Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Kabupaten Badung meminta manajemen Perumda Mangupura Giri Sedana (MGS) untuk membenahi secara menyeluruh tata kelola perusahaan, efisiensi organisasi, hingga menyelesaikan persoalan internal yang selama ini membebani kinerja perusahaan daerah tersebut. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Badung bersama jajaran Direksi Perumda MGS di Rice Milling Unit MGS pada Senin (13/4/2026).

Ketua Komisi III DPRD Badung Made Ponda Wirawan mengatakan rapat kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD guna memahami arah kebijakan dan rencana bisnis direksi baru Perumda MGS.

Ponda menilai paparan direksi menunjukkan adanya komitmen pembenahan internal, khususnya efisiensi operasional dan penataan manajemen perusahaan. “Karena ini direksi baru, sudah sepatutnya kami memahami rencana kerja dan rencana bisnisnya ke depan. Kami melihat ada semangat pembenahan, terutama  efisiensi operasional agar Perumda MGS bisa semakin maju,” katanya.

Ponda juga menyoroti belum adanya peraturan perusahaan (PP) yang menjadi dasar hukum dalam penataan pegawai, pemberian penghargaan dan sanksi, serta efisiensi organisasi. “Kalau payung hukumnya belum ada, mereka sulit melakukan efisiensi maupun penegakan disiplin pegawai. Karena itu kami dorong agar PP segera diselesaikan,” katanya.

Sorotan tajam juga datang dari Anggota Komisi III I Nyoman Satria yang menilai struktur biaya pegawai Perumda MGS terlalu gemuk. Bahkan, belanja pegawai disebut mencapai 80 persen dari total beban operasional perusahaan. Dia juga meminta manajemen menyelesaikan persoalan lama seperti kewajiban uang pensiun pegawai, evaluasi perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, hingga pengelolaan unit usaha yang dinilai belum optimal. “Banyak kerja sama justru menurunkan keuntungan dibanding dikelola sendiri oleh Perumda. Ini harus dievaluasi, termasuk kerja sama pengelolaan sampah dan pengadaan beras,” katanya.

Satria juga mendorong agar struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Perumda MGS dirampingkan agar lebih efisien. “Kalau perlu belajar dari Pasar Jaya, dengan skala besar hanya butuh sekitar 50 pegawai. Di Perumda MGS justru pegawainya lebih banyak,” tandasnya.

Anggota Komisi III lainnya, Made Retha, mengingatkan agar direksi fokus menuntaskan persoalan lama sebelum mengeksekusi program-program baru. “Masih ada program sebelumnya yang belum tuntas. Harus ada fokus, SOP yang jelas, dan solusi konkret agar target perusahaan bisa tercapai,” ujarnya.

Sementara IGN Saskara mengapresiasi langkah awal direksi baru, namun meminta evaluasi terhadap sejumlah unit usaha, termasuk operasional controlled atmosphere storage (CAS) di Petang yang dinilai belum maksimal meski telah dibangun dengan anggaran besar.

Wakil Ketua Komisi III Wayan Sandra turut menyoroti proses rekrutmen pegawai agar ke depan dilakukan lebih profesional dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Utama Perumda MGS Kompyang Gede Pasek Weda memastikan segera menyusun peraturan perusahaan sebagai landasan pembenahan tata kelola.

Dia menegaskan fokus utama manajemen saat ini adalah membawa Perumda MGS kembali sehat secara finansial sebelum berbicara soal setoran dividen ke pemerintah daerah. “Kondisi perusahaan saat ini belum memungkinkan untuk membagikan dividen. Fokus kami adalah mengejar keuntungan terlebih dahulu dan mengembalikan posisi perusahaan ke break even point,” katanya.

Menurut dia, dari total penyertaan modal sekitar Rp50 miliar, posisi ekuitas perusahaan kini tersisa sekitar Rp30 miliar sehingga masih harus menutup defisit sekitar Rp20 miliar untuk mencapai titik impas. “Target utama kami tahun ini perusahaan harus untung. Setelah sehat dan mencetak laba, baru kita bicara dividen. Semangatnya jelas, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Tahun ini Perumda MGS harus untung,” tandasnya. (*/bgn003)26041303

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung (dulu PDAM) di Ruang Sidang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (6/4/2026).

Raker dipimpin oleh Ketua Komisi III Made Ponda Wirawan didampingi Anggota Wayan Sandra, I Made Retha, Made Sumerta, Nyoman Karyana, IGN Saskara, Gede Aryanta dan dihadiri jajaran Perumda Tirta Mangutama yang dipimpin Dirut I Wayan Suyasa.

Ponda Wirawan mengatakan rapat kerja tersebut sebagai upaya untuk menjawab permasalahan masyarakat selama ini, terutama terkait distribusi air khususnya masyarakat di wilayah Badung Selatan meliputi Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan. Dalam rapat kerja tersebut, kata dia, PDAM sudah berbuat maksimal. Satu di antaranya distribusi melalui laut, di bawah tol harus memenuhi 24 perizinan dari berbagai instansi. “Astungkara, tahun ini bisa terkonek pipa yang ada sehingga sedikit tidak bisa memberikan kenyamanan daripada pelayanan yang ada, terutama di Kuta Selatan,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Ponda menyampaikan banyaknya regulasi yang dilalui dan harus dipenuhi karena itu merupakan sebuah kewajiban administrasi sehingga niat baik dari PDAM untuk memberikan pelayanan tidak ada permasalahan ke depannya. Dia menyebutkan setelah setahun PDAM mengurus permasalahan perizinan, sampai saat ini masih ada satu lagi yang belum terealisasi.

“Semoga dalam tahun ini bisa terealisasi sehingga apa yang menjadi giat PDAM dan permasalahan yang ada di Kuta Selatan bisa diselesaikan secara perlahan, di samping juga kami mewajibkan penambahan reservoar yang ada di daerah-daerah atas. Semakin banyak ada reservoar, semakin bagus penanganan dan pelayanan kepada masyarakat. Makanya kami sampaikan untuk berdiskusi dengan Dinas Perkim, karena aset fasos dan fasum yang ada di masing-masing perumahan pasti sudah diserahkan kepada Pemda. Di situ ke depannya mungkin harus dibuatkan reservoar yang di daerah-daerah atas ataupun di daerah yang pada penduduknya,” katanya. (bgn003)26040611

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung  dan OPD terkait yakni Bapenda dan DPMPTSP membahas RAPBD tahun 2023 di Ruang Rapat Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Senin (10/10/2022).

Ketua Komisi III, Wayan Sandra, mengatakan, dalam RAPBD tahun anggaran 2023 secara prinsip bersama-sama eksekutif tidak berani memasang angka terlalu tinggi. Pasalnya, dengan melihat kondisi saat ini, walaupun sudah cukup baik, masih ada ganjalan sedikit resesi di tahun 2023.

“Kalau tadi Bapak Kepala Bapenda sama Perizinan mengatakan kita pasti mampu. Nah kalau kita mampu melebihi dari target yang kita pasang nanti kita akan berbicara di perubahan 2023,” katanya anggota I Made Suryananda Pramana.

Politisi dari Tibubeneng itu memahami bahwa kehati-hatian tersebut dimaksudkan, ketika memasang angka terlalu tinggi dan nantinya pendapatan drop kembali. Ini yang akan membuat pihaknya di Pemerintahan Kabupaten Badung kelabakan seperti krisis tahun 2019.  

“Nah, kita bersama-sama bisa lihat tadi semua mempunyai keyakinan pendapatan yang kita pasang 2023 ini akan bisa tercapai. Karena 2022 ini, itu pun akan melebihi daripada target yang kita pasang di perubahan. Jadi targetnya 3,1 triliun pada tahun anggaran 2023,” ujarnya. (bgn003)22101016

Badung, Baliglobalnews

Ketua Komisi II DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, mengharapkan agar retribusi tidak menjadi pungli, yang tentunya melawan peraturan perundang undangan.

Hal itu dikemukakan Lanang Umbara ketika bersama anggotanya berkunjung ke Tanjung Benoa untuk mengecek kesiapan Tanjung Benoa yang akan dijadikan objek daya tarik wisata (DTW).

“Kesimpulan pertemuan ini akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja sesuai dengan leading sector di Komisi II bersama dinas terkait. kedua akan ditindaklanjuti karena yang namanya retribusi tidak menjadi pungli, yang tentunya melawan peraturan perundang undangan. Ini harus ada payung hukum yang ditindaklanjuti melalui pembentukan pansus yang diusulkan melalui Dinas Pariwisata,” katanya usai pertemuan.

Lanang Umbara mengharapkan melalui pansus nantinya menghasilkan peraturan daerah yang menjadi payung hukum terkait retribusi itu. “Ini harus direalisasikan secepatnya. Mengingat  ini sebenarnya sudah sejak puluhan tahun tertunda. Sekarang ini ditindaklanjuti agar harapan masyarakat bisa terealisasi. Kadis Pariwisata diharapkan segera jemput bola, turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Karena di Badung akan ada 5 DTW yang akan dibuat perda terkait retribusi, yakni Tanjung Benoa, Pantai Kuta, Pantai Seminyak, Pantai Kedonganan dan Gerih. Ini agar bisa bersamaan digodok,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. I Nyoman Rudiarta,  mengatakan kunjungan kerja tersebut terkait dengan DTW Pantai Tanjung Benoa. Dia menyebutkan dari hasil rapat kerja awal tahun, ada beberapa permohonan pengelolaan terhadap DTW. Tahun 2021 lalu, ada 3  surat keputusan Bupati Badung terkait pengelolaan DTW, yakni Tanjung Benoa, Pantai Kedonganan dan Pantai Kuta.

“Dari tiga yang ditetapkan ini, ada permohonan kerjasama pengelolaan DTW terkait retribusi daerah, sehingga dalam kunjungan kerja DPRD tersebut menghasilkan sebuah masukan dari desa adat bahwa ada keinginan untuk melakukan pungutan retribusi. Sehingga payung hukumnya nanti adalah ada di hak pengelolaan dan juga ada di perjanjian kerjasama antara pengelola dan pemerintah yang akan ditandantangani oleh Bupati Badung dan pengelola,” katanya.

Mengenai besaran retribusi, kata dia, juga akan disampaikan kepada DPRD Badung. Pasalnya, payung hukum daripada besaran retribusi adalah Perda terkait dengan retribusi daerah. “Untuk itu, kita juga berkeinginan ke depan bahwa, retribusi ini tidak hanya dilakukan di wilayah Tanjung Benoa saja ,namun juga mengarah ke Kuta, Legian, Seminyak, dan juga ada pancoran solas dan wisata Gerih. Itu pun harus ada permohonan dari pengelola,” katanya.

Di sisi lain, Bandesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya, sudah ada win-win solution sebagai tindak lanjut penetapan DTW di tahun 2005 dan SK yang sudah diberikan kepada Desa Adat terhadap pengelolaan pantai pesisir Tanjung Benoa. Pasalnya, sejak tahun 2005 itu, sudah cukup lama penetapan itu belum juga ada kerjasama retribusi yang bisa dilakukan. Pihaknya menargetkan agar kerjasama retribusi bisa diwujudkan tahun ini. “Yang terpenting pembayaran retribusi nantinya sesuai aturan, 75-25 persen. Dengan ini, tentunya Tanjung Benoa bisa memberikan kontribusi PAD untuk Badung. Dengan koordinasi ini, apa yang telah disampaikan Ketua Komisi II DPRD Badung dengan Kadispar akan menindaklanjuti dan merancang yang lebih baik untuk pesisir Tanjung Benoa sebagai wisata bahari,” katanya.

Turut hadir pada rapat tersebut Anggota Komisi II DPRD Badung, Camat Kuta Selatan, perwakilan PUPR, dan Prajuru Desa Adat Tanjung Benoa. (bgn003)22030815

Badung, Baliglobalnews

Ketua Komisi DPRD Kabupaten Badung, I Putu Alit Yandinata, bersama anggotanya memantau geliat pengusaha pariwisata di tengah pandemi Covid-19 di Finns Beach Club Canggu, Kuta Utara, pada Jumat (18/2). Kunjungan diikuti seluruh anggota Komisi III DPRD Badung, Camat Kuta Utara, Putu Eka Parmana dan pihak manajemen Finns Beach Club.

Putu Alit Yandinata mengatakan pengusaha pariwisata merupakan partner atau bagian dari Komisi III yang membidangi pajak dan retribusi. Untuk itu, Komisi III berkepentingan turun mengunjungi beberapa pengusaha pariwisata. Satu di antaranya Finns Beach Clubnya untuk mengejar target APBD 2022 yang ditetapkan Rp. 3,2 triliun.

“Kebetulan dari sisi pajak Finns sangat berperan aktif dan sudah kami cek juga di Bapenda. Kami pikir juga Finns mengganti manajemen ternyata tidak, biar tidak salah persepsi jadi kami koordinasi,” katanya.

Alit menyatakan meski tidak seramai sebelum pandemi Covid-19, geliat kunjungan ke Finns sudah mulai terlihat. Dia mengharapkan Covid-19 segera berlalu, sehingga target-target program di Kabupaten Badung bisa terwujud sesuai APBD yang telah ditetapkan. “Kami tetap memberi motivasi kepada pihak manajemen untuk bisa melakukan sesuatu agar okupansi kunjungan tinggi. Otomatis pajak juga akan tinggi,” ujarnya.

Sementara, owner representative Finns Beach Club, Dewa Putu Deny Widya Saputra, mengaku bersyukur dikunjungi anggota dewan terkait koordinasi. Selama pandemi Covid-19 ini pihaknya mengaku fokus dengan keadaan perusahaan. “Hari ini Dewan datang berkaitan dengan prokes, pajak dan sebagainya. Dan kami bersyukur bisa koordinasi. Sampai saat ini Finns sudah membayar pajak sesuai aturan yakni 10 persen dari transaksi,” katanya.  

Terkait kunjungan, fia menyebutkan hanya di bawah 20 persen dari 100 persen sebelum pandemi Covid-19. Meski begitu, pihaknya mengaku optimis pandemi akan segera berlalu. “Tentu kami akan tetap berinovasi menjual venue  tetapi bergantung pada flight dan aturan karantina karena sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan,” ungkapnya. (bgn003)22021809

Badung, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Badung mengecek kondisi lapangan penyumbang pajak (PHR) dalam kunjungan kerja ke wajib pajak, satu di antaranya The Apurva Kempinski Bali, pada Jumat (22/10).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin  Ketua Komisi III DPRD Badung, I Putu Alit Yandinata, didampingi Wakil Ketua I, I Nyoman Satria; Sekretaris I, I Made Suryananda Pramana; Sekretaris II, I Made Yudana, serta anggota I Nyoman Graha Wicaksana, dan Ni Komang Tri Ani. Dari eksekutif juga hadir Kepala Bapenda I Made Sutama dan Camat Kuta Selatan, I Ketut Gede Arta.

Alit Yandinata mengatakan Covid-19 menyebabkan keadaan keuangan Kabupaten Badung yang mengandalkan pendapatan bersumber dari pajak hotel dan restoran menurun drastis.

Namun dengan dibukanya kembali Bandara Ngurah Rai pada 14 Oktober lalu, kata dia, Komisi III DPRD Badung mengunjungi wajib pajak (WP), apakah sudah mengalami pergerakan dalam pendapatan. “Kita cek langsung ke lapangan. Tujuannya, bagaimana kita bisa melakukan mapping, estimasi dan asumsi daripada hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Badung ini untuk merancang pendapatan di tahun 2022,” katanya.

Dia menyebutkan setelah koordinasi dengan Bapenda, restoran dan tempat hiburan, per 14 Oktober lalu sudah mulai ada peningkatan. “Melihat kondisi pariwisata yang sudah mulai bergeliat, kami pun merasa bahagia dan pemerintah selalu hadir dalam pendampingan para pengusaha pariwisata ke depan,” tandasnya. (bgn003)21102215

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Badung melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Badung pada Selasa (11/5). Rapat dipimpin Ketua Komisi III, Putu Alit Yandinata, didampingi Wakil Ketua Nyoman Satria, bersama anggota dihadiri Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya bersama jajarannya.  Komisi III memfokuskan pada masalah rasionalisasi anggaran. Pasalnya,, PAD jeblok sementara Covid-19, belum ada tanda-tanda akan berakhir, sehingga belanja daerah harus dipangkas. Terlebih-lebih Bapenda menyatakan brani pasang target PAD hanya Rp 1,3 triliun. Sedangkan gaji pegawai saja Rp 1,5 triliun.

Nyoman Satria mempertanyakan jika PAD mentok Rp 1,3 triliun, berarti akan ada rasionalisasi “belanja Rp 1,5 triliun, terus dari mana dicarikan kekurangannya,” tanya satria. Dia pun meminta executif cermat menghitung anggaran agar target PAD tidak terus meleset. Pihaknya juga minta dalam membuat program belanja yang tidak mengikat agar menyesuaikan dengan pendapatan. Tidak seperti selama ini pendapatan dipaksakan untuk memenuhi belanja. Menurut Satria, lebih baik PAD dirancang rendah, sehingga bisa dapat DAU (dana alokasi umum) secara maksimal dari APBN. Bila PAD benar mengalami penurunan 1.3 triliyun maka imbasnya dipastikan akan memangkas nafkah pegawai seperti TPP, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil alias insentif.

“Belanja saja Rp 3,8 triliun, sekarang kalau turun jadi Rp 2,3 triliun, maka dipastikan akan terjadi penurunan TPP secara drastis,” jelasnya. Melorotnya pendapatan, kata Satria, sudah lebih dulu dialami oleh anggota DPRD Badung. dimana perjalanan dinasnya dipangkas dan uang saku menipis amat sangat jauh dari sebelumnya tersisa hanya 10% saja . “Kami melakukan perjalanan dinas dalam negeri cuma dapat seratus sembilan puluh ribu rupiah. Apakah TPP bapak sudah menyesuaikan ? Kata PerMendagri sih sudah,” katanya. Masukan serupa juga disampaikan Alit Yandinata. Bila PAD diturunkan, kata dia, sudah pasti salah satu imbasnya ke nafkah atau insentif pegawai. Pasalnya, untuk masalah gaji saja Badung harus punya uang Rp 1,5 triliun.

Bappeda harus negosiasi dengan Bapenda, karena situasi sekarang tidak mungkin pendapatan dipaksakan naik.”Kalau dilakukan pemotongan ke pegawai (gaji) pasti ribut. Karena itu, dalam situasi sulit seperti sekarang ini eksekutif harus berani membuat keputusan yang tidak populis. Selain itu harus gencar mencari tambahan anggaran ke pusat,” DID, DBH, DAK, disamping tambahan DAU, agar bisa maksimal bayar belanja pegawai katanya.

 Sementara Kepala Bappeda, Made Wira Dharmajaya menyatakan sepakat dengan dewan dalam membuat perencanaan agar tidak sulit dicapai. Terkait anggaran mana yang akan dipangkas, dia menyatakan harus berkoordinasi dengan Bupati.  “Yang jelas belanja wajib yang sifatnya mengikat, tetap dipasang biar tidak menyalahi peraturan perundang undangan . Dan yang pasti akan ada koordinasi lebih lanjut dengan Dewan ,” ujarnya. (bgn003)21051124

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Badung mengapresiasi kinerja jajaran direksi PD Pasar Badung yang kini berubah nama menjadi Perumda Mangu Diri Sedana (MGS) Kabupaten Badung. Selain mengapresiasi, para anggota dewan lebih banyak memberi saran kepada jajaran direksi yang dipimpin Dirut Made Sukantra.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Badung dengan jajaran Perumda MGS di ruang rapat Gosana II, Gedung DPRD, Puspem Badung, pada Jumat (7/5). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III, Putu Alit Yandinata, didampingi Wakil Ketua Nyoman Satria dan Wayan Sandra.

Putu Alit Yandinata, usai mengatakan pihaknya mengapresiasi pengelolaan PD Pasar, karena dalam situasi pandemi Covid-19 para direksi masih bisa memberikan upah minimum regional kepada karyawannya, bahkan bisa memberikan THR.

“Dalam penyampaian tadi pun (rapat dengar pendapat) direksi pada triwulan pertama masih bisa mendapat keuntungan. Ini luar biasa. Terlepas dari itu smua, kalau dari hitung-hitungan bisnis provit marginnya 9,7 persen itu tidak ngena. Cuma persoalannya adalah terjadinya pembebanan atau adanya warisan yang tidak efektif dari sisi penyertaan modal,” katanya kepada wartawan.

Dia menyebutkan penyertaan modal dari Pemkab Rp 25 miliar dalam bentuk gedung. “Ini kan harus diinventarisir, sejauh mana efektivitas daripada gedung itu, sejauh mana dulu kajian daripada pasar yang dibentuk,” katanya.

Dia mencontohkan Pasar Latu Sari yang dekat dengan Pasar Mambal, dia menilai tidak layak Demikian pula Pasar Kapal, dimana di desa adat juga ada pasar, bahkan ada banjar juga punya pasar. Kemudian Pasar Tenten di Taman Ayun yang berdekatan dengan Pasar Mengwi. “Semua tahu, Pasar Mengwi luar biasa, kan tidak masuk akal. Nah di pasar yang tidak efektif itu, kami Komisi III akan turun kunjungi untuk memberikan referensi biar dikaji, mau diapakan itu pasar, sehingga tidak terjadi pembebanan terus,” katanya.

Yandinata menilai jajaran direksi pasar sudah melakukan upaya-upaya terbaik, baik terobosan-terobosan dalam bentuk penambahan bidang usaha maupun yang lainnya.

Alit juga menyebutkan Perumda MGS yang memiliki 2019 karyawan dengan 3000 lebih potensi usaha yang ada, hanya pedagang yang memiliki 2000 sekian. “Kalau kita bicara rasio atau perbandingan, tidak masuk akal juga. Tetapi kan sekali lagi, itu warisan yang dia terima. Mengacu pada itu, karena karyawan adalah bagian dari aset juga yang harus dipotensikan dengan baik. Pertanyaannya apakah kalau kita bicara margin provit belanjanya harus ditekan, belanja mana yang ditekan, Apalagi belanja operasionalnya dan sebagainya. Kan ini harus ada hitung-hitung. Apa betul temuan dari BPK, idealnya 150 pegawainya dipekerjakan sementara dia memiliki 2019, tetapi pertanyaannya potensi yang ada itu sudah dimaksimalkan atau dioptimalkan dari sisi aset. Itu yang harus kita kaji bersama. Pertanyaannya, mungkin pegawainya malas,” katanya.

Alit juga menyebutkan Komisi III menyarankan direksi untuk mengundang partner-partner bisnis. “Kita memiliki potensi yang luar biasa di (Pasar) Beringkit itu. Jangan-jangan Beringkit terus menyusui, seperti yang disampaikan tadi. Dengan sepuluh pasar yang dimiliki, kemudian ada beberapa yang harus disusui, secara otomatis Pasar Beringkit yang menjadi idola kita dari dulu akan mengempes, karena tidak kuat lagi,” katanya.

Sementara Dirut Perumda MGS, Made Sukantra, saat ini pandemi ini pihaknya tidak saja bergelut di kios dan los, tetapi sudah membeli produk-produk masyarakat untuk disalurkan. “Beras kita beli di Badung dan Tabanan, kita bisa jual ke Bangli Gianyar. Badung sudah pasti. Telor, kopi lagi, luar biasa. Kita serap dari petani langsung, tidak banyak jaringan. Tapi tujuan kami bukan untuk menyaingi pedagang, tidak. Justru kami ingin bagaimana kami bisa menyuplai ke pedagang, tidak mengecer. Supaya pedagang-pedagang itu hidup dengan mendapat harga yang lebih murah dari kami, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, dan petani juga tidak mendapat harga yang rendah dari pihak-pihak lain. Yang terakhir bagaimana mayarakat tidak membeli mahal,” katanya.

Terkait saran dewan agar PD Pasar membuka pasar on line, Sukantra mengatakan sudah dapat berkomunikasi dengan Gojek untuk bertemu langsung, karena Covid ditunda. Akan tetapi, dia menyatakan berupaya bagaimana membuat progam atas nama MGS. “Kita buat sehingga masyarakat yang tidak punya kios itu bisa masuk ke Perumda untuk menawarkan. Teknologi seperti ini harus kita ikuti, kalau kita melawan kita akan mati sendiri,” katanya.

Saat ini, kata dia, Perumda MGS mengelola 10 pasar. Dari jumlah tersebut yang masih eksis 7, satu yakni Pasar Kerta Sari ditutup yang rencananya untuk SMP. “Itu sebagai aset yang akan dikembalikan. Semua pasar hidup, hanya dua pasar kurang maksimal yakni Pasar Kapal dan Pasar Tenten. Yang lain masih bisa kita kembangkan ke depan,” tandasnya. (bgn003)21050740

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat dengar pendapat dengan Bapenda Badung di ruangan Gosana II, DPRD Puspem Badung pada Rabu (5/5). Rapat dipimpin Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata didampingi Nyoman Satria dan Wayan Sandra.

Dalam rapat tersebut terungkap pendapatan Pemkab Badung hingga Maret 2021 hanya mencapai Rp 228 miliar. Sementara target PAD pada APBD induk tahun 2021 dipasang Rp 2,8 triliun. Jika diasumsikan pendapatan Badung tetap seperti itu karena masih dalam kondisi pandemi, PAD Badung hanya mencapai Rp 915 miliar hingga Desember mendatang.

Kepala Bapenda Made Sutama mengatakan pendapatan saat ini sedang drop akibat pandemi Covid-19. PAD pada awal 2021 dirancang mencapai Rp 2,8 triliun lebih. ”Sejalan waktu perkembangan, PAD yang jadi andalan dari pajak sangat menurun,” katanya seraya merinci hingga Mei pendapatan Badung di antaranya dari pajak hotel terealisasi Rp 76 miliar dari target Rp 1 triliun lebih, restoran Rp 45 miliar lebih dari target Rp 293 miliar lebih, hiburan Rp 4,5 miliar lebih dari target Rp 79 miliar lebih, parkir Rp 2,6 miliar dari target Rp 13,5 miliar lebih.

Sutama menyatakan kalau dulu pajak dari pariwisata yang mendominasi, saat ini justru pajak BPHTB dapat membantu. HIngga Mei ini, realisasi BPHTB mencapai Rp 111 miliar lebih dari target Rp 300 miliar. ”Berkaitan dengan kondisi yang demikian, dikaitkan dengan PAD sampai akhir 2021 tentu, perkiraan kami akan terjadi perubahan,” katanya.

Sutama menyatakan PAD untuk perubahan akan menemukan angka Rp 1,3 triliun lebih. ”Ini sangat memprihatinkan, tapi kami di Bapenda tetap berupaya maksimal,” katanya. (bgn003)21050534

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Badung plonco jajaran Direksi PDAM Badung (kini Perumda Air Minum Tirta Mangutama), salah satunya untuk menggunakan teknologi digital di dalam menjalankan operasional perusahaan. Hal itu mengemuka rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Badung dengan jajaran Direksi, Dewan Pengawas dan Komite Audit Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung di gedung DPRD Puspem Badung Selasa (4/5). Rapat berlangsung selama 4 (empat) jam lebih , dipimpin Ketua Komisi III, Putu Alit Yandinata didampingi anggota Nyoman Satria di meja pimpinan, dan hadir pula anggota, Wayan Sandra, Made Retha, Made Yudana, Made Suryananda,

Alit Yandinata mengatakan desakan Komisi III DPRD Badung untuk menggunakan teknologi digital di dalam pelayanan dan operasional perusahaan daerah air minum karena tuntutan zaman. “Kita tidak lagi bekerja dan menjalankan perusahaan dengan manual saat ini,” kata Alit Yandinata dan didukung oleh Nyoman Satria. Bahkan Nyoman Satria menantang jajaran direksi untuk studi banding ke Batam atau Banyuwangi.

Dia menyebutkan PDAM Batam sudah lama menggunakan sistem teknologi digitalisasi dan sistem kerjanya sangat efektif dan simpel. “Dengan sistem teknologi itu bisa memantau aktivitas karyawan. Mana yang malas dan mana yang rajin akan terlihat di dalam sistem digitalisasi itu,” katanya. Untuk itu, Satria dan Sandra meminta kepada seluruh direktur PDAM dan jajarannya untuk lebih fokus pembinaan sumber daya manusia (SDM), karena SDM  sangatlah penting.

“SDM yang tidak berkualitas akan menghasilkan produk yang tak berkualitas dan cenderung buruk,” katanya..Satria menambahkan, kalau Perumda Air Minum Tirta Mangupura sampai merugi berarti jajaran direksi tidak kompeten dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya di perusahaan. “Pilihannya, maka bersiap-siaplah berhenti atau mengundurkan diri menjadi direksi,” sesuai dengan fakta integritas yang dibuat sendiri dari masing masing direksi tandasnya. Wayan Sandra menambakan, SDM Perumda Air Minum Tirta Mangupura Badung harus berkualitas dan bekerja secara maksimal.

“Ini yang sangat penting diperhatikan apabila perusahaan ingin maju. Tunjukkan semangat kebersamaan antardireksi,” katanya..Sandra mendesak bagaimana caranya para direksi meningkatkan keuntungan perusahaan. “Tekan sedini mungkin kebocoran yang terjadi di PDAM Badung,” katanya.Direktur Utama, I Wayan Suyasa, menjelaskan, untuk meningkatkan profesional penggunaan teknologi, pihaknya sedang merancang studi banding ke PDAM Batam. Soal penggunaan teknologi, kata dia, ini sudah ada kolaborasi dengan PDAM Batam di bidang IT. “Kini sedang menyusun tim IT.

Mudah mudahan dalam waktu dekat sudah terwujud,” katanya.Untuk mengurangi kerugian yang sampai 13.8 miliar tahun 2019 lalu, Suyasa menyatakan telah melakukan efisiensi dana tunjangan bagi pegawai dan karyawan Perumda Air Minum Tirta Mangupura. Sehingga, bisa mengurangi kerugian sampai Rp 2 miliar. (bgn003)21050419