Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I dan III DPRD Badung kunjungan kerja (kunja) ke DPRD Lombok Barat (Lobar) pada Jumat (13/11). Rombongan DPRD Badung itu dipimpin Wakil Ketua II, Made Sunarta.

Mereka diterima Kasubag Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Lobar, L Rudy Aryadi, beserta staf.

Made Sunarta menyatakan tujuan kunjungan kerja ke Lombok Barat untuk berkoordinasi mengenai masalah tata kelola pelayanan perizinan dalam menyongsong tata hidup baru dan produktif aman Covid-19.

Rudy Aryadi menjelaskan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Lombok Barat terus berupaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu secara prima guna memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi, pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari izin.

Menurut Rudy, pelayanan perizinan di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat. Pelayanan terpadu satu pintu adalah penyelenggaraan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan alamat Jl. Langko, no. 23 Mataram.

Dasar hukum yang mengatur tentang pelayanan perizinan mulai tahun 2012 ada beberapa perubahan. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009, sebagian besar jenis izin usaha tidak dipungut retribusi, dan yang dipungut retribusi hanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO). (bgn122)20111422

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I dan III DPRD Badung kunjungan kerja (kunja) ke DPRD Kota Mataram pada Kamis (12/11). Kunja yang dipimpin Wakil Ketua II, Made Sunarta.

Menurut Sunarta, kunja tersebut untuk mencari bahan masukan terkait dengan tata kelola pelayanan perizinan dalam menyongsong tatanan hidup baru dan produktif, aman covid-19 yang dapat diterapkan pelaksanaannya dan juga sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintahan Kabupaten Badung. ”Untuk mencari bahan masukan secara komparatif terkait dengan tugas pokok dan fungsi komisi yang dapat diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung,” katanya.

Mereka diterima oleh Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Mataram, Rohani, beserta staf. Rohani menyampaikan APBD perubahan tahun 2020 Kota Mataram mendapat tambahan pendapatan setelah refocusing Rp 34,3 miliar lebih atau naik 2,68 persen. Dalam APBD perubahan terjadi peningkatan pendapatan jika dibandingkan dengan asumsi pada saat refocusing anggaran sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. (bgn122)20111421