Singasana, Baliglobalnews

Kisruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tabanan tidak saja membuat masyarakat gerah, namun juga mendapat sorotan tajam dari jajaran pimpinan legislatif, Wakil Ketua DPRD I Putu Gede Juliastrawan. 

Dia meminta Komisi IV DPRD Tabanan segera memanggil Manajemen Rumah Sakit serta pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di manajemen RSUD Tabanan. “Manajemen RSUD Tabanan sangat memprihatinkan, kami minta Komisi IV DPRD Tabanan segera melakukan pemanggilan pihak yang berkaitan dengan kisruh yang terjadi di RSUD Tabanan,” ujarnya

ketika dimintai konfirmasi pada Rabu (11/3/2026). 

Pemanggilan, kata dia, tidak saja ditujukan kepada pihak RSUD Tabanan saja, tetapi juga kepada pihak BPJS, pihak vendor termasuk juga Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, untuk dimintai keterangan terkait permasalahan yang ada di RSUD Tabanan. Pasalnya, persoalan yang ada di RSUD Tabanan tidak saja tentang habisnya beberapa jenis obat, yang secara langsung mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan juga berpotensi mengancam nyawa masyarakat. Namun masalah yang terjadi di tubuh manajemen RSUD Tabanan juga beragam, termasuk permasalahan SDM dan juga masalah uang jasa pelayanan (jaspel) para tenaga kesehatan (nakes) yang belum dibayarkan sejak bulan Januari lalu. “Pemanggilan dan rapat ini harus segera dilakukan, karena jika kondisinya berlarut maka masyarakat yang akan dirugikan, karena tidak bisa mengakses pelayanan di rumah sakit,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, di media sosial beredar rekaman suara seorang dokter senior yang mengeluhkan beberapa jenis obat tidak tersedia di rumah sakit karena RSUD Tabanan diblokir vendor penyedia obat karena terlilit hutang. 

Terkait hal tersebut, pihak Rumah sakit RSUD Tabanan melalui Direktur RSUD Tabanan I Gede Sudiarta mengakui jika beberapa jenis obat tidak tersedia di RSUD Tabanan. Pasalnya, pihak vendor tidak mengirimkan obat tersebut, karena pihak RSUD belum membayar utang kepada vendor. 

(*/bgn020)26031215

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi II dan Komisi IV DPRD Badung mengadakan studi komparasi ke Kabupaten Lombok Utara pada Senin (21/9). Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi II, I Gusti Anom Gumanti, diterima Bupati Lombok Utara, di Aula Kantor Bupati Lombok Utara.

Anom Gumanti merasa bangga karena bisa bertemu langsung dengan Bupati Lombok Utara, Ketua DPRD Lombok Utara dan seluruh OPD. Dia menyatakan Komisi II dan Komisi IV DPRD Kabupaten Badung di samping studi komparasi dan silaturahmi.

”Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati atas berkenannya menerima kami secara langsung,” katanya.

Bupati Lombok Utara sangat berterima kasih, karena Lombok Utara dijadikan tempat kunjungan kerja. Pada awal terjadinya corona di Lombok Utara, dia mengatakan sangat mengkawatirkan. Tapi berkat kerjasama antara instansi baik itu dari Kodim maupun Kepolisian dan instansi yang lainnya sangat bahu-membahu membantu menangani Covid-19 sehingga sampai saat ini hanya ada 1 orang yang mengalami positif Covid-19 di Lombok Utara.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani Covid-19 yakni bekerja sama dengan semua aparat desa untuk membangun rumah isolasi. ”Apabila ada warga yang terkena Covid-19 langsung bisa diisolasi di rumah isolasi yang ada di desa. Tiap desa di Kabupaten Lombok Utara ada 1 orang dokter dan di setiap kepala desa menyediakan 1 buah ambulans, sehingga langkah-langkah yang kami lakukan sangat efektif untuk menangani Covid-19 di Lombok Utara sehingga sampai saat ini hanya ada 1 orang yang positif Covid-19 di Lombok Utara,” katanya.

Terkait masalah UMKM, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah membangun lapak bersama usaha mikro, kecil dan menengah untuk mempermudah promise serta integrasi produk usaha kecil dan menengah lapak bersama UMKM di Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung. Lapak UMKM tersebut merupakan kelanjutan dari program wirausaha baru yang di canangkan RPJMD. (bgn122)20092922