Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Informasi Provinsi Bali menyerahkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 kepada sejumlah lembaga publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada Selasa (10/12/2024). Acara berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, dihadiri jajaran pejabat pemerintah daerah.

Delapan kategori penghargaan diberikan mencakup PPID Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi Bali, Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan kategori Praja Anindita Mahottama. Selain itu, penghargaan Acitya Nayakatvam diberikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Budiutama, atas dedikasi mereka dalam mendukung keterbukaan informasi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali I Made Agus Wirajaya menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen lembaga publik dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi. “Anugerah ini memotivasi badan publik untuk melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik dan meningkatkan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Agus juga mengungkapkan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Bali telah melampaui rata-rata nasional. Bali bahkan mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama empat tahun berturut-turut sejak 2020. Selain itu, Bali juga diakui atas keberhasilan desa-desa dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi, menjadikannya contoh desa transparan atau informatif.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang mewakili Pj. Gubernur Bali menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Komisi Informasi. Dia menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai hak asasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hari ini, informasi sudah menjadi hak asasi rakyat, dan karena itu menjadi kewajiban kita untuk memenuhinya,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan agar badan publik tidak menyalahgunakan alasan untuk menutupi informasi, karena hal tersebut dapat berujung pada sengketa. Dewa Made Indra berharap penghargaan ini menjadi pendorong bagi lembaga publik di Bali untuk terus meningkatkan transparansi dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“Semoga pemerintahan di Bali semakin transparan, partisipatif, dan disegani oleh masyarakat yang kita layani,” katanya. (*/bgn003)24121106

Denpasar, Baliglobalnews

Penganugerahan penghargaan keterbukaan informasi publik kembali dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Bali di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali pada Kamis (17/12).

Dari 9 kabupaten/kota di Bali yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa se-Bali dari Komisi Informasi Provinsi Bali dengan peringkat pertama diraih Pemkot Denpasar sebagai Badan Publik /Instansi Pusat Informatif. Peringkat kedua disusul Kabupaten Badung dan peringkat ketiga Kabupaten Buleleng.

Penghargaan yang diserahkan kali ini kepada Pemkot Denpasar untuk keempat kalinya sebagai peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik sejak tahun 2016. Penyerahan penghargaan dengan protokol kesehatan (prokes) ketat, dilakukan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali (Diskominfos), Gede Pramana, yang diterima Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, Dewa Made Agung mewakili Walikota Denpasar.

Di samping itu, 24 badan publik OPD, kecamatan, kelurahan, dan desa di Kota turut meraih penghargaan tahun ini. Di antaranya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Denpasar Selatan, Desa Ubung Kaja, Kelurahan Dangin Puri, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, dan Perumda Tirta Sewakadarma.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dewa Made Agung, mengatakan beberapa badan publik OPD, kecamatan, kelurahan, dan desa di kota telah mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tahun ini.

”Monitoring dan evaluasi telah dilakukan tim dari Komisi Informasi Provinsi Bali, dan kali ini dengan hasil yang dapat kami terima melalui penghargaan yang diserahkan,” ujarnya.

Menurut dia, pelaksanaan program keterbukaan informasi publik di Kota Denpasar telah dilaksanakan dengan berpedoman pada motto Sewaka Dharma yang berarti melayani adalah kewajiban. Hal ini juga tidak terlepas dari komitmen bersama Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang mencanangkan motto Sewaka Dharma, yang mana melayani merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai di Kota Denpasar. Beranjak dari motto ini, setiap ASN di Pemkot Denpasar senantiasa memberikan informasi dan layanan semaksimal mungkin.

Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali, I GAGA Widiana Kepakisan, mengatakan Keterbukaan informasi tidak bisa dipungkiri saat ini. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  yang mengedukasi dan menginformasikan semua informasi publik. Saat ini penilaian yang keempat sejak tahun 2016 dengan menggunakan standar Nasional.

Dia menyebutkan ada empat indikator yang dinilai  melalui Web, medsos, penyediaan informasi publik, dan pelayanan permohonan informasi yang dimaksud adalah penggunaan perangkat keras dan lunak untuk pelayanan informasi dan pengelolaan informasi. Dari semua ini sudah ada point standar nasional, dengan prosentase penilaian. Dengan bobot penilaian 25 persen mengumumkan informasi publik, hingga 20 persen menyediakan informasi.

”Ini adalah ajang evaluasi, bukan menghakimi. Tidak menentukan yang baik dan buruk tetapi untuk meningkatkan kualitas informasi di badan publik. Karena saat ini pada masa pandemi sehingga pada tahun 2021 pelaksanaan monitoring dan evaluasi kita tidak umumkan, serta penghargaan kali ini berlaku dua tahun,” ujarnya (bgn003)20121717

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung meraih penghargaan Predikat Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Komisioner Komisi Informasi, I GAGA Widiana Kepakisan, kepada Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa, di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kamis (17/12).

Wabup Suiasa usai acara mengatakan sangat mengapresiasi dan bersyukur penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 dari Komisi Informasi Provinsi Bali kepada kabupaten/kota di Bali dan Badung khususnya yang mendapatkan penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Informatif II.

Menurut Suiasa, dengan keterbukaan informasi publik akan mampu meningkatkan layanan publik kepada masyarakat, tentunya layanan keterbukaan informasi. ”Hari ini kami bersyukur Pemkab Badung mendapatkan peringkat sebagai pemerintah daerah yang informatif. Predikat yang tinggi dalam pengelolaan informasi publik, sebagai bukti bahwasanya Pemerintah Kabupaten Badung sudah menerapkan transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.

Dalam hal keterbukaan informasi publik, kata dia, Pemkab Badung berupaya untuk terbuka kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan.

”Dalam rangka itu, maka tentu kami harus menyediakan informasi yang terbuka kepada publik, adaptif dan komunikatif dengan memberikan kanal ruang penyampaian komunikasi,” katanya.

Terkait penganugerahan dari Komisi Informasi juga, dia menyebutkan Pemkab Badung berupaya untuk menerapkan Keterbukaan Informasi Publik dengan pencapaian yang bertahap pada setiap organik yang ada di lingkungan Pemkab Badung. Mulai dari lingkungan OPD, kecamatan hingga ke tingkat desa/kelurahan maupun perusahaan daerah.

”Dengan ini kita berharap penyelenggaraan pemerintahan sampai tingkat desa/kelurahan menjadi lebih transparan lagi terhadap berbagai hal. Terlebih pembangunan daerah pada hakikatnya harus dikawal oleh seluruh warga masyarakat,” tegasnya.

Sementara Ketua Komisioner Komisi Informasi Bali, I GAGA Widiana Kepakisan, mengatakan kegiatan ini terlaksana sesuai dengan tupoksi Komisi Informasi untuk melakukan evaluasi terkait dengan layanan informasi kepada masyarakat.

Adapun kriteria penilaian yaitu kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada seluruh Badan Publik Kabupaten/Kota se Provinsi Bali yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020.

Penghargaan ini berdasarkan pada hasil penilaian dan pemeringkatan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik organisasi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan desa se-Bali tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor : 113/01/Kep KI.Bali/2020. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan Badan Publik dalam hal ini seluruh Perangkat Daerah, Desa/Kel dan Perusda yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik. (bgn003)20121712

Denpasar, Baliglobalnews

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menetapkan calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali masa jabatan 2020-2034.

Penetapan lewat pengumuman DPRD Bali nomor: 602.1/5614/DPRD/2020 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Adnyana, itu dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota Komisi Informasi dan memperhatikan berita acara DPRD Bali nomor: 161/5572/DPRD tentang penetapan hasil uji pelaksanaan fit and proper test Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali masa jabatan 2020-2024.

Lewat pengumuman yang ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2020 itu, DPRD Bali merekomendasi nama-nama sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali masa jabatan 2020-2024 yakni:

1.  Ni Luh Candrawati Sari, S.H., M.H.

2.  I Made Agus Wirajaya, M.Si.

3.  Ir. Agus Suryawan, M.Si.

4.  Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si

5.  Dewa Nyoman Suardana, S.Ag. (bgn122)20122109