Mangupura, Baliglobalnews

Badung sangat membutuhkan Rumah Aman untuk memberikan rasa aman kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Hal itu mengemuka dalam rapat finalisasi Pansus Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Pencegahan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di ruang Rapat Komisi IV Gedung DPRD Puspem Badung, Rabu (9/9).

Rapat dipimpin Ketua Pansus, Putu Yunita Oktarini. Hadir Anggota Pansus Nyoman Gede Wiradana, Made Suwardana, Rara Hita Sukma Dewi dan dari eksekutif. Yunita Oktarini mengatakan ranperda tersebut merupakan payung hukum ke depan di bidang pencegahan, mencegah terjadinya perdagangan orang dan bagaimana penanganannya. ”Hal inilah menjadi intisari mengapa pansus ini dibuat,” katanya.

Dalam rapat finalisasi ini, kata dia, bukan hanya membahas ranperda yang akan disahkan menjadi Perda. Tetapi juga bersama-sama menyepakati dan mengawal bagaimana memiliki pusat pelayanan terpadu (PPT) yang sifatnya parsial dan koordinatif antardinas dan antarlembaga, sehingga bisa memiliki satu PPT yang menindaklanjuti dan yang mempunyai gugus tugas dalam penanganan-penanganan korban terutama bahkan juga saksi-saksi dan lain-lain.

”Ya, ini sangat urgen dan kita tidak hanya melihat masalah ini satu dua bulan ke depan, tapi bagaimana Badung ke depan, karena wajah Badung ke depan merupakan gadis cantik pusat sentral dari Provinsi Bali,” kata Yunita.

Menurut Yunita, pembahasan finalisasi ranperda tersebut untuk menyikapi banyaknya pendatang dan juga sangat rentannya warga, terutama anak-anak dan perempuan, yang menjadi korban. Bahkan warga Badung yang bekerja di luar. Karena itu, sebelum terjadi banyak korban, ini pihaknya membahas di Dewan. ”Sekaranglah kita bahas, jangan sampai terjadi banyak korban, baru kita bahas baru kita buat, dan di sinilah kita memiliki payung hukum bagaimana kita melindungi warga kita,” katanya.

”Rumah aman ini juga bisa digunakan sebagai tempat sementara gepeng, anak anak telantar, dan juga bisa dipergunakan sebagai tempat pelatihan untuk tenaga kerja,” katanya. (bgn122)20090922