Tabanan, Baliglobalnews

Program rekrutmen yang digagas Kemendikbud memberikan kuota yang lebih banyak terhadap profesi guru menjadi sorotan DPRD Tabanan, khususnya Komisi I DPRD Tabanan yang mengharapkan kuota 1.615 PPPK yang diperoleh Tabanan dari pusat 2021 dimaksimalkan.

“Meski kuota yang diberikan pusat ini memang belum bisa menutupi kebutuhan tenaga pendidik (guru) di Tabanan. Namun, kami secara tegas mendorong agar kuota formasi yang diberikan sekarang diisi maksimal,” kata Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi usai melakukan rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan, Selasa (25/5/2021).

Pihaknya sudah meminta BKPSDM Tabanan agar memperjuangkan sisa kuota dari Kemendikbud. Termasuk juga memperjelas kembali mengenai jumlah pasti berapa total calon peserta yang bisa ikut dalam seleksi meskipun tak masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Karena ada yang non-Dapodik sehingga harus dipastikan berapa kuotanya dan kemudian diumumkan,” tegasnya.

Dimana nanti bisa dipastikan dari total 304 SD di Tabanan baik negeri maupun swasta, begitu juga dengan SMP tidak kekurangan tenaga.

“Bagaimana pun rekrutmen yang dipakai, kami ingin memastikan semua formasi yang didapatkan terisi semua. Kami mau memastikan seperti apa koordinasinya BKPSDM dengan pusat nantinya,” ucapnya .

Terlebih lagi, Pengangkatan seluruh tenaga kontrak menjadi P3K sampai dengan 2024 sudah menjadi amanat Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Meskipun secara umum kuota yang diperoleh nantinya bisa memenuhi kebutuhan guru di Tabanan, yang terpenting adalah prosesnnya agar dimaksimalkan oleh Pemerintah Tabanan.

Eka menjelaskan, selama ini proses dan syarat rekrutmen harus dipenuhi dengan baik. “Salah satu kendala dalam proses rekrutmen ini biasanya kendala di passing grade,” imbuhnya.(bgn008)21052530

Mangupura, Bali Globalnews

Komisi I DPRD Badung memperdalam kebijakan daerah dalam memproteksi dengan regulasi sebagai payung uukum untuk menangani Covid-19. Untuk itu, Komisi I yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta, mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke Lombok Timur, Senin (28/9).

Menurut Made Sunarta, kepala daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan di daerahnya masing-masing dengan memperhatikan kebijakan pusat dan dapat mengedapankan sinergitas.

Menindaklanjuti instruksi Mendagri, Pemerintah Kabupaten Badung sudah memiliki regulasi /payung hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam administrasi. Sunarta pun menanyakan apakah Kabupaten Lombok sudah menindaklanjuti hal tersebut? Terkait kebijakan daerah dalam memproteksi penanganan Covid-19 ini, mengarah pada kebijakan jangka panjang atau jangka pendek, karena pada masa new normal ini kasus terpapar virus terus meningkat.

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19 bagi masyarakat dan badan hukum yang melaksanakan kegiatan agar melaksanakan protokol kesehatan, dan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan pada kegiatan keagamaan, tempat kerja atau perkantoran, Kegiatan fasilitas publik, kegiatan sosial budaya, kegiatan di pasar tradisional, kegiatan pelayanan jasa dan perdagangan, kegiatan kontruksi, moda transportasi, kegiatan di rumah makan atau restoran, kegiatan perhotelan, pariwisata, kegiatan perkoprasian dan UMKM/IKM, kegiatan kepemudaan dan orahraga, kegiatan pertanian dan pendidikan dan pelatihan, dan pengawasan atas pelaksanaan penerpan protokol kesehatan dalam memberikan rasa tentram, mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dengan koordinasi dengan pihak terkait dan pengawasan dilakukan dengan koordinasi dengan camat dan kepala desa setempat.(bgn122)20092921