Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Badung, pada Kamis (9/4/2026) melibatkan 11 organisasi perangkat daerah (OPD).

Lanang Umbara didampingi Wakil Ketua II Wayan Loka Astika, Sekretaris I Putu Dendy Astra Wijaya, Sekretaris II I Made Rai Wirata, serta Anggota Putu Sika Adi Putra dan I Wayan Puspa Negara. Sementara 11 OPD terkait meliputi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pertanahan, Dinas Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.

Lanang Umbara menyampaikan raker bersama 11 OPD dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dalam LKPJ Bupati Badung Tahun 2025. “Hasilnya cukup bagus, karena kita sudah mengevaluasi terkait program-program yang telah terlaksana, termasuk yang masih terkendala sehingga mempengaruhi serapan belanja. Program yang belum mencapai target menjadi bahan evaluasi kami,” ujarnya

Dia menyampaikan secara umum hasil rapat menunjukkan capaian kinerja OPD sudah baik, dengan serapan anggaran berkisar antara 75 hingga 90 persen. “Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak mencapai 100 persen, itu karena adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, serta penyesuaian terkait pegawai yang pensiun dan perubahan status pegawai kontrak menjadi PPPK,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan sejumlah masukan kepada OPD guna meningkatkan kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Badung. “Walaupun kinerja sudah bagus, tetap kami ingatkan dan berikan masukan untuk penyempurnaan, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dia menyatakan DPRD Kabupaten Badung, khususnya Komisi I, siap memfasilitasi berbagai kendala yang dihadapi OPD, baik terkait anggaran maupun kebijakan pemerintah daerah. “Ketika ada kendala, tentu akan kita fasilitasi, baik ke pimpinan mereka maupun dalam kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Badung,” katanya.

Komisi I DPRD Badung juga akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung, di antaranya peningkatan pelayanan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung.

Menurut dia, masih terdapat kebutuhan peningkatan fasilitas, baik di kantor maupun kendaraan operasional seperti truk sampah dan kendaraan Satpol PP untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Badung. “Kita ingin sarana prasarana ini ditingkatkan agar mampu menunjang keamanan, kenyamanan, dan sektor pariwisata di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Terkait kekurangan pegawai, Lanang Umbara menyebut pihaknya telah meminta BKPSDM Badung untuk aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar Badung mendapatkan diskresi atau kekhususan dalam pengangkatan pegawai. “Badung ini merupakan barometer perekonomian Bali sekaligus wajah Indonesia di tingkat internasional, khususnya di sektor pariwisata. Oleh karena itu, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai,” tandasnya. (bgn003)26040910

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Badung menyikapi adanya dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) dengan menggelar rapat kerja bersama Kepala Disdukcapil, Kesbanglinmas, Ketua Bawaslu, Perbekel Desa Sibang Kaja beserta jajarannya di Ruang Sidang Gosana II Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (26/9/2023).

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi I, Made Ponda Wirawan, didampingi anggota IGN Sudiarsa, Sugita Putra, Yayuk Agustin Lessy dan Sekarini, membahas dugaan pemalsuan data adminduk oleh oknum Anggota Bawaslu Badung, RT.

Ponda Wirawan usai memimpin rapat mengatakan pihaknya memanggil Disdukcapil, Kesbangpol, Bawaslu, Perbekel, Sibang Kaja beserta jajaran untuk mendengarkan kronologi yang sebenarnya. “Apa yang disampaikan Perbekel, Disdukcapil, tadi sudah jelas, bahkan Disdukcapil sudah membuat langkah hukum dengan memblokir KTP yang bersangkutan. Jadi, kami merekomendasikan kepada Disdukcapil untuk menindaklanjuti langkah hukum dengan berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait lembaga bantuan hukum yang ada di Kabupaten Badung,” katanya.

Kalau ada indikasi tindak pidana, Ponda menyatakan biarlah aparat yang berkaitan, kepolisian, yang mengurus. “Tetapi langkah hukum yang dilakukan oleh Disdukcapil sudah tepat dengan memblokir KTP yang bersangkutan (RT),” katanya.

Dalam rapat kerja tersebut juga terungkap aparat petugas baik dari jajaran Desa Sibang Kaja maupun Disdukcapil sudah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Pasalnya, dugaan pemalsuan dokumen adminduk tersebut sudah dilaporkan oleh pemilik KK, Adi Sanjaya, yang keberatan adminduknya diduga dipalsukan.

Sementara Ketua Bawaslu Badung, Putih Hery Indrawan, menyatakan kasus tersebut sudah disampaikan kepada atasannya, Bawaslu Bali. Dia menyebutkan Bawaslu Bali sudah memanggil RT untuk dimintai klarifikasi. “Bawaslu Bali sudah melaporkan hasil klarifikasi ke Bawaslu RI. Sekarang kami menunggu keputusan Bawaslu RI,” katanya.

Sementara Kepala Disdukcapil Badung, AA Arimbawa, menyatakan siap untuk melaporkan dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) oknum anggota Bawaslu Badung, RT.

“Kami akan melapor dulu ke Bagian Hukum dan Tim Bantuan Hukum Pemkab Badung apa yang akan kita lakukan. Kalau memang diminta untuk melapor ke polisi, kita siap melakukan. Karena ini menyangkut delik aduan, yang mengadukan kan yang keberatan. Kami clear, tidak ada masalah dengan apa (KK dan KTP-red) yang kami keluarkan, karena sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Perkara dia nanti ada bermasalah, ada pemalsuan, bukan ranahnya kami, itu ranahnya polisi,” katanya. (bgn003)23092609

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Badung menggelar rapat dengan tenaga ahli di Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (5/4).

Ketua Komidi I DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, mengatakan pihaknya juga menggelar rapat-rapat kerja dengan masing-masing OPD untuk memberikan masukan, baik masukan formal maupun informal.  “Ada lima poin yang kita berikan masukan kepada pimpinan kita agar menjadi sebuah rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Badung tahun 2021,” katanya kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat.

Dia pun merinci kelima masukan tersebut, pertama masalah data kependudukan, terutama adanya perbedaan data selama ini antara Disdukcapil, KPU dan Kesbangpol.

“Nanti kita harus duduk bersama, bagaimana mensinkronkan agar informasi data tersebut ke masyarakat maupun di internal kita tidak berbeda-beda, perlu sebuah kebijakan. biar tidak hanya ada KTP-nya tetapi tidak ada orangnya. Kalau perlu dicoret saja, kita ajukan ke Mendagri. Kami Komisi I pasti akan mengawalnya,” katanya.

Kedua, kata Ponda, masalah pelaksanaan pemilihan perbekel pada Mei 2022 mendatang. Dinas Pemerintahan Desa diminta untuk mengawal agar semua pelaksanaan pemilihan perbekel bisa berjalan baik dan bagus, sehingga tidak terjadi permasalahan di bawah. “Jadi bagaimana kita membikin kenyamanan di Kabupaten Badung,” katanya.

Masalah perizinan, lanjutannya, harus mensinkronkan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dengan Dinas PUPR selaku pelaksana teknis daripada  PBG dan sertifikat laik fungsi dengan DLHK yang mengeluarkan izin amdal, UPL, UKL ataupun SUPL “Ini harus sinkron semua. Komisi I memiliki peran selaku leading sektor, memberikan kebijakan politis bagaimana mendorong mereka agar menjadi satu bahasa dalam pelaksanaan investasi yang terjadi di Kabupaten Badung,” katanya.

Keempat, Ponda menyatakan pihaknya mendorong Satpol PP ke depannya lebih maksimal m menjalankan tugasnya agar tidak terjadi permasalahan hukum terhadap perizinan di Kabupaten Badung. “Bagaimana mereka (Satpol PP-red) memberikan sosialisasi ke depan, apalagi dengan adanya ABT yang sekarang bukan menjadi ranah kabupaten tetapi menjadi ranah provinsi sehingga kita di Kabupaten perlu memberikan sosialisasi agar mereka paham bagaimana regulasi sekarang. Inilah tugas Satpol PP sebagai penegak perda,” katanya.

Kelima, pihaknya mendorong perekrutan tenaga P3K. Pasalnya, dengan pensiunnya ASN otomatis kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Badung semakin berkurang sehingga pihaknya mendorong adanya perekrutan tenaga P3K sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (bgn003)22040514

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Komisi I DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan mempertanyakan nasib honorer dan pegawai kontrak menyusul pemberlakuan Undang – undang No. 5 tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pond’a Wirawan mengemukakan hal itu dalam rapat kerja Komisi I DPRD Badung dengan Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Bagian Organisasi Setda Badung, di Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (8/3).

Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan pegawai kontrak di Pemerintah Kabupaten Badung kini cemas. Pasalnya, Pemerintah Pusat berencana  menghapus pegawai di luar ASN dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Tragisnya, tenaga kegiatan atau tenaga kontrak di Gumi Keris mencapai ribuan, bahkan melebihi jumlah ASN.

“Kami mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat, dari pegawai honorer dan kontrak. Bagaimana nasib mereka nanti setelah tahun 2023? Sebab, ada kebijakan Kemenpan hanya akan ada ASN dan P3K,” ujarnya.

Menurut Ponda Wirawan, masyarakat perlu penjelasan dari BKPSDM guna mendapatkan pemahaman yang tepat, sehingga ada persamaan persepsi dan jawaban kepada masyarakat.

Terhadap pertanyaan tersebut, Kepala BKPSDM Badung, I Gede Wijaya, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapat petunjuk dari pusat. “Kami masih menunggu informasi pusat,” katanya.

Wijaya mengutip UU No. 5 tahun 2017 tentang ASN, bahwa pegawai hanya ASN dan P3K. “Di luar ASN dengan sebutan apapun, tidak dikategorikan dengan pegawai. Badung sendiri memiliki 43 orang P3K, yaitu 23 tenaga guru dan 20 tenaga penyuluh pertanian,” katanya.

Pada akhir tahun 2020, kata dia, Pemkab Badung mengusulkan 1.800 P3K tenaga guru dan disetujui oleh Kemenpan 1.770 orang. Perekrutan tenaga P3K tenaga guru ini diprioritaskan dari honorer kategori 2.

“Begitu prosesnya mau dilanjutkan, pimpinan memutuskan untuk menunda. Dengan pertimbangan melihat kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan tambahan belanja pegawai, akibat pandemi,” katanya.

Pada November 2021, Pemkab Badung kembali bersurat ke pusat untuk menunda pengangkatan P3K tahun 2022. Mengingat berdasarkan aturan pembayaran gaji P3K sepenuhnya dibebankan melalui APBD.

Pihaknya menyatakan, berdasarkan analisa kebutuhan, sejatinya Pemkab Badung sangat membutuhkan tambahan pegawai berstatus ASN. “Kita kembali melakukan penundaan, belum bisa dilaksanakan karena kemampuan keuangan daerah belum memungkinkan,” tandasnya. (bgn003)22030817

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Gedung DPRD Puspem Badung pada Jumat (22/10).

Raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Made Ponda Wirawan, untuk mematangkan program kerja OPD pada tahun anggaran 2022 mendatang. Ponda didampingi sejumlah anggota yakni Wayan Edy Sanjaya, Wayan Sugita Putra, IGN Sudiarsa, Wayan Loka Antara, serta Yayuk Agustin Lessy.

Ponda meminta OPD terkait untuk menjabarkan program kerja tahun 2002, antara lain Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Kesbang Polinmas, Badan Litbang, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala DPMPTSP, Made Agus Aryawan, menyebutkan pihaknya memiliki tugas untuk menarik investasi serta memberikan layanan prima kepada masyarakat. Pada tahun 2021 ini, investasi yang ditargetkan Rp 9 triliun, sudah terealisasi Rp 10 triliun. Sementara retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terealisasi 159 persen, retribusi mikol 95,25 persen dari target serta retribusi IMTA sudah mencapai 102,93 persen.

Terkait anggaran 2022, kata dia, DPM PTSP pagu hanya Rp 23 miliar. Anggaran tersebut 91 persen untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai, listrik dan sebagainya. “Jadi hanya 3 program yang bisa dilakukan, sudah terkunci. Dalam ketentuan, perangkat daerah harus punya satu kegiatan, kalau nihil akan berkorelasi dengan SKP,” seraya menyebut ada bidang pernah tidak ada kegiatan.

Kasatpol PP, IGAK Suryanegara, menyampaikan kegiatan 2022 masih sama dengan tahun 2021 dengan 2 program dan 7 kegiatan.

Dengan anggaran Rp 26 miliar, kata dia, 95 persen habis untuk operasional kantor, gaji, tunjangan dan gaji kontrak, sehingga nyaris tidak ada kegiatan.

Bahkan untuk tahun 2021, akibat refokusing anggaran satu kewenangan Satpol PP, yakni penindakan eksekusi, diamputasi

Semua OPD menyampaikan adanya pengurangan anggaran, sehingga pada tahun 2022 tidak banyak ada kegiatan, hanya kegiatan rutin.

Karena itu, dewan mengguyoni wajah pimpinan OPD sebagai wajah-wajah suram. Walau kondisinya seperti itu, anggota Komisi I berharap semua OPD tetap memiiki semangat serta komitmen untuk melakukan inovasi-inovasi. (bgn003)21102214