Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung I Made Sada mengikuti aksi bersih lingkungan yang dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di kawasan Central Parkir Kuta, pada Jumat (3/4/2026).

Meskipun bertepatan dengan hari libur, kegiatan tetap diikuti dengan antusiasme tinggi oleh jajaran OPD, TNI, Polri, serta elemen masyarakat. Aksi ini merupakan wujud komitmen Pemkab Badung dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber sejalan dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup RI.

Dalam arahannya, Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa kegiatan korve ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya nyata membangun kesadaran kolektif. Dia pun menginstruksikan jajaran terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh setelah batas waktu 1 April. “Terima kasih atas semangat seluruh pihak yang hadir. Ini bukti kita serius menjalankan arahan pemerintah pusat. Saya minta segera dilakukan evaluasi menyeluruh terkait apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Kita harus pastikan pengelolaan sampah ini tuntas dari hulu sampai hilir agar persoalan tidak hanya berpindah tempat ke jalan atau pemukiman,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung, Forkopimda, Sekda Badung, pimpinan OPD, serta perwakilan instansi pengendalian lingkungan hidup wilayah Bali-Nusra dan elemen masyarakat. (*/bgn003)26040307

Mangupura, Baliglobalnews 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung I Made Sada menghadiri acara Pemerintah Kabupaten Badung menyerahkan piagam penghargaan kepada 94 perusahaan, lembaga, asosiasi, dan yayasan yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Tahun 2025. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung dalam rangkaian kegiatan Gathering Forum TJSP Kabupaten Badung yang diinisiasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, pada Kamis (11/12/2025).

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan melalui kontribusi aktif dunia usaha yang telah mengimplementasikan TJSP secara konsisten sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya menyisihkan sebagian keuntungan untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Ke depan, saya berharap dana TJSP dapat diwujudkan dalam program-program yang bersifat monumental, bukan hanya bantuan kecil atau kegiatan insidental. Program monumental ini diharapkan menjadi budaya dan dapat diteruskan oleh siapa pun yang nantinya mengelola Forum TJSP,” ujarnya.

Bupati kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Dia juga mengapresiasi dedikasi seluruh pemangku kepentingan yang selama delapan tahun terakhir telah berkontribusi secara nyata bagi masyarakat Badung. Tema “Sewindu Sinergi TJSP untuk Pembangunan Badung yang Berkelanjutan” dipilih untuk merefleksikan perjalanan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah. “Sinergi yang terbangun diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya mewujudkan Badung yang tangguh, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Kami sangat mengapresiasi dedikasi seluruh stakeholder yang telah aktif mendukung program pembangunan. Sinergi ini harus terus kita kuatkan untuk masa depan Badung yang lebih baik,” katanya.

Turut hadir Sekda IB Surya Suamba, Ketua TP PKK Badung Ny. Adi Arnawa, Kabag Administrasi Pembangunan AA Putri Mas Agung dan kepala OPD lingkup Pemkab Badung serta pimpinan dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Badung. (bgn003)25121102

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Komisi II DPRD Badung Made Sada merespons isu pemotongan upah pematung Taman Makotek di Desa Munggu. Made Sada memanggil pihak-pihak terkait seperti Kadis Pariwisata Daerah (Disparda) Nyoman Rudiartha, Direktur PT Genta Winangun Wayan Sarna, dan Koordinator Pematung I Nyoman Ardana bersama pematung lainnya pada Rabu (10/12/2025).

Made Sada didampingi dua anggota Komisi II lainnya yakni Wayan Edy Sanjaya dan IB Putra Manubawa. “Setelah melakukan konfrontir kepada semua pihak, kami memastikan tidak ada pemotongan upah pematung,” ujar politisi Partai Demokrat asal Kuta tersebut.

Dia tak menampik bahwa pertemuan yang digelarnya terkait dengan isu pemotongan upah pemahat patung Makotek di Desa Munggu yang sempat viral di media sosial. “Beritanya bahkan menyebut nominal. Pematung yang harusnya mendapatkan hak Rp500 juta dibayarkan hanya Rp400 juta,” katanya.

Made Sada menjelaskan monumen Patung Makotek memiliki pagu Rp2,5 miliar lebih, sementara realisasinya Rp2,412 miliar. Pembangunan monumen ini sudah sesuai dengan spek dan perencanaan. “Terkait dengan pemberitaan itu, kami sudah melakukan konfrontir antara Kadis Pariwisata selaku pengampu proyek, PT Genta Winangun selaku kontraktor, serta koordinator pematung. Mereka menyatakan bahwa kontrak kerja yang mereka lakukan sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan,” katanya.

Menurut Sada, pihak pemborong menjelaskan pembangunan yang dilakukan dengan nominal Rp2,4 miliar tidak hanya untuk patung. Pekerjaan lain seperti stage, gedung monumen, bangunan relief, jembatan, lanskap, dan lain-lainnya. Pengerjaan patung tersebut sudah sesuai dengan harapan bahwa patung tersebut dikerjakan oleh seniman-seniman dari Munggu karena mereka yang tahu apa yang menjadi prinsip dari makotek tersebut.

Monumen tersebut pun sudah diresmikan pada 13 November oleh Bupati Badung, selanjutnya dihibahkan ke Desa Munggu. “Hasil konfrontir tadi, pihak pematung menyatakan sudah menerima haknya sesuai dengan tahapan-tahapan pekerjaan. Pelunasannya pun sudah diterima sebelum peresmian,” katanya sembari memastikan tidak ada pemotongan upah pematung Makotek di Desa Munggu tersebut.

Anggota Komisi II Wayan Edy Sanjaya menambahkan, yang masuk di APBD proyek tersebut bernilai Rp2,5 miliar. Kontrak antara Dinas Pariwisata dan PT Genta Winangun Rp2,412 miliar, Rp500 juta di antaranya dialokasikan untuk patung Makotek. “Yang paling penting di sini, tidak ada pemotongan seperti yang viral di media sosial,” katanya.

Kepastian ini, kata dia, diperoleh setelah koordinator pematung Nyoman Ardana menyatakan bahwa pelunasan dari kontrak pembuatan patung Makotek Rp500 juta dilakukan pada 12 November 2025. Satu hari sebelum peresmian oleh Bupati dan sebelum dihibahkan oleh Kadis Pariwisata ke Desa Munggu. “Ini sudah klir karena kami sudah pertemukan antara seniman dengan kontraktor, kami selaku Dewan yang berfungsi pengawas dan OPD terkait selaku pengguna anggaran yang mengikat kerja dengan kontraktor,” katanya.

Hal sama diungkapkan Direktur PT Genta Winangun Wayan Sarna. Isu sunat-sunatan seperti itu dari pemborong memang tidak ada. Semua hak-hak upah pekerja terdiri atas pekerja patung dan pekerja yang lain-lain juga sudah dilunasi semua. “Upah-upah pekerja memang harus kami utamakan, baru yang lain-lain. Jadi tidak ada pemotongan-pemotongan seperti itu,” katanya.

Nilai kontrak yang diterima, lanjutnya, Rp2,4 miliar lebih. Pekerjaannya bukan hanya untuk patung. Ada pekerjaan bangunan gedung monumen, ada bangunan relief, ada jembatan, lanskape, stage planter pognya dan lain-lainnya. Nilai Rp2,4 miliar bukan hanya untuk patung. Ada beberapa grup pekerja dan salah satunya grup pekerja patung. “Kami selalu koordinasi terkait waktu pelaksanaan, hasil kerja sehingga bisa berjalan dengan baik, termasuk menyangkut upah-upah kerja. Semua sudah lunas pada 12 November 2025,” katanya.

Hal sama diungkapkan koordinator pematung Makotek Nyoman Ardana. Dia memberi klarifikasi bahwa masalah pemotongan upah pekerja tidak ada. “Kami sudah dibayar lunas oleh pihak pemborong pada 12 November 2025, sehari sebelum peresmian. Kami pun tak ada kendala untuk klaim dana-dana yang dibutuhkan dan dibayar pun tepat waktu. sehingga kami bisa maksimal mengerjakan patung makotek tersebut,” tegas Ardana.

Untuk pembuatan patung, Nyoman Ardana mengaku melibatkan 10 orang. Tenaga ini masih ditunjang tukang cat ada 5 orang, tukang batu-batu 5 orang dan semua warga lokal dari Munggu. Upah pekerja pun sudah dibayar lunas oleh pemborong. (bgn003)25121012

Banyuwangi, Baliglobalnews

Komisi II DPRD Badung mengadakan studi banding untuk mencari bahan masukan secara komparatif terkait pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi pada Rabu (10/3).

Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Badung tersebut dipimpin I Gusti Lanang Umbara. Mereka diterima Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Chadiqu Ridho, beserta staf.

Dari hasil kunjungan Komisi II Kabupaten Badung ke Kabupaten Banyuwangi tersebut, diketahui ada lima strategi pemulihan ekonomi dan pariwisata yang ada di Kabupaten banyuwangi, di antaranya perubahan strategi dan mindset pelaku pariwisata, Dukungan Infrastruktur prokes untuk percepatan pembukaan ekonomi sektor pariwisata, Pelatihan dan sertifikasi pelaku usaha pariwisata, Pembuatan aplikasi untuk memudahkan membantu pemasaran pelaku usaha pariwisata,

Dalam pemberdayaan pelaku seni dan konsep staycation, SKPD bekerja menjadi super tim dan membuat aturan dan penegakan disiplin SOP protokol kesehatan di masyarakat.

Pada tahun 2020 Kabupaten Banyuwangi menerima hibah pariwisata Rp 3,3 triliun.

Tujuan daripada penyaluran hibah pariwisata, yaitu membantu Industri wisata (hotel dan restauran) yangmengalami gangguan financial akibat pandemi dan bantuan untuk pemuda yang mengalami penurunan PAD akibat pandemi.

Pemerintah daerah yang terdampak perekonomiannya terutama di sektor pariwisata, khususnya industri hotel dan restoran agar kegiatan pariwisata kembali bergerak.

Hibah pariwisata diberikan kepada pemerintah daerah dan industri pariwista dengan proporsi 30%:70%. Arah penyaluran hibah pariwisata untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat dan sesuai protokol Covid-19.

Adapun mekanisme penyalurannya, tahap I 70% yang ditujukan untuk pengusaha (industri hotel dan restoran).

Tahap II 30% untuk injeksi kas daerah jika minimal 50% dana tahap I telah diteruskan pemda kepada industri. (bgn003)21031021

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi II DPRD Badung meminta agar BWS Bali Penida untuk menormalisasi bangunan di BPL 4 Pada Mala, yang mengairi Subak Balangan dan Tegan di Kabupaten Badung.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD Badung yang dipimpin Ketua Komisi II, IGA Gumanti, bersama anggota Nyoman Dirgayusa dan Made Wijaya, dengan jajaran terkait dari Pemprov Bali, Pemkab Badung, subak terkait, di Kantor DPRD Puspem Badung, Senin (8/3). Hadir pula mahasiswa yang tergabung dalam GMNI.

Selain minta normalisasi, Anom Gumanti, dalam pembagian air nanti Pemprov memediasi antara subak yang ada di Tabanan dan Badung bisa lebih baik. ”Karena debit air tidak cukup, petani agar menjalani pola tanam. Dinas PUPR agar membantu BWS mengatasi sedimentasi. Kalau tidak bisa dengan alat berat, PUPR agar melakukan secara manual,” katanya menyimpulkan pertemuan tersebut. Dia juga menyatakan hasil rapat tersebut agar menjadi rekomendasi DPRD Badung.

Perwakilan BWS (Balai Wilayah Sungai) Bali Penida, Wayan Riasa mengatakan sudah menggelar rapat pada terkait masalah tersebut pada 3 Maret lalu dengan instansi terkait di Badung dan Tabanan. Hasil rapat menyimpulkan BWS Bali Penida akan melakukan normalisasi di saluran sekunder sesuai dengan desain awal yang dimiliki. Untuk itu, kata dia, subak di Tabanan minta waktu 14 hari untuk mensosialisasikan keputusan tersebut. Namun usai rapat dia belum berani memastikan apakah setelah waktu 14 hari tersebut dibongkar atau tidak. ”Hasil survei di awal terjadi beberapa kendala di subak Balangan, terjadi sedimentasi, sehingga air tidak bisa masuk ke Subak Balangan,” katanya.

Kadis Pertanian Badung, Wayan Wijana, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan nasib petani di Subak Uma Tegal dan Balangan terdampak dari adanya pembetonan di pintu pembagian air tersebut. Dalam kondisi saat ini, dari 8 subak dengan luas 510 ha itu mampu memproduksi padi 4.400 ton. ”Bila bisa dinormalkan, kami berharap akan menjadi 6.000 ton lebih. Kami sangat berharap persoalan irigasi ini cepat diselesaikan. Soal pola tanam, kami akan dorong pekaseh agar atur pola tanam untuk atur penggunaan air,” katanya.

Dalam rapat tersebut terungkap cikal bakal permasalahan tersebut adalah debit air yang tidak mencukupi di subak DI Pama Palean lapangan. Tahun 90 sempat terjadi pembagian yang bagus, karena dengan pola tanam. Di pintu pembagian air kemudian ada pembetonan. Akhirnya dalam rapat pada 3 Maret itu disepakati untuk dinormalisasi ke kondisi semula.

Hal yang mengejutkan diungkapkan oleh Pekaseh Subak Balangan, Ketut Putrayasa, menyebutkan petani sudah merasakan dampaknya dari 21 tahun lalu. ”Setiap mengajak warga subak untuk gotong-royong, para petani selalu menuntut air ada terlebih dahulu. Percuma gotong-royong kalau tidak ada air,” katanya.

Dia membantah air yang disebutkan mengalir ke Balangan itu bukan ke Balangan, tetapi hanya sampai di Subak Ban yang berada di wilayah Tabanan. ”Saluran benar-benar mampet, tidak ada air. Karena tidak dialiri air,” katanya.

Karena tidak air, kata dia, banyak petani yang beralih profesi, misalnya ke dunia pariwisata. Akan tetapi, karena terdampak Covid, mereka kembali menjadi petani dadakan, petani baru. ”Akan tetapi, begitu turun hendak bertani, air tidak ada,” katanya seraya menyebutkan sawah di Subak Balangan masih utuh. (bgn003)21030817

Denpasar, Baliglobalnews

Permasalahan pelayanan air PDAM Kota Denpasar (kini Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma) yang sebulan belakangan ini lagi kecrat-kecrit, tak luput dari perhatian Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar, Wayan Suadi Putra, S.T.

Rupanya, dalam penelusuran Wakil Ketua Bidang Maritim DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar pada saat coffee morning yang diselenggarakan jajaran direksi PDAM Denpasar di IPA Belusung pada Selasa (9/2) menemukan adanya permasalahan, di antaranya adanya ”rebutan” air antara PDAM Kota Denpasar dan PDAM Kabupaten Badung. Pada coffee morning itu Dirut PDAM Kota Denpasar, IB Gede Arsana, S.T. juga mensosialisasikan akan membangun kanal di IPA Belusung.

Suadi Putra menyatakan sebagai perwakilan masyarakat, pihaknya melihat latar belakang mengapa sampai ada pembangunan kanal dari Perumda. Persoalan air yang tercampur dengan lumpur sudah terjadi dari tahun ke tahun. ”Seperti tadi sudah disampaikan dalam diskusi, tahun lalu sudah sempat kami tanyakan, apa sih yang bisa dilakukan Perumda untuk bisa mengatasi masalah ini. Ternyata latar belakangnya, dalam tanda kutip rebutan air dengan Kabupaten Badung. Air dari sumber yang sama, posisi kita (PDAM Denpasar, net) di hilir. Secara teknis kita memang dirugikan dari segi posisi. Perwakilan dari PDAM Badung tadi juga membenarkan,” katanya.

Untuk itu, kata dia, Perumda sekarang membuat kanal terpisah dari kanal PDAM Badung. ”Bukannya kita salip-salipan, ini artinya kita mengefektifkan kanal ini untuk memecahkan masalah yang terjadi kemarin-kemarin itu. Pada prinsipnya kanal ini mandiri, artinya ada kemampuan dari Perumda untuk membiayai. Tentu kami dari pemerintah diringankan. Bahkan hitung-hitungannya sudah jelas itu. Yang kami tekankan, jangan sampai dengan sikap mandiri ini justru akan memberatkan dan merugikan dari segi biaya. Ini merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk keperluan masyarakat. Nah, di sana benang merahnya. Kemudian dari sisi teknis sudah saya tekankan bahwa jangan sampai ada pelanggaran, terutama persyaratan yang diberikan dari BWS yang sudah memberi lampu hijau,” tandasnya. (bgn003)21020922

Badung, Baliglobalnews

Guna mendapatkan perbandingan dalam kebijakan pengembangan pariwisata pada era pandemi Covid-19. Komisi II DPRD Badung kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi pada Senin (21/12).

Kunjungan Kerja dipimpin oleh I Gusti Lanang Umbara dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung didampingi bersama anggota serta didampingi oleh staf sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Mereka diterima oleh Sekertaris Dinas Pariwisata Setda Banyuwangi, Moligul Ridho, beserta pejabat lainnya.

Lanang Umbara mengatakan tujuan kunjungan kerja (kunker) tersebut untuk mencari masukan terkait dengan kebijakan pengembangan pariwisata pada masa pandemi Covid-19.

Atas pernyataan tersebut, Moligul Ridho mengatakan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bertumbuh dengan cepat selama sepuluh tahun terakhir. Dia menyebutkan berdasarkan jumlah penduduk sampai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat peningkatan signifikan. Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 5,8 persen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi meningkat dari Rp 32,46 triliun pada 2010 menjadi Rp 55,9 triliun pada 2019. Namun, adanya pandemi Covid-19 mengancam semuanya, apalagi terkait investasi dan pariwisata. ”Pandemi Covid-19 berdampak kepada semua sektor, terutama sektor pariwisata,” katanya.

Tingkat hunian kamar (TPK) Banyuwangi sangat menurun sejak awal pandemi Covid-19. Pada Juni 2020, hanya 28,66 persen, ”Itu pun sudah naik dari bulan sebelumnya, di mana TPK sebelumnya 12,36 persen. Secara umum, sebelum pandemi tercatat aktivitas kunjungan wisatawan ke Banyuwangi meningkat drastis dari tahun ke tahun,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, katanya, pada 2015 sekitar 1.773.527 orang mengunjungi Banyuwangi, termasuk 450.569 dari luar negeri. Sembilan tahun kemudian pada 2019, jumlah wisatawan sudah naik signifikan. Lebih dari 5,4 juta wisatawan sempat mendatangi Banyuwangi, termasuk 100 ribu wisatawan mancanegara.

”Salah satu pendorong peningkatan tersebut adalah Banyuwangi Festival (B-Fest) yang menurut Disbudpar sangat berkontribusi pada ketertarikan orang untuk mengunjungi Banyuwangi. Seiring meningkatnya aktivitas kunjungan wisatawan, jumlah sektor ekonomi kreatif pun mengalami pertumbuhan. Hingga 2019, BPS mencatat ada 296 ribu UMKM,” katanya.

Selain itu, Beliau mengatakan, jumlah hotel berbintang, restoran hingga homestay juga mengalami pertumbuhan karena dampak dari sektor pariwisata. ”Banyuwangi banyak diminati investor, karena memiliki sumber daya alam melimpah, seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga sektor ekonomi kreatif, Jadi, pemerintah memberikan kemudahan perizinan serta kenyamanan investasi,” ujarnya.

Beliau menyebutkan sebelum sektor pariwisata ditetapkan sebagai sektor unggulan, minat investasi di Banyuwangi sangat rendah. Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi memprioritaskan sektor pertanian, karena penyumbang PDRB terbesar memang dari sektor ini. Lalu beralih ke sektor pariwisata. ”Kita mengurai satu per satu dari permasalahan sebelumnya, setelah diinventarisasi, muncullah prioritas-prioritas unggulan. Kita mencoba di sektor pertanian, ternyata tidak berhasil. Akhirnya munculah sektor pariwisata, dan ternyata berhasil dari sinilah sektor pariwisata menggerakan sektor lainya,” katanya.

Investor Dalam Negeri Pada 2019, Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai prioritas pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal itu berimbas terhadap nilai pertumbuhan investasi di Banyuwangi, sehingga tak heran jika Banyuwangi menempati peringkat ke-9 sebagai daerah tujuan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terbesar di Indonesia. Dari enam investor dengan nilai investasi Rp1.76 miliar pada 2010, telah berkembang menjadi 18 investor dengan nilai investasi Rp 310 miliar pada 2015. ”Di Banyuwangi paling banyak investasinya itu PMDN. Sampai 20 Oktober 2020, jumlah PMA Banyuwangi telah mencapai Rp 79 mliar, sementara PMDN sebesar Rp 477 miliar. Meskipun di tengah pandemi mengalami penurunan investasi, besaran investasi tersebut sudah 60 persen dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Banyuwangi,” katanya.

Beliau menyatakan meskipun pada masa pandemi, pihaknya juga berupaya untuk menarik investasi. Tapi pengusaha masih menunggu, karena memang pandemi ini berdampak pada semua sektor, optimistis ekonomi cepat pulih di Banyuwangi sendiri dampak Covid-19 berimbas terhadap sektor pariwisata, mengingat angka kasus Covid-19 yang terus mengalami kenaikan. Hingga Senin,19 Oktober 2020, Dinas Kesehatan Banyuwangi mencatat jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1.635 orang, dengan pasien dalam perawatan masih 181 orang dan pasien meninggal sebanyak 134 orang.

Banyak kalangan pengusaha tetap optimistis bahwa ekonomi akan cepat kembali pulih. telah ada penerapan new normal sektor pariwisata serta jaminan sehat bagi wisatawan saat berkunjung. Pihak kami mengaku optimistis bahwa upaya itu akan mempercepat  pemulihan ekonomi Banyuwangi, termasuk kunjungan wisatawan.

”Awal pandemi memang terasa imbasnya, sekarang sudah lumayan. Okupansi hotel juga sudah mulai membaik. Kalau dibandingkan dengan daerah lain, Banyuwangi masih aman. Lantaran itu, kami optimis dengan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini,” katanya.

Pihaknya berharap pembangunan benar-benar harus merata, tidak hanya berpusat di satu titik saja, karena Banyuwangi masih punya kekayaan lainnya yang belum tergarap. ”Banyuwangi perkembangnya memang baik, tapi masih berpusat di kota. Beberapa wilayah selatan masih banyak yang belum tercover. Padahal wilayah selatan potensinya juga sangat besar untuk dikembangkan. Tercatat ada 100 pemilik usaha, baik hotel maupun pengusaha restoran yang terhimpun dalam PHRI. Mereka tersebar di 25 kecamatan di Banyuwangi,” katanya.

Beliau menceritakan, saat ada investasi yang masuk di Banyuwangi seperti hotel maupun restoran, pihak pemerintah Banyuwangi memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terlibat. Baik itu pelaku seni, budayawan, pokdarwis, hingga kelompok-kelompok lainya untuk terlibat terhadap investasi tersebut. Sehingga kebijakan investasi tidak hanya dari pemerintah saja, namun semua pihak ikut terlibat memberikan masukan baik muatan kearifan lokal maupun hal-hal lainya yang dirasa penting untuk diperbaiki.

”Ini semua tergantung Bupati, SKPD kita mengapresiasi perkembangan Banyuwangi, dan mereka juga harus menerima saran kritik karena semua ini dalam rangka membangun untuk koreksi yang positif. Besarnya nilai investasi yang masuk di Banyuwangi, berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat, terutama mereka yang berada di pusat perkotaan yang dekat dengan wilayah objek Investasi” katanya.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), kata Beliau, juga menyalurkan stimulus pariwisata dalam bentuk dana hibah Rp 10 miliar bagi pelaku usaha pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Adanya dana hibah tersebut dapat membantu industri pariwisata di daerah itu bertahan di tengah pandemi Covid-19. (bgn003)20122117

Gianyar, Baliglobalnews

Komisi II dan III DPRD Kabupaten Badung kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Gianyar Jumat (11/12/2020). Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Badung, Wayan Suyasa, didampingi Ketua Komisi II, Anom Gumanti dan Ketua Komisi III, Alit Yandinata.

Rombongan diterima langsung Bupati Agus Mahayastra didampingi Ketua DPRD Gianyar, Sekda Gianyar dan perangkat daerah terkait. Pada acara yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan tersebut, Agus Mahayastra menyampaikan kebijakan yang dilakukan Pemkab Gianyar dalam menghadapi ambruknya perekonomian sebagai imbas Covid-19.

’’Walaupun telah dilakukan refocusing anggaran sesuai peraturan pusat, tapi kami di Gianyar telah mengantisipasi hal itu,’’ ujarnya.

Bahkan saat ini, kata dia, sedang dilakukan safari pembagian sembako kepada warga Gianyar terdampak Covid-19. Teknisnya dilakukan dengan membuat SK Bupati bagi penerima, di-input di sistem lalu dieksekusi sehingga nantinya tidak terjerat aturan dari BPK.

Selain itu, lanjutnya, di tengah krisis ini, Pemkab Gianyar setidaknya masih bisa melaksanakan pembangunan. Misalnya pembangunan Pasar Gianyar yang ditata dengan konsep modern dan juga pembangunan/penataan lapangan Astina agar layak untuk masyarakat umum, ujarnya.

’’Mencontoh Kabupaten Badung dengan trademark-nya Puspem Badung, kami lakukan itu di tingkat kecamatan sehingga pelayanan benar-benar maksimal,’’ katanya dengan semangat.

Di tengah rasa penasarannya, Nyoman Satria menanyakan kebijakan yang dilakukan agar tetap dapat melakukan pembangunan, padahal di tengah situasi global yang terpuruk karena pandemi Covid-19.

Agus Mahayastra menerangkan bahwa itu semua dapat dilakukan karena kebijakan anggaran yang tepat setelah tentunya berkoordinasi tanpa lelah antara pimpinan dan seluruh instansi di Gianyar.

’’Selain itu kami didukung oleh data yang lengkap dan disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai wujud transparansi melalui aplikasi online, sehingga semua kegiatan dapat dipantau terkait progresnya,’’ ujarnya.

Pada kesempatan itu, Anom Gumanti yang juga Ketua Komisi II menyinggung terkait dana hibah pariwisata dari Pemerintah Pusat.

Agus Mahayastra menerangkan bahwa Gianyar menempuh kebijakan untuk mendaftarkan seluruh pengusaha pariwisata yang terkena dampak terlepas dari telah memenuhi persyaratan lengkap atau tidak. Untuk kekurangan persyaratan akan dilengkapi sambil jalan. Untuk 30 % dana hibah pariwisata yang dikelola perangkat daerah dieksekusi dengan pengadaan dump truck dan alat berat dan berbagai jenis kegiatan yang sifatnya padat karya.

’’Saat ini kami sedang berbenah untuk mengurangi ketertinggalan dari Badung. Perumda air minum dan rumah sakit yang kami kelola telah memberikan kontribusi PAD sampai 10 miliar per tahun. Di Tahun 2021, kami juga mempunyai rencana ambisius untuk membuat kolam aquatic bertaraf internasional untuk kegiatan pertandingan renang skala nasional bahkan dunia. Anggarannya sudah siap dan juga terkait ketersediaan lahannya,’’ katanya.(bgn003)20121604

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi II dan Komisi IV DPRD Badung mengadakan studi komparasi ke Kabupaten Lombok Utara pada Senin (21/9). Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi II, I Gusti Anom Gumanti, diterima Bupati Lombok Utara, di Aula Kantor Bupati Lombok Utara.

Anom Gumanti merasa bangga karena bisa bertemu langsung dengan Bupati Lombok Utara, Ketua DPRD Lombok Utara dan seluruh OPD. Dia menyatakan Komisi II dan Komisi IV DPRD Kabupaten Badung di samping studi komparasi dan silaturahmi.

”Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati atas berkenannya menerima kami secara langsung,” katanya.

Bupati Lombok Utara sangat berterima kasih, karena Lombok Utara dijadikan tempat kunjungan kerja. Pada awal terjadinya corona di Lombok Utara, dia mengatakan sangat mengkawatirkan. Tapi berkat kerjasama antara instansi baik itu dari Kodim maupun Kepolisian dan instansi yang lainnya sangat bahu-membahu membantu menangani Covid-19 sehingga sampai saat ini hanya ada 1 orang yang mengalami positif Covid-19 di Lombok Utara.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani Covid-19 yakni bekerja sama dengan semua aparat desa untuk membangun rumah isolasi. ”Apabila ada warga yang terkena Covid-19 langsung bisa diisolasi di rumah isolasi yang ada di desa. Tiap desa di Kabupaten Lombok Utara ada 1 orang dokter dan di setiap kepala desa menyediakan 1 buah ambulans, sehingga langkah-langkah yang kami lakukan sangat efektif untuk menangani Covid-19 di Lombok Utara sehingga sampai saat ini hanya ada 1 orang yang positif Covid-19 di Lombok Utara,” katanya.

Terkait masalah UMKM, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah membangun lapak bersama usaha mikro, kecil dan menengah untuk mempermudah promise serta integrasi produk usaha kecil dan menengah lapak bersama UMKM di Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung. Lapak UMKM tersebut merupakan kelanjutan dari program wirausaha baru yang di canangkan RPJMD. (bgn122)20092922