3K. Setelah melalui tahapan-tahapan itu ternyata sudah terkunci, jadi tidak bisa masuk,” katanya.

Daerah pun, kata dia, tidak bisa mengangkat guru dengan SK bupati seperti sebelumnya. “Aturan Kemenpan RB 30 Mei terakhir itu yang menyebabkan tidak bisa.

Harapan kami jelas agar para guru ini mendapatkan hak yang sama dengan yang lain. Jadi Pemerintah Pusat kami harapkan memperbaharui kebijakan untuk mereka yang belum bisa terfasilitasi di P3K ini. Selama ini hak mereka sudah terbayar,  cuma statusnya belum. Haknya sama semua,” katanya seraya menyebutkan DPRD Badung akan bersurat terkait masalah ini ke Pemerintah Pusat.

Sementara Rai Twistyanti Raharja menyebutkan quota guru bahasa Inggris masih ada. Quota itu didapat dari jumlah tenaga guru yang pensiun per 2023. “Dari jumlah total formasi yang dibuka total 2.691 orang yang baru mendaftar baru 2558 sesuai informasi sari Panselda. Jadi, memang masih ada sisa formasi, hanya saja untuk bahasa Inggris dan bahasa daerah belum dibuka tahun ini,” katanya. (bgn003)22120712