Singasana, Baliglobalnews

Rencana revitalisasi dan perluasan sarana pendukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mandung di Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, dipastikan batal terealisasi pada tahun anggaran 2026. Hal ini disebabkan oleh buntunya proses pembebasan lahan akibat ketidaksepakatan harga antara pemerintah dan pemilik lahan.

Kondisi tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Tabanan yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 bersama jajaran asisten dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bertempat di Gedung DPRD Tabanan, pada Senin (30/3/2026).

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tabanan, I Gusti Putu Ekayana, menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Pemkab Tabanan menerima dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kota Denpasar Rp6 miliar. Dana tersebut sedianya dialokasikan untuk revitalisasi dan pembelian lahan baru seluas 1,5 hektare guna membangun sarana pendukung operasional TPA.

Namun, proses ini terhenti karena adanya selisih harga yang sangat mencolok. Berdasarkan penilaian lembaga appraisal independen yang ditunjuk pemerintah, harga lahan di sekitar TPA Mandung berada di angka Rp26 juta per are. Sementara itu, pemerintah daerah hanya mampu membayar maksimal Rp40 juta per are sesuai plafon anggaran yang tersedia. “Masalahnya, para pemilik lahan baru mau melepas tanah mereka jika harganya dinaikkan menjadi Rp80 juta hingga Rp100 juta per are. Karena harga melampaui nilai perkiraan appraisal dan kemampuan anggaran, proses ini tidak bisa dilanjutkan,” ujarnya.

Pihaknya juga meluruskan bahwa rencana awal bukan untuk memperluas area timbunan sampah (landfill), melainkan menggeser sarana pendukung seperti kantor, garasi, dan bengkel ke lahan baru. Dengan begitu, area seluas 0,9 hektar yang saat ini terpakai sarana pendukung bisa dioptimalkan kembali untuk menampung sampah.

Sementara Plt. Kepala DLH yang juga menjabat Asisten II Setda Tabanan IGA Rai Dwipayana mengatakan akibat kegagalan transaksi ini, dana BKK tersebut terpaksa dikembalikan ke Pemerintah Kota Denpasar. Meski demikian, mengingat urgensi penanganan sampah yang krusial, Pemkab Tabanan telah kembali mengajukan usulan dana serupa untuk tahun anggaran 2026. “Informasi dari Bapak Bupati, bantuan Rp6 miliar itu kembali diusulkan untuk tahun 2026. Peruntukannya bukan lagi beli tanah, tapi untuk penataan internal TPA, pemberian peralatan pengolahan, dan penyegaran area,” ungkapnya.

Menanggapi kegagalan perluasan lahan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Wayan Lara mendesak pemerintah untuk mengubah strategi. Menurut dia, jika perluasan lahan fisik terhambat, maka fokus utama harus beralih pada teknologi pengolahan sampah. “Kami di Komisi II menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah pengolahan sampah. Penanganan di lapangan belum maksimal, jadi pemerintah harus fokus. Jangan hanya menimbun, tapi harus mulai mengolah agar volume sampah yang masuk bisa ditekan,” katanya.

Meski infrastruktur pengolahan disiapkan nantinya, Komisi II mengingatkan bahwa kunci utama keberhasilan penanganan sampah terletak pada perilaku masyarakat. Lara menekankan perlunya perubahan mindset agar masyarakat ikut bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. “Sehebat apapun teknologi yang dirancang pemerintah, tanpa dukungan masyarakat akan sia-sia. Sampah itu dikeluarkan oleh masyarakat, maka masyarakat juga harus memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya sejak dari sumbernya,” katanya.

Dia juga meminta Pemkab Tabanan untuk meningkatkan alokasi anggaran penanganan sampah di masa mendatang guna mendukung peralatan dan fasilitas yang memadai. “Sampah adalah masalah mendesak. Tanpa anggaran yang mumpuni dan fokus pengolahan, masalah ini akan terus berlarut-larut,” pungkasnya. (bgn020)2033009

Tabanan, Baliglobalnews
Komisi II DPRD Kabupaten Tabanan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan untuk lebih fokus pada perencanaan matang dan solusi modern terkait masalah krusial di daerah. Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi II bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di gedung DPRD Tabanan pada Rabu (15/10/2025).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Wayan Lara ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPRPKP, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan. Dalam rapat tersebut, Komisi II menyoroti beberapa isu utama yaitu pertanian, pengelolaan sampah, penerangan jalan, dan penataan UMKM.

Ketua Komisi II I Wayan Lara mengungkapkan tantangan di sektor pertanian, di mana banyak infrastruktur vital seperti irigasi dan bendungan rusak akibat bencana alam, namun belum terdaftar resmi untuk perbaikan. “Ada beberapa titik-titik yang kecil tidak termasuk daftar bencana. Namun hal itu penting. Kami berharap, dengan fokus Pemkab pada irigasi dalam prioritas anggaran tahun 2026, kerusakan di Subak yang vital bagi ketersediaan air dapat dikondisikan dan dibantu,” ujarnya.

Komisi II juga menekankan bahwa program bantuan pertanian tidak akan efektif jika persoalan air (irigasi) tidak diselesaikan terlebih dahulu.

Sementara Sekretaris DLH Tabanan I Gusti Nyoman Suarya menjelaskan pihaknya menyiapkan anggaran Rp29 miliar untuk program pengelolaan sampah pada tahun anggaran 2025. Dana tersebut dialokasikan untuk perluasan lahan TPA Mandung, pengadaan alat berat, serta pembangunan rumah kompos untuk menampung sampah organik yang telah dipilah dari rumah tangga.

Saat ini, kata dia, TPA Mandung memiliki luas 2,7 hektare, dengan 1,8 hektare di antaranya digunakan untuk penimbunan sampah. Pemerintah juga telah menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kota Denpasar senilai Rp7,5 miliar, yang digunakan untuk revitalisasi dan pembelian lahan baru seluas 1,5 hektare.

Namun, Komisi II menilai pengelolaan sampah perlu diarahkan ke sistem yang lebih modern. “Kami tetap mendorong penggunaan mesin incinerator untuk mengatasi tumpukan sampah sekaligus mengurangi beban TPA. Pengolahan harus dilakukan di sumbernya dengan melibatkan desa adat dan desa dinas,” tegasnya seraya menekankan prinsip bahwa sampah harus diolah, bukan hanya dikelola.

Komisi II juga menyoroti sektor penerangan jalan umum (LPJU) yang banyak dikeluhkan, karena banyaknya lampu mati. Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa dari total anggaran LPJU 2025 sebesar Rp14 miliar, Rp12,8 miliar habis untuk pembayaran rekening listrik, menyisakan hanya Rp1 miliar untuk pemeliharaan 18 ribu titik lampu jalan.

Melihat kondisi ini, Komisi II menilai kualitas penerangan jalan harus ditingkatkan dengan menambahkan anggaran penerangan jalan menjadi sekitar Rp15,1 miliar pada 2026, mengingat pertimbangan tingkat kriminalitas. “Kami juga akan mengusulkan tambahan Rp2,7 miliar untuk pengadaan mobil lif guna mendukung pemeliharaan lampu,” katanya.

Komisi II meminta Dinas Perdagangan agar penataan pedagang UMKM, seperti di kawasan Dangin Carik, dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu aktivitas olahraga maupun kebersihan lingkungan. Dinas juga diingatkan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha sesuai regulasi dan mendorong kerja sama dengan desa-desa dalam program pemberdayaan ekonomi. (bgn020)25101517

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan mengunjungi SDN 1 Pandak Gede, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, pada Sabtu (16/11/2024). Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat atas laporan masyarakat mengenai kerusakan gedung sekolah akibat bencana alam longsor beberapa waktu lalu.

Didampingi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) serta Dinas Pendidikan, para anggota dewan melihat langsung kondisi kerusakan yang terjadi. Beberapa ruangan kelas rusak cukup parah akibat terdampak longsor, sehingga mengganggu proses belajar-mengajar.

Dari hasil pengecekan yang dilakukan, ditemukan longsor terjadi pada senderan saluran irigasi yang berada tepat di belakang gedung sekolah. Kemungkinan besar, senderan saluran irigasi ini sudah terlalu lama dan tidak kuat menahan tekanan tanah. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya longsor.

“Dilihat dari kondisi gedung sekolah, secara umum masih cukup baik. Namun, di belakang beberapa gedung sekolah terdapat saluran irigasi yang jebol akibat longsor. Kondisi ini perlu segera diperbaiki agar tidak mengancam keselamatan siswa,” ujar Anggota Komisi II, Nyoman Wiyarsa.

Menurut Wiyarsa, walaupun kondisi gedung sekolah, secara umum masih cukup baik, kerusakan pada saluran irigasi yang berpotensi menyebabkan longsor susulan dianggap mendesak untuk segera diperbaiki agar tidak mengancam keselamatan siswa. Sebagai langkah sementara, pihak sekolah telah memasang tali pengaman di area rawan longsor tersebut.

“Longsoran di belakang gedung sekolah ini sangat mengkhawatirkan karena adanya tembok setinggi 3,5 meter yang sangat riskan jika terjadi longsor susulan. Kami juga telah mengimbau siswa untuk tidak bermain di area tersebut,” katanya.

Wiryasa menambahkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BPBD Tabanan untuk membahas solusi jangka panjang terkait penanganan bencana longsor di wilayah SDN 1 Pandak Gede. “Senin depan, kita akan mengadakan rapat teknis dengan BPBD untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Kita harus memastikan bahwa masalah longsor ini dapat teratasi secara tuntas,” ujarnya.

Komisi II DPRD Tabanan juga mendorong pemerintah segera melakukan perbaikan melalui anggaran perubahan APBD Tabanan 2025. Diharapkan, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan penuh untuk memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak demi keselamatan siswa. (bgn020)24111603

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan kembali meninjau sejumlah sekolah yang rusak. Usai mengunjungi SDN 1 Pandak Gede yang rusak akibat bencana longsor, kali ini rombongan DPRD bersama dinas terkait menyambangi SDN I Geluntung, Desa Geluntung, Kecamatan Marga, pada Sabtu (16/11/2024).

SDN 1 Geluntung telah lama menjadi sorotan masyarakat untuk segera mendapatkan perbaikan. Beberapa bagian gedung sekolah mengalami kerusakan cukup parah, seperti plafon ruang kelas yang jebol, hingga kerusakan pada fasilitas sanitasi.

Anggota Komisi II DPRD Tabanan I Nyoman Wiryasa mengungkapkan kondisi SDN 1 Geluntung memang sangat mengkhawatirkan. Ada dua prioritas yang perlu ditindaklanjuti yaitu yakni pertama, lokasi sekolah yang berada di tebing jurang sangat rawan longsor. “Yang kedua, kondisi fisik ruang kelas yang memprihatinkan, di mana beberapa kelas plafon sudah berlubang. Kerusakan pada bangunan sekolah dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan membahayakan keselamatan siswa dan guru,” ujarnya.

Menurut Wiryasa, lokasi SDN 1 Geluntung cukup riskan. Tempat sekolah ini dekat jurang dengan kedalaman hampir 60 meter. Cukup tinggi dan sangat berpotensi longsor. “Keadaan kelasnya juga tidak semestinya di masa sekarang. Ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Tabanan,” katanya.

Wiryasa menyatakan Komisi II DPRD Tabanan akan berupaya memasukkan perbaikan SDN 1 Geluntung dalam anggaran perubahan APBD Tabanan 2025, dan berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan perbaikan ini demi keselamatan dan kenyamanan siswa. “Ini tentu menjadi PR besar bagi dinas terkait. Kami di DPRD dalam tugas pengawasan tentu akan melakukan komunikasi dan mendorong agar perbaikan ini segera terlaksana,” tegasnya.

Pihaknya juga menambahkan bahwa hasil kunjungan lapangan ini akan dipertajam lagi dalam rapat kerja yang sesegera mungkin dilaksanakan. “Mudah-mudahan minggu depan kami bisa melaksanakan rapat kerja untuk direkomendasikan ke pemerintah kabupaten,” ujarnya. (bgn020)24111601

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi II DPRD Tabanan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek pembangunan di Banjar Wongaya Betan, Desa Mangesta, Kecamatan Penebel, pada Rabu (16/10/2024). Sidak menyusul laporan dari tokoh masyarakat setempat mengenai dugaan aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang berlaku.

Ketua Komisi II DPRD Tabanan, I Wayan Lara, mengungkapkan bahwa lokasi pembangunan tersebut berada di jalur hijau lahan pertanian produktif yang seharusnya dilindungi. “Memang ada laporan dari tokoh-tokoh masyarakat bahwa pembangunan ini tidak berizin. Setelah kami turun ke lapangan, memang itu terbukti benar,” ujarnya.

Menurut Lara, adanya kejanggalan terkait status lahan proyek tersebut berada di atas lahan pertanian produktif yang dilindungi. “Secara sepintas, lokasi proyek ini berada di jalur hijau. Namun, kami belum membahas lebih lanjut mengenai hal ini,” ujarnya.

Lara menyebutkan pembangunan proyek ini sebenarnya sudah sempat dihentikan oleh Satpol PP Tabanan karena belum memiliki izin resmi. Namun, faktanya di lapangan, proyek tersebut masih berjalan. “Kami menyarankan agar pembangunan ini dihentikan sementara sampai semua izin lengkap. Jika tidak ada penyelesaian, kami akan memanggil investor bersama perbekel untuk dimintai penjelasan di DPRD Tabanan,” katanya.

Pihaknya mengungkapkan dari keterangan yang didapat proyek yang berlokasi di Banjar Wongaya Betan memiliki luas sekitar 1,2 hektar. Rencananya, di lokasi tersebut akan dibangun sebuah restoran dengan konstruksi utama berupa bambu. “bagian pondasi bangunan tersebut akan tetap menggunakan beton dengan ketinggian satu meter,” ujarnya.

Terlepas dari desain bangunan yang unik tersebut, Lara menegaskan kembali bahwa pihak investor wajib melengkapi seluruh perizinan yang diperlukan sebelum memulai kegiatan konstruksi. “Kami menerima investor, tapi harus patuh aturan. Ikuti prosedur dulu. Jangan membangun dulu sebelum ada izin. Biar tidak investornya juga rugi kalau membangun tapi tidak bisa jalan,” katanya.

Hadir pula dinas terkait seperti PUPRPKP, PMPTSP, Pertanian, camat, dan aparat desa setempat. (bgn020)24101614