Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (Raker) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Senin (13/7/2026).

Raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan fokus untuk menyamakan persepsi terkait sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Rp1,1 triliun yang menjadi perhatian dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD. Ponda Wirawan didampingi Anggota Komisi III I Nyoman Satria, I Made Yudana, I Made Retha, I Wayan Sandra dan I Nyoman Karyana.

Ponda Wirawan menyebutkan kesamaan pemahaman antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar penjelasan mengenai Silpa dapat disampaikan secara utuh kepada masyarakat. “Kita menyamakan persepsi, khususnya di Komisi III, atas perintah Bapak Ketua DPRD bagaimana terhadap Silpa yang Rp1,1 triliun itu terjadi, sehingga kita di lembaga DPRD Kabupaten Badung dengan eksekutif menjadi satu bahasa ketika kita menjelaskan kepada masyarakat,” katanya.

Dia menyatakan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut dia, seluruh perencanaan APBD yang disusun bersama antara DPRD dan pemerintah daerah tetap diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung.

Sementara Kepala BPKAD I Ketut Wisuda menyampaikan bahwa pembahasan Silpa menjadi salah satu fokus dalam laporan pertanggungjawaban APBD yang telah disampaikan Bupati Badung dan mendapat pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Menurut dia, daerah dengan kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian yang tinggi memang perlu merancang Silpa untuk mengantisipasi berbagai belanja wajib yang harus dipenuhi pada awal tahun anggaran. “Perlu kami tambahkan dalam penjelasan di Pak Ketua Komisi, bahwa suatu daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi, kemandirian fiskal, Silpa itu memang kita harus rancang. Kenapa? Ada di dalam belanja-belanja wajib mengikat. Contoh, dengan APBD yang kita mandiri ini, kita harus menyiapkan juga dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Semua belanja-belanja mengikat, listrik, air, telepon, internet, semuanya itu mengikat yang tidak boleh kita tunda, karena itu kewajiban kepada para pihak,” tandasnya. (bgn003)26071311

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait di Ruang Sidang Gosana II, Sekretariat DPRD Badung, pada Senin (13/4/2026).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II I Made Sada didampingi oleh Wakil Ketua I Wayan Regep, Sekretaris I Wayan Luwir Wiyana, Anggota Wayan Edy Sanjaya, I Gede Budiyoga, I Nyoman Artawa, I Made Suparta, IBG Putra Manubawa dihadiri oleh DLHK, Dinas Pertanian dan Pangan, Diskominfo, Dinas Perikanan serta Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan serta jajaran terkait membahas tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025.

Usai memimpin rapat, Sada menyampaikan kenapa dari target yang dipasang sebelumnya tidak ada yang mencapai seratus persen, karena adanya rasionalisasi dan kebijakan pusat yang menerapkan efisiensi.

Sada menyatakan yang menukik pada rapat kali ini masih masalah sampah yang sangat viral dan sensitif sekali, karena bagaimanapun sampah adalah hal yang setiap hari pasti terjadi. “Produksi sampah masyarakat Badung sebelumnya 600 ton per hari, sekarang lebih dari 800 ton, belum lagi sampah kiriman yang ada di sepanjang Pantai di Badung,” katanya.

Pihaknya menyatakan telah berulang kali menekankan peran serta Pemerintah Pusat perlu bijak menanggapi masalah ini. Dia juga menyadari belum semua warga masyarakat mempunyai wilayah untuk memilah sampah. Tetapi bagaimanapun peran pemerintah dalam hal ini DLHK untuk mengedukasi masyarakat supaya bisa memilah sampah di sumbernya masing-masing. “Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Badung masih bertanggung jawab untuk mengambil sampah, yang penting masyarakat memilah sampah, Pemkab Badung pasti akan mengambil, karena sampai saat ini residu atau anorganik masih diterima di TPA Suwung. Tetapi ke depan per 1 Agustus sudah tidak mungkin. Penjelasan dari DLHK tadi kita akan segera membeli mesin RDF (refuse derived fuel) sehingga sampah yang terkumpul bisa dipres dan bisa dijual untuk bahan bakar,” katanya.

Dari kajian-kajian dalam rapat tersebut, kata dia, saat ini Pemkab Badung mengeluarkan kebijakan yang mensubsidi kredit masyarakat yang berusaha pada ekonomi mikro yang mengambil kredit hingga Rp100 di BPD. Pemkab Badung memberikan subsidi pembayaran bunga kredit dan juga kalau ada asuransi. “Ini kebijakan yang sangat baik dan menyentuh kepentingan masyarakat,” tandasnya. (bgn003)26041315

Mangupura, Baliglobalnews

Permasalahan banjir, sampah hingga kemacetan lalu lintas menjadi sorotan Komisi II DPRD Kabupaten Badung ketika menggelar rapat kerja (raker) dengan OPD terkait guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025 di Ruang Rapat Gosana III, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, pada Kamis (9/4/2026).

Raker dipimpin Komisi II Made Sada didampingi sejumlah anggota di antaranya I Made Sudira, I Made Suparta, I Wayan Sukses, I Nyoman Artawa, dan Ida Bagus Gede Putra Manubawa menghadirkan empat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kepala Dinas Pariwisata (Dispar), serta Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).

Made Sada menyampaikan raker bersama empat OPD tersebut membahas LKPJ Bupati Badung 2025 yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi target akibat adanya efisiensi anggaran. “Tapi ke depan kami sudah mewanti-wanti bahwa apa yang dilakukan dan dikerjakan empat OPD tadi, terutama menyangkut hal-hal yang sangat krusial yang menjadi isu sensitif seperti kemacetan, banjir, dan masalah sampah,” katanya sejumlah wartawan usai memimpin rapat.

Sada menyampaikan Dinas PUPR Badung telah menjalankan sejumlah program penanganan banjir, seperti pembersihan sungai dan pembenahan senderan yang ditargetkan bisa dimaksimalkan pada tahun 2026.

Terkait Dinas Pariwisata, Made Sada menyoroti persoalan sampah yang dinilai menjadi momok serius, mengingat potensi munculnya travel warning dari negara lain akibat persoalan tersebut. “Hal ini juga kita inginkan dari Dinas Pariwisata bekerja sama dengan DLHK Badung dan Dinas PUPR Badung supaya bersama-sama mengatasi masalah sampah,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah telah menjadikan penanganan sampah sebagai program prioritas. Namun demikian, pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PSEL) dari Pemerintah Pusat masih membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun. “Hal ini juga perlu kita upayakan, di mana Badung bisa menampung sampah tersebut yang ada kaitannya dengan Dinas PUPR Badung,” katanya.

Meski Bali mendapat predikat The Best Destination of The World, pihaknya mengingatkan agar tidak terlena. Dia mendorong Dinas Pariwisata untuk tetap menggencarkan promosi pariwisata Bali. “Jadi, efisiensi tidak boleh dalam promosi, karena promosi harus dilakukan secara langsung atau face to face agar menyentuh pasar, sekaligus menangkis isu negatif seperti banjir, macet, dan sampah,” katanya.

Ke depan, pihaknya akan mengambil langkah strategis dalam promosi pariwisata, termasuk melakukan lobi ke pemerintah pusat bersama Dinas Pariwisata agar kegiatan promosi tetap dapat dilaksanakan. “Kita pastikan stakeholder pariwisata bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Harus ada undangan sebagai dasar pengajuan anggaran promosi ke luar negeri sesuai kebijakan pusat,” katanya.

Terkait Dinas Perkim Badung, pihaknya berharap program bedah rumah dapat terealisasi pada tahun 2026, mengingat masih terdapat sekitar 1.200 pengajuan yang belum terealisasi. “Kami berharap pada tahun 2026 ini bisa tuntas, karena kami tidak ingin Badung mendapat citra negatif akibat masih adanya rumah yang belum tersentuh program bedah rumah,” ujarnya.

Dia mengingatkan sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata dengan kontribusi hampir 90 persen terhadap pendapatan, serta memiliki PAD tertinggi di Bali, Badung tidak boleh memiliki kawasan kumuh. Untuk itu, kata dia, diperlukan ketegasan dalam penataan wilayah sesuai regulasi yang berlaku. “Hal-hal yang sangat krusial ini harus segera ditangani. Kita tidak ingin adanya kawasan kumuh, apalagi yang menempati bukan warga Badung. Jadi harus ada ketegasan dalam penerapan aturan,” tandasnya. (bgn003)26041015

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada menghadiri Rapat Evaluasi Tahap III Capaian Kinerja Kelompok Koordinator Lapangan Asper PSBS Kabupaten Badung di Wantilan Pura Dalem Kahyangan, Desa Adat Legian, pada Jumat (3/4/2026).

Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa pelaksanaan korve langsung ke wilayah menunjukkan perlunya langkah cepat dan terukur. Pasca batas waktu 1 April, sampah yang diperbolehkan masuk ke TPA Suwung hanya sampah residu. Kondisi ini dinilai mulai mendekati harapan, ditandai dengan penurunan jumlah truk yang masuk secara kuantitatif. “Namun, penegakan hukum harus diperkuat. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran, termasuk upaya membuka akses masuk secara ilegal ke TPA,” katanya.

Bupati menekankan bahwa fokus penanganan kini bergeser ke wilayah. Melalui kegiatan kurve, pemerintah dapat melihat langsung implementasi di lapangan, termasuk berbagai pelanggaran seperti bangunan yang menutup saluran air dan penyalahgunaan gorong-gorong.

Terkait kebijakan work from home (WFH), Bupati mengarahkan agar hari Jumat dimanfaatkan untuk kegiatan kurve di masing-masing wilayah yang dipimpin camat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan isu pengelolaan sampah menjadi perhatian bersama.

Dalam kegiatan tersebut juga ditemukan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pemilahan. Bupati menegaskan agar pelanggaran tersebut langsung ditindak guna memberikan efek jera. “Satpol PP, DLHK, dan pihak terkait harus tegas dan tidak ragu dalam melakukan penindakan,” ujarnya.

Dalam kegiatan kurve, tim juga melakukan sidak dan menjaring lima orang pelanggar yang selanjutnya diproses dalam tahap pra-yustisi oleh Satpol PP bersama instansi terkait.

Hadir Sekda IB Surya Suamba, para asisten Sekda, kepala OPD, camat se-Kabupaten Badung, perbekel dan lurah, bendesa adat dan kepala lingkungan se-Kecamatan Kuta, serta tokoh masyarakat. (*/bgn003)26040309

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Senin (30/3/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Made Wijaya didampingi Ketua Komisi II Mader Sada guna menyikapi kondisi darurat sampah, terlebih-lebih adanya rencana Pemprov Bali menutup TPA Suwung per 1 April 2026. Hadir pula sejumlah anggota dewan di antaranya Wayan Luwir Wiana, Wayan Regep, Made Suparta, Plt. Kadis LHK Made Rai Warastuti beserta jajarannya, para camat, lurah serta kades se-Badung.

Usai raker, Anggota Dewan Wayan Luwir Wiana menyatakan Komisi II mendorong DLHK dan camat dan lurah bergerak memilah sampah dan residu di masing-masing kecamatan, dan sampah organik tidak dibawa ke TPA Suwung. “Harapan ke depan, kami mendorong Pemkab Badung membeli lahan untuk tempat pengolahan sampah yang betul-betul profesional dan sampah organik terealisasi tuntas. Masalah sampah ini betul-betul kita pikirkan bersama, sehingga Badung bisa clean ke depan,” katanya. Dia lantas menyebutkan lahan yang bisa dimanfaatkan adalah  bekas tempat pembuangan sampah di wilayah Petang.

Sementara Ketua Komisi II Made Sada menyampaikan pemilahan sampah di sumbernya harus semaksimal mungkin. Kemudian sampah-sampah yang tidak bisa digunakan untuk kompos, seperti botol plastik, Pemerintah Kabupaten Badung harus membelinya.

Dia tidak ingin adanya sikap saling menyalahkan dalam penanganan masalah sampah ini. “Yang perlu dimaksimalkan sekarang adalah pemilahan sampah dari sumbernya,” katanya.

Dia menegaskan dalam pengelolaan sampah pasti menghabiskan biaya. “Badung yang dengan PAD tuju koma sekian T itu kalau digunakan dua puluh persen untuk sampah, permasalahan sampah pasti selesai,” tandasnya. (bgn003)26033011

Badung, Baliglobalnews

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung di Kantor Camat Kuta Selatan, pada Kamis (4/9/2025). Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung Made Wijaya.

Wakil Ketua II DPRD Badung Made Wijaya menyampaikan bahwa rapat ini menampung aspirasi masyarakat terkait permasalahan sampah. Ia menegaskan perlunya kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. “Hari ini bisa kita sepakati bahwa sampah kita selesaikan bersama. Apalagi Kuta Selatan sebagai penopang PAD dari pariwisata. Mau tidak mau, masalah sampah harus kita mulai dari diri sendiri dengan dorongan pemerintah,” katanya.

Wijaya menekankan pentingnya penganggaran serius untuk TPS3R dan TPST agar tidak mangkrak. Dia juga menyoroti kondisi berbeda antara desa dan kelurahan. “Desa masih bisa memanfaatkan pembagian pajak hotel dan restoran (PHR), sementara kelurahan tidak memiliki alokasi pembiayaan yang cukup untuk penanganan sampah,” katanya.

Ketua Komisi II Made Sada mengapresiasi partisipasi seluruh pihak yang hadir. Dia menyoroti masih adanya permasalahan di Tanjung Benoa, di mana pengelolaan sampah sebagian besar ditopang oleh dana desa adat. “Khusus di Kelurahan Benoa dan Jimbaran, kami rekomendasikan segera dibangun TPS3R dengan dukungan pemerintah,” katanya.

Sada juga menilai perlunya incinerator berbahan bakar biomassa agar lebih efisien dan tidak bergantung pada listrik maupun BBM. Dia menekankan bahwa pemilahan sampah dari sumber merupakan hal krusial sesuai Perbup Nomor 7 Tahun 2013 dan Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019. “Tanpa pemilahan, mesin incinerator tidak bisa bekerja maksimal,” katanya.

Selain sarana dan prasarana, kata dia, juga perlu dukungan tenaga pengelola sampah yang layak digaji. “Hal ini harus masuk dalam prioritas penganggaran DPRD Badung,” tandasnya.

Sada menegaskan pihaknya akan memberikan rekomendasi agar penutupan TPA Suwung ditunda sampai tersedia TPA baru berbasis tenaga listrik dari sampah. “Kami akan terus mengawal agar masalah sampah benar-benar mendapat perhatian serius,” pungkasnya.

Turut hadir Sekretaris Komisi II I Wayan Luwir Wiana beserta anggota Wayan Sukses, I Made Sudira, Ida Bagus Manubawa, dan I Wayan Edy Sanjaya. Dari eksekutif hadir Plt. Kadis LHK Badung Ida Bagus Gede Arjana, Camat Kuta Selatan I Ketut Gede Arta, lurah dan kepala desa se-Kecamatan Kuta Selatan, Ketua TPS3R, vendor jasa pengangkut sampah, serta undangan lainnya. (bgn003)25090501

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi II DPRD Provinsi Banten mengunjungi pameran IKM Bali Bangkit di Taman Budaya Denpasar, Jumat (30/9/2022). Kedatangan dua orang anggota Komisi II DPRD Banten yaitu Desy Yusandi dan Ida Hamidah disambut oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Koster.

Keduanya antusias melihat berbagai produk kerajinan khas Bali yang dipamerkan. Anggota Komisi II DPRD Banten Desy Yusandi menyampaikan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya pembinaan perajin yang dilaksanakan Dekranasda Bali. Setelah menyaksikan langsung Pameran IKM Bali Bangkit dan mendengar penjelasan Ny. Koster, Desy Yusandi mengungkapkan rasa salut. Dia menilai, apa yang dilaksanakan Dekranasda Bali merupakan terobosan yang luar biasa. “Banten perlu banyak belajar dari Dekranasda Bali dalam pembinaan perajin,” ungkapnya.

Ny. Koster mengatakan program pembinaan perajin yang dilaksanakannya mendapat dukungan penuh dari Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster. Dukungan itu diaktualisasikan dalam sejumlah regulasi antara lain Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Kain Tenun Endek/Kain Tenun Tradisional Bali. Edaran ini mewajibkan pegawai menggunakan busana berbahan endek atau tenun tradisional lainnya setiap hari Selasa. Menurut dia, pemberlakuan edaran ini memberi dampak signifikan pada omzet penjualan kain tenun tradisional Bali.

Selain itu, ada pula Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif. Ditambahkan olehnya, Pergub ini mendorong bermunculannya berbagai merk minuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Dia lantas menunjukkan berbagai produk minuman fermentasi dan destilasi khas Bali yang dipamerkan di IKM Bali Bangkit. Menurut Ny. Koster, Provinsi Banten bisa meniru Bali terkait kelengkapan payung hukum dalam mendorong kemajuan industri kerajinan tradisional setempat.

Ny. Koster juga menjelaskan tujuan penyelenggaraan pameran IKM Bali Bangkit. Selain memberi wadah bagi perajin untuk memasarkan produk yang mereka hasilkan, pameran juga dimaksudkan sebagai tempat pembinaan. Pembinaan diarahkan pada kesadaran untuk bersama-sama melestarikan produk khas Bali seperti kain tenun endek dan songket serta kerajinan perak. Lebih dari itu, Dekranasda Bali juga melakukan pembinaan dalam penjualan produk. “Kami di sini mengusung tagline barang berkualitas dengan harga pantas,” ungkapnya. Pihaknya selalu mengingatkan pelaku IKM dan UMKM agar tak mematok keuntungan yang terlalu tinggi hingga mencekik konsumen. (bgn003)2209306

Mangupura, Baliglobalnews

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung segera ditutup, paling lambat  September mendatang. Menyikapi hal itu, Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan OPD terkait di Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Selasa (5/4).

Menurut Ketua Komisi II DPRD Badung, Gusti Lanang Umbara, rapat kerja tersebut digelar untuk berkoordinasi mengenai penanganan sampah di Kabupaten Badung, menyusul TPA Suwung akan ditutup pada September mendatang.

“Selain itu, kita segera menghadapi G20. Tentunya ini menjadi segala prioritas kita, sehingga sampah itu bisa tertangani dan jangan sampai sampah itu menjadi bumerang nantinya di tengah-tengah masa G20. Jadi, tidak serta-merta sampah itu hilang dari manusianya, kebiasaannya, lingkungannya. DLHK pun agar lebih intens ke lingkungan, karena sampah ini tidak akan tuntas dan kita tidak akan menyerah,” katanya.

Dia menyebutkan terkait sampah di sepanjang pesisir pantai merupakan sampah kiriman yang tidak bisa dilarang, karena sampah itu datang dikirim oleh air laut. Dia memandang yang perlu dilakukan adalah penanggulangan bagaimana sampah itu bisa segera teratasi dan segera bisa dipindahkan dari pantai-pantai yang merupakan sebagian besar adalah kawasan pariwisata.

“Ini yang akan menjadi prioritas kita supaya sampah ini segera cepat tertanggulangi. Teknis-teknis sudah kita bicarakan tadi bagaimana kita membuat suatu kawasan untuk kita menjadikan tempat penampungan sampah ini. Yang jelas tidak merusak lingkungan, tidak merusak keindahan dan juga bau,” katanya.

Raker tersebut juga dihadirkan anggota Komisi II yakni I Gusti Anom Gumanti, I Wayan Luwir Wiana, Ni Kadek Suastiari, I Nyoman Gede Wiradana, I Made Wijaya dan I Nyoman Suka. (bgn003)22040513

Badung, Baliglobalnews

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung melakukan kunjungan lapangan dan berdiskusi dengan prajuru Desa Adat Seminyak, pada Senin (24/1) guna memastikan kesiapan Pantai Seminyak untuk ditetapkan menjadi DTW (daya tarik wisata) baru.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi II, I Gusti Anom Gumanti, didampingi anggota  I Made Wijaya, IGA Agung Inda Trimafo Yudha, Ni Luh Kadek Suastiari. Dari pihak eksekutif hadir Kadisparda I Nyoman Rudiarta bersama rombongan, serta Camat Kuta, Dewa Ngurah Bhayudewa; Lurah Seminyak, I Putu Gede Adhi Karmita Putra, serta Bendesa Seminyak, Wayan Windu Segara bersama prajuru adat, kaling dan pengelola Pantai Seminyak.

Anom Gumanti mengatakan kunjungan lapangan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program Kadisparda Badung yang baru, terkait pengajuan legal formal DTW dalam upaya penataan dan pengelolaan. Dari peninjauan tersebut, semua aspek persyaratan telah dipenuhi. Tinggal hal itu kini berproses pengajuan SK kepada Bupati Badung, dan diharapkan bisa selesai dalam kurun waktu 100 hari.

Menurut Anom Gumanti, penetapan Pantai Seminyak menjadi DTW sangat komperhensif dengan rencana penataan Samigita (Seminyak, Legian, Kuta). Akan tetapi, kata dia, jika nanti penataan tersebut berjalan tanpa adanya SK pengelolaan, tentu hal itu akan menjadi kurang bagus. Namun, jika dasar hukum pengelolaan itu sudah diberikan, dia meminta nantinya pengelolaan dilakukan secara profesional dan mandiri. Pasalnya, pemeliharaan dan merawat DTW itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya di ranah pemerintah saja.

“Partisipasi masyarakat ini diperlukan. Harus ada komitmen bersama dalam menjaga DTW ini. Jika itu tidak dijalankan, maka ini akan kita evaluasi kembali,” katanya.

Dia mengharapkan dengan penetapan DTW dan pengelolaan nantinya, bisa menambah pundi-pundi pendapatan Kabupaten Badung. “Pemasukan itu agar jangan mengandalkan retribusi semata, tetapi mengacu pada karakteristik wilayah tersebut. Dengan upaya itu, agar ketika pariwisata kembali pulih nantinya Badung sudah siap dari fisik dan regulasi,” tandasnya.

Kadisparda Badung, I Nyoman Rudiarta, mengatakan kunjungan lapangan Komisi II DPRD Badung itu merupakan tindak lanjut dari rapat kerja pada pekan lalu, antara Komisi II dengan Disparda Badung. Hal itu terkait dengan rencana kegiatan Disparda Badung tahun 2022, yaitu menindaklanjuti adanya 5 permohonan pengelolaan kawasan pantai dan destinasi yang ada di Kabupaten Badung untuk dijadikan DTW baru, yaitu Pantai Seminyak, Pantai Kelan, Kawasan Luar Pura Ngaus di Cemagi, Pancoran Solas di Desa Penarungan, dan Taman Wisata Gerih di Desa Sibang Kaja.

Dia menilai kelima lokasi yang diajukan tersebut sangat layak ditetapkan menjadi DTW baru. Hal itu diketahui atas hasil inspeksi pihaknya ke lokasi terkait, dan mereka diketahui sudah memenuhi persyaratan. Hasil pemantauan dan kajian itu juga sudah diajukan kepada Bagian Hukum Setda Badung untuk selanjutnya hal itu akan dikaji dan dibuatkan draft Perbup penetapan DTW. Penetapan DTW itu akan dilakukan oleh Bupati Badung. “Kalau minggu ini bisa keluar dari Bagian Hukum, maka ini akan kami laporkan kepada Bapak Bupati untuk dilakukan penetapan,” tandasnya. (bgn003)22012501

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi II DPRD Badung menyoroti nilai anggaran untuk program monitoring dan evaluasi (monev) lebih besar dibandingkan untuk program dan kegiatan kepariwisataan berupa pengembangan dan penataan destinasi yang telah dirancang.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPRD Badung dengan jajaran Dinas Pariwisata Badung, yang membahas tentang pendalaman RAPBD 2022 pada Kamis (21/10).

Ketua Komisi II DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, yang memimpin raker tersebut meminta dinas terkait segera melakukan penyesuaian terhadap anggaran yang dinilai tidak realistis tersebut. “Mohon nanti bisa dievaluasi sebelum kami mengevaluasi. Jangan sampai anggaran monevnya lebih besar daripada program dan kegiatan. Seperti program pembuatan ikon Pantai Seseh, anggarannya Rp 200 juta, monevnya habis Rp 100 juta,” katanya didampingi anggota komisi  yakni I Gusti Lanang Umbara dan Ni Luh Kadek Suastiari.

Dia berharap dalam merancang program hendaknya logis dan realistis. Kendati demikia, pihaknya memahami kesulitan yang dihadapi  OPD dalam menyusun anggaran. “Mohon nanti anggaran monev disesuaikan. Saya paham, saya paham dalam mempersiapkan ini (program, red) teman-teman di OPD sangat sulit. Tapi yang realitis dan logis,” tegasnya.

Dalam rancangan penjabaran APBD 2022 telah dialokasikan anggaran kepariwisataan sebesar Rp 22.578.679.643 untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pariwisata. Seperti program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Rp 5.152.265.626, program pemasaran pariwisata Rp 3.716.732.674. Dalam penjabaran rancangan anggaran tersebut juga termasuk anggaran monitoring dan evaluasi.

Anom Gumanti juga menyoroti pemilihan negara yang menjadi target promosi pariwisata di 2022 yakni Australia dan New Zealand. Dua negara yang ditetapkan tersebut tidak termasuk dalam 19 negara yang telah diizinkan pemerintah masuk Bali. “Apa pertimbangannya memilih Australia dan New Zeland? Kan ada 19 negara yang open border kenapa mesti dua negara itu?” katanya.

Sekretaris Dinas Pariwisata Badung, AA Yuyun Hanura Enny, menyatakan akan mebahas kembali apa yang menjadi saran wakil rakyat dalam penyusunan anggaran kepariwisataan. Dia juga menjelaskan pemilihan kedua negara tujuan promosi tersebut merupakan pasar potensial pariwisata Bali. “Tentunya ada kajian lainnya yang melatari kenapa kedua negara itu dipilih,” katanya. (bgn003)21102127