Mangupura, Baliglobalnews

DPRD Kabupaten Badung melalui Komisi I dan Komisi II merekomendasikan untuk menghentikan proyek pembangunan yang berada di atas Tebing Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (3/2/2026). Tindakan tersebut dilakukan setelah gabungan kedua komisi tersebut melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) lapangan terkait tertib administrasi perizinan.

Sidak dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara dan Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Badung. Hadir sejumlah organisasi perangkat daerah terkait Setda Badung, di antaranya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Camat Kuta Selatan.

Mereka meninjau langsung kondisi proyek untuk memastikan kesesuaian pembangunan dengan perizinan yang dimiliki, khususnya terkait administrasi perizinan, tata ruang, serta dampaknya terhadap lingkungan di kawasan tebing yang tergolong rawan dan strategis dari sisi pariwisata.

I Gusti Lanang Umbara mengatakan sidak menindaklanjuti laporan masyarakat yang khawatir terhadap aktivitas proyek di atas tebing Pantai Suluban. “Salah satunya berkenaan dengan keberadaan goa di dasar tebing yang selain disakralkan, juga sekaligus menjadi ikon wisata di Pantai Suluban. Jadi, masyarakat khawatir, goa itu terdampak aktivitas proyek seperti jebol, longsor dan sebagainya,” katanya.

Dia menyebutkan hasil pengecekan dan koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, diketahui bahwa proyek bersangkutan belum mengantongi izin persetujuan bangunan gedung (PBG). “Harusnya PBG-nya keluar, baru mereka bisa melakukan aktivitas. Tapi, karena ini mereka belum melakukan proses, dan belum memiliki PBG. Jadi, kita simpulkan bahwa semua kegiatan ini kita hentikan. Itu rekomendasi dari DPRD Badung,” katanya seraya meminta pihak proyek bersangkutan untuk segera melakukan klarifikasi ke DPRD Badung.

Lanang Umbara juga menegaskan penghentian aktivitas proyek dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kerusakan yang lebih parah. Penghentian tersebut berlaku hingga pihak proyek benar-benar dapat menunjukkan dokumen perizinan secara lengkap. “Kalau tidak bisa memperlihatkan legalitasnya, sudah pasti kita akan tutup selamanya. Tidak ada nego-nego,” tandasnya.

Lanang Umbara juga menegaskan bahwa Badung bukan daerah yang anti-investor. Dengan catatan, selalu mengikuti dan taat regulasi berlaku. “Koordinasi itu penting. Apalagi di Bali ini bukan hanya ada alam sekala, tetapi juga alam niskala. Dan di Bali, juga berlaku konsep Tri Hita Karana, bagaimana kita menjaga hubungan antarmanusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan Tuhan,” katanya.

Atas temuan tersebut, Komisi I dan Komisi II DPRD Badung secara resmi merekomendasikan untuk menyegel dan memasang pita Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemda Badung. Hal tersebut berarti aktivitas proyek pembangunan tersebut diputuskan untuk ditutup sementara.

Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada menyatakan ketika hendak melakukan pembangunan, haruslah terlebih dahulu menjalin komunikasi dan koordinasi bersama masyarakat setempat. Dia mengingatkan pentingnya memperhatikan alur sungai kering yang ada di sebelah lokasi proyek. “Jadi, jarak dari tebing juga harus ditinjau ulang oleh PUPR dan ruang untuk menjaga air tetap mengalir itu juga harus diperhatikan, supaya nanti tidak terjadi longsor dan sebagainya,” ujarnya.

Sada juga mengingatkan agar pihak proyek memperhatikan pentingnya pengelolaan sampah, termasuk juga berkaitan dengan pengelolaan limbah, yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh DLHK Badung.

Sementara Anggota Komisi I DPRD Badung yang juga tokoh masyarakat Pecatu, I Made Tomy Martana menyampaikan bahwa informasi kekhawatiran awalnya diterima dari masyarakat penggiat surfing sekitar, yang kemudian, informasi tersebut disampaikannya ke DPRD Kabupaten Badung. (bgn003)26020402

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Badung menggelar rapat kerja bersama OPD terkait di Ruang Nayaka 3, Setda Kabupaten Badung, pada Senin (28/4/2025). Rapat yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2024 dipimpin oleh Wakil Ketua I Gusti Lanang Umbara.

Usai rapat kerja, Lanang Umbara menyampaikan pihaknya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai DPRD Kabupaten Badung. Setelah adanya laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Bupati, dia menyatakan pihaknya menindaklanjuti berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait yang bersinergitas di lingkungan Komisi I. “Khususnya kami juga mendapatkan tanggapan-tanggapan secara detail terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati Badung melalui laporan pertanggungjawabannya. Sehingga kami mengundang teman-teman OPD terkait Komisi I untuk memberikan penjelasan yang lebih detail sehinga dengan penjelasan yang detail itu nantinya hasil rapat ini akan kami bawa ke rapat internal untuk ambil keputusan,” katanya.

Terkait apa yang telah disampaikan oleh OPD terkait keterbatasan atau kekurangan SDM dan sarana-prasarana, Lanang Umbara tidak membantah. Dia memandang perlu mendapatkan perhatian serius dan menyatakan wajib penambahan SDM sarana-prasarana yang memadai di Kabupaten Badung. “Wajib kita laksanakan, karena itu merupakan sarana penunjang bagi kita di daerah Kabupaten Badung ini kan terkenal sebagai kawasan pariwisata internasional. Jadi semua yang namanya keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, wajib kita jaga bersama. Itulah modal dasar kita di dalam menjual pariwisata kita. Jangan sampai pariwisata kita karena kita yang teledor sehingga menurunkan kelas kepariwisataan kita menjadi kita nantinya ditinggalkan oleh para wisatawan. Jika para wisatawan sepi, tentunya berpengaruh kepada pendapatan asli daerah kita. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan OPD terkait untuk memenuhi sarana dan prasarana dan tenaga kerja menjadi perhatian serius untuk kita koordinasikan dengan Pemkab Badung dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati,” katanya

Dia menegaskan semua itu menjadi menjadi program prioritas. “Sekarang ada program Badung Terang. Kita sudah mengusulkan kepada pemerintah bagaimana di seluruh kawasan Kabupaten Badung ini bisa terang, diterangi oleh lampu-lampu sehingga ketika malam hari Badung terang saya yakin itu menjadi salah satu modal kita untuk mengurangi tindakan-tindakan kriminal yang terjadi selama ini,” katanya. (bgn)

Hadir pula Anggota DPRD I Wayan Loka Astika, I Putu Dendy Astra Wijaya Yayuk Agustin Lessy, I Made Rai Wirata, Putu Sika Adi Putra, I Made Tomy Martana Putra. Sementara dari OPD hadir Asisten II mewakili Sekda Badung, Kepala Dinas BKPSDM, DPMPTSP, Dukcapil, Kepala Tata Pemerintahan dan Hukum, Kabag Aset, Kaban Kesbangpol, Kadis Damkar, Kasatpol PP, Kepala BPBD serta perwakilan OPD lainnya. (bgn003)25042814

Badung, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Badung menggelar rapat kerja dan membahas perihal permohonan persetujuan DPRD terkait permohonan hibah tanah oleh Desa Adat Seminyak di Balai Banjar Seminyak, Jl. Raya Seminyak, Kecamatan Kuta, pada Selasa (21/1/2025) pukul 13.00 Wita.

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi I Bima Nata didampingi Wakil Ketua I I Gusti Lanang Umbara, Wakil Ketua II I Wayan Loka Astika dan Sekretaris II I Made Rai Wirata serta sejumlah anggota Komisi I, dan dihadiri instansi terkait, Camat Kuta, Lurah Seminyak, Bendesa Seminyak.

Usai rapat kerja, Ketua Komisi I Bima Nata mengatakan pihaknya melaksanakan dan menindaklanjuti permohonan masyarakat terkait tentang penghibahan tanah yang dimiliki oleh Pemkab Badung. ”Per hari ini sudah kami setujui dan akan kami serahkan seutuhnya kepada masyarakat sehingga bisa dikelola dan dikembangkan dengan baik oleh masyarakat. Tentunya juga kami DPRD Kabupaten Badung khususnya Komisi I akan selalu ada dan berpihak kepada masyarakat, akan selalu berpihak kepada kebijakan-kebijakan yang pro dengan masyarakat sehingga keberadaan kami yang mewakili seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Badung benar adanya,” katanya.

Sementara Camat Kuta Dewa Bayu menyebutkan luas tanah yang dimohonkan 4 are akan digunakan untuk parkir, mobil pecalang dan kegiatan-kegiatan adat yang ada di Desa Adat Seminyak. ”Ke depannya kalau sudah dihibahkan, mau digunakan untuk kegiatan yang positif untuk masyarakat Seminyak, ya kami lepas tangan, kan sudah dihibahkan. Yang penting pemanfaatannya seluas-luasnya untuk kepentingan Desa Adat Seminyak itu sendiri,” katanya. (bgn003)25012212

Badung, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Badung melakukan kunjungan lapangan ke Polres Badung dan Polsek Kuta Utara pada Selasa (2/4/2024).

Kunlap dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung, Made Ponda Wirawan bersama OPD terkait meliputi BPKAD, Bagian Pembangunan, Bagian Tapem, dan Camat setempat terkait permohonan persetujuan DPRD Badung oleh Bupati Badung. Ada dua lokasi yang menjadi kunlap atas permohonan hibah tanah milik Pemkab Badung, yakni yang berlokasi di Mengwi Tani, Kecamatan Mengwi, dengan luas 1.425 m² yang digunakan oleh Polres Badung sebagai pura dan yang berlokasi di Canggu, Kecamatan Kuta Utara, yang digunakan sebagai Kantor Polsek Kuta Utara dengan luas 1.200 m².

Atas permohonan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata, mengatakan dalam kontekstual kamtibmas sangat diperlukan kenyamanan yang menjadi kepentingan Pemerintah Kabupaten Badung. “Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan hibah buat masing-masing instansi vertikal. Jadi, sebagai bentuk bersama, artinya tanggung jawab bersama, maka kita betul-betul memperhatikan juga instansi-instansi vertikal, seperti TNI Polri,” katanya ketika dimintai konfirmasi usai menerima audiensi LMFH Unud di kediamannya, Jalan Panji Nomor 27X, Banjar Kwanji, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, pada Rabu (3/4/2024).

Sekretaris DPC PDI Perjuangan itu menyebutkan instansi-instansi vertikal yang perlu diperhatikan, seperti Polda Bali, Polres Badung, Polresta Denpasar hingga polsek serta Kodam IX Udayana dan kodim di masing-masing kabupaten yang ada di Bali.

“Sepanjang itu memiliki komitmen yang sama, untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran buat daerah, kita support, karena hal ini juga diatur dalam undang-undang,” tegasnya. (bgn003)24040311

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Kota Pasuruan kunjungan kerja (kunker) di DPRD Kabupaten Badung pada Selasa (3/10/2023). Mereka diterima Ketua Komisi IV, I Made Suwardana, didampingi staf ahli DPRD Badung, Gede Putra Suteja.

Pimpinan rombongan Komisi I DPRD Kota Pasuruan, Tutur Anjar, mengatakan selain untuk silaturahmi, kunjungan tersebut juga untuk mendapat pemahaman terkait pelaksanaan klaim BPJS Kesehatan di Kabupaten Badung. Pihaknya ingin mendapatkan masukan-masukan sesuai dengan yang sudah diterapkan di Kabupaten Badung. “Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran kepada kami dan masukan-masukan positif yang bisa kami terapkan di kota kami,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi IV, I Made Suwardana, menjelaskan Pemkab Badung telah berkomitmen untuk memberikan kesehatan gratis kepada masyarakat melalui program Krama Badung Sehat (KBS). “Secara garis besar untuk BPJS kesehatan, Pemkab Badung tiap tahunnya menganggarkan Rp 107 miliar. Pemerintah mengharapkan masyarakat benar-benar semakin sejahtera. Bayar premi kami melonjak saat pandemi Covid-19. Karena banyak pegawai yang tidak bisa ditanggung perusahaan, jadi beralih pemerintah yang membayarkan. Program KBS juga memberi 13 manfaat layanan gratis di luar BPJS yang ditanggung KBS, itu dianggarkan sekitar 4,5 miliar lebih,” katanya.

Dia menyebutkan Pemkab Badung juga menerapkan program lahir, hidup, mati ditanggung bagi masyarakat Kabupaten Badung. “Kesemuanya dianggarkan melalui APBD Badung tiap tahunnya. Dengan seiring naiknya PAD, kita harapkan masyarakat semakin sejahtera. Selain sejahtera kami harapkan juga masyarakat bahagia,” tuturnya. (bgn003)23100314