Tabanan, Baliglobalnews 

Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pembangunan usaha di wilayah Selemadeg Raya (Selemadeg Timur, Selemadeg, dan Selemadeg Barat) pada Senin (13/10/2025). Hasilnya, Dewan menemukan adanya indikasi pelanggaran di dua lokasi proyek besar.

Sidak dipimpin oleh Ketua Komisi I I Gusti Nyoman Omardani dan melibatkan unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), Dinas PUPRPKP, Satpol PP, camat serta perangkat desa terkait. 

Lokasi yang dikunjungi adalah pembangunan perumahan serta pabrik minuman beralkohol (mikol) di Banjar Adat Mambang Kaja, Desa Mambang, Selemadeg Timur. Di lokasi pabrik mikol, rangka bangunan dan tembok pembatas sudah berdiri, sementara proyek perumahan baru tahap penyiapan lahan. Namun, di dua lokasi pembangunan tersebut, anggota Komisi I menemukan adanya indikasi pelanggaran. Pasalnya, para pengawas proyek tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen perizinan untuk membangun.

Omardani mengatakan bahwa pengawas proyek di kedua lokasi tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen perizinan, meski mengklaim izin masih dalam proses pengurusan. “Untuk itu kami minta kepada seluruh pihak terkait untuk memproses izin terlebih dahulu dan proyek bisa dilanjutkan setelah izin terpenuhi,” ujar.

Omardani menegaskan pihaknya tidak melarang kegiatan Pembangunan, namun para pemilik wajib untuk melengkapi dokumen perizinan sebelum melakukan aktivitas pembangunan seperti sertifikat laik fungsi (SLF), persetujuan bangunan gedung (PPG), dan izin lainnya. “Sementara pembangunan ditunda dulu. Kalau izin sudah terpenuhi maka silakan dilanjutkan kembali,” katanya.

Sementara JF Penata Perijinan Ahli Madya DPMPPTSP Tabanan Endah Setyaningsih menyampaikan bahwa pemilik bangunan baru mengajukan izin tata ruang untuk pembangunan gudang. Secara peruntukan ruang, lahan yang menjadi lokasi pembangunan termasuk dalam permukiman pedesaan dan sebagian perkebunan.

Endah menyoroti potensi masalah jika dilakukan pembangunan mikol maka diperlukan adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. “Kalau melihat kegiatan untuk pabrik mikol, jika itu pabrik baru maka tidak diizinkan, karena masuk negatif investasi. Kecuali pabrik mikol relokasi dari tempat lain dan sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” ujarnya.

Sementara Kelian Adat Banjar Mambang Kaja I Wayan Wiranata didampingi Kawil Mambang Kaja I Putu Agus Riadi mengatakan untuk pembangunan pabrik minuman, sebelumnya pemilik sudah melakukan sosialisasi lima kali kepada warga di Banjar Adat Mambang Kaja. Bahkan, warga telah menyetujui pembangunan pabrik tersebut. Begitu juga dengan rencana proyek pembangunan perumahan.

Namun saat ditanya jenis usaha yang akan dijalankan serta kelengkapan izin usaha, pihaknya tidak mengetahui. “Kami belum mengetahui secara pasti (pabrik) apa yang akan dibangun. Yang jelas hanya disebutkan pembangunan pabrik minuman beralkohol,” katanya.

Dia mengatakan alasan persetujuan masyarakat adalah janji pemasukan bagi desa adat dan penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, pemilik pabrik menjamin tidak ada limbah, kebisingan serta polusi udara yang ditimbulkan dari aktivitas pabrik. “Selain itu, mereka juga menjamin akan menyerap 30 persen tenaga kerja dari warga kami,” ujarnya.

Dia menambahkan, pembangunan pabrik sudah berlangsung sejak Juli 2025 dan luas lahan yang digunakan mencapai 77 are. Lahan tersebut dulunya merupakan tegalan. Pihaknya berharap pemilik usaha baik perumahan dan pabrik minuman bisa melengkapi seluruh izin usaha, sebab warga Banjar Adat Mambang Kaja sangat mengharapkan proyek bisa berjalan. “Kalau pemerintah mengizinkan, kami warga di sini sangat welcome. Kalau memang ada pendamping yang tidak cocok tapi masyarakat umum sudah setuju maka tidak bisa apa-apa lagi,” pungkasnya. (*/bgn020)25101309

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Tabanan menyoroti pentingnya netralitas birokrasi, khususnya bagi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tabanan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja pada Jumat (18/10/2024).

Ketua Komisi I DPRD Tabanan Gusti Nyoman Omardani mengungkapkan kekhawatirannya terkait beberapa temuan di media sosial yang menunjukkan adanya kegiatan bersama antara Plt Bupati dengan salah satu pasangan calon. “Kami mengawasi di bidang pemerintahan, dan kami mendapat beberapa temuan di media sosial terkait kegiatan Plt Bupati yang berbarengan dengan salah satu pasangan calon. Entah kegiatan itu sengaja atau tidak, akan memiliki efek negatif bagi pemerintah daerah,” ujar Omardani usai memimpin rakor.

Menurut Omardani, berdasarkan sejumlah foto yang kami temukan, terlihat adanya pola pertemuan berulang antara Plt Bupati dengan salah satu pasangan calon. Frekuensi pertemuan yang cukup sering ini sulit dijelaskan sebagai kebetulan semata. Hal ini tentunya mengkhawatirkan dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap netralitas pemerintah. “Kalau itu ketidaksengajaan tidak mungkin berulang ulang,” katanya.

Menanggapi temuan tersebut, Komisi I meminta kepada pihak eksekutif, terutama bagian protokol dan humas, untuk lebih cermat dalam menyusun agenda kegiatan Plt Bupati. “Kami berharap ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga kondusivitas Pilkada Tabanan,” ujarnya.

Sementara terkait ASN, dia menekankan soal netralitas ASN atau aparatur sipil negara. Pihaknya juga telah memberikan arahan kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye Pilkada.

Walaupun memiliki hak pilih, ASN harus menyadari bahwa keterlibatan mereka dalam kegiatan kampanye dapat merugikan kedua belah pihak, baik pasangan calon maupun ASN itu sendiri. “Oleh karena itu, kami meminta BKPSDM dan Inspektorat untuk mengambil tindakan tegas jika ditemukan adanya pelanggaran netralitas ASN,” katanya. (bgn020)24101808

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi l DPRD Tabanan mempercepat penyelesaian dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) merupakan salah satu program prioritas pengembangan wilayah Selemadeg, dimulai dari Selemadeg Barat yang dilanjutkan ke kecamatan Selemadeg dan Selemadeg Timur.

Anggota Komisi l DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani menyebutkan proses penyusunan RDTR di kawasan bagian barat Kabupaten Tabanan ini untuk meminimalkan potensi hilangnya pendapatan asli daerah (PAD), karena di kawasan tersebut merupakan kawasan Pariwisata.

“Kawasan ini merupakan kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Tabanan. Sehingga dengan segera rampungnya penyusunan RDTR ini maka potensi kehilangan PAD bisa diminimalkan pada tahun 2024 ini,” kata Omardani pada Selasa (20/2/2024).

Menurut Omardani, penyelesaian RDTR akan memungkinkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan untuk mengejar potensi pendapatan daerah yang selama ini hilang. Potensi itu hilang karena kurangnya peraturan terkait penggunaan tata ruang untuk kegiatan dan akomodasi pariwisata.

Omardani menyampaikan berdasarkan data sudah ada beberapa investor pariwisata yang tertarik ke Pemkab Tabanan untuk melakukan investasi di bidang akomodasi pariwisata di kawasan barat Kabupaten Tabanan, khususnya di daerah sepanjang Pantai Selabih sampai dengan pantai Soka. Sehingga, perlu disusun RDTR yang dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.

“Karena itulah, kami kejar prosesnya segera selesai, sehingga ada dasar hukum untuk mengatur pemanfaatan tata ruang di kawasan Selemadeg, khususnya kawasan yang akan digunakan untuk sektor pariwisata di Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Sampai saat ini, kata dia, proses penyusunan baru sampai di kawasan Kecamatan Selemadeg Barat, yang menjadi incaran para investor asing untuk membangun akomodasi pariwisata. “Dengan potensi tersebut, maka ini kami percepat, sehingga nantinya akomodasi pariwisata yang di bangun tidak bersifat sembarangan, sehingga mampu meningkatkan PAD Tabanan,” katanya. (bgn020)24022102

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Tabanan kembali rapat koordinasi bersama Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, pada Senin (8/1/2024). Rapat kerja tersebut dalam rangka kelanjutan pemantauan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan dan guru serta penempatan PPPK di Kabupaten Tabanan.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, mengatakan rapat digelar untuk memastikan rekrutmen berjalan bersih serta penempatan PPPK harus linear sesuai jurusan dan jarak tempat tinggal yang bersangkutan. Selain itu untuk mengetahui kondisi riil peserta yang lulus dari formasi yang disediakan. “Kita ini sebagai leading sector pengawasan. Rapat digelar untuk memastikan rekrutmen. berjalan lancar, bersih, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Ormadani. Dia sangat mengapresiasi bahwa rekrutmen PPPK di Tabanan berjalan lancar.

Terkait masalah penempatan mereka dia meminta diharapkan linear dengan pendidikan dan jarak rumah. “Jadi di sini kami harapkan ada perjalanan konkret nantinya,” kata Omardani.

Sementara Ketua BKPSDM Tabanan I Made Kristiadi Putra menjelaskan proses rekrutmen sampai hari ini masih dalam pengisian daftar riwayat hidup dan penerbitan kerja sama melalui aplikasi SSCASN, di mana batas akhir pada 14 Januari 2024. “Sementara terkait dengan penempatan, kami sedang menunggu informasi dari BKN terkait proses penempatan,” katanya.

Seperti diketahui pada rekrutmen PPPK tahap II ini Tabanan diberikan kuota formasi 1.876 terdiri dari guru 806 dan tenaga kesehatan 1.070.

Kemudian berdasarkan hasil seleksi untuk tenaga guru dari kuota formasi 806, hanya 587 orang dinyatakan lulus sehingga 285 orang dinyatakan gugur.

Sebaliknya, kata dia, untuk tenaga kesehatan, dari catatan di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan, formasi tenaga kesehatan, dari 1.070 formasi yang dibutuhkan hanya terisi 962. Terdiri dari formasi khusus yang lulus sebanyak 798 orang dan formasi umum 164 orang. Sehingga ada 12 orang yang dinyatakan gugur. (bgn020)24010903

Tabanan, Baliglobalnews

Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Nurcahyadi, mengatensi khusus kondisi tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Tabanan, yang saat ini semakin terbatas.

Menurut Eka Nurcahyadi, dengan kondisi terbatasnya tenaga penyuluh pertanian saat ini, memang rasional untuk meningkatkan hak mereka  dengan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP).

“Seperti diketahui saat ini kondisi tenaga penyuluh yang satu orang tenaga harus menangani lebih dari satu desa, maka wajar untuk memberikan TPP. Namun tetap harus sesuai peraturan yang ada. Mengingat Pemerintah Kabupaten Tabanan telah memiliki Perbup mengenai TPP.” jelasnya Eka Nurcahyadi, pada Selasa (5/12/2023).

Selain itu, kata Nurcahyadi, pemberian TPP ini juga harus disesuaikan berdasarkan kelas jabatan. para penyuluh pertanian ini sifatnya masih sebagai staf umum atau belum bersifat khusus.

Sehingga hal itu yang akan disesuaikan nantinya agar sesuai dengan beban kerja di lapangan. “Kalau kami perjuangan sesuai dengan basic mereka kita harus berusaha menyesuaikan dengan beban kerja sehingga kelas jabatan mereka bisa ditingkatkan,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan I Made Subagia mengatakan, selama ini pihaknya kekurangan penyuluh pertanian akibat jumlahnya terus berkurang setiap tahun karena pensiun.

Idealnya, Kabupaten Tabanan harus memiliki 133 orang tenaga penyuluh pertanian, karena jumlah desa di 10 kecamatan kabupaten sebanyak 133 desa. Namun hingga ini mendatang, jumlah tenaga penyuluh yang dimiliki Pemkab Tabanan hanya 52 orang.

Satu orang penyuluh harus membina lebih dari satu desa. Untuk itu, Dinas Pertanian mengusulkan ada peluang untuk rekrutmen PPPK di bidang penyuluhan. Para penyuluh juga mengusulkan adanya penyesuaian regulasi terkait pemberian TPP sehingga pelamar tambah berminat. (bgn020)23120507