Surabaya, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Badung studi banding ke PDAM Kota Surabaya pada Kamis (25/3). Studi banding yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta, diterima Manajer Kehumasan PDAM Surya Sembada Surabaya, Diah Ayu dan staf.

Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi III DPRD Badung,

I Nyoman Satria, menyebutkan Kabupaten Badung memiliki Perumda Tirta Mangutama yang bertugas menyediakan kebutuhan air bagi masyarakat  Kabupaten Badung. Namun PDAM merugi tahun ini, karena adanya Covid-19, yang mana konsumen utama dari sektor pariwisata, yaitu banyak hotel dan restoran tidak beroperasi, sehingga pendapatan jauh menurun. Lagi pula tingkat kebocoran PDAM Badung sangat tinggi, yaitu sampai 40%. ”Itu menyebabkan kami mengalami kerugian yang cukup besar. Untuk itulah kami datang ke sini, kiat apa saja yang dilakukan PDAM Surya Sembada dalam hal ini,” katanya.

Pertanyaan Ketua Bapemperda DPRD Badung itu dilanjutkan oleh Ketua Komisi III, Putu Alit Yandinata. Dia menanyakan apa saja terobosan PDAM Surya Sembada,, sehingga bisa memperoleh keuntungan yang maksimal.

Terhadap pertanyaan tersebut, Diah Ayu menceritakan PDAM Kota Surabaya disahkan sebagai perusahaan daerah sesuai Perda no 7 tahun 1976, tanggal 30 maret 1976. PDAM surya sembada memiliki sistem SOCC (service and operation command centre) yang digunakan sebagai sistem online untuk mengecek kondisi di lapangan meliputi 16 IPAL dan 15 pompa.

Kapasitas produksi 11.289 liter/detik. Persentase kehilangan air 26, 60% dengan jumlah pelanggan 585.604 yang dilayani oleh 867 orang pegawai. Total pendapatan Rp 904 miliar dengan keuntungan tahun 2020 Rp 120 miliar.

Di samping itu, kata dia, PDAM Surya Sembada juga menyediakan fasilitas 120 unit kran air siap minum yang ditempatkan di fasilitas umum seperti di taman kota, sekolah, universitas, kebun binatang dan puskesmas. CSR PDAM Surya Sembada digunakan untuk bantuan normalisasi pasokan air dan pembuatan jamban. (bgn003)21032522

Banyuwangi, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Badung studi banding ke Kabupaten Banyuwangi pada Rabu (10/3). Kali ini, komisi yang dikomandani oleh Putu Alit Yandinata, mencari bahan masukan secara komparatif terkait pengelolaan air di PDAM Kabupaten Banyuwangi.

Mereka diterima oleh Dirut PDAM Banyuwangi, Widodo Waluyo, didampingi Dirum Abd. Rohiman, Dirtek Warif Paklom, dan Kabag Umum Ponco Subagio. Rohiman merasa bangga atas kehadiran DPRD Badung.

Dalam kunjungan tersebut, anggota DPRD Badung, Wayan Sandra menyampaikan kondisi Kabupaten Badung dulunya merupakan kabupaten terkaya nomor dua nasional. Tetapi seiring dengan adanya wabah pandemi Covid-19 yang memukul sektor pariwisata, hal itu sangat dirasakan saat ini. ”Hal itu juga berpengaruh pada perumda kami, khususnya PDAM, dimana sesuai laporan tahun 2020 mengalami kerugian mencapai Rp 13 miliar lebih. Bagaimana resepnya dan cara pengelolaan PDAM di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat bertahan di saat pendemi Covid-19,” katanya.

Sandra juga menyampaikan saat pandemi Covid-19 jumlah air  yang terpakai tetap, padahal jumlah konsumen menurun. Sedangkan di lain pihak terjadi kerugian yang disebabkan tingkat kebocoran sampai 43 persen.

Widodo Waluyo menanggapi bahwa dengan adanya epidemi Covid-19, sebagian besar anak muda Banyuwangi pulang ke kampungnya. Dia menduga kepulangan mereka menyebabkan konsumsi air PDAM meningkat, sehingga otomatis pemasukannya meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan Kab. Badung yang mengandalkan konsumen perhotelan.

Kalau di Kabupaten Badung ada stimulan pembayaran air PDAM, kata dia, di Banyuwangi hanya membebaskan denda bagi penunggak pembayaran pajak. Hal itu juga berpengaruh bagi pendapatan perusahaan..

Untuk tingkat kebocoran, Widodo menyatakan hampir mirip. Kebocoran itu diakibatkan pipa usianya lama, sehingga terjadi penyempitan karena kerak. Selain itu, pipa-pipa yang masih tergolong pasang baru pun bisa terjadi pecah, karena kualitasnya kurang baik.

”Untuk kebocoran air, kami juga mengalami tingkat kehilangan air di atas 30 persen. Kami telah melakukan kerja sama dengan Australia untuk menangani, setiap liter yang diselamatkan mendapatkan kompensasi,” tandasnya.(bgn003)21031020

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Badung akhirnya memanggil Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama (dulu PDAM) Kabupaten Badung terkait isu kerugian perusahaan Rp 13,8 miliar. Rapat dipimpin Ketua Komisi III, I Putu Alit Yandinata, di Gedung DPRD Puspem Badung, Rabu (27/1).

Ketua Komisi III, Putu Alit Yandinata, mengatakan ingin memastikan isu yang tengah beredar, sekaligus evaluasi bersama arah Perumda Tirta Mangutama. ”Kami di Komisi III merasa berkepentingan agar ada sebuah kepastian. Ke depan kita harus melakukan pembenahan-pembenahan agar tidak terjadi dari asumsi tidak ada tolak ukur. Mestinya semua ada tolak ukur dalam parameter yang jelas,” katanya.

Menurut Alit Yandinata, ketika terjadinya penurunan pendapatan, harusnya terjadi penurunan produksi. Namun, situasi di Perumda Tirta Mangutama justru sebaliknya. ”Ini kan lucu, terjadi kontradiktif. Produksi 43 juta, sedangkan terjual 22 juta. Ini hampir 50 persen. Jika dikatakan harus disiapkan produksinya lebih karena mengantisipasi tingkat kebocoran, titik-titik rawan yang diprediksi harusnya sudah diketahui,” katanya.

Jika terkait subsidi kepada masyarakat saat pandemi Covid-19, pihaknya mengaku tidak mempermasalahkan. ”Subsidi ke masyarakat di tengah pandemi merupakan kebijakan. Itu tidak masalah,” tegasnya.

Dia menilai kerugian Rp.13,8 miliar tidak masuk akal, harusnya ada kesempatan untuk melakukan evaluasi. ”Di sinilah peran kerja tim dari para direksi. Semua harus kerja bersama-sama. Misal melakukan penjualan ke hotel, apa dimungkinkan melakukan penjualan besar di situasi seperti ini, kan tidak. Itu harus didiskusikan bersama,” katanya.

Wakil Ketua Komisi, Wayan Sandra, meminta  minimal setiap tiga bulan sekali harus ada kontrol antara Dewan dengan Perumda Tirta Mangutama agar ada pengawasan yang jelas arah perusahaan Pemda Badung ke depannya. 

”Kebocoran 43,61 persen itu bukan kebocoran biasa, di atas 30 persen. Artinya sudah terjadi pencurian air. Sekarang baru kelihatan di musim pandemi ini. Jangan saling menyalahkan, tetapi mampu gak kita melakukan efisiensi,” katanya.

Anggota lain, I Made Retha, juga mempertanyakan tingkat kebocoran yang trennya terus meningkat. ”Pertanyaannya, selama ini ditangani apa tidak. Jangan-jangan saat kita kaya tidak dihiraukan. Sekarang di saat pandemi baru kelihatan. Kami di Komisi III juga tidak pernah diberikan laporan,” katanya.

I Gusti Ngurah Saskara juga kembali mempertanyakan apakah kerugian tersebut tidak bisa ditekan. Seharusnya, Perumda memiliki strategi menurunkan tingkat kehilangan air dan investasi di industri air melalui inovasi yang hingga saat ini belum dilakukan. 

”Jika kita analisis ini karna pandemi. Tetapi beberapa strategi tidak dilaksanakan. Sehingga kerugian kerugian tak bisa dihindari,” katanya.

Terhadap pertanyaan dan pernyataan dewan tersebut, Dirut Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Ketut Golak, mengatakan titik kebocoran tinggi menjadi salah satu potensi penyebab kerugian. Menurut dia, jika kebocoran tidak segera diperbaiki maka akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. 

”Sebetulnya, produksi kita bisa diturunkan. Namun tidak bisa berbanding lurus dengan penurunan pendapatan. Karena struktur dari pelayanan kita tidak sama. Teknis di lapangan kan berbeda dengan asumsi. Jika pendapatan turun produksi juga turun, otomatis tekanan terhadap pelayanan juga akan menurun,” katanya. 

Sesuai saran Dewan, Golak akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Pihaknya selaku pimpinan menegaskan ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama di tengah pandemi. 

”Kami harus memberikan subsidi kepada masyarakat. Yang terutama sekali, kami punya utang 41 miliar rupiah. Kami tidak bisa memaksa masyarakat membayar di saat kondisi seperti ini,” katanya didampingi Dirtek Wayan Suyasa, Dirum Ida Ayu Eka Dewi Wijaya dan Kabag Perekonomian Setda Badung, AA Sagung Rosyawati. (bgn003)21012721

Gianyar, Baliglobalnews

Komisi II dan III DPRD Kabupaten Badung kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Gianyar Jumat (11/12/2020). Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Badung, Wayan Suyasa, didampingi Ketua Komisi II, Anom Gumanti dan Ketua Komisi III, Alit Yandinata.

Rombongan diterima langsung Bupati Agus Mahayastra didampingi Ketua DPRD Gianyar, Sekda Gianyar dan perangkat daerah terkait. Pada acara yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan tersebut, Agus Mahayastra menyampaikan kebijakan yang dilakukan Pemkab Gianyar dalam menghadapi ambruknya perekonomian sebagai imbas Covid-19.

’’Walaupun telah dilakukan refocusing anggaran sesuai peraturan pusat, tapi kami di Gianyar telah mengantisipasi hal itu,’’ ujarnya.

Bahkan saat ini, kata dia, sedang dilakukan safari pembagian sembako kepada warga Gianyar terdampak Covid-19. Teknisnya dilakukan dengan membuat SK Bupati bagi penerima, di-input di sistem lalu dieksekusi sehingga nantinya tidak terjerat aturan dari BPK.

Selain itu, lanjutnya, di tengah krisis ini, Pemkab Gianyar setidaknya masih bisa melaksanakan pembangunan. Misalnya pembangunan Pasar Gianyar yang ditata dengan konsep modern dan juga pembangunan/penataan lapangan Astina agar layak untuk masyarakat umum, ujarnya.

’’Mencontoh Kabupaten Badung dengan trademark-nya Puspem Badung, kami lakukan itu di tingkat kecamatan sehingga pelayanan benar-benar maksimal,’’ katanya dengan semangat.

Di tengah rasa penasarannya, Nyoman Satria menanyakan kebijakan yang dilakukan agar tetap dapat melakukan pembangunan, padahal di tengah situasi global yang terpuruk karena pandemi Covid-19.

Agus Mahayastra menerangkan bahwa itu semua dapat dilakukan karena kebijakan anggaran yang tepat setelah tentunya berkoordinasi tanpa lelah antara pimpinan dan seluruh instansi di Gianyar.

’’Selain itu kami didukung oleh data yang lengkap dan disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai wujud transparansi melalui aplikasi online, sehingga semua kegiatan dapat dipantau terkait progresnya,’’ ujarnya.

Pada kesempatan itu, Anom Gumanti yang juga Ketua Komisi II menyinggung terkait dana hibah pariwisata dari Pemerintah Pusat.

Agus Mahayastra menerangkan bahwa Gianyar menempuh kebijakan untuk mendaftarkan seluruh pengusaha pariwisata yang terkena dampak terlepas dari telah memenuhi persyaratan lengkap atau tidak. Untuk kekurangan persyaratan akan dilengkapi sambil jalan. Untuk 30 % dana hibah pariwisata yang dikelola perangkat daerah dieksekusi dengan pengadaan dump truck dan alat berat dan berbagai jenis kegiatan yang sifatnya padat karya.

’’Saat ini kami sedang berbenah untuk mengurangi ketertinggalan dari Badung. Perumda air minum dan rumah sakit yang kami kelola telah memberikan kontribusi PAD sampai 10 miliar per tahun. Di Tahun 2021, kami juga mempunyai rencana ambisius untuk membuat kolam aquatic bertaraf internasional untuk kegiatan pertandingan renang skala nasional bahkan dunia. Anggarannya sudah siap dan juga terkait ketersediaan lahannya,’’ katanya.(bgn003)20121604

Mangupura, Baliglobalnews

Para pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Badung banyak yang mengalami kendala teknis untuk memohon bantuan dana hibah pariwisata kepada Kemenparekraf.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPRD Badung dengan eksekutif di Ruang Gosana II DPRD Badung, Selasa (3/11). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III, Putu Alit Yandinata, didampingi Wakil Ketua Komisi III yang juga Ketua Bapemperda, I Nyoman Satria.

Dalam rapat yang dihadiri Kadisparda, Cok Darmawan, Kepala BPKAD, Ketut Gede Suyasa, dan Ketua PHRI Badung, IGA Dwi Suryawijaya, kendala teknis yang diungkap anggota DPRD, Graha Wicaksana, di antaranya tidak adanya kuitansi padahal sudah membayar pajak. Dia merasa dipimpong oleh OPD terkait ketika membantu warganya yang akan mohon dana hibah tersebut. Dia minta agar OPD terkait agar ada koordinasi dan membijaksanai untuk membantu pengusaha hotel dan restoran yang terdampak Covid-19.

Menurut Graha Wicaksana, para pengusaha tersebut hendaknya diberikan kekhususan untuk atasi masalah teknis sehingga dana pariwisata Rp 947 miliar bisa diraih 100 persen.

Terhadap aspirasi yang disampaikan Graha tersebut, Kadisparda, Cok Darmawan, berpedoman pada juknis dari Kemenparekraf. Dia menyebutkan hotel dan restoran yang mendapat hibah berdasarkan database wajib pajak 2019. Di Baoenda ada 5.000-an data harus dikerjakan dalam dua minggu, ”Ketidaksinkronisasi ini akan ada margin eror. Kami ingin manfaatkan margin eror ini.

Jika ada hotel dan restoran yang tercecer akan diberikan kesempatan asal didukung dengan data. Kami fokus pada juknis. Pelanggaran dari juknis akan berdampak pada hukum. Kami tidak berani melanggar karena penjara itu tidak bisa digantikan,” katanya seraya mengakui ketidaksinkronisasi itu, tetapi dia berjanji kalau sesuai juknis pasti dibantu. Dia menyatakan ingin membantu tetapi tidak berani melanggar juknis.

Nym Satria mengapresiasi kinerja eksekutif dalam menangani bantuan dana hibah pariwisata tersebut. Akan tetapi, dia menyebutkan banyak yang menanyakan siapa saja yang boleh mengajukan permohonan. Karena mepetnya waktu, dia berharap ada perjuangan lagi agar bisa masuk ke APBD dari Pusat, seperti alokasi dana khusus. Dengan demikian, nanti PAD tidak tekor. Dia menyarankan agar tahap berikutnya tidak ada yang tercecer. ”Walaupun sudah ada sosialisasi lewat wa, grup-grup, tetap ada yang tidak tahu. Padahal dari segi persyaratan bisa,” katanya.

Sementara Kepala BPKAD, I Ketut Gde Suyasa, menyatakan sudah berusaha maksimal. Hibah akan dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama 50 persen dan tahap kedua 50 persen. Dana hibah tersebut tidak masuk langsung ke penerima hibah, tetapi masuk dulu ke kas daerah. Karena hibah masuk tahun 2020, di mana APBD perubahan sudah ketok palu, maka  akan dikeluarkan melalui perbup dengan penjabarannya. (bgn122)20110329