Singasana, Baliglobalnews

Jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan melakukan kunjungan lapangan ke RSUD Tabanan guna melakukan koordinasi mendalam terkait pelayanan kesehatan dan kendala operasional yang tengah dihadapi pada Senin (16/3/2026). Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana serta dihadiri Wakil Ketua I DPRD I Made Asta Dharma dan Wakil Ketua II DPRD I Putu Gede Juliastrawan dengan pendampingan dari Dinas Kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa RSUD Tabanan sedang mengalami tekanan finansial yang cukup berat dengan total utang mencapai Rp36,45 miliar per 31 Desember 2025.

Direktur RSUD Tabanan I Gede Sudiarta menyampaikan bahwa krisis ini dipicu oleh masa transisi dari sistem manual ke sistem digital, khususnya penerapan rekam medik elektronik dengan program digital NUHA yang mengacu ketentuan kementerian kesehatan Kemenkes. Kendala adaptasi staf terhadap sistem baru tersebut menyebabkan proses klaim ke BPJS terhambat. “Krisis obat ini juga dipengaruhi oleh adanya nilai klaim-klaim. Karena operasional rumah sakit itu sangat tergantung daripada pendapatan operasional yang kita ajukan dari klaim ke BPJS. Jumlah yang kita dapatkan dari nilai klaim BPJS, itulah kita gunakan pertama untuk pembelian obat,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, kata dia, rincian utang rumah sakit terdiri dari utang obat sebesar Rp19,97 miliar dan utang bahan medis habis pakai (BMHP) Rp16,48 miliar. Akibat tunggakan ini, beberapa rekanan vendor melakukan pemblokiran pengadaan obat melalui sistem e-katalog.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana menyampaikan dari hasil rapat yang diterima, beban finansial rumah sakit juga dipicu oleh tingginya angka kunjungan pasien non-darurat pada malam hari yang tidak ter-cover oleh klaim BPJS. “Banyak masyarakat datang dengan kondisi tidak emergency, namun wajib dilayani karena hak mereka. Akibatnya, beban operasional membengkak,” ujar Wastana ketika ditemui seusai sidak di RSUD Tabanan.

Sebagai langkah penyelamatan, Komisi IV mendorong Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memberikan suntikan dana segar melalui APBD Perubahan. “Subsidi operasional sebesar Rp60 miliar sedang dipertimbangkan untuk diusulkan kepada Bapak Bupati guna menyelamatkan pelayanan publik,” katanya.

Selain masalah finansial, DPRD Tabanan juga menyoroti kendala teknis dalam penerapan Program digital NUHA di RSUD. Transisi dari manual ke digital dinilai tidak dibarengi dengan pelatihan SDM yang memadai, sehingga menghambat proses input data klaim ke BPJS. “Pelatihan yang hanya dilakukan dua minggu itu tidak cukup. SDM kita belum siap sepenuhnya menjalankan sistem digital ini. Akibatnya, klaim BPJS di bulan Januari dan Februari belum tersetor dengan baik. Kita butuh tenaga IT yang profesional dan memiliki dedikasi,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga melontarkan kritik terhadap kinerja Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Tabanan. Dia meminta Dewas seharusnya proaktif melakukan pengawasan anggaran secara triwulan agar permasalahan tidak menumpuk hingga terjadi kelangkaan obat. “Dewas harus mengawasi betul, jangan sampai tidak tahu informasi anggaran. Selain itu, penempatan tenaga kerja di RSUD tidak boleh main-main atau sekadar ‘titipan’. Harus orang-orang yang paham dan mampu mempertahankan standar ISO rujukan tipe B yang selama ini kita banggakan,” pungkasnya. (bgn020)26031612

Badung, Baliglobalnews

Pembelajaran tatap muka (PTM) di Kabupaten Badung siap digelar. Pelaksanaannya tinggal menunggu keputusan pemerintah terkait turunnya PPKM level 4 ke level 3 atau level 2.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Badung yang membahas rencana PTM dengan jajaran Disdikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) dan Diskes (Dinas Kesehatan) yang dipimpin Ketua Komisi IV, Made Sumerta, didampingi beberapa anggota Komisi IV di Gedung DPRD Puspem Badung pada Senin (6/9) siang.

Plt Kadispora, Made Mandi, menyebutkan sejak awal 4 SKB diterbitkan, pihaknya sudah siap menggelar PTM. Akan tetapi,  perkembangan Covid dan penerapan PPKM level 4 membuat semua skenario ambyar.

“Apabila masuk ke level 3 dan 2 pada malam nanti, maka pemerintah membolehkan untuk menerapkan PTM 50 persen,” katanya.

Mandi menyebutkan beberapa instruksi untuk dapat menerapkan PTM, di antaranya anak harus divaksin lengkap, di wilayah tertentu harus diperhatikan apakah zona merah atau hijau.

Sampai saat ini, kata dia, atas pemandangan dewan, Bupati sudah memerintahkan untuk cek kesiapan

“Sekolah siap laksanakan PTM, hanya saja dari ketentuan yang memayungi dan atas koordinasi ke diskes ada beberapa hambatan, ada anak masih berumur 12-17 belum dapat vaksin, tersebar di beberapa sekolah. Kami sudah berkoordinasi dengan UPT agar bekerja dengan puskesmas. Kalau masuk level 3 kita sudah punya ancang. Secara teknis siap gelar PTM, tinggal tunggu kondisi yang terjadi. Secara prinsip tenaga, kesiapan prokes sudah siap,” katanya.

Sementara Kadiskes Nyoman Gunarta menyatakan tren kasus mulai 19 Agustus menurun signifikan. Akan tetapi, penentuan level suatu daerah tidak hanya penurunan positif, tetapi juga positive rate. “Di Badung, positive rate masih tinggi, 15 persen, sedangkan syarat 5 persen,” katanya seraya menyatakan peluang untuk turun ke level 3 fifty-fifty. (bgn003)21090604

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Kabupaten Badung membahas keberlanjutan program layanan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) non-covering BPJS bersama perangkat daerah teknis terkait di ruang rapat Gozana III Gedung DPRD Puspem Badung pada Kamis (7/1).

Ketua Komisi IV DPRD Badung, Made Sumerta, ketika memimpin rapat tersebut mengatakan ada 17 item yang tidak dapat dicover oleh BPJS. Item tersebut jika dapat dicover oleh KBS akan bermanfaat untuk Krama Badung.

”Masyarakat Badung yang tidak terlayani oleh BPJS yang dahulu tercover oleh BPJS, sehingga ada jaminan dari Pemerintah Kabupaten Badung melalui layanan kesehatan Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada, bahwa dijamin semua, artinya akan tercover semua,” katanya.

Jadi, kata dia, diarahkan ke sana (KBS-net) masyarakat Badung datang kesana dan tercover semua. 17 item itu dulunya tercover, itu artinya sudah dicover oleh ala KBS, karena KBS sekarang ini perlu penyesuaian dengan regulasi yang ada, sehingga belum bisa tapi Badung melalui RSD Mangusada itu dia datang ke sana, tinggal datang merawat sampai sembuh itu tidak ada biaya,” kata Made Sumerta

Dia menyebutkan pelayanan tambahan manfaat JKN dengan program KBS meliputi pelayanan evakuasi (ambulans) dari rumah pasien di desa ke faskes rujukan di wilayah Provinsi Bali dan evakuasi korban kecelakaan di wilayah Kabupaten Badung, penitipan jenazah, pengawetan jenazah, kereta jenazah, biaya peti jenazah maksimal Rp 1.500.000 dan evakuasi jenazah di wilayah Kabupaten Badung. Kecelakaan lalu lintas yang tidak ada penjaminnya tidak memenuhi persyaratan penjamin, berbagai penyakit atau kelemahan akibat gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri, surat keterangan visum et repertum, surat keterangan sehat jasmani dan/atau rohani, bebas narkoba, dan kesehatan kerja ke luar negeri, biaya pemeriksaan dan perawatan penderita HIV/AIDS diluar paket yang ditanggung oleh pemerintah, Tubektomi Interval dan vasektomi di FKRTL, Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja, pelayanan untuk mengatasi infertilitas/kemandulan (kecuali bayi tabung).

Alat, obat dan tindakan kontrasepsi selama tidak dijamin oleh pemerintah, selisih rawat inap di UPT puskesmas di wilayah Kabupaten Badung akibat kelebihan hari rawat (lebih dari 5 hari) sesuai indikasi medis, pemeriksaan kehamilan (ANC) dan pemeriksaan setelah persalinan (PNC) di UPT puskesmas wilayah Kabupaten Badung yang tidak dijamin JKN, Pemeriksaan penunjang di luar manfaat medis dasar di UPT puskesmas di wilayah Kabupaten Badung, Biaya pemeriksaan pengolahan darah oleh Palang Merah Indonesia (PMI), Obat dan alat bantuan kesehatan di luar paket INA CBGS sesuai indikasi medis, pengobatan hyperbaric (komplementer) sesuai dengan indikasi medis di FKRTL, pemeriksaan kesehatan dalam rangka melaksanakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan institusi lainnya, Bagi penduduk yang belum menjadi peserta JKN aktif dan peserta JKN tidak aktif mendapat pelayanan sesuai dengan paket pelayanan JKN dan paket tambahan manfaat JKN, Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah, Biaya pemeriksaan kesehatan para jemaah calon haji dan peserta yang tidak sesuai prosedur JKN.

Rapat juga dihadiri Anggota Komisi IV, yakni I Nyoman Gede Wiradana, Putu Rara Hita Sukma Dewi, I Made Suwardana dan Ni Made Sekarini. (bgn003)21010721

Badung, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung memutuskan untuk menunda pembelajaran tatap muka tahun 2021 mendatang.

Keputusan itu diambil setelah Komisi IV DPRD Badung bersama Disdikpora Badung menggelar rapat di gedung DPRD Badung, Puspem Badung, Selasa (29/12).

Usai rapat, Plt. Kepala Disdikpora, I Made Mandi, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi bersama pimpinan, pihaknya sepakat untuk menunda dalam waktu yang tidak bisa ditendukan dengan berbagai pertimbangan, di antarwnya Badung masih dalam zona merah.

“Ditakutkan, jika anak-anak mengikuti kegiatan belajar mengajar dan terjangkit Covid-19, maka karantina akan melibatkan orangtua, sehingga pertimbangan ini yang harus dipikirkan. Maka disarankan untuk mundur. Apalagi Diskes sudah menyatakan tempat isolasi sudah mulai menipis,” katanya seraya menambahkan, sebelumnya 74 guru positif Covid-19 meski sekarang sudah dinyatakan sembuh.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Made Sumerta, mengaku khawatir saat mendengar akan dilakukan pembelajaran tatap muka. Karena itu, dia sepakat pembelajaran tatap muka ditunda. (bgn003)20122926

Badung, Baliglobalnews

Guna mendapatkan masukan terkait masalah pembelajaran dari rumah pada masa pandemi Covid-19, Komisi IV DPRD Badung kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi pada Senin (21/12).

Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Made Sumerta, diterima oleh Kabid SMP, Alfiari, beserta staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Made Sumerta mengatakan tujuan DPRD Badung kunker tersebut untuk mencari masukan terkait dengan masalah kebijakan Pemerintah Daerah dengan diberlakukannya pembelajaran dari rumah pascapandemi Covid-19.

Menjawab keinginan dewan tersebut, Alfiari mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memaksimalkan perlindungan kesehatan bagi warga, termasuk untuk pembelajaran dari rumah pasca Covid-19. Pengalihan belajar di sekolah ke rumah, meliputi KB, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK. Terkait SMA/SMK sesuai keputusan Gubernur Jatim yang merupakan pihak yang berwenang mengelola SMA/SMK. Adapun RA/MI/MTs/MA sesuai koordinasi dengan Kementerian Agama.

”Ini adalah bagian dari membikin jarak sosial, dengan membatasi interaksi dengan orang lain, apalagi dalam skala yang masif seperti para pelajar yang jumlahnya ratusan ribu. Ini penting bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi menyelamatkan orang lain. Untuk pembelajaran di rumah, pelajar bisa mengakses situs (belajar.kemdikbud.go.id) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau bisa mengakses seluruh fitur bimbingan belajar secara daring (bimbel online) @ruangguru secara gratis,” katanya.

Menurut Alfian, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah komunikasi dengan CEO Ruangguru, Belva Syah Devara. Akan ada live teaching setiap hari berbagai mata pelajaran SD-SMA, semuanya gratis. Ini juga sudah dikoordinasikan ke kabupaten-kabupaten lain yang mengalihkan pembelajaran ke rumah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga akan terus memantau kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait hal itu. Dalam situasi Pandemi ini, agar semua saling bantu, saling mendoakan agar situasi ini segera berlalu.

Dia menyebutkan juga membatasi kegiatan-kegiatan pelajar yang bersifat kerumunan. ”Lomba-lomba sekolah, antarsekolah dan keilmuan juga ditunda. Belajar di luar kelas, studi wisata, semuanya kami tunda dan batalkan. Kami berpesan agar orang tua mengawasi putra-putrinya masing-masing,” katanya.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas elemen, kata dia, Pemerintah kabupaten Banyuwangi juga memutuskan menutup destinasi wisata, dihapusnya jam besuk di RSUD Blambangan, penyiapan rumah sakit swasta untuk menambah ruang isolasi yang telah dimiliki RSUD Blambangan, memastikan kelengkapan fasilitas cuci tangan pakai sabun di berbagai ruang pelayanan publik, penyiapan layanan 112 untuk pusat informasi Covid-19 hingga sosialisasi masif gaya hidup sehat. Setelah hampir enam bulan lamanya melakukan belajar dari rumah atau belajar daring akibat pandemi Covid -19, para pelajar tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Banyuwangi. Pasalnya direncanakan mulai 18 Agustus hingga 29 Agustus 2020, pembelajaran tatap muka terbatas akan diberlakukan. pelaksanaan pembelajaran tatap muka tersebut merujuk Surat Edaran Gubernur Jawa Timur.

Dia menyebutkan dalam surat edaran itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan relaksasi sedikit kepada dunia pendidikan tingkat SMA dan SMK. Relaksasi itu terhitung sejak 18 Agustus 2020 dilakukan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas.

Untuk tahap awal, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya menunjuk perwakilan tiga sekolah sebagai perwakilan SMA, SMK dan SMA LB. Tiga sekolah tersebut, yaitu SMA Negeri 1 Pesanggaran, SMK Negeri 1 Glagah, dan SMA LB Banyuwangi. Tiga sekolah itu kami tunjuk untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Karena sebagai wilayah kategori rendah penularan Covid -19. Sebab kami tidak ingin sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas justru menjadi klaster baru penularan Covid-19 di Banyuwangi.

untuk dapat membuka pembelajaran tatap muka terbatas, juga terdapat syarat lain yang harus dipenuhi. Di antaranya, harus menerapkan protokol kesehatan Covid- 19 dengan ketat, mendapat izin dari orang tua atau wali murid, ada rekomendasi dari komite sekolah, serta mendapat izin dan rekomendasi dari Gugus Tugas Kabupaten Banyuwangi. Jika orang tua murid tidak mengizinkan anaknya sekolah karena masih ragu tertular Covid-19, maka tidak jadi masalah dan pihak sekolah tidak boleh memberi sanksi. Tapi mereka diwajibkan mengikuti belajar sistem online dari rumah.

Jika dalam pelaksanaan belajar tatap muka lancar dan tidak menimbulkan klaster baru, maka pihaknya akan mengajukan pengusulan kembali penambahan siswa yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas hingga 50 persen dari seluruh siswa di sekolah yang sudah ditunjuk. Apabila lancar dan aman kami akan usulkan penambahan. Bahkan ke depan kami juga akan mengusulkan penambahan sekolah lain untuk bisa membuka pembelajaran tatap muka. Dengan catatan mengikuti perkembangan Covid -19 di Banyuwangi. (bgn003)20122124

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Badung menggali masukan terkait kebijakan penanganan pasca pandemi ke DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) pada Senin (14/12).

Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, didampingi oleh anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Badung dan staf Sekwan diterima oleh Kabag Hukum dan Perundang-undangan  H. Humaidi, beserta staf di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Made Sumerta, mengatakan mencari masukan terkait dengan masalah kebijakan pemerintah daerah pascapenanganan pandemi Covid-19 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan bantuan sosial.

Menjawab pertanyaan tersebut, H. Humaidi, menyatakan dalam upaya menyongsong tatanan hidup baru yang produktif dan aman pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menerapkan discal distance untuk lembaga pendidikan dan sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan berupa disinfektan dan kelengkapannya, kepada semua kecamatan disebarkan ke seluruh desa dan mengajak masyarakat untuk melakukan pola hidup baru melalui media elektronik dan media cetak.

Humaidi menyebutkan banyak cara dilakukan Pemkab Lombok Barat untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Selain cara-cara biasa yang sudah diterapkan, Pemkab Lombok Barat juga tak segan mencoba cara-cara luar biasa. Salah satunya melalui program “Kotaku” (Kota Tanpa Kumuh). Program ini tengah digalakkan mengingat strategi ini langsung menyentuh dan berbasis masyarakat.

Dia menyatakan Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid justru ingin mencoba program ini yang muaranya bisa mengurangi atau setidaknya meminimalisir angka positif Covid-19 di Kabupaten Lombok Barat. ”Pogram Kotaku sesungguhnya mengedukasi masyarakat pedesaan khususnya untuk membiasakan hidup bersih dan sehat secara disiplin. Jika ini bisa dilakukan, merupakan pangkal dasar pencegahan penularan Covid-19. Program Kotaku setidaknya memiliki dampak ganda bagi masyarakat secara langsung. Dampak ganda dimaksud Bupati yakni bagaimana masyarakat bisa memiliki ketersediaan infrastruktur desa yang memenuhi standar kelayakan baik itu jalan desa, ketersediaan air minum, ataupun kebersihan perumahan di desa. program ini dilaksanakan dengan pola padat karya. Masyarakat diharapkan terlibat untuk bisa langsung mengerjakan sarana dan prasarana program ini dan bisa mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Dengan pola padat karya ini setidaknya bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat.

Bupati, kata dia, juga menilai program Kotaku bisa menjadi contoh bagi pemerintah desa untuk bisa diprogramkan melalui ana desa (DD) ataupun alokasi dana desa (ADD) dengan basis yang sama dengan program Kotaku. Dengan begitu masyarakat bisa mengambil manfaat lebih dari program ini. Tidak saja masyarakat bisa terpenuhi akan ketersediaan infrastruktur dasar di desanya, namun juga masyarakat bisa terbantu ekonominya.

Bupati, lanjutnya, juga mengingatkan agar sarana dan prasarana yang dibangun menjadi milik masyarakat untuk tetap dipelihara dengan sebaik-baiknya. ”Program ini sangat baik bagi upaya bersama untuk mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Rumah kumuh, infrastruktur desa yang tidak layak akan berdampak pada kesehatan dan perilaku masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan. Semua itu erat kaitannya dengan upaya pencegahan penularan Covid-19 yang saat ini masih terjadi,” katanya.

Tahap awal program Kotaku dilakukan di 4 desa di Kabupaten Lombok Barat, yakni Desa Labuapi, Perampuan, Jagaraga Indah dan Kediri. Masing-masing desa mendapatkan dana pendamping untuk program ini Rp 1 miliar. Program ini merupakan program dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUTR senilai Rp 4 miliar bagi 4 desa di Kabupaten Lombok Barat. Dari 122 desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Barat tercatat sebanyak 17 desa yang dikategorikan kawasan kumuh dengan luas 230 Ha. Harapannya dengan program Kotaku saat ini bisa mengurangi penyandang kawasan desa kumuh di Kabupaten Lombok Barat.

”Program Kotaku yang dilakukan secara padat karya juga bisa dijadikan referensi bagi penuntasan desa kumuh lainya. Program Kotaku bisa terintegrasi dengan program penanganan dan pencegahan menyebarnya Covid-19,” katanya. (bgn003)20121425